Yang Tersurat dan Yang Tersirat dalam Pidato Kenegaraan 08162010

deskha August 20, 2010 0
Yang Tersurat dan Yang Tersirat dalam Pidato Kenegaraan 08162010

YANG TERSURAT DAN YANG TERSIRAT

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI

Senin, 16 Agustus 2010

 

Mungkin sekali inilah pidato kenegaraan Presiden RI ke-enam, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, yang paling bagus hingga saat ini. Selain tersusun rapi seperti biasa menurut kaidah bahasa Indonesia yang baku, kalimat-kalimatnya sekarang terasa bergaya, gaya yang cukup hidup. Cobalah simak satu di antara beberapa alinea seperti ini:

 Ingat, perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah salah satu revolusi yang paling menakjubkan di abad ke-20. Ini adalah suatu revolusi yang bukan saja menuntut kemerdekaan dan kedaulatan, namun juga menuntut kebebasan, emansipasi dan kerakyatan. Revolusi Indonesia, yang lahir bersamaan dengan lahirnya dunia baru pasca-Perang Dunia II, segera menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Pernyataan kemerdekaan yang kita umumkan kepada dunia, ikut menyalakan api perlawanan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika kepada penjajahan, dan menghasilkan arus dekolonisasi yang mengubah peta politik dunia.

Susunan pidato itu juga runtut, bahkan sangat boleh jadi lebih runtut daripada biasanya. Runtut, karena susunannya menuruti pola pidato berupa pembuka-isi-penutup. Lebih runtut, karena alokasi kata-katanya yang 4.249 itu nyaris tepat 10-80-10 bila dihitung persentasenya. Seluruh bagian inti yang mencakup 80 persen isi pidato itu bertumpu pada dua golongan makna yang dianggap terkandung dalam Kemerdekaan Indonesia sejak proklamasi hingga 65 tahun usianya.

Kedua golongan makna itu: sebagai ‘salah satu revolusi yang paling menakjubkan di Abad ke-20’, yang ‘menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain di dunia’ dalam melancarkan ‘dekolonisasi’  sehingga ‘mengubah peta politik dunia’; dan sebagai suatu ‘revolusi diam-diam, “the quiet revolution”’ awal Abad ke-21, yang ‘telah mengubah secara mendasar praktik demokrasi’ di negeri kita, sehingga ‘kini Indonesia dikenal sebagai negeri demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat.’

‘Arti kemerdekaan kita’ di Abad ke-20 dikatakan ‘menyinari kehidupan bangsa kita’ dalam ‘”perlawanan terhadap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan”’. Diakui bahwa ‘semua itu masih tetap penting dan relevan, dan merupakan bagian dari agenda besar kita.’ Namun ‘kini, bangsa kita juga berjuang demi kemerdekaan yang membebaskan kita dari korupsi, dari diskriminasi, dari tindakan anarkis, dan dari ekstremisme serta terorisme.’

Lantas perjuangan ganda tersebut ditampilkan dalam bentuk pertanyaan retorik mengenai tantangan pokok yang dihadapi oleh bangsa kita: Jadi, ‘hakikat dari kemerdekaan adalah, bahwa nasib bangsa berada di tangan kita sendiri. Apakah Indonesia akan menjadi bangsa yang unggul di Asia, atau menjadi sebuah negeri dengan demokrasi yang rapuh? Apakah Indonesia akan semakin bersatu dan kokoh, atau menjadi lemah dan terpecah belah? Semua itu sepenuhnya adalah konsekuensi dari pilihan, dan tanggung-jawab kita sendiri. Kalau kita gagal, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau kita berhasil, itu sepenuhnya karena jerih payah kita sendiri.’

***

Selanjutnya dirincilah apa saja yang sudah dicapai, yang akan dicapai, dan segala hambatannya. Panjang nian deretan hal-hal yang sudah dicapai: tiga pemilu nasional yang jujur dan adil; keseimbangan ‘yang sehat antara lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif’; pers yang terjamin kebebasannya; hapusnya ‘undang-undang yang diskriminatif’; tentara yang ‘tidak lagi berpolitik dan berbisnis’; proses desentralisasi yang luas dengan ‘pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh Indonesia’; penyelesaian kemelut Aceh dan Papua; pertumbuhan ekonomi berubah dari minus 13 persen (1998) jadi positif 6 persen (2008); ‘ketahanan pangan yang semakin kuat’; dan pemberantasan korupsi berlangsung ‘secara sistemik, berkesinambungan, mulai dari atas’. Pendeknya, ‘peta politik Indonesia telah berubah secara fundamental’ dan  ‘Reformasi Gelombang Pertama’ sudah berlangsung ‘dengan selamat, meskipun sarat dengan tantangan dan persoalan yang berat.’

Yang hendak dicapai? Yah, ‘Reformasi Gelombang Kedua’! Haluan tidak berubah, tapi dipertegas, bukan diperlambat, tapi dipacu! ‘Dengan landasan yang ada, sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya berjalan, namun justru harus berjalan lebih cepat dan mulai berlari. Dan sudah saatnya kita bukan menjadi macan kandang, namun menjadi negara yang memiliki daya saing yang tinggi di pentas global.’

Dirinci juga banyak hambatan: ‘peraturan perundangan yang [rumit]’ harus diurai (de-bottlenecking), khususnya  ‘yang terkait dengan penggunaan tanah dan tata-ruang’ demi pembangunan prasarana dan investasi; kurang jelasnya arah pembangunan sehingga disusunlah RPJMN ke-2 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) ke-2 (2010-2014), dan juga prioritas yang ‘mulai dari reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan ketahanan pangan’; belum adanya ‘perubahan yang paling hakiki, perubahan cara-pandang’ […] perubahan mind-set’ yang dapat menjadi sumber kreativitas ‘untuk meningkatkan pembangunan yang pro-pertumbuhan, pro-growth, pro-lapangan kerja pro-job, pro-penurunan kemiskinan, pro-poor, dan pro-lingkungan pro-environment’, yang semuanya dengan ‘menciptakan tata-kelola pemerintahan yang baik, good governance’ yang mampu memberantas mafia hukum’ dan ‘korupsi’.

***

Semua itu adalah yang dikatakan  dalam pidato tersebut. Namun pidato diperlukan justru karena apa yang dikatakan sering jauh kurang menarik dibanding dengan apa yang tak dikatakan. Maklumlah, apa yang tak dikatakan, baik karena tidak ingin dikatakan mau pun karena tak terkatakan, jauh lebih banyak, jauh lebih kaya, dan karena itu jauh lebih penting serta sering jauh lebih menarik.  Mungkin itulah sebabnya pidato yang hanya mengandalkan apa yang tersurat, selain kurang menarik, juga mudah diserang dengan apa saja yang tak dikatakan.  Sebab bukankah data tinggal dihadapkan dengan data, fakta dengan fakta?

Itu pula sebabnya, untuk mengatasi kesulitan ini, seorang pemimpin yang tentu paham tugas pidato, berusaha keras merengkuh yang tak tersurat, jadi menggalang yang tersirat. Mau-tidak-mau ia harus mahir menggunakan retorika dalam pengertian klasik Aristoteles (di zaman kuno) atau Paul Reicoeur (di zaman modern). Berbeda dengan semua orang yang menganggap retorika sebagai ilmu bujuk yang menggugah emosi, Aristoteles dan Ricoeur memahaminya sebagai kemampuan menyusun hujah yang unggul dengan mengerahkan segala kebenaran yang tak terkatakan lewat tamsil (simile), kias (metaphor), bahkan swalawan (paradox). Retorika dalam pengertian ini memang bersaudara kandung dengan logika dan etika, samasekali bukan kemahiran mengumbar kata-kata.

Kiat utama retorika adalah menghadirkan makna yang berlipat-ganda dengan kata-kata biasa yang selama berabad-abad telah menjadi ranum dalam rahim budaya suatu bangsa. Pembaca yang orang Sunda, misalnya, akan langsung terpikat begitu melihat judul berita di suatu suratkabar ‘Seorang Si Kabayan bikin riuh kantor polisi selama interogasi’. Tidak perlu keterangan panjang lebar. Rakyat Jawa langsung rela berkorban begitu mendengar Bung Karno berseru dalam pidatonya  pada 17 Agustus 1946, ‘Rawe-rawe rantas, malang-malang putung’. Indonesia selamat dengan politik luarnegeri yang bebas dan aktif berkat pidato Bung Hatta ‘Mendayung di antara dua karang’ sebagai Perdana Menteri di depan BP-KNIP, 2 September 1948.  Bangsa Indonesia cepat memahami tindakan Bung Karno (mengangkat dirinya sebagai formatir kabinet) sebagai bertentangan dengan UUD (1950) berkat rumusan Bung Hatta (Demokrasi Kita, 1960) bahwa dengan itu ‘Presiden konstitusionil jang tidak bertanggung djawab dan tidak dapat diganggu-gugat […] melakukan suatu tindakan jang bertanggung djawab dengan tiada memikul tanggung djawab’.

Contoh dari negeri lain tidak kurang tentunya.  Bangsa Inggris langsung bangkit dari keengganan berperang begitu mendengar Churchill menerima beban berat Perdana Menteri dengan kata-kata ‘I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.’ Siapa pun Anda, Anda akan merasa tercekam dengan realitas pemihakan sejarah pada pihak uni bila membaca Pidato Gettysburg  Presiden AS, Abraham Lincoln, 19 November 1863, saat menghormati mereka yang gugur dalam pertempuran Gettysburg, Pennsylvania, tatkala berkecamuknya perang saudara di sana.

***

Bisa dibayangkan betapa dalamnya seorang pemimpin politik menyelami kebudayaan bangsanya agar dapat mengemukakan hujahnya, argumennya, dengan ungkapan yang kaya makna, guna memberi masyarakatnya kesadaran akan haluan kebangsaan. Kalau tidak, lebih baik dia mengikuti nasehat-nasehat Northcote Parkinson (1929-2003), sarjana manajemen dan perwira AL Inggris, dalam karyanya yang mbleling dan kocak serta sangat laris di masanya, The Parkinson Law (1958).

Banyaklah hukum-hukum yang tak masuk akal ia kemukakan, seperti hukum tentang berlipat-gandanya pejabat di suatu instansi kendati tidak diperlukan, atau hukum iklan pencarian calon karyawan dengan syarat-syarat yang menakutkan. Hukum tersebut duluan agak mudah dipahami, tapi tidak demikian dengan hukum tersebut terakhir ini. Mencari calon karyawan dengan iklan yang menjanjikan imbalan menggiurkan biasa dilakukan, tapi akibatnya pelamar akan berjubel sehingga seleksi jadi nyaris mustahil, dan hasilnya pun meragukan. Seharusnyalah syarat-syaratnya dibuat begitu menyeramkan seperti jalan di tali di atas ranjau sehingga pelamar hanya segelintir orang yang memang cocok untuk lowongan yang ditawarkan.

Sesungguhnya, inti nasehatnya, jangan percaya dengan apa yang kelihatannya masuk akal seperti yang biasa tampak atau sering dikatakan, tapi bersandarlah pada akar masalah. Ibarat iklan, pidato yang meyakinkan bertumpu pada masalah yang menantang (challenging problems), bukan pada imbalan yang menggiurkan (tantalizing rewards). Lagipula, masalah yang menantang (challenging problems) melahirkan jalan keluar yang merangsang (inspiring solvabilities), sedang imbalan yang menggiurkan (tantalizing rewards) hanya memupuk kongkalingkong (profitable dealings).

***

Seperti terlihat dari rangkuman di atas, betapa menggiurkan imbalan yang ditawarkan dalam pidato kenegaraan yang sedang kita bicarakan ini. Sejak awal sudah demikian halnya tatkala dinyatakan: ‘Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan adalah berkah dan anugerah yang sangat sakral […].’. Siapa yang tidak tergiur diterima di antara mereka yang mendapatkan ‘berkah dan anugerah yang sangat sakral’?

Namun alangkah sayangnya, begitu menggiurkan rupanya tawaran itu sehingga sang penawar pun tidak sadar dirinya sedang terjerumus dalam rumusannya yang saling bertentangan: ‘[…] kemerdekaan adalah berkah dan anugerah yang sangat sakral, karena kita mendapatkannya tidak melalui pemberian.’ Harap periksa baik-baik. Bukankah ‘anugerah’ adalah ‘pemberian’? Kalau ya, lantas bagaimana bisa ‘anugerah’, ‘sangat sakral’ lagi, ‘karena’ didapatkan ‘tidak melalui pemberian’? [Tanya: apakah kekeliruan Presiden menyebut kemerdekaan 60 tahun termasuk saling pertentangan juga?].

Tidak hanya itu. ‘Kemerdekaan kita’, katanya lebih lanjut, ‘adalah hasil perjuangan’, yang lagi-lagi berarti tanpa sadar menyangkal ‘anugerah yang sangat sakral’. Lalu ditegaskan, ‘Kita merebut dan menyatakannya kepada dunia, karena kita percaya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itulah esensi kemerdekaan kita.’ Sejarah proklamasi menunjukkan urutan yang sebaliknya, yaitu kita lebih dulu ‘menyatakannya kepada dunia’ baru sesudah itu ‘merebut’ kemerdekaan itu. Nah, lagi-lagi disangkal sendiri kemerdekaan sebagai ‘anugerah’ dengan penjelasan ‘karena kita percaya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa’. Masih ditutup lagi dengan ucapan ‘Itulah esensi kemerdekaan kita’. Entah apa yang dimaksud dengan ‘esensi kemerdekaan kita’ itu. Semoga saja bukan saling-pertentangan tadi.

Sungguh karut-marut, tumble-jumble!

***

Tentang bagian lain inti pidato yang 80 persen itu, yang juga tidak kalah menggiurkan, secara umum bolehlah kita sambut dengan permintaan: tolong katakan apa yang belum kita tahu. Khususnya golongan pertama makna-makna kemerdekaan, kita sangat tahu dan sepakat, yakni bahwa kemerdekaan kita ‘salah satu revolusi yang paling menakjubkan di Abad ke-20’, yang ‘menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain di dunia’ dalam melancarkan ‘dekolonisasi’  sehingga ‘mengubah peta politik dunia’.

 

Yang kita tidak tahu, mengapa menurut pemimpin kita, Presiden RI, kendati ‘revolusi […] [etc.] [etc.]’ tersebut, bangsa kita masih tetap terpuruk dalam tiga kesulitan klasik kita: (1) Negeri sangat kaya tapi penduduk amat miskin [terhitung terendah di kalangan negeri berpendapatan sedang]; (2) Penduduk sangat ramah tapi perilaku amat berdarah [pembantaian 1965, 1999, 2000-an]; (3) Penduduk sangat beragama tapi kehidupan sarat dusta [termasuk paling korup di dunia]?

Sayang, tentang hal ini pidato itu diam seribu basa!

Tentang golongan ke-dua makna-makna kemerdekaan kita yang disebut ‘revolusi diam-diam, “the quiet revolution” […]  awal Abad ke-21’, apakah sebutan ini sungguhan atau main-main? Tidakkah dalam revolusi ini darah tunas-tunas bangsa kita tumpah di Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, hunjaman bambu runcing dan ayunan pedang barisan ‘Pam-Swakarsa’ dan barisan-barisan lain berkecamuk, warga bangsa diperkosa dan dibunuh dan dipancung di Jakarta, di Ciamis, di Ambon, di Palu, dan di mana-mana lagi? Agaknya sungguhan, karena nyaris semua peristiwa itu didiamkan dalam kegelapan hingga hari ini, dan jasa mereka pun tidak pernah dikenang.

All is quiet in the Indonesian fronts!

Namun demikian patutlah kita ikut mengakui bahwa dengan segala kekurangannya Indonesia memasuki Abad ke-21 ‘dalam kondisi yang lebih kokoh’ seperti dikatakan dalam pidato itu. Walau pun demikian, tidak semua yang dirinci sebagai capaiannya sesuai dengan kenyataan.  Tiga pemilu nasional kita yang terakhir memang membuktikan bahwa demokrasi kita kemungkinan besar akan dapat bertahan, tapi tidak semuanya berlangsung jujur dan adil. Politik uang merebak, dan perhitungan suaranya lambat serta rawan manipulasi.

Pidato itu menyatakan, misalnya, ‘kita mempunyai badan legislatif yang sangat independen. Kita telah menciptakan sistem check and balance yang sehat antara lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif.’ Tidakkah ini terdengar seperti ‘cerita ular’ (a tall story)? Tidakkah kursi sidang parlemen sering banyak yang kosong, tapi daftar hadir penuh? Tidakkah korupsi banyak mencemari bidang-bidang ini?

Keberatan yang sama dapat diajukan terhadap hampir semua capaian yang dipujikan. Kendati capaian tersebut barusan dilengkapi dengan desentralisasi yang dikatakan ‘sangat ekstensif”, lengkap dengan ‘pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh Indonesia’, tidaklah betul pernyataan dalam pidato itu bahwa hasilnya adalah ‘peta politik Indonesia telah berubah secara fundamental.’ Di bagian lagi pidato itu, hal ini malah terus-terang diakui dengan mengemukakan sejumlah hambatan untuk memulai apa yang disebut sebagai ‘Reformasi Gelombang Ke-dua’.

***

Di manakah kira-kira letak masalah kita yang sangat menantang?

Patutlah kita akui, melihat pidato kenegaraan pagi hari 16 Agustus 2010, dan juga Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintahatas RUU Tentang RAPBN 2011 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, siang hari 16 Agustus 2010, jangankan kita para warganegara, Presiden sekali pun tampaknya masih harus menemukannya. Namun demikian, kita berani menduga, masalahnya tidak mungkin ketemu selama kita dan Presiden tidak melakukan apa yang ditegaskannya dalam pidato itu, ‘perubahan cara pandang, perubahan mind-set’.

Tiga kesulitan klasik kita yang disebut barusan mungkin bisa sangat berguna dalam upaya mengubah cara-pandang kita. Kita ulangi lagi: (1) Negeri sangat kaya tapi penduduk amat miskin [terhitung terendah di kalangan negeri berpendapatan sedang]; (2) Penduduk sangat ramah tapi perilaku amat berdarah [pembantaian 1965, 1999, 2000-an]; (3) Penduduk sangat beragama tapi kehidupan sarat dusta [termasuk paling korup di dunia]. Jadi, masalah kita tidak terletak pada dana, tidak juga pada sifat baik, mau pun pada kesadaran moral. Semua itu kita punya, kecuali mungkin kebiasaan hidup yang baik (good habit).

Dan kebiasaan hidup memang sangat mendasar. Semua kekayaan, sifat baik, dan kesadaran moral, tidak berguna kecuali menjelma dalam kebiasaan hidup yang baik. Tidak percuma ilmu neurologi modern menunjukkan bahwa habit mempengaruhi kerja otak, yang pada gilirannya membuat kebiasaan hidup itu menjadi perilaku (behavior), lalu perilaku menjadi watak (character), dan watak menjadi budaya (culture).

Sebagai ilustrasi, baiklah kita ambil isi pidato mengenai pernyataan bahwa kita telah mencapai ketahanan pangan yang kuat. Kebetulan di hari pidato itu diucapkan ada berita (Kontan, 16 Agustus 2010, hlm. 1) yang menyatakan bahwa kedaulatan pangan masih terus merupakan impian. Di antara lima bahan pangan pokok (beras, jagung, gula, kedele, dan daging sapi), hanya beras yang sudah agak swasembada. Empat yang lain masih tergantung pada impor, meski aneh bahwa produksi dalam negeri dianggap cukup seperti halnya jagung dan daging sapi.

Media lain lagi (detik finance  8 Agustus 2010) mengabarkan bahwa Ketua Pelaksana Dewan Jagung Indonesia, Anton J. Supit,  memperkirakan kebutuhan Indonesia akan jagung untuk 2010 cukup 12 juta ton. Sampai Maret, katanya, produksi jagung sudah mencapai delapan juta ton, namun Indonesia tetap mengimpor jagung sebanyak 1,2 juta ton, khusus untuk bahan pakan ternak. Ke mana jagung selebihnya, Supit tidak tahu. Jumlah produksi jagung kita sangat mungkin jauh lebih besar lagi, karena menurut BPS (Badan Pusat Statistik) 2009,  misalnya, jumlah produksi jagung 2009 hampir mencapai 18 juta ton, yang naik sebesar 57 persen dari jumlah produksi 2004.

Kuat dugaan, jagung produksi dalam negeri tidak sampai ke pasar karena alasan tidak becusnya pengelolaan pasca-panen. Agaknya, urusan ini tidak perlu dipacu dengan undang-undang, dengan uang perangsang, dengan kotbah, tapi cukup dikembangkan apa yang disebut dalam pidato ini sebagai ‘tradisi’, pranata, tatanan, berupa kebiasaan mengelola hasil panen.

Keadaan yang serupa menimpa impor sapi potong. Jumlah sapi dalam negeri dicatat mencapai hampir 12 juta ekor pada 2008 menurut data BPS 2009, yang naik nyaris sebesar 13 persen dari jumlah sapi pada 2004. Tidak jelas kenapa BPS 2009 tidak mencatat jumlah sapi pada 2009, tapi agaknya jumlahnya tidak akan jauh berbeda dari jumlah pada 2008. Jumlah ini dianggap cukup untuk keperluan dalam negeri [12 juta ekor dengan kira-kira 0,3 ton/ekor = 3,6 juta ton], seperti yang dikemukakan oleh Menteri Pertanian, Suswono seusai rapat kerja dengan Presiden (Banjarmasin Post, 7 Agustus 2010). Namun demikian, pemerintah katanya  masih memberi jatah impor sapi potong sebesar 73.000 ton untuk 2010. Impor yang sudah dilakukan mencapai 50.000 ton, dan yang 23.000 ton lagi akan diimpor untuk mengamankan keperpuan Lebaran.

Yang aneh dengan impor ini adalah sifatnya yang menyimpang dari kebiasaan. Konon selama ini impor sapi potong hanya boleh dilakukan oleh para peternak. Tujuannya adalah memberi nilai tambah kepada peternak karena mereka berkesempatan memelihara sapi-sapi itu sebelum dijual untuk dipotong. Sekarang, pedagang pun boleh mengimpor, sehingga hilanglah peluang menambah pendapatan peternak, karena sapi itu langsung masuk rumah potong.

Lagi-lagi percuma kesulitan ini diatasi dengan undang-undang. Betul kiranya bahwa dalam pidato itu Presiden bicara tentang mendesaknya mengurai benang kusut undang-undang (de-bottlenecking). Yang sangat dibutuhkan di sini adalah kebiasaan penegakan hukum.

***

Jika betul kita tidak punya kebiasaan yang baik, tentu selama ini, sadar atau tidak, kita dicengkeram oleh kebiasaan yang buruk. Konon, seluruh dunia makin dicengkeram oleh suatu kebiasaan baru yang sangat kuat, yang disebut kapitalisme global. Pusat kekuatannya disebut pasar bebas, di mana semua orang bertemu saling menawarkan dan membeli barang dan jasa. Yang dilanda oleh kebiasaan yang hebat ini bukan hanya orang per orang, penguasa atau rakyat biasa, tapi juga lembaga-lembaga sosial dan jawatan-jawatan negara. Kita pun sudah berada dalam cengkeramannya.

Jika benar demikian, maka soal kebiasaan hidup yang baik tidak mungkin lagi dihadapi kecuali dengan menanamkannya, dengan sengaja, dengan terencana. Dan soal menanamkan kebiasaan baik ini tidak bisa lain kecuali soal pendidikan bagi anak-anak kita. Pidato kenegaraan ini memang menyebut-nyebut pendidikan, lengkap dengan alokasi dananya. Namun pendidikan yang kita butuhkan bukan lagi pendidikan biasa yang sudah ada, melainkan pendidikan yang samasekali baru.

Mungkinkah ‘Reformasi Gelombang Ke-dua’ dapat mengubah cara pandang bangsa ini bertolak dari prioritas utama pada pendidikan? Maukah Presiden kita yang sekarang dikenang sebagai pelopor ‘Revolusi Indonesia Abad ke-21’? (Parakitri T. Simbolon, 20 Agustus 2010).


%d bloggers like this: