Tanahair Indonesia Punya Siapa? (Satu)

deskha November 7, 2009 0

Tanahair Indonesia Punya Siapa?

Tinjauan Dua Buku Masalah Agraria

(Bagian Satu)

Tinjauan dua buku ini akan kita lakukan dengan akal-sehat saja, maksudnya kita bertanya dan dua buku itu menjawab. Bila jawaban itu kurang lengkap atau tidak tersedia samasekali, maka kita akan mengambil dari sumber lain. Penanya kita beri tanda TA, sedang jawaban kedua buku kita beri tanda masing-masing MA dan RA. Keterangan dari sumber lain kita tandai dengan CF. MA merupakan singkatan Masalah Agraria, karya Mochammad Tauchid; RA singkatan Reforma Agraria karya Gunawan Wiradi. Semua jawaban diberi rujukan dalam tanda [ ] yang berisi nomor halaman MA atau RA, dan data secukupnya mengenai CF.

Namun sebelum tanya-jawab itu kita mulai, perlu kita cantumkan lagi sejumlah data singkat mengenai masing-masing buku yang akan kita tinjau itu.

Mochammad Tauchid, Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia (Djakarta: Tjakrawala, 1952/ Yogyakarta: PEWARTA, 2007), xxviii + 609 halaman; Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc. Sc., Reforma Agraria: Dari Desa ke Agenda Bangsa (Dari Ngandagan, Jawa Tengah sampai Porto Alegre, Brazil) (Bogor: IPB Press, 2009), xiii + 38 + 101 halaman. Buku Masalah Agraria (MA) merangkum keterangan yang cukup rinci tentang soal agraria di negeri kita sejak masa kerajaan lama hingga awal kemerdekaan RI. Reforma Agraria (RA) memberi paparan umum historis dan teoretis masalah agraria di Indonesia, dan juga seluruh dunia, sejak zaman kuno hingga awal Abad ke-XXI.

Penulis MA, Mochammad Tauchid (1914-1981) merupakan seorang pendiri bangsa (kader PNI-Baru dan anggota kelompok bawah-tanah Syahrir), pejuang kemerdekaan (anggota BP-KNIP), pemimpin gerakan tani (pendiri BTI – Barisan Tani Indonesia), pejabat negara (anggota DPR), dan pendidik (anggota Majelis Luhur Tamansiswa). Penulis RA, Gunawan Wiradi (1932 – ), seorang pelengkap penderita perang kemerdekaan (pengungsi ke luar kota Solo), pejuang kemerdekaan (anggota TP – Tentara Pelajar), pegiat kepemudaan (anggota YOAN – Youth of All Nations), dan pegiat kemahasiswaan (anggota Panitia Persiapan Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika, anggota Tim Penulis tentang Irian Barat), pendidik (di SMA di IPB – Institut Pertanian Bogor), peneliti masalah agraria, dan penerima gelar Doktor Honoris Causa dari IPB dalam bidang sosiologi pedesaan dengan fokus kajian Agraria, 28 Mei 2009.

Tanya-jawab

T:      Masalah agraria itu apa sih?

MA:  Masalah agraria ‘adalah persoalan hidup Rakyat Indonesia.’ ‘Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah sumber makanan.’ [xxvii, 3]

RA:   ‘Sesungguhnyalah masalah agraria, khususnya RA, bukanlah masalah sederhana melainkan rumit, kompleks dan sukar karena menyangkut berbagai aspek kehidupan.’ [4]

TA:   Memang rumit kalau begitu, tapi kenapa rumit?

MA:  Yah, karena ‘perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah […]’ Jadi ‘soal tanah adalah soal hidup, soal darah yang menghidupi segenap manusia.’ Makanya ‘Siapa Menguasai Tanah, Ia Menguasai Makanan.’ [3]

RA:   Juga karena sejak dulu, ‘apalagi sejak selesainya Perang Dunia ke-II’ masalah agraria ‘selalu dikaitkan […] dengan isu serupa namun tak sama, yaitu isu kemiskinan.” Masalah kemiskinan kan teramat rumit! [4]

TA:   ‘Siapa Menguasai Tanah, Ia Menguasai Makanan’. Siapa yang menguasai tanah kita, Tanah Indonesia?

MA:  Sebelum penjajahan, ‘pada zaman kekuasaan raja-raja, hukum tanah berdasar sistem feodalisme …, yang dasarnya: Tanah adalah milik raja […]. Rakyat adalah milik raja juga.’  Di kerajaan Mataram, sekarang Surakarta dan Yogyakarta, tanah ‘adalah kepunyaan Sultan dan Sunan (kagungan dalem)’. Rakyat hanya pemaro dan statusnya peminjam (wewenang anggaduh). [13]. ‘Masyarkat feodalisme merupakan perbudakan dalam ekonomi, politik, dan sosial.’ [14].

TA:   Berdasarkan sistem feodalisme? Ini mencengangkan karena negeri-negeri maju sekarang ini, seperti Eropa, juga Jepang, bertolak dari feodalisme, di mana penguasa tanah berusaha keras mengelola tanah dan penghuninya seproduktif mungkin. Kalau betul dulu punya feodalisme, mengapa negeri kita terpuruk hingga sekarang?

CF:   Memang sistem yang jadi dasar hukum-tanah di Indonesia dulu mungkin bukan feodalisme seperti dikenal di Eropa, Jepang, atau Amerika. Seluruh penelitian selama 30 tahun lebih (1901-33) yang dilakukan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), dedengkot penelitian ilmiah hukum adat itu, secara tak langsung telah menyanggah pendapat bahwa sistem hukum tanah di negeri kita berdasarkan feodalisme. Begitu kurang terikatnya hukum adat dengan tanah daripada dengan orang sehingga Vollenhoven menegaskan bahwa hukum adat itu rechtsstam, jadi semacam keluarga hukum yang melampaui batas-batas Indonesia ke kawasan yang jauh lebih luas sejak dari Formosa (Taiwan) hingga Madagaskar. [Opstellen over Adatrecht, 1901-1933, hlm. 569 ff; J.F. Holleman, ed., Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law (The Hague, Marinus Nijhoff, 1981, hlm. xxx).

MA:  Untuk membedakannya dari feodalisme di Eropa, kita katakan saja ‘feodalisme lama’, sedang yang kemudian coba diterapkan oleh penjajah, ya ‘feodalisme baru’. [v, 18].

CF:   Secara mudah feodalisme yang pernah ada di Eropa atau Jepang itu adalah sistem di mana “orang ikut tanah”, sedang di negeri kita “tanah ikut orang”. Penguasa memiliki tanah, dan karena itu ia menguasai orang yang hidup di sana. Di negeri kita penguasa memiliki orang, lalu orang itu diberi tanah untuk sumber hidupnya. ‘The social tie was strictly personal and in no way based on land’. Dalam sistem feodal, penguasa mengembangkan tanahnya agar makin banyak orang mau tinggal di sana. Di negeri kita dulu, penguasa menelantarkan tanahnya sehingga ia terpaksa bergantung pada orang-orang yang dikuasainya. [J.S. Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy (Cambridge: The University Press, 1944), hlm. 13-4].

 

TA:   ‘The land went with the people’, tanah ikut orang, bukan “the people went with the land”, orang ikut tanah. Ini ‘benar-benar tamsil yang bagus. Kira-kira mengapa di negeri kita yang berlaku adalah “the land went with the people”, tanah ikut orang?

CF:   Studi hukum-adat yang puluhan tahun itu juga memberi jawaban tidak langsung. Diperkirakan “tanah ikut orang” hanya mungkin tatkala persediaan lahan melimpah sedang penduduk tidak hanya sedikit tapi pemukiman pun kecil-kecil dan sering berpindah serta tersebar luas. Inilah yang mendorong terbentuknya tradisi desa asli di negeri kita. [Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië, Vol. I (1918) hlm. 517 ff.].

TA:   Bagaimana gambaran desa asli kita itu dalam kaitannya dengan masalah tanah?

CF:   Hasil studi Vollenhoven [De Indonesier en zijn Grond, 1919] dapat disarikan sbb.: pemukiman penduduk yang kecil-kecil dan tersebar itu lambat laun menjadi masyarakat adat (gemeenschaft) yang menguasai tanah dan air di sekitarnya dan mengatur hak-hak anggotanya dalam memanfaatkan tanah-air tersebut. Hak yang paling dasar adalah mengerjakan sebidang tanah (ontginningsrecht). Hak ini berkembang mulai dari hak menikmati hasilnya semusim atau dua musim (genotrecht), lalu bisa lebih lama karena menyukai lahan tersebut (voorkeurrecht), dan hak mewariskannya karena sudah mengembangkannya lebih baik (bezitsrecht) [J.S. Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy (Cambridge: The University Press, 1944), hlm. 14].

 

TA:   Tentu lambat-laun kerajaan pun timbul yang lebih mementingkan penguasaan orang daripada tanah. Bagaimana persisnya raja-raja itu dahulu membagi tanah berdasarkan kaidah “tanah ikut orang” itu?

MA:  Raja, khususnya di Jawa, membagi-bagi tanah kepada pegawainya, lalu pegawai itu memberi upeti atau ‘bakti’ atau ‘bulu bekti’ kepada raja, dan juga harus bekerja-bakti atau ‘janggolankuduran’  kepada raja. Untuk meringankan beban upeti, pegawai raja sering menambah orang sebanyak-banyaknya di tanah-jabatannya dengan memilah-milah tanah dalam kapling lebi kecil untuk setiap orang. ‘Dan hal ini berakibat pengecilan (versnippering) tanah garapan rakyat.’ Semua ini berakibat penindasan pengawai raja ‘dari yang paling atas sampai yang paling bawah’ atas nama raja. Penggarap pun makin menderita. [14-5].

RA:   Tamsil “tanah ikut orang itu” jelas berlaku di kawasan Surakarta. Di sana anak kecil pun tahu apa yang dimaksud dengan ‘tanah gogolan’. Gogol itu adalah petani yang bayar pajak sehingga tanah boleh ia punya, bukannya punya tanah dulu  lalu bayar pajak. [44].

RC:   “Tanah ikut orang” itu jelas juga terpantul pada gelar-gelar lama pejabat daerah di Jawa seperti panèwu (1.000), panatus (100), panèket (50), penglawé (25). Angka-angka itu bukan menunjuk luas tanah melainkan jumlah prajurit yang dapat dikerahkan oleh seseorang kalau diminta oleh raja. Berdasarkan jumlah prajurit itulah tanah diberikan kepada pejabat. Tanah pun diukur dengan panjang lembing (tumbak). Satu tumbak kira-kira hampir sama dengan 1.000 meter per segi. [Peter Carey, The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855 (Leiden:KITLV Press, 2008) hlm. 8].

TA:   Kerajaan tentu tidah hanya ada di negeri kita. Ada bandingan dengan negeri lain?

RA:   Ada, malah mengenai landreform yang pertama di dunia. Dalam Perang Troya yang terkenal itu (1194-1183 SM), bangsa Hellas (Yunani) memang, tapi mereka kehilangan balatentara mereka, lenyap ditelan laut ketika mau kembali ke Athena dan Sparta. Kekuatan Yunani merosot sehingga akhirnya dengan mudah dikuasai oleh bangsa Dorian dari sebelah utara. Penguasa baru itu menghitung penduduk desa, lantas membagi dua sama banyak. Yang separo dijadikan budak dan tanahnya disita, dan diserahkan kepada pendatang, khususnya orang Dorian tentu saja. Perbudakan ini tersebar ke mana-mana, juga ke Athena. Karena beban pajak yang berat petani kecil menggadaikan tanah mereka lalu menjadi penggarap bagi-hasil (penyakap), nyaris sama dengan budak mereka. Tanda-tanda pemberontakan makin jelas sehingga sekitar 594 SM, Solon, penguasa Athena  berencana melakukan reforma agraria (RA). Namun ia ragu mana duluan dilakukan, demokrasi atau RA. Demokrasi butuh biaya, yang hanya bisa diharapkan dari petani kaya, jadi RA harus ditunda. Jika RA duluan, sumber dana pemerintah bakal hilang. Solon mau menguntungkan kedua pihak: status budak dihilangkan dan utang mereka di-“puso”-kan, tapi tanah tidak dikembalikan. Hasilnya eks-budak resah, petani kaya pun resah. Solon gagal. Penggantinya, Pisistratus, yang otoriter, pada 564 SM mendahulukan RA dengan semboyan “tanah untuk penggarap” (land-to-the tillers). Peristiwa ini dianggap sebagai “land reform” yang pertama di dunia. [14-5].■ (Parakitri T. Simbolon, Sabtu, 7 November 2009, bersambung).

 

%d bloggers like this: