Sumpah Pemuda Bukan Urusan Pemerintah RI?

deskha October 28, 2009 0

Sumpah Pemuda Bukan Urusan Pemerintah RI?

 Masih ingat Sumpah Pemuda bila Anda tiba pada hari 28 Oktober, yang konon terjadi di Batavia 81 tahun yang lalu ketika 1.000 orang pemuda (utamanya pelajar dan mahasiswa) berkumpul untuk membentuk organisasi persatuan pemuda, lalu tanpa disengaja tahu-tahu akhirnya malah mengangkat sumpah? Masih sadarkah Anda bahwa sejak hari itu sumpah tersebut jadi masyhur sebagai SUMPAH PEMUDA dengan TIGA sumpahnya yang begitu bagus iramanya sehingga enak diucapkan, dan begitu mendalam maknanya sehingga kalbu digetarkan?

Mari kita ulang sumpah itu sesuai dengan aslinya!

Pertama

KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA.

Kedua

KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA.

Ketiga

KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA.

 

Tahun lalu kita dalam majalah kebangsaan kita ini, zamrudkatulistiwa.com, untuk pertamakali memperingati SUMPAH PEMUDA sebagai peristiwa yang paling bersejarah selama 100 tahun PERGERAKAN KEBANGSAAN kita. Tentang peristiwa ini kita menegaskan pendapat yang berbeda dengan banyak pihak, khususnya yang agak ekstrim,  baik yang mendewa-dewakan atau meremeh-temehkan. Kita berpendapat, meniru satu ‘sound bite’ media massa akhir-akhir ini, ‘fakta menunjukkan’ bahwa SUMPAH PEMUDA merupakan “suatu langkah piawai, a veritable masterstroke, dalam rangkaian gerakan kebangsaan, bahkan puncaknya”.

Bagimana bisa disebut demikian, alasannya sederhana saja. Tidak bisa didewa-dewakan karena Sumpah Pemuda bukan hasil karya satu dua orang pintar, lihai, jenius, kaya-raya, atau berkuasa, yang patut dipuji atau ingin didewakan. Tidak bisa diremeh-remehkan karena Sumpah Pemuda juga bukan karya sejumlah pelajar atau mahasiswa yang masih ingusan. Sumpah Pemuda adalah cetusan semangat yang berkembang sejak beberapa lamanya dalam masyarakat jajahan, sedang anak-anak muda ingusan itu hanya pencetusnya saja.

Memang sumpah bersifat sulawan

Memang sumpah mirip janji karena sama-sama menuntut pemenuhan, tapi keduanya berbeda dalam ikhwal yang dipertaruhankan dalam pemenuhan itu:  janji selesai begitu dipenuhi sedang sumpah tidak. Anda hanya perlu berjanji kalau taruhannya adalah tindakan, tapi Anda harus bersumpah kalau taruhannya adalah kenyataan, yah agar lebih keren, kebenaran. Begitu Anda datang pukul tiga sore di suatu tempat seperti yang Anda janjikan, janji tersebut sudah terpenuhi, dan karena itu selesai sudah. Menjadi lain urusannya bia Anda benar-benar sudah datang pukul tiga sore di suatu tempat seperti yang Anda janjikan, tapi orang bilang Anda datang jauh telat atau malah tidak datang samasekali. Anda akan rela bersumpah bahwa Anda benar datang dan tidak telat pula.

Diungkapkan dengan cara lain, berbeda dengan janji yang runtut dan logis, sumpah itu ruwet dan sulawan, paradoksal. Janji dipenuhi, urusan selesai, lunas sudah. Janji tidak dipenuhi, urusan juga selesai, karena janji seperti itu paling janji palsu. Bersahaja. Sumpah samasekali lain. Sejak awal sudah timbul tuntutan untuk membuktikan bahwa sumpah itu benar, namun betapa banyak pun bukti dan betapa lama pun bukti diberikan, kebenaran itu tidak pernah bisa dipastikan sehingga sumpah itu tidak akan pernah selesai, tidak pernah lunas. Selain ada saja orang yang meragukan kebenaran isi sumpah, pembuat sumpah sering juga ragu sendiri mengingat tidak sedikit kejadian yang bertentangan dengan isi sumpah itu.

Sesungguhnya, janji hanya a matter of intention, sedang sumpah a matter of  fact! Ah tidak, lebih tepat a matter of being! Masih belum, paling tepat a matter of life!

Tidak mengherankan mengapa kendati terus dipenuhi, sumpah senantiasa terancam menjadi sumpah palsu, apalagi tidak atau hanya sedikit saja dipenuhi.

Tanah, bangsa, bahasa

Dan apa yang lebih banyak, lebih sering, dan mungkin lebih gampang, dipalsukan daripada tiga zamrud yang terkandung dalam Sumpah Pemuda: tanah, bangsa, bahasa? Mungkin hanya sedikit, atau malah tidak ada!

“Mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia” begitu bunyi butir pertama Sumpah Pemuda. Tanah Indonesia mungkin masih merupakan tanah tumpah darah kita, tapi siapa punya?

Kebetulan saya tinggal di kampung di pinggir ‘Megapolitan’ Jakarta Raya, yang termasuk wilayah Depok, Bogor. Di tempat saya itu sering timbul sengketa setiap kali ada orang mau bangun rumah di tanah yang diaku miliknya, meski lengkap dengan SHM (Sertifikat Hak Milik). Betapa tidak. Akan muncul lima atau sepuluh orang lagi yang melarang orang pertama tadi membangun apa saja karena mereka semua mengaku pemilik tanah tersebut, lengkap dengan SHM masing-masing. Semua SHM ternyata sah.

Bukan rahasia kan bahwa Tanah Indonesia kita ini sarat dengan sengketa tanah, dari dulu hingga sekarang, kecil mau pun besar?  Mungkin itulah sebabnya ada lembaga khusus yang langsung di bawah presiden untuk mengurus soal tanah di negeri ini, yaitu BPN (Badan Pertahanan Nasional).

Tidak kurang pula undang-undang dan peraturan pertanahan yang sudah diumumkan, mulai dari Agrarische Wet 1870, Algemeen Domeinverklaring 1875, Panitia Agraria Yogya 1948, Panitia Agraria Jakarta 1953, Kementerian Agraria 1955, Panitia Urusan Negara Agraria 1956, UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) 1960, UU Pemakaian Tanah 1960, UU Pencabutan Hak Atas Tanah 1961, UU Penataan Ruang 1992, Keppres Pengadaan Tanah 1993, sampai Perpres Pengadaan Tanah 2005.

Namun apa yang terjadi sekarang? Bagaimana sebenarnya pelaksanaan hak-hak kita atas tanah sekarang? Tahu apa kita mengenai serba-masalah yang menimbulkan semua undang-undang itu? Terus-terang kita tidak tahu banyak, karena ilmu agraria hampir tidak dikenal di negeri kita, bukan saja karena langkanya karya-tulis di bidang ini, tapi juga kerena sengaja dipersulit untuk membicarakannya selama masa Orde Baru.

Buku-buku yang membahas soal-soal agraria bisa dihitung hanya dengan jari tangan sebelah. Karena prihatin dengan hal ini, seorang putera Indonesia bertungkus-lumus menerbitkan karyanya tentang masalah tanah 57 tahun yang silam. Dia-lah Mochammad Tauchid (1914-1981), kader PNI-Baru, anggota BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat), seorang pendiri BTI (Barisan Tani Indonesia), anggota DPR, dan anggota Majelis Luhur Tamansiswa. Lama kemudian, sedikitnya 20 tahun, baru muncul buku-buku seperti karya Sudargo Gautama, Iman Soetiknjo, A.P. Parlindungan, Budi Harsono, Gunawan Wiradi, dan Dianto Bachriadi & Anton Lucas.

Dua buku masing-masing karya Mochammad Tauchid dan Gunawan Wiradi akan kita bicarakan secara khusus dalam majalah kita ini karena kedua buku itu memaparkan dengan gamblang sejarah masalah tanah di negeri kita sejak zaman kerajaan-kerajaan di Jawa hingga sekarang.

Tidak bisa lain sebab “Persoalan agraria adalah persoalan hidup Rakyat Indonesia” seperti ditegaskan oleh Mochammad Tauchid dalam bukunya yang masyhur itu, Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia (Djakarta: Tjakrawala, 1952/ Yogyakarta: PEWARTA, 2007). Masih lebih hebat lagi rumusan Gunawan Wiradi dalam karyanya, Reforma Agraria: Dari Desa ke Agenda Bangsa (Dari Ngandagan, Jawa Tengah sampai Porto Alegre, Brazil) (Bogor: IPB Press, 2009). Gunawan Wiradi sengaja mengutip rumusan Mochammad Tauchid untuk menggambarkan gawatnya masalah tanah: “Siapa mengusai Tanah, Ia Menguasai Makanan”.

Idem ditto dengan zamrud kedua, bangsa. Seorang biang karya-tulis negeri kita, Remy Sylado, menggambarkan ruwetnya masalah bangsa dengan mengatakan betapa gampangnya masalah “bangsa” meleset jadi masalah “bangsat”. Dalam majalah kita ini sudah kita tandai masalah inti bangsa kita, yakni “negara tanpa rakyat”. Hingga detik ini “rakyat” dalam bangsa kita masih lebih banyak merupakan cita-cita daripada kenyataan. Negara boleh merdeka, tapi rakyatnya tetap orang jajahan. Nasibnya masih sama seperti ungkapan Bung Karno dalam Mencapai Indonesia Merdeka (1933), “nèk awan dwèké sang nata, nèk wengi dwèké dursila”. Siang miliknya penguasa, malam miliknya durjana.

Tidak kurang parahnya soal bahasa. Menyedihkan sekali nasib Bahasa Indonesia akhir-akhir ini, hal yang sudah bukan lagi rahasia. Namun siapa duga bahwa Pemerintah RI baru saja mencanangkan rencana untuk melaksanakan “National Summit”, 29-30 Oktober ini. “National Summit” ini konon akan dihadiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha, untuk merancang upaya memajukan Indonesia dalam lima tahun ini. “National Summit” mek, bukan “Musyarawah Bangsa”, karena mungkin akan lebih sukses kalau pakai bahasa Inggris. Apakah Sumpah Pemuda, termasuk “menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia” bukan urusan Pemerintah RI?

Kembali ke tangan pemuda

Rupanya Sumpah Pemuda harus kembali ke tangan para pemuda, sebagaimana terjadi 81 tahun yang lalu. Hari ini mereka wajib memutuskan dalam kalbu dan perbuatan, apakah Sumpah Pemuda adalah Sumpah Sejati atau sudah menjadi Sumpah Palsu.■ (Parakitri T. Simbolon, 28-10-2009).

%d bloggers like this: