Visi-misi, persatuan atau persatean

deskha February 14, 2009 0
Visi-misi, persatuan atau persatean


Visi-Misi

Persatuan atau Persatean?

Kemerdekaan dan persatuan merupakan dwitunggal nilai adiluhur  yang mengobarkan cita-cita pergerakan nasional kita sepanjang sejarahnya. Kaya wawasan dan mendalam maknanya, dua-duanya bisa sama mempesona di tangan para demagog maupun ideolog. Kendati demikian, atau lebih tepat justru karena itu, memahami nilai yang dwitunggal ini tidak kalah sulit dengan mewujudkannya. Memperjuangkannya tanpa daya-cipta bisa memicu perpecahan, kalau bukan malapetaka.

Itulah yang sungguh-sungguh terjadi di kalangan pergerakan nasional kita, yang mencapai puncaknya selama dasawarsa 1930-an. Perpecahan yang terus-menerus dalam tubuh Sarekat Islam, dan hancurnya PKI setelah pemberontakan yang gagal pada 1926-27, telah menimbulkan kesadaran di kalangan seluruh pergerakan nasional bahwa kemerdekaan Indonesia hanya mungkin dicapai dengan persatuan.

Untuk mencapai persatuan itu telah dirancang bentuk organisasi dan serba tahapan langkah yang diperlukan.  Namun demikian, perselisihan pendapat dalam upaya bersama itu bukannya makin reda, tapi makin marak. Puncak perselisihan itu tercermin pada tuduhan satu pihak bahwa persatuan yang dianggap telah dicapai oleh pihak lain bukan “persatuan”, melainkan “persatean”.

Daging kerbau, sapi, dan kambing, katanya, bisa saja disatukan jadi sate, tapi tidak bisa demikian dengan pandangan rakyat jelata, hartawan, dan bangsawan. Persatuan memerlukan daya-cipta, kecerdasan, kerja keras, dan kesabaran untuk menggalang pandangan dan rencana baru. Menyatukan mereka begitu saja sama dengan memaksa mereka mengorbankan prinsip masing-masing. Hasilnya bukan kemerdekaan, tapi perhambaan.


Puncak perselisihan pendapat itu terjadi selama 1930-33, mula-mula antara Hatta-Syahrir di satu pihak dan Sukarno-Sartono di pihak lain, kemudian antara PNI-Baru dan Partindo. Jadi, perselisihan pendapat itu merupakan campuran antara tabiat pribadi para pemimpin tersebut dan apa yang dewasa ini biasa disebut visi-misi masing-masing tentang perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia.

Hatta-Syahrir telah menjadi pribadi matang dalam masyarakat Nederland yang bebas dan terbuka, sedang Sukarno-Sartono dalam masyarakat Hindia-Belanda yang jajahan dan tertutup. Di bawah kepimpinan Hatta-Syahrir, PNI-Baru menganut visi bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat juga petentangan kelas seperti di Eropa. Sama seperti di Eropa, di Indonesia juga ada tiga kelas, yaitu kelas kapitalis, kelas menengah, dan kelas marhaen. Bedanya dengan Eropa, pertentangan kelas di Indonesia berimpit dengan perbedaan ras: Eropa merupakan kelas kapitalis, Cina dan Arab kelas menengah, dan Bumiputra kelas marhaen.

Itulah sebabnya bagi PNI-Baru, perjuangan kemerdekaan harus seirama dengan perjuangan kelas. Jika tidak, timbul bahaya. Jika kemerdekaan tercapai, dan dua kelas atas lenyap, dari kalangan Bumiputra akan tampil kelas menengah baru yang akan jadi alat bagi modal asing. Dengan demikian, rakyat akan tetap menderita.

Bagi PNI-Baru, semua itu berarti rakyat harus dididik agar memahami hak-hak dan kewajibannya: rakyatlah pemangku kedaulatan sehingga perjuangan mencapai kemerdekaan dan kekuasaan dalam Indonesia merdeka harus berdasarkan kedaulatan itu. Wujud kedaulatan itu beragam, tapi termasuk yang terpenting adalah kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Dengan cara itulah mereka berjuang mencapai kemerdekaan nasional, mengendalikan kekuasaan, dan menjamin kesejahteraan.

Kesadaran yang dicapai mengenai semua ini merupakan landasan persatuan, bukan sekedar perhimpunan organisasi-organisasi yang ada. Mendidik diri bersama rakyat sebelum suatu organisasi pergerakan yang kuat muncul, oleh PNI-Baru dianggap sebagai prasyarat perjuangan. Menganjurkan massa-aksi sebelum rakyat dapat diandalkan merupakan tindakan tak bertanggungjawab.

Visi-misi PNI di bawah kepimpinan Sukarno-Sartono, dan Partindo yang menggantikannya,  samasekali lain. Masyarakat Indonesia dipandang  sudah merupakan kesatuan yang berhadapan dengan penjajah, yang juga merupakan kesatuan. Karena itu kemerdekaan adalah tujuan bersama lewat persatuan “fihak sini” melawan “fihak sana”. Yang diperlukan hanyalah pemimpin yang dapat menggerakkan massa “fihak sini”, dan untuk itu segala pertentangan di antara orang Indonesia harus dihindarkan.

Dengan demikian, upaya mencapai kemerdekaan dan melaksanakan kekuasaan di dalam Indonesia merdeka lebih baik berdasarkan mufakat daripada kedaulatan rakyat. Karena mufakat hanya bisa dicapai dengan permusyawaratan yang tuntas, maka bukan multiorganisasi, tapi organisasi tunggallah yang lebih tepat sebagai wahana perjuangan dan kekuasaan. Itu berarti, persatuan sama dengan adanya kesatuan organisasi bagi semua kekuatan perjuangan nasional.

***

Mudarat persatean ternyata tidak hanya berupa timbulnya satu organisasi besar yang terpaksa mengipas massa untuk mempertahankan gengsi terhadap kumpulan organisasi kecil tanpa semangat persatuan. Yang lebih parah adalah lumpuhnya seluruh pergerakan kebangsaan karena dengan mudah ditindas oleh penguasa jajahan. Bagaimana melapetaka itu timbul menjadi jelas bila kita melihat sejenak rangkaian peristiwa yang mendahului pertikaian PNI-Baru dengan PNI-Partindo.

Visi-misi PNI-Baru mulai dirumuskan sejak Hatta menjadi ketua PI (Perhimpunan Indonesia), 17 Januari 1926. Strategi induknya dikenal dengan “een vorming van een staat binnen de staat” (suatu bentuk negara dalam negara). Bentuk negara tersebut di dalam negara jajahan Hindia-Belanda adalah suatu Partai Rakyat Nasional Indonesia (Nationaal Indonesische Volkspartij) yang mendidik rakyat hidup dengan kekuatan sendiri. Kekuasaan tertinggi partai tersebut ada di tangan para wakil pilihan rakyat yang akan disebut Kongres. Dengan demikian Kongres akan menjadi Volksraad (Dewan Rakyat) yang sesungguhnya, berhadapan dengan Volksraad bikinan penjajah.

Visi-misi tersebut diharapkan akan diwujudkan oleh para alumni PI yang sudah pulang ke Indonesia. Sayang harapan itu tidak terlaksana karena Hatta belum bisa pulang, dan kebanyakan para alumni PI enggan masuk organisasi politik. Paling banter mereka bergabung dalam studieclub, atau sekalian meniti karir profesional demi hidup mapan.

Dengan prakarsa ISS (Indonesische Studieclub  Soerabaja) dan ADB (Algemeene Studieclub Bandoeng) berbagai organisasi pergerakan yang bertemu di Bandung pada 21 Agustus 1926 sepakat melaksanakan visi-misi Hatta tersebut. Namun rupanya mereka membayangkan suatu organisasi pelopor, bukan organisasi perwakilan bagi semua kekuatan pergerakan. Hal ini ternyata dengan berhentinya mereka melanjutkan kesepakatan tersebut begitu PKI runtuh akibat pemberontakan yang gagal awal 1927.

Menurut mereka, lenyapnya PKI menimbulkan syarat baru bagi kelanjutan pergerakan yang berbeda dengan visi-misi Hatta. Syarat baru itu adalah terbentuknya organisasi baru yang dapat menggantikan peranan PKI sebagai organisasi pelopor, bukan organisasi perwakilan bagi semua kekuatan pergerakan. Pada 4 Juli 1927, lahirlah PNI (Partai Nasional Indonesia) yang dipimpin oleh Sukarno. Lima bukan kemudian, atas prakarsa PNI, berbagai organisasi pergerakan sepakat membentuk suatu federasi bernama PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia).

Dalam tempo singkat PNI menjadi partai pelopor. Sukarno mulai dipanggil “Bung” sesuai permintaannya, sedang semboyan baru perjuangan adalah “Merdeka”, ciptaan Sukarno sendiri, menggantikan yang lebih kaku, “Kerso, Koewoso, Mardiko” ciptaan SI yang kemudian menjadi PSI (Partai Sarekat Islam). Hal ini menandai surutnya PSI sebagai partai pelopor pewaris SI, dan naiknya pamor PNI. Bersama dengan organisasi pergerakan lain dalam PPPKI, PSI tidak sudi menempatkan diri di bawah PNI.

***

Hanya dalam dua tahun sejak dibentuk, PNI dengan agitasi massa benar-benar menjadi partai pelopor yang jauh melebihi SI maupun PKI pada masa jayanya. Yang menjadi buah-bibir di antara tulisan atau pidato Bung Karno waktu itu semuanya bersifat agitasi, seperti “Front Kulit Sawomatang” (het Bruine Front) melawan “Front Kulit Putih” (het Blanke Front); seruan panas “Di manakah Tinjumu?”; ajakan permusuhan terhadap “Fihak Sana”, dan ejekan terhadap penjajah sebagai “Nyai Blorong”.

Agitasi massa itu akhirnya kehabisan prakarsa setelah kaum buruh digerakkan, namun kemerdekaan belum juga tercapai. Pada gilirannya aksi massa buruh lengkap dengan seruan “Merdeka” membuat penjajah ketakutan. Pada saat kehabisan langkah, PNI pun jatuh ke dalam kemelut, sedang penjajah siap bertindak keras.

Dalam bukunya Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement, 1927-1934 (1979), John Ingleson menulis: Kesulitan besar bagi PNI pada 1929 adalah bagaimana memperbesar kegiatan tapi status legalnya tetap aman. Hal itu tentu sangat sulit karena tiadanya tujuan-tujuan jangka pendek atau program jangka menengah yang dapat menyerap semangat dan tenaga anggota maupun massa. Program PNI satu saja, Indonesia Merdeka.

Akhirnya, 24 Desember 1929, kantor-kantor PNI digrebek oleh penjajah dan Bung Karno serta pemimpin lain ditangkap. Pada 9 Januari 1930, Sartono memerintahkan PNI dibekukan. Pada 18 Agustus sampai dengan 27 September 1930 Bung Karno dkk. diadili di Bandung. Sampai 21 Desember 1930 berlangsung sidang pembelaan, dengan pidato pembelaan Bung Karno yang jadi masyhur, Indonesia Menggoegat. Namun esoknya Bung Karno dijatuhi hukuman 48 bulan, Gatot Mangkoepradja 24 bulan, Maskoen Soemadiredja 20 bulan, dan Soepriadinata 15 bulan.

Setelah pengadilan banding mengukuhkan hukuman Bung Karno dkk., PNI membubarkan diri. Dua minggu kemudian Partindo (Partai Indonesia) dibentuk menggantikan PNI. Rangkaian peristiwa tersebut membuat marah banyak orang pergerakan, terutama Hatta.  Bersama Syahrir ia mendirikan organisasi bernama Pendidikan Nasional Indonesia, yang lebih dikenal sebagai PNI-Baru. Perpecahan berlangsung terus sampai dibuang semua pemimpin pergerakan yang bergaris non-koperasi, khususnya Hatta dan Sukarno, bahkan sampai Indonesia merdeka.■ (Parakitri T. Simbolon, 14 Februari 2009).

%d bloggers like this: