Tanahair Indonesia Punya Siapa? (Tiga)

deskha February 10, 2010 0


Tanahair Indonesia Punya Siapa?

Tinjauan Dua Buku Masalah Agraria

(Bagian Tiga)

TA:   Bagian Dua kita akhiri dengan mengatakan bahwa Golongan Liberal dan Golongan Konservatif di Nederland bertarung sengit dalam rancangan Agrarische Wet 1870. Ternyata keduanya gagal. Yang menang adalah modal, kapitalisme. Konon ceritanya seru seperti novel suspense. Bisa diceritakan sekarang?

MA:  Tak sempat masuk ke cerita itu, tapi ringkasannya bisa saja. ‘Rencana Cultuurwet Fransen van de Putte (Menteri Jajahan) pada tahun 1866 untuk mengubah hukum agraria di Indonesia, tidak diterima oleh Parlemen.’ [19]. Rencana itu ‘agar semua tanah belukar [terlantar] (woeste gronden) dijual saja kepada orang-orang pertikelir […] sedang rakyat Indonesia diberi hak agraris eigendom atas tanahnya.’ [19]. Baru pada tahun 1870, rancangan [Engelbertus] de Waal (Menteri Jajahan) […] [diterima dan mulai berlaku sebagai] Agrarische Wet (biasa dikatakan wet de Waal) 9 April 1870 […]’ [19].

 

TA:   Kok belum terasa suspense-nya?

CF:   Suspense akan mulai terasa bila diberitahu kedudukan Fransen van de Putte dan Engelbertus de Waal dalam pusaran aliran politik liberalisme dan konservatif itu di Nederland.

TA:   Aliran atau partai?

CF:   Aliran (stromingen)! Juga aliran dalam aliran. Waktu itu belum ada partai politik di sana. Baru menjelang akhir abad ke-19 ada partai politik, itu pun baru lokal. Di tingkat nasional baru ada sesudah 1917. Mula-mula hanya ada dua aliran: liberal dan konservatif. Kemudian mucul aliran ketiga: anti-revolusioner, yang sebenarnya merupakan golongan-golongan agama (confessionelen). Golongan-golongan agama ini menjadi aliran dalam aliran. Golongan Katolik, misalnya, sering kerjasama dengan aliran liberal melawan golongan Protestan demi kebebasan beragama, tapi golongan Kaktolik dan Protestan bekerjasama melawan aliran liberal yang dianggap anti-agama.

TA:   Lantas bagaimana kedudukan van de Putte dan de Waal dalam pusaran aliran itu.

CF:   Isaäc Dignus Fransen van de Putte (1822-1902) termasuk ke dalam aliran liberal yang kehadirannya pada 1848 dipelopori dan organisasi politiknya sejak 1849 dipimpin oleh Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872). Namun, sementara liberalisme Thorbecke bersifat ideologis, liberalisme van de Putte bersifat praktis. Maklum, Thorbecke gurubesar hukum dan perancang UUD (konstitusi) Nederland 1848 yang liberal, sedangkan van de Putte veteran pelaut dan industrialis gula di Jawa Timur. Keduanya akhirnya bertentangan keras mengenai banyak hal, seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan RUU (Rencana Undang-Undang) Agraria untuk Hindia-Belanda. Pertentangan tentang KUHP untuk Hindia-Belanda terjadi malah ketika  dua-duanya masih sama-sama menjabat menteri dalam Kabinet Thorbecke II (1862-1866). [J.S. Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy (Cambridge: The University Press, 1944), hlm. 161-2].

 

TA:   Nah, baru mulai terasa suspense-nya. Lantas kedudukan de Waal?

CF:   Engelbertus de Waal (1821-1905) menjadi Menteri Jajahan dalam Kabinet van Bosse/Fock (1868-1871) yang beraliran liberal. Kabinet itu dibentuk oleh Thorbecke, tapi ia tidak ikut duduk sebagai menteri. Meski anggota kabinet yang beraliran liberal, de Waal sering dianggap bersikap konservatif. [J.S. Furnivall, op.cit., hlm. 164]. Yang pasti, de Waal belajar dari beberapa kali kegagalan RUU Agraria, lalu secara diplomatis menyesuaikan rancangan baru dengan kekuatan politik aliran yang ada sampai rancangan baru itu diterima oleh parlemen dan mulai berlaku pada 9 April 1870.

 

TA:   Jadi rancangan Agrarische Wet itu tidak terbentuk dalam sekali pukul?

CF:   Tidak samasekali! Mari kita mulai dengan peranan van de Putte pada 1860. Tahun ini ia mengeluarkan brosur-brosur, seperti Regeling der Suikercontracten op Java, pengaturan kontrak gula di Jawa, yang antara lain menegaskan bahwa serangan selama 10 tahun terakhir terhadap inefisiensi Tanam Paksa sudah gagal. Yang harus dilakukan adalah menuntut agar semua praktek Tanam Paksa dihentikan. Sebagai gantinya adalah masa baru yang memberikan perusahaan swasta kebebasan mendapatkan tanah dan tenagakerja, termasuk di Hindia-Belanda. Gagasan alternatif ini rupanya begitu jernih dan menarik sebagai perogram pokok perjuangan politik sehingga seperti ditegaskan oleh Furnivall, ‘liberalism was no longer merely a movement, it had become a power’.  Liberalisme tidak lagi sekedar gerakan, ia telah berobah jadi kekuatan. Van de Putte juga beruntung karena waktu itu Nederland, bahkan seluruh Eropa, gempar karena terbitnya Max Havelaar karya Eduard Douwes Dekker alias Multatuli. Tentang ini Furnivall juga menegaskan, ‘The chief significance of van de Putte and Dekker was that they furnished the Liberals with a leader and a war-cry’. Nilai utama van de Putte dan Dekker adalah bahwa mereka memperlengkapi aliran liberal dengan pemimpin dan pekikan tempur. [J.S. Furnivall, ibid.].

 

TA:   Lantas apa yang dilakukan oleh van de Putte?

CF:   Pada 1 Februari 1862 Thorbecke membentuk kabinetnya yang ke-2, sedang Isaäc Dignus Fransen van de Putte masih anggota parlemen (Tweede Kamer). Menteri Jajahan, Gerhard Hendrik Uhlenbeek, segera mengajukan RUU Agraria: Bumiputra diberi izin menyewakan tanah mereka kepada swasta, dan mereka berhak menjadi tenagakerja di perusahaan swasta tersebut. RUU ini dianggap sepi oleh parlemen. Lalu pada Desember tahun itu parlemen (Eerste Kamer) menolak rencana anggaran daerah jajahan yang diajukan oleh Uhlenbeek, sehingga ia mengundurkan diri dari jabatannya.  Penggantinya pun, Gerardus Henri Betz, hanya bertahan sebulan. Thorbecke lantas meminta Isaäc Dignus Fransen van de Putte menjadi Menteri Jajahan. Menurut Furnivall, ‘ini kesalahan fatal’. [J.S. Furnivall, ibid.]. Sebagai seorang usahawan rupanya ia belum terbiasa dengan permainan politik. Ia mengira kebijakan-kebijakan yang ia usulkan pasti diterima kalau rancangannya rapi dan tujuannya baik. Ia tidak perduli bahwa Thorbecke makin curiga bahwa dia bersama golongan muda sedang merebut kepemimpinan aliran liberal dari tangan Thorbecke. Persengketaan mereka memuncak ketika timbul masalah pemberlakuan KUHP untuk Hindia-Belanda. Thorbecke berpendirian bahwa pemberlakuan itu harus dengan UU. Van de Putte menyatakan cukup dengan keputusan Raja saja. Akibatnya Thorbecke mengundurkan diri, dan kabinetnya resmi bubar pada 10 Februari 1866.

 

TA:   Lantas selesai urusan dengan van de Putte?

CF:   Belum! Ia malah membentuk kabinetnya sendiri (10 Februari 1866 – 1 Juni 1866). Ia tetap sebagai Menteri Jajahan. Segera ia mengajukan RUU Agraria yang baru untuk Hindia-Belanda: Hak Bumiputra atas tanahnya berdasarkan hukum adat diganti dengan hak-milik (eigendom) berdasarkan hukum perdata (Barat). Hak ini tidak boleh dialihkan (vervreemd) mau pun diagunkan (verhypothekeerd), tapi boleh disewakan. [Parakitri T. Simbolon, Menjadi Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas: 2007, cetakan ke-3), hlm. 155-7].

 

TA:   Berhasilkah dia dengan rancangannya itu?

CF:   Tidak! Kabinetnya justru jatuh karena rancangan itu. Sebabnya, Thorbecke balas memukul. Peselisihan mereka begitu seru rupayanya sehingga golongan masing-masing terkenal dengan Thorbeckianen dan Puttianen. Bersama delapan pendukungnya di parlemen (Tweede Kamer), antara lain A.S. van Nierop (1813-1878) dan Karel Arnoldus Poortman (1808-1886), Thorbecke  menggagalkan rancangan van de Putte.

 

TA:   Bagaimana Thorbeckianen  merumuskan argumen mereka?

CF:   Begini. Pertama-tama  Thorbecke sendiri dalam kalangan sendiri sering mengajukan keberatan pokok terhadap RUU van de Putte: Kelemahan utama RUU itu adalah ‘de verandering van onvervreemdbaar bezit in weldra vervreemdbare eigendom’, mengubah milik yang tak-teralihkan jadi hak-milik yang sontak teralihkan. Para Thorbeckianen memahami keberatan ini. Oleh karena itu mereka mengambil prakarsa untuk menghambat RUU itu dengan amendemen. Maka tampillah Amendemen Nierop: Hak Bumiputra atas tanah mereka sejak dulu sudah dijamin (gewaarborgd). Jika RUU van de Putte diterima, maka hak ini menjadi tak jelas. Oleh karena itu perlu masa persiapan barang lima tahun untuk dapat memutuskan siapa yang layak diberikan hak eigendom itu. [Parakitri T. Simbolon, ibid].

 

TA:   Bagaimana nasib Amendemen Nierop itu?

CF:   Tidak lolos. Makanya diajukanlah Amendemen Poortman: UU Agraria yang layak untuk Hindia-Belanda adalah yang menjamin hak-guna atas tanah berdasarkan usaha pribadi Bumiputra mau pun berdasarkan warisannya sesuai dengan hukum-adat masyarakatnya. [Parakitri T. Simbolon, ibid].

 

TA:   Apakah amendemen ini lolos?

CF:   Betul. Lolos 43 lawan 28 suara. [dbnl – digitale bibliotheek voor nederlandse letteren]. Yang mendukung amendemen itu makin luas, tidak hanya golongan konservatif dan agama, tapi juga golongan liberal. Kabinet van de Putte bubar pada 1 Juni 1866, setelah berkuasa lima bulan kurang! [Parakitri T. Simbolon, ibid.].

TA:   Peristiwa tadi timbul pada akhir Mei 1866, sedang UU Agraria (Agrarische Wet) dinyatakan berlaku 9 April 1870. Apa yang terjadi selama empat tahun itu?

CF:   Ada dua kabinet selama itu: Kabinet Van Zuylen/Van Nijevelt yang konservatif (1 Juni 1866 – 4 Juni 1868); dan Kabinet van Bosse/Fock yang liberal (4 Juni 1868 – 4 Januari 1871). Yang tersebut pertama merupakan kabinet minoritas, jadi yang terbentuk hanya karena yang mayoritas di parlemen, yaitu aliran liberal, terpecah sehingga tidak mampu memerintah. Makanya kabinet ini dua kali dijatuhkan oleh parlemen, tapi Raja dua kali membubarkan parlemen dan dua kali juga meminta pemilihan umum diadakan. Hasilnya tetap sama: konservatif minotiras, liberal mayoritas, namun Raja tetap minta yang minoritas memerintah. Sejauh menyangkut RUU Agraria, kabinet ini memilih memperkuat Amendemen Poortman. Baru kabinet tersebut kedua, yang liberal, berhasil meloloskan UU Agraria (Agrarische Wet) pada 9 April 1870.

 

TA:   Apa maksudnya memperkuat Amendemen Poortman?

CF:   Mencali jalan agar terbentuknya UU Agraria (Agrarische Wet) tertunda selama mungkin, tapi tanpa bisa dituduh menghambatnya. Itulah keahlian Menteri Jajahan dalam Kabinet Van Zuylen/Van Nijevelt, Pieter Mijer (1812-1881), tokoh kelahiran Batavia itu.

 

TA:   Caranya?

CF:   Caranya dengan memberi kesan membela  hak-guna tanah (grondgebruik) dan hak-milik tanah (grondbezit) Bumiputra berdasarkan hukum adatnya. Bukankah hal itu yang ditekankan dalam Amendemen Poortman, dan ‘diabaikan’ dalam RUU van de Putte? Mijer menempuh dua langkah untuk itu. Pertama, ia suruh Gubernur-Jenderal Ludolf A.J.W. Baron Sloet van de Beele (menjabat 1861-1866) mengumumkan keputusan Raja untuk menjamin hak Bumiputra atas tanah berdasarkan hukum-adat dan akan diadakan penelitian mengenai hal itu. Kedua, ia sendiri menjadi gubernur-jenderal (1866-1872) setelah menjadi menteri jajahan hanya selama beberapa bulan. Peralihan jabatannya ini sempat membuat kabinet konservatifnya bubar, namun ia sempat juga mendorong penelitian hukum-adat di Hindia-Belanda mengenai hak pemilikan tanah sejak 10 Juni 1867 hingga 1914. [Parakitri T. Simbolon, op.cit., hlm. 157].

 

TA:   Apa hasil penilitian hukum adat mengenai hak pemilikan tanah itu?

CF:   Pada 1871, telah keluar ikhtisar hukum adat untuk daerah Banten, tapi baru pada 1896 penelitian selesai untuk Jawa-Madura. Pada 1872 penelitian serupa dimulai di luar Jawa-Madura dan pada 1877 sudah selesai untuk sembilan masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Pada 1889 penelitian selesai untuk Bali, 1909 untuk Aceh dan tiga masyarakat hukum adat lain. Baru pada 1914 seluruh hasil penelitian selesai disusun dalam apa yang dikenal sebagai ‘Bundel Khusus’ (Pandecten van het Adatrecht). Pada pokoknya ada tiga macam hak pemilikan tanah Bumiputra itu: (1) hak pemilikan bersama oleh desa atau hak ulayat (beschikkingsrecht); (2) hak memungut hasil olahan sendiri dari tanah ulayat itu (genotsrecht); (3) hak istimewa atas sebidang tanah bagi seseorang setelah ia lama mengolah tanah yang ia pilih sendiri (voorkeursrecht) itu. Hak tersebut terakhir ini bisa berkembang menuju hak-milik atas tanah secara adat (inlandsche bezitsrecht). Hak ini mirip dengan hak-milik menurut hukum perdata Barat (eigendom). [Parakitri T. Simbolon, op.cit., hlm. 157-8].

 

TA:   Hasil penelitian inikah yang menjadi dasar UU Agraria (Agrarische Wet) 9 April 1870?

CF:   Resminya tidak, karena belum ada hasil penelitian itu. Semangatnya iya, karena menteri jajahan dalam Kabinet van Bosse/Fock yang liberal (4 Juni 1868 – 4 Januari 1871), Engelbertus de Waal (1821-1905), rada mirip dengan watak Pieter Mijer yang konservatif: mencari jalan tengah yang aman. Maksudnya, hak Bumipura, hak penguasa, dan hak modal semua dibuat sejelas mungkin. Soal bisa timbul kemudian mengenai keadilan dan lain-lain, tapi bukan karena patokan hukum yang kabur.

 

TA:   Bisa sekarang sebagai penutup disarikan isi UU Agraria (Agrarische Wet) 9 April 1870 itu?

CF:  Seluruh makna perdebatan dan amandemen mengenai hak pemilikan tanah itu dirangkum dalam pasal satu yang dikenal sebagai pernyataan mengenai batas hak kerajaan (domeinsverklaring). “Seluruh tanah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh hukum pemilikan lain, merupakan milik negara.” (Alle  grond waarop niet door andere recht van eigendom bewezen is, is domein van de staat).

 

Itulah ketentuan yang dapat dianggap mendasar, yakni hak negara atas tanah di Nusantara baru ada setelah hak Bumiputra terjamin. Selanjutnya, negara berhak menyewakan tanah miliknya itu untuk jangka panjang (erfpacht)  tidak lebih daripada 75 tahun. Pemerintah  harus mengusahakan agar tidak ada pemindahan hak atas tanah yang sampai mengganggu hak Bumiputra atas tanah milik mereka. Bumiputra boleh menyewakan (tapi tidak boleh menjual) tanah miliknya kepada orang asing. Diberi kemungkinan kepada Bumiputra untuk memperoleh hak milik baru atas tanahnya (agrarisch eigendomsrecht). UU ini berlaku untuk seluruh Hindia-Belanda lewat peraturan pemerintah. [Parakitri T. Simbolon, op.cit., hlm. 159-60].■ (Parakitri T. Simbolon, 10 Februari 2010).

%d bloggers like this: