Sekapur Sirih

deskha May 24, 2010 0
Sekapur Sirih

Sekapur Sirih

 SELASA, 18 Januari 2000, pemerintah mengumumkan Keputusan Presiden (Keppres) no. 6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden (Inpres) no. 14/1967. Sejak itu, masyarakat Peranakan Tionghoa di Indonesia dinyatakan bebas kembali menjalankan acara-acara agama, kepercayaan, dan adat-istiadat mereka. Belum sebulan kemudian, 5 Februari 2000, untuk pertama kali dalam 33 tahun, Tahun Baru Imlek (2551) dirayakan dengan meriah. Bisa dimengerti bila masyarakat Peranakan Tionghoa dengan spontan menyatakan rasa gembira dan terimakasih menyambut kebijakan Presiden Gus Dur tersebut.

Akan tetapi, bila dikaji lebih mendalam, pencabutan Inpres no. 14/1967 baru merupakan tindakan menghapus rintangan terhadap kebebasan warganegara. Dilihat dari kaidah ketatanegaraan yang demokratis, yang layak diharapkan berlaku dalam negara merdeka seperti Indonesia, tindakan semacam itu hanya sebagian dari kewajiban negara. Yang tidak kalah penting, kalau bukan lebih penting, adalah mengakui hak-hak warganegara dan meningkatkan jaminan pelaksanaannya. Secara teknis itu berarti, negara merdeka seperti Indonesia tidak hanya wajib menghormati Civil Liberties, tetapi juga menjamin dan meningkatkan Civil Rights. Menyingkirkan rintangan terhadap kebebasan warganegara atau Civil Liberties (negara bersikap pasif), harus berdampingan dengan mengakui dan memajukan hak-hak mereka atau Civil Rights (negara bersikap aktif).

Di bidang Civil Rights, warganegara Indonesia masih memerlukan prakarsa dari pemerintah baru yang jauh lebih hebat lagi daripada yang terkandung dalam Keppres no. 6/2000. Sepanjang yang menyangkut masyarakat Peranakan Tionghoa, salah satu masalah Civil Rights yang sudah lama terpendam adalah belum ada pengakuan atas kepeloporan mereka dalam proses kebangsaan Indonesia melalui perkembangan kesastraan Melayu-Tionghoa. Sekali pun kesastraan ini sudah ada sejak 1870, hingga detik ini, kesastraan Indonesia modern tetap masih dianggap baru muncul pada akhir Perang Dunia I, yaitu pada 1918, ketika Balai Pustaka membentuk Dewan Redaksi untuk mendorong kegiatan menulis di kalangan orang Indonesia dan untuk menyaring tulisan mereka itu.

Sedikitnya secara kuantitatif, kurangnya pengakuan ini tampak tidak adil. Menurut perhitungan Claudine Salmon, salah seorang sarjana yang menekuni masalah ini, selama hampir 100 tahun (1870-1960) kesastraan Melayu-Tionghoa melibatkan 806 penulis yang menghasilkan 3.005 karya. Sebaliknya, sesuai dengan catatan Prof. Dr A. Teeuw, selama hampir 50 tahun (1918-1967), kesastraan modern Indonesia (tidak termasuk terjemahan) hanya melibatkan 175 penulis dan sekitar 400 karya. Dihitung sampai 1979, sebanyak 284 penulis dan 770 karya.

Sebenarnya bukan tidak ada suara yang mengakui kepeloporan kesastraan Melayu-Tionghoa, sekali pun terdengar hanya sayup-sayup di bawah tekanan pendapat umum. Kembali menurut Claudine Salmon, pada 1930-an, Nio Joe Lan sudah menyerukan pentingnya peranan kesastraan ini. Dia menamainya Kesastraan Indo-Tionghoa (de Indo-Chineesche literatuur), yang berkembang sendiri di luar lembaga resmi. Segera sesudah merdeka, Pramoedya Ananta Toer berkali-kali menyebut masa perkembangan kesastraan Melayu-Tionghoa sebagai masa asimilasi, masa transisi dari kesastraan lama ke kesastraan baru. Pada 1971, C.W. Watson menyebutnya Pendahulu Kesastraan Indonesia Modern (antecedents of modern Indonesian literature). Pada 1977, John B. Kwee menulis disertasi di Universitas Auckland tentang apa yang disebutnya Kesastraan Melayu-Tionghoa (Chinese Malay literature).

Walau pun demikian, selain mengingkari kenyataan sejarah, kurangnya pengakuan ini boleh jadi ikut menggoyahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kebetulan, selama paruh terakhir 1996 terjadi peristiwa demi peristiwa yang semakin mengancam kelangsungan persatuan bangsa itu. Waktu itu serangkaian kerusuhan massa meledak di berbagai kota seperti Jakarta (Peristiwa 27 Juli), Situbondo, Tasikmalaya, dan Sanggau Ledo. Rangkaian kerusuhan itu melibatkan kelompok-kelompok warganegara berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, dan yang paling sering jadi sasaran adalah masyarakat Peranakan Tionghoa. Pada Januari 1997 semua ini menjadi pendorong utama bagi KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), yang juga kebetulan baru terbentuk, untuk melanjutkan suara sayup-sayup tersebut di atas. Waktu itu, upaya ini terasa sekali sebagai perjuangan yang memerlukan keberanian, berbeda dengan sekarang, ketika pemerintahan yang baru tampak mulai menghormati kebebasan warganegara, sekali pun belum melindunginya.

KPG sangat menyadari, dari sudut kepentingan warganegara, ancaman yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak budaya, karena itu bersifat sangat mendasar. Seorang warganegara masih tetap dapat merasa hidup di negerinya sendiri, sekali pun hak-hak politik dan sosialnya diabaikan, seperti tiadanya hak pilih bagi perempuan barang seabad yang lalu di berbagai negeri. Demikian juga halnya bila hak-hak ekonominya dilanggar, seperti upah buruh yang tidak layak. Sebaliknya, sekali hak-hak budaya sampai diinjak-injak, seperti kebebasan menyelenggarakan kehidupan sesuai dengan tradisi dan kepercayaan sekelompok warganegara, maka hilang pulalah hari hati mereka segala perasaan hidup di antara saudara-saudara sebangsa dan setanah-air. Yang dirasakan malah samasekali bukan lagi pelanggaran hak-hak belaka, melainkan konfrontasi dengan kekuasaan yang angkara-murka.

Pada saat seperti itu, terasa betul mendesaknya kebutuhan akan timbulnya sikap dan tindakan, betapa lemah pun, untuk menunjuk dengan jelas sosok kekuasaan yang angkara-murka itu. Suatu kekuasaan akan tampak angkara-murka bila alasan melanggar hak-hak yang dilakukannya benar-benar merupakan pengingkaran terhadap kenyataan, apalagi kenyataan sejarah.

Demikianlah KPG sampai pada keputusan untuk menerbitkan kesastraan Melayu-Tionghoa.

Pemilihan bahan dilakukan berdasarkan kadar dokumentasi sejarah yang terkandung di dalam setiap tulisan. Setiap tulisan yang dipilih dinilai dapat menunjukkan peranan masyarakat Peranakan Tionghoa dalam proses terbentuknya kebangsaan Indonesia. Sebanyak 15.000 halaman sudah dipilih, dan diperkirakan akan terbit dalam 25 jilid. Jilid pertama, misalnya, memuat tujuh dokumen, mulai dengan “Sair Kedatangan Sri Maharaja Siam di Betawi (1870)”, dan seluruhnya mencapai 538 halaman.

Membaca kembali dokumen-dokumen itu, generasi bangsa Indonesia sekarang dan masa datang akan dapat merasakan suka-duka masyarakat jajahan dalam mengubah nasib secara lambat-laun menjadi bangsa yang merdeka. Perasaan itu mungkin bisa sedemikian mendalam sehingga seolah-olah terjadi percakapan pribadi dengan tokoh-tokoh masa lalu. Sesungguhnya, tidak mustahil bahwa beberapa dari pembaca bahkan akan bisa menemukan kisah-kisah kakek atau buyut mereka dalam dokumen-dokumen itu.

Redaksi

Jakarta, Jumat, 11 Februari 2000


%d bloggers like this: