SERBA-SERBI “SARA” 000 – 009

deskha September 17, 2012 0
SERBA-SERBI “SARA” 000 – 009

000. Untuk menyambung tulisan tentang “Rhoma Irama Menggoyang SARA” yang kita siarkan tepat pada HUT RI Ke-67, Jumat 17 Agustus 2012, kita akan menurunkan serangkaian seri tulisan tentang SARA atau DISKRIMINASI. Yang berikut ini sebagai Pendahuluan. Selamat membaca.

001.  “SARA” adalah istilah ciptaan Indonesia di bawah rezim Orde Baru untuk menyebut diskriminasi terhadap warganegara berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (lapisan sosial). Seperti yang akan diceritakan dalam tulisan lain, rezim Orde Baru menciptakan istilah tersebut pada 21 Januari 1974, segera setelah pecah kerusuhan di Jakarta, 15 Januari 1974, yang lebih terkenal dengan “Malari”. Istilah ini diciptakan sebagai bagian upaya meredam gelombang diskriminasi berdasarkan sentimen “SARA”. Namun sebagai sentimen, “SARA” sudah lama ada di seluruh dunia, bahkan mungkin sejak manusia mulai berkelompok dan bergaul satu-sama-lain sebagai kelompok, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab suci agama-agama.

002.  Namun kajian ilmu- ilmu sosial, khususnya sosiologi, tentang gejala “SARA” baru mulai ramai sejak pertengahan 1970-an, tapi istilahnya bukan “SARA”, melainkan ETNISITAS (ethnicity). Diskriminasi berdasarkan sentimen “SARA” disebut DISKRIMNASI ETNIS, sedang ajaran (doktrin, ideologi) yang mengagungkan sentimen etnis disebut ETNISISME (ethnicism). Waktu itu para peneliti sering kaget menemukan sentimen etnis itu marak justru di lingkungan modern, mulai dari kota-kota pertambangan di Afrika sampai kota-kota besar di Amerika Serikat. Keadaan ini samasekali tidak cocok dengan anggapan umum bahwa etnisistas itu merupakan gejala kuno yang mestinya sudah sirna dilindas oleh modernisasi. Seandainya peneliti Indonesia yang lebih dulu kaget, mungkin istilahnya bukan ETNISITAS, melainkan “SARA”.

003.  Yang tak kalah mengagetkan bagi peneliti adalah betapa sulit mendefinisikan etnisitas, padahal betapa nyata dirasakan kehadirannya. Berkat karya-karya peneliti terdahulu di wilayah-wilayah yang baru “ditemukan” oleh penjelajah Barat, yang disebut etnologi, orang jadi tahu banyak tentang masyarakat Bantu, Indian, Maori, Semang, Papua, Dayak, Toraja, Bugis, Ambon, Manado, Jawa, Sunda, Minang, Aceh, Batak, Nias, Mentawai, dll. Di Indonesia kita menyebutnya suku. Sebagai gejala, suku terasa sama nyatanya dengan pasar, pesta, kebun, ternak, bahkan dengan batu. Namun setelah diperiksa lebih teliti, batas-batasnya sungguh kabur. Orang bernama Jawa dan berbahasa Jawa tahu-tahu orang Suriname atau Kaledonia Baru. Orang bernama Batak dan orangtuanya Batak tahu-tahu tidak bisa bahasa Batak tapi bahasa Sunda. Seorang pejabat keraton ternyata bukan orang Jawa, melainkan Tionghoa. Orang Sunda tahu-tahu tidak beragama Islam, melainkan Kristen. Orang Melayu tidak diperlakukan sebagai Melayu karena tidak beragama Islam. Berbahasa Kroasia dan beragama Katolik Roma disebut Kroasia; berbahasa Kroasia tapi beragama Katolik Ortodoks disebut Serbia; berbahasa Kroasia tapi beragama Islam disebut Muslim. Orang Jepang tapi berprofesi penyamak kulit disebut Burakumin atau Eta. Orang Sinhala di Srilanka tapi pekerja kasar disebut Rodiya. Orang Myanmar tapi beragama Islam disebut Rohingya. Gejala aneh yang demikian itu merajalela justru di kota-kota, seolah-olah cap etnis ditempelkan saja sesuka hati. Jadi, daerah asal, lapisan sosial, bahasa, adat-istiadat, ras, agama, tidak mesti merupakan penanda etnis.

004. Meski pun kelompok etnis tidak jelas batas-batasnya, namun perlakuan terhadap orang yang dianggap termasuk suatu kelompok etnis bisa sangat nyata. Ingatlah perlakuan istimewa oleh Belanda dulu terhadap orang Ambon atau Manado. Akibatnya memang tidak seberapa setelah Indonesia merdeka, paling sikap curiga di Jakarta beberapa lama setelah proklamasi. Lain halnya di jazirah Balkan dan di Rwanda, Afrika Timur. Selama penjajahan Turki di jazirah Balkan, perlakuan terhadap orang Muslim istimewa, tapi sebaliknya terhadap orang Serbia dan Kroasia. Selama penjajahan Belgia di Rwanda, orang Tutsi diperlakukan istimewa, tapi sebaliknya terhadap orang Hutu. Akibatnya selama 1992-95 pecah saling bunuh di Bosnia antara ketiga kelompok etnis tersebut. Puluhan ribu tewas, kebanyakan Muslim. Lebih mengerikan lagi saling bunuh antara orang Hutu dan orang Tutsi di Rwanda pada 1994, padahal agama mereka sama-sama Kristen. Sejuta nyawa melayang, kebanyakan Tutsi. Di Indonesia selama 1999-2000 kekerasan yang serupa pecah juga. Ribuah orang jadi korban, kebanyakan orang Tionghoa atau Kristen.

005. Golongan etnis yang ternyata batas-batasnya kabur namun kehadirannya nyata itu tampak laksana teka-teki yang pelik, bahkan seperti rahasia muskil. Mula-mula keadaan ini sangat membingungkan para peneliti. Lambat-laun penelitian menunjukkan bahwa batas-batas itu biasanya ditempekan seenaknya oleh pihak luar sekedar sebagai penanda (ascription). Pemukim hulu sungai di Kalimantan menyebut diri Ngaju atau Taman, tapi pendatang seperti Melayu, Tionghoa, Bugis, atau Sulu di pantai-pantai menempelkan satu cap saja bagi mereka semua: Dayak, yang artinya hulu sungai. Dalam perjalanan waktu cap itu makin kuat dianggap sebagai batas kelompok yang berisi budaya kelompok. Namun, semakin luas dan mendalam penelitian tentang etnisitias, semakin kuat kesimpulan yang ditarik bahwa batas-batas itu rekaan semata, sedang budaya yang dianggap sebagai isinya itu selalu kabur karena mencair atau menguap dalam perubahan. Akibatnya, pelacakan batas-batas suatu kelompok etnis dan isi budayanya semakin dilupakan, diganti dengan penelitian atas titik-titik perhubungan antar-kelompok, hal yang memang tak terhindarkan dalam perkembangan masyarakat.

006.  Lantas diketahuilah bahwa titik-titik perhubungan antar-kelompok terkait erat dengan bobot kepentingan. Semakin tinggi keberagaman titik-titik perhubungan dan semakin rendah bobot kepentingan, maka semakin besar peran etnisitas dalam kerjasama antar-kelompok. Sebaliknya, semakin rendah keberagaman titik-titik perhubungan, tapi semakin tinggi bobot kepentingan, maka semakin besar peran etnisitas dalam konflik antar-kelompok. Dirumuskan lain, meski pun demi kepraktisan kelompok-kelompok etnis tetap saling menempelkan cap (ascription) sebagai batas-batas etnis, batas-batas tersebut lebih banyak berfungsi sebagai sarana perhubungan, bukan penghambat perhubungan, ibarat dinding yang diketok-ketok oleh dua sejoli yang kasmaran atau dua narapidana yang terpisah oleh dinding sel penjara untuk bertukar informasi.

007.  Keberagaman titik-titik perhubungan antar-kelompok etnis cenderung meningkat, bilamana  perhubungan itu berdasarkan kepentingan nyata masing-masing anggota kelompok etnis. Sebaliknya, keberagaman tersebut cenderung merosot bilamana perhubungan itu dilaksanakan menurut kepentingan satu-dua pusat kekuasaan dalam kelompok etnis. Dirumuskan lain, campur-tangan kekuasaan adalah biang keladi konflik etnis, lepas dari apakah niat kekuasaan itu baik atau tidak!  Demikianlah ratusan tahun lamanya hubungan antar-kelompok etnis di Kalimantan, misalnya, berlangsung baik antara penduduk pantai dan penduduk hulu sungai. Perhubungan antar-kelompok berubah buruk tatkala penjajah datang, meski pun pemukim hulu sungai masih tetap disebut Dayak. Di wilayah lain juga begitu. Di Quebec, Kanada, misalnya, timbul tuntutan merdeka di kalangan masyarakat berbahasa Prancis akibat percaturan kekuasaan. Mereka bahkan menyebut kelompok sendiri Negro Putih Amerika (Nègre blancs d’Amèrique) untuk menegaskan betapa parah kezaliman yang menimpa mereka: Kendati kulit putih, mereka diperlakukan seperti orang Negro. Demikian juga halnya dengan kelompok Fleming (ragam bahasa Belanda) di Belgia. Mereka menyatakan bahwa  jika orang yang dari Zaman Batu pun belum keluar, tapi sudah berhasil punya negara merdeka di mana-mana, masa orang seperti mereka tidak? Amerika Serikat di bawah Presiden Lyndon Johnson mengumumkan program nasional untuk kemajuan masyarakat Negro lengkap dengan permintaan maaf atas perlakuan buruk masa lalu. Akibatnya orang Negro bukannya senang, melainkan marah besar. Mereka turun ke jalan memrotes program itu karena tidak sudi dianggap sebagai masyarakat yang lumpuh sehingga patut dikasihani.

008. Maka tidak mengherankan bahwa sejak Perang Dunia II berakhir, konflik etnis marak di mana-mana. Pernah dihitung, sejak masa itu, kekerasan etnis sudah menelan korban 10 juta jiwa lebih, hampir sama dengan jumlah korban jiwa dalam Perang Dunia pertama. Di Indonesia, Peristiwa Maluku (saling bunuh antara orang beragama Islam dan Kristen) 19 Januari 1999 – 19 Januari 2000, telah menimbulkan korban tewas sekitar 3.000 jiwa. Angka ini bernilai hampir sama dengan jumlah korban peristiwa G-30-S pada 1965-66 yang konon sekitar 500.000 jiwa. Jumlah korban yang 3.000 jiwa itu dibandingkan dengan hampir 1,3 juta penduduk Maluku (tak termasuk Maluku Utara), mendekati perbandingan antara jumlah korban 500.000 dengan 110 juta penduduk Indonesia pada 1965.

009. Masalah etnis (baca SARA) sudah bergeser ke pusat perpolitikan di berbagai negara, menjadi sumber ancaman terhadap keutuhan negara, bahkan terhadap hubungan internasional. Gawatnya konflik etnis, sebagai gelombang yang memicu tragedi kemanusiaan, sebagai gejala yang menuntut pemahaman, sebagai ancaman yang harus dijinakkan, tidak bisa lagi diabaikan!■ (Parakitri T. Simbolon)

%d bloggers like this: