Sekali lagi “Negara Tanpa Rakyat”

deskha March 22, 2009 0

Sekali lagi “Negara Tanpa Rakyat”

Yang perlu ditegaskan dalam kesempatan ini adalah pelajaran sejarah sbb.: kita harus benar-benar waspada bilamana berhadapan dengan barangsiapa yang berani mengajukan rumusan atau pun janji tentang rakyat dan kebangkitannya. Waspada punya arti ganda: rumusan atau janji itu kemungkinan besar bohong tanpa program yang tangguh dan rinci; juga kemungkinan besar kosong tanpa rekam jejak yang meyakinkan pada diri pemberi rumusan dan janji tersebut.

 

Dalam rangkaian artikel terdahulu, khususnya “Negara Tanpa Rakyat?”, sudah kita lihat bagaimana pergerakan kebangsaan kita belum berhasil membangkitkan rakyat, sehingga ketika merdeka, Indonesia boleh dikata menjadi negara tanpa rakyat. Bukan tidak mirip dengan masa penjajahan, Indonesia Merdeka sarat dengan kekuasaan pemimpin, atau pemimpin yang haus kekuasaan, sedang yang mestinya bangkit jadi “rakyat” masih tetap seperti dulu. Mereka hanyalah “inlanders” buat penjajah, “kawula” atau “sahaya” buat penguasa setempat. “Inlanders”, “kawula”, atau “sahaya”, tiga-tiganya mengacu pada sekelompok masyarakat tanpa hak, sekaligus tanpa kekuatan.

“Inlanders”, yang semula berarti penduduk tanah jajahan milik Belanda, masih lebih rendah daripada masyarkat taklukan atau yang hidup di bawah perlindungan seorang penguasa di Eropa dulu di zaman feodalisme, yang disebut “onderdanen”. Lebih rendah karena berbeda dengan penguasa feodal terhadap “onderdanen”, penjajah samasekali tidak punya kewajiban apa pun terhadap “inlanders”. Ibarat hewan, “onderdanen” itu peliharaan, sedang “inlanders” hanya binatang liar.


***

Tak ada penguasa jajahan yang lebih jujur memahami istilah ini dan yang lebih setia menerapkannya daripada gubernur-jenderal (1830-33) Johannes van den Bosch. Sejak awal ia sudah anti terhadap upaya untuk mengakui sejumlah hak “inlanders”. Ia menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk bisa memetik manfaat dari daerah jajahan hanyalah memperlakukan penduduknya sebagaimana adanya, yakni sebagai budak! Ia tegaskan lagi bahwa pemerintah jajahan dan “inlanders” samasekali asing satu sama lain, dan karena itu harus tetap terpisah. Yang menghubungkan keduanya hanyalah penguasa “inlanders” itu sendiri.

Van den Bosch tahu betul bahwa bagi penguasa tersebut, “inlanders” adalah “kawula” (di Jawa) atau “sahaya” (luar Jawa), yang dua-duanya berarti “batur”, “abdi”, atau “hamba”, pendeknya “budak”! Begitu berbeda dan terpisah penjajah dan “inlanders” sehingga ia yakin, berupaya lebih dekat dengan “inlanders”, seperti coba dilakukan oleh Daendels, Raffles, dan Du Bus, berarti mengundang pemberontakan. Bahaya itu tetap mengancam sekali pun pendekatan didorong dengan niat baik ala golongan liberal.

Lagipula begitu tak berdayanya “inlanders” sehingga van den Bosch menganggap kecerdasan mereka tidak lebih daripada anak Belanda umur 12 tahun! Penguasa mereka pun ia nilai tidak jauh berbeda. Artinya, selain sangat menyukai cara hidup sendiri selama berabad-abad, mereka lebih suka bekerja seringan dan sesedikit mungkin daripada bekerja keras mencapai hasil. Karena itu, untuk meningkatkan hasil, mereka harus dipaksa, seperti budak!

Dengan gagasan dan pengertian yang demikianlah van den Bosch merancang serta melaksanakan apa yang kemudian dianggap salah satu peristiwa sejarah yang paling mengubah tatanan masyarakat Jawa khususnya, Nusantara umumnya. Itulah Sistem Tanam Paksa, yang sukses bagi penjajah, malapetaka bagi jajahan.

***

Harap jangan salah paham. Belum berhasil membangkitkan rakyat samasekali tidak berarti kurangnya usaha ke arah itu di kalangan pergerakan kebangsaan kita. Anda tentu masih ingat rumusan asas perjuangan (beginselverklaring) Indonesische Vereeniging (kemudian “Perhimpoenan Indonesia”) di Nederland, 3 Maret 1923. Memang, asas perjuangan tersebut belum menggunakan kata “rakyat”, melainkan “volk”, mungkin karena ditulis dalam bahasa Belanda.

Namun demikian, “volk” sepadan dengan “people” atau “peuple” dalam konsep politik Eropa, yang mencapai tahap  mengguncangkan dalam Revolusi Prancis (1789). Menjadi baku sejak abad ke-13 di Eropa, konsep politik tersebut mengandung makna hak-hak hidup dan politik seluruh penduduk yang harus diakui dan dibela oleh penguasa mereka. Dikaitkan dengan tempat tinggal tetap, biasanya kota (citéburg), makna hak-hak itu melahirkan istilah “citezein”,  “citeain”, “civitat”, “burgher”.

Jangankan di kalangan pergerakan kebangsaan, di kalangan beberapa orang Belanda pun, yang dalam ungkapan pop zaman sekarang mungkin “Muka Rambo” tapi “Hati Rinto”, usaha membangkitkan “inlanders” jadi “rakyat” tidak bisa dikatakan kurang. Kita sudah bahas jasa Douwes Dekker alias Multatuli dengan novelnya yang menggugat, Max Havelaar, 1861. Jasanya begitu rupa sehingga kita meminjam nama majalah kita ini  dari salah satu ungkapan dalam karyanya itu, “Zamrud Katulistiwa”.

Tidak kurang juga orang Belanda yang berjasa sebelum dan sesudah Multatuli. Sebut saja, misalnya, Wolter Robert van Höevel (1812-79), kebetulan seorang pendeta, yang dengan “Gerakan 22 Mei 1848” secara menghebohkan membuka rahasia kekejaman Tanam Paksa dan menuntut hak-hak asasi (grondrechten) ditegakkan di Hindia-Belanda. Sejak 1879, Abraham Kuyper, juga pendeta dan pendiri Partai Anti Revolusioner serta Perdana Menteri Belanda pada 1901, telah menolak mentah-mentah politik eksploitasi pemerintahnya, lalu melahirkan Politik Etis. Pada 1896, Hendrikus Hubertus van Kol, pendiri Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda, dengan lantang menuntut pemerintahnya berhenti merampok Hindia-Belanda. Pada 1899, Conrad Theodor van Deventer, seorang advokat di Semarang, mencetuskan gagasan yang termasyhur, “Utang Budi” (Een Eereschuld) yang harus dibayar oleh Belanda kepada “Inlanders”.

Para sarjana Belanda pun tidak ketinggalan. Mereka menukik ke sumber persoalan lebih dalam yang harus dihadapi oleh “Inlanders”.  Masih ingat konsep “Dualisme Ekonomi” Prof. Dr J.H. Boeke? Dengan konsep itu Boeke menunjukkan jurang yang makin lebar antara golongan masyarakat dengan perekonomian modern dan golongan masyarakat dengan perekonomian “inlanders”.  Tesisnya, tanpa perubahan struktur ekonomi dan sosial yang sepadan, keadaan itu akan semakin parah. Pada 13 Oktober 1922, dalam ceramahnya di depan Indisch Genootschap di Batavia, Boeke memaparkan tesisnya itu, sebagaimana disalin oleh J.J. Schrieke dalam de Indische Politiek (1929: 22). Kita kutip dan terjemahkan:

 

Masalahnya, sebagai akibat keadaan itu, adalah: bagaimana kepahitan ekonomi dan sosial, rasa tak berdaya itu, dihilangkan, energi dibangunkan dan kegiatan spontan demi kemajuan masyarakat ke arah kehidupan baru digerakkan? Dengan kata lain, bagaimana caranya menemukan anasir-anasir dalam masyarakat “inlanders” itu sendiri, yang dapat meningkatkan kebangunan organis spontannya, lepas dari kuasa-kuasa yang menindihnya?

 

Jalan keluar yang disarankannya adalah apa yang disebutnya, dan kemudian terkenal sebagai autoactivitiet. Kita kutip dan terjemahkan lagi.

 

Menurut keyakinan saya, jalan keluar musti datang dari kerjasama kelompok-kelompok kepentingan kecil dan homogen berdasarkan kebebasan dan rasa tanggungjawab bersama mereka sendiri. Haluan harus diputar. Memandang mereka sebagai obyek harus diganti dengan memandang mereka sebagai subyek. Harus dimulai suatu percobaan, bagaimana prakarsa kelompok kepentingan tertentu dapat dibangunkan, dan mempercayakan pada prakarsa itu upaya mencapai tujuan-tujuannya dengan kekuatan sendiri.

 

 

Jawaban itu terdengar mudah, tapi sebenarnya menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih sulit. Bagaimana caranya mengubah sikap memandang “inlanders” sebagai “obyek” menjadi “subyek”? Mengubah itu pasti bukanlah masalah tenagakerja belaka, tapi mutu SDM (Sumber Daya Manusia) pada umumnya. Lagipula, siapa yang dapat mengubah sikap tersebut? “Inlanders” sendiri, pemilik modal, atau penguasa mereka?

Mengenai masalah seperti ini, Prof. Dr van Gelderen dari Kantor Pusat Statistik Hindia Belanda mengingatkan orang dengan kenyataan pahit, yang kemudian jadi masyhur, dalam pengantarnya untuk Statistisch Jaaroverzicht, 1928. Lagi-lagi kita kutip dan terjemahkan:

 

Para pemilik modal bukan tidak memperhatikan masalah tenaga kerja dan juga pendapatan lewat kebijakan upah bagi penduduk yang makin bertambah jumlahnya itu. Namun demikian, mereka melakukannya dari sudut kepentingan mereka sendiri. Mereka menjadikan “inlanders” sebagai suatu bangsa pencari upah belaka (loontrekkers), dan dengan demikian menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemakan upah di antara bangsa-bangsa (een loontrekker onder de naties).

 

Betapa susahnya mengubah “Inlanders” jadi “Rakyat” segera bisa terlihat dari betapa sulitnya menemukan istilah baru yang sepadan dengan konsep “volk” atau “people”. Sangat ironis bahwa pergerakan kebangsaan, kemungkinan besar pada masa jaya Sarekat Islam sekitar 1914, hanya bisa mendapatkan kata Arab ra’iyya, yang bisa berarti paling tinggi “kawula”, “sahaya”, kalau tidak “sekumpulan ternak”. Kita akan coba menggambarkan kesulitan ini dengan melihat sejenak dalam artikel terpisah bagaimana dunia Arab sendiri susah-payah menghadapi soal yang serupa.

Yang perlu ditegaskan dalam kesempatan ini adalah pelajaran sejarah sbb.: kita harus benar-benar waspada bilamana berhadapan dengan barangsiapa yang berani mengajukan rumusan atau pun janji tentang rakyat dan kebangkitannya. Waspada punya arti ganda: rumusan atau janji itu kemungkinan besar bohong tanpa program yang tangguh dan rinci; juga kemungkinan besar kosong tanpa rekam jejak yang meyakinkan pada diri pemberi rumusan dan janji tersebut.■

%d bloggers like this: