Tanahair Indonesia Punya Siapa (Dua)?

deskha December 9, 2009 0

Tanahair Indonesia Punya Siapa?

Tinjauan Dua Buku Masalah Agraria

(Bagian Dua)

TA:   Kaidah land-to-the tillers, tanah untuk penggarap, sebagai prinsip RA alias land reform, sudah berlaku pada 564 SM, jadi  2.573 tahun yang lalu nun jauh di negeri Yunani, berkat jasa seorang raja yang otoriter pula? Bukan main! Tolong cerita dong apa yang dilakukan oleh raja yang pernah ada di negeri kita dulu yang berkaitan dengan masalah tanah?

MA:  [Mungkin yang paling terkenal di antara kerajaan-kerajaan yang pernah ada di negeri kita adalah yang di Surakarta dan Yogyakarta.] Kehadirannya hingga ke abad keduapuluh tetap diakui oleh penjajah sehingga dua daerah itu disebut “Daerah-daerah Kerajaan” atau Vorstenlanden [hlm. 69]. Berbeda dengan zaman berlakunya hukum adat tatkala tanah dikuasai oleh rakyat atau masyarakat adat, di zaman kerajaan ‘”raja adalah pemilik tanah yang tidak terbatas”, sedang rakyat adalah pemaro (deelbouwer) … tanah kepunyaan raja. Di samping harus menyerahkan separuh … hasil tanah yang dikerjakan itu, rakyat harus juga menyerahkan tenaga dengan tiada bayaran sebagai kewajiban herendienst (rodi) [kepada raja].’ [69].

 

TA:   Apakah raja-raja di Jawa tengah berhubungan langsung dengan rakyat pemaro itu?

MA:  [Sayang tidak, sebab seandainya ya, itu berarti akan lebih mirip feodalisme seperti yang di Eropa atau Jepang. Yang berlaku pun adalah kaidah “orang ikut tanah”, bukannya “tanah ikut orang” yang menimbulkan “feodalisme seolah-olah” di negeri kita]. ‘Tanah itu oleh raja … dibagi-bagikan kepada kaum keluarganya atau pegawainya yang mendapat kepercayaan [raja] yang dinamakan Patuh (apanagehouder). Dengan [demikian] berpindahlah hak-hak […] raja [de] facto ke tangan Patuh, dan raja tidak langsung menguasai tanahnya itu.’ [69].

‘Dalam menjalankan kewajibannya itu Patuh membagikan tanah-tanah itu kepada pegawai[nya] yang dinamakan “Bekel” …, yang [bertugas] menjaga agar rakyat [menunaikan] kewajibannya […]. Bekel tidak mendapat gaji, melainkan [sebidang] tanah “lungguh” (… bengkok) [sebesar] 1/5 … luas tanah [yang dibagikan]. Sisanya … yang 4/5 […] dikerjakan oleh penduduk dengan maro […].’ [69-70].

 

TA:   Bagaimana dengan raja-raja di daerah lain di negeri kita?

CF:   Sultan Iskandar Muda di Aceh (bertakhta 1607-1636) berjaya dengan menyewakan tanah, bukan membagikannya kepada keluarga dan pegawainya lalu menerima upeti. ‘”Setiap tahun [sultan] mengumpulkan sejumlah besar beras dari tanah-tanah yang tunduk kepadanya …; tanah itu disewakannya kepada hambanya yang harus menjamin untuk [dia] sejumlah beras, [tak perduli] apakah panennya berhasil atau tidak, dan begitu pandai ia memperhitungkan [besarnya] hasil tanah itu …, [sehingga] mereka tak sempat berleha-leha dalam mencari makan dan membayar sewa kepada raja.”’ [Denys Lombard, Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Jakarta: Balai Pustaka 1991, hlm. 97].

CF:   Di Sumatera Timur sekitar pertengahan abad kesembilanbelas, masyarakat Deli masih merupakan peladang berpindah sehingga belum timbul masalah hak pemilikan tanah. Tidak lama setelah Jacobus Nienhuys tiba di Labuan, Deli, 6 Juli 1863, ia samasekali tidak mendapat kesulitan mendapat “izin” dari “sultan” Deli untuk menggunakan lahan 75-150 hektar buat percobaan menanam tembakau selama 99 tahun. [Karl J. Pelzer, Planter and Peasant: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra, 1863-1947 (‘S-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1978), hlm. 32-3, 36].

“Izin” dan “sultan” sebenarnya hanya kata-kata kosong, karena lahan begitu berlimpah sehingga tidak perlu izin bagi barangsiapa yang mau menggarap sebidang tanah; dan sultan tidak punya kekuasaan karena penduduk Deli waktu itu tidak lebih daripada 2.000 jiwa yang tinggal tersembunyi di tengah hutan.

Makanya Nienhuys tidak perlu bayar sewa, melainkan hanya bea ekspor tembakau sebesar 50 sen dolar Straits per pikul (60 kg). Yang sulit justru mendapatkan tenagakerja untuk bertani. Penduduk setempat enggan bertani di tempat yang sama berlama-lama dan harus bekerja setiap hari. Mereka lebih suka bertani berpindah-pindah. Nienhuys terpaksa mendatangkan kuli Tionghoa dari semenanjung Melayu. [Ibid. hlm. 34].

 

TA:   Apa yang terjadi dengan pola “feodalisme seolah-olah” itu bila raja di Jawa tengah tiba-tiba memerlukan biaya besar dalam pemerintahannya?

CF:   Pada dasawarsa pertama abad kesembilanbelas, misalnya, Hamengkubuwana II melancarkan dua kali ‘revisi fiskal’ untuk menaikkan pendapatannya yang berasal dari pajak tanah (pajeg). Politik fiskal yang baru itu dikenal dengan ‘pancas’, yang secara harfiah berarti ‘potong’ atau ‘papas’.  Maksudnya, sultan menciutkan satuan ukuran luas (jung) tanah-jabatan yang dikuasai oleh para Patuh, namun jumlah pajak yang harus dibayar nyaris sama besarnya.

Sejak itu ukuran jung Yogya jauh lebih kecil daripada ukuran jung Surakarta. Lahan seluas 80 jung Yogya, misalnya, jadi sama luasnya dengan 64,25 jung Surakarta. Dengan demikian Yogya seolah-olah menciptakan 20 persen tanah-jabatan baru dengan sekitar 10.000 cacah baru, dan 20.000 ronde real pendapatan tambahan dari pajak tanah. Itu berarti beban pajak yang makin berat.

Satu jung Yogya = hampir 70 meter persegi setelah ‘papas’ dilaksanakan; cacah = satu keluarga petani yang terdiri dari lima anggota yang bekerja; tanah-jabatan biasanya diukur dengan jumlah cacah yang ada di dalamnya; ronde real adalah matauang yang terbuat dari perak dan dikenal juga sebagai ‘uang batu’; satu ronde real = rata-rata 2,5 gulden Hindia-Belanda (bervariasi menurut kadar perak di dalamnya). [Peter Carey, The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855 (Leiden: KITLV Press, 2008) hlm. 60-66].

 

TA:   Bagaimana pemerintah jajahan menghadapi MA ini, yang kaidah utamanya “tanah ikut orang” itu?

MA:  [Pada dasarnya sikap pemerintah jajahan, kecuali Jepang, sangat ragu, mendua, sehingga penguasaan tanah sering berdasarkan ‘vested interest”]. ‘Penaklukan raja-raja oleh Belanda, sejak zaman Kumpeni (VOC) berarti perampasan … kekuasaan raja. Kekuasaan raja itu ditafsirkan menurut kepentingan dan tujuan politiknya di sini’. [15-6].

‘Tiap kali VOC menguasai suatu wilayah, pola penguasaan raja atas tanah praktis dilanjutkan. Tatkala pemerintah jajahan setelah VOC bubar terdesak kebutuhan uang, tanah dijual kepada seseorang lengkap dengan kekuasaan atas penduduk yang ada di dalamnya. Timbullah apa yang dikenal dengan ‘tanah partikelir’. Tatkala Inggris merebut negeri kita dari Belanda, pola penguasaan raja atas tanah diganti dengan pemberlakuan ‘sewa tanah (landrente)’ yang harus dibayar oleh petaninya. Sesudah Inggris menyerahkan negeri kita kembali kepada Belanda, pola ‘sewa tanah (landrente)’ diganti dengan ‘”Cultuurstelsel” yang terkenal sebagai malapetaka bagi rakyat Indonesia’. [17]

‘Berlakunya cultuurstelsel meneruskan prinsip [landrente]. Hanya bedanya, […] [pemerintah jajahan] tidak menarik sewa tanah, melainkan mengambil 1/5 tanah yang dikerjakan [oleh] rakyat (dipilih yang baik). Di atas tanah itu ditanami … tanaman […] yang akan menghasilkan bahan ekspor yang berharga tinggi di Eropa. […] tanah itu disuruh kerjakan [oleh] rakyat [tanpa] bayaran.’ [17-8].

Tatkala Belanda memasuki zaman liberalisme, penguasaan tanah di negeri kita ditata ‘untuk kepentingan … modal partikelir, terutama modal pertikelir Belanda.’ Penataan itu terkenal sebagai ‘”Agrarische Wet” [yang dicanangkan pada] 9 April 1870.’ Landasannya terkenal sebagai ‘”Domeinverklaring” […] [yang] berbunyi: “Semua tanah yang tidak ternyata memiliki hak eigendom, adalah kepunyaan negeri”.’ Maksudnya, semua tanah yang jelas tidak dikuasai berdasar hak pemilikan lain, merupakan tanah negara. [19].

CF:   ‘[The] Agrarian Law of 1870 … gave freedom and security for private enterprise, without raising the question  of native tenures.’ Agrarische Wet memberi kebebasan kepada perusahaan swasta, tanpa membenahi hak-hak rakyat jajahan atas tanah. [J.S. Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy (Cambridge: The University Press, 1944), hlm. 165].

 

TA:   Tanpa membenahi hak-hak rakyat jajahan atas tanah? Apa maksudnya?

MA:  ‘Cara pemerasan langsung oleh kekuasaan Pemerintah Kolonial [seperti Tanam Paksa] dipandang tidak sesuai lagi dengan zaman yang sopan. [Namun mengenai jalan keluarnya] di Negeri Belanda sendiri timbul dua aliran [:Liberal dan Konservatif. Liberal menghendaki pemerintah membiarkan modal swasta bebas menjalankan perekonomian. Konservatif menganggap pemerintah tetap perlu mengendalikan perekonomian. Hak rakyat atas tanah praktis jadi persoalan sampingan]. [hlm. 18-19].

CF:   Akhirnya aliran Liberal atau Konservatif tidak bisa menang, tapi sama-sama harus tunduk pada semangat perkembangan kapitalisme. Hal ini jelas terlihat pada kenyataan bahwa Agrarische Wet itu bukan hasil rumusan aliran Liberal, sebagaimana mungkin diharapkan, tapi Konservatif, sebagaimana mungkin tidak diharapkan, setelah melalui perdebatan sengit yang sangat lama. [Parakitri T. Simbolon, Menjadi Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1995/2007), hlm. 142-8].

 

TA:   Menarik. Bagaimana ceritanya?

CF:   Persoalan hak rakyat versus hak raja atas tanah kebetulan merupakan salah satu persoalan utama dalam perkembangan kapitalisme yang mulai memuncak dengan Revolusi Industri di Eropa pertengahan abad kesembilanbelas. Puncak tersebut dengan sangat gemilang dilambangkan dalam pembukaan The Great Exhibition di London,1 Mei 1851. Sebagai gejala sosial, Revolusi Industri itu dikenal sebagai The Age of Progress [S.C. Burchell et al., Age of Progress (Time-Life Internasional Nederland B.V., 1967)].

Dengan demikian, persoalan tanah di negeri kita mau-tidak-mau menjadi persoalan seluruh dunia, tidak hanya persoalan golongan Liberal atau Konservatif di Belanda.

 

TA:   Lantas?

CF:   Lantas semangat Liberal yang berimpit dengan semangat kapitalisme itu bangkit melawan kekuasaan negara. Di Belanda, menurut J.S. Furnivall, perlawanan itu bergerak dalam tiga tahap: 1. Oposisi terhadap Raja; 2. Oposisi terhadap Penguasa Kolonial; 3. Kemenangan Liberalisme. [J.S. Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy (Cambridge: The University Press, 1944), hlm. 148].

Jelas kan bahwa dalam proses ini tidak terdapat “Kemenangan Rakyat” kendati golongan Liberal senantiasa berpikir, berbicara, dan bertindak atas nama rakyat?

 

TA:   Hal ini terdengar seperti sedang terjadi sekarang ini. Bagaimana jalan ceritanya dulu?

CF:   Jalan ceritanya seru seperti novel-novel “suspense”. Karena itu cerita ini akan kita hidangkan dalam tulisan tersendiri.

 

TA:   Tentu cerita itu seru karena serunya persoalan tanah di negeri kita. Adakah ungkapan pemerintah jajahan yang menunjukkan betapa hebatnya peranan tanah dalam kelangsungan kekuasaannya?

MA:  Ada! ‘Sebagai dikatakan [oleh gubernur-jenderal,  1833-36 dan menteri jajahan, 1840-48, J.C.] Baud : ”Java was de kruk, waarop Nederland dreef”.’ Jawa merupakan pelampung yang membuat Belanda dapat mengapung. ‘Bagi Belanda […], kekayaan Indonesia … betul-betul merupakan sumber kekayaan, [se]hingga 15% … penghasilan nasional Negeri Belanda [berasal] dari Indonesia […].’ [hlm. 11]. ■ (Parakitri T. Simbolon , Selasa 8 Desember 2009).

 

%d bloggers like this: