Reformasi Lima Tahun

deskha February 16, 2011 0
Reformasi Lima Tahun

Dari Redaksi

Tulisan ini, yang dibuat pada 21 Februari 2004, mungkin berguna untuk  melihat perkembangan “Reformasi” dalam lima tahun usianya. Seperti tulisan sebelumnya, “Quo vadis Reformasi”, tulisan ini pun tidak pernah jelas digunakan atau tidak oleh yang meminta, karena sarasehan alumni KAFISPOLGAMA itu tidak pernah lagi menghubungi penulis.

SEANDAINYA PRESIDEN INDONESIA MALAIKAT …

Oleh Parakitri T. Simbolon Ph.D.

Disampaikan pada Sarasehan Temu Alumni KAFISPOLGAMA

Di Gedung PERSADA Executive Club

Halim Perdanakusuma, Jakarta

Sabtu, 21 Februari 2004

 

 “Seandainya besok yang jadi presiden itu malaikat, Indonesia tidak akan berubah kalau sistim politiknya sama saja […] Banyak sekali yang harus diperbaiki supaya ada perubahan yang betul-betul berarti […] pemikiran ekonomi, posisi tentara, posisi birokrasi, peranan pers, peranan buruh …”

Daniel Lev dikutip oleh Ben Abel dalam “Takashi Shiraishi tentang Peristiwa 27 Juli 1996 (2/4)”, [email protected] Tue, 10 Sep 1996 13:22:38 –0400 (EDT).

 

Pengantar

Dalam wawancara yang jadi sumber kutipan ini, Ben Abel mengutip Daniel Lev untuk menanggapi Takashi Shiraishi yang mengajukan dua scenario yang mungkin terjadi seandainya pemerintahan Presiden Suharto berakhir.

Scenario pertama: seandainya Presiden Suharto sakit keras, rela melepaskan jabatan, atau meninggal sebelum Maret 1998, maka Wakil Presiden Try Sutrisno otomatis akan jadi presiden. Itu berarti sistem politik tidak akan banyak berubah. Yang terbaik mungkin terjadi adalah keamanan terjaga dengan partnership militer-sipil. Ini disebutnya soft landing.

Scenario kedua, jika Suharto memilih terus berkuasa setelah Maret 1998, lantas protes massa akan meluap, kerusuhan pecah, dan tentara akan merasa terpaksa mempertahankan privilese mereka, maka akan sulit membayangkan betapa parah akibatnya. Ini disebutnya hard landing.

Shiraishi sendiri berpendapat lebih baik jika Suharto mundur secepatnya. Itu berarti Shiraishi memilih soft landing. Tentu ada juga orang yang berpendapat lebih baik Suharto bertahan selama mungkin. Itu berarti memilih hard landing.

Menanggapi kedua scenario ini Ben Abel mengatakan masih ada kemungkinan lain. Ia lantas mengajukan scenario ketiga dengan mengutip Daniel Lev sebagaimana tercantum di atas.


Sesuai dengan tema pertemuan ini?

Sebagian yang hadir di sini mungkin berpendapat bahwa kutipan Daniel Lev di atas cocok dengan tema pertemuan ini, yaitu “Peran Alumni FISIPOL UGM di Tengah Transisi Internal dan Dinamika Hubungan Antar Bangsa.” Kita, yang sedikit-banyak kenal dengan dagelan khas Yogyakarta, tentu tahu kenapa: jika semua tergantung pada presiden, jangan harap ada peran alumni!

Bagi bangsa kita yang sudah mengalami punya lima presiden, kutipan di atas juga terasa cocok. Tidak ada negara lain di dunia yang jumlah presidennya begitu sedikit seperti Indonesia tapi latarbelakang dan kebolehan mereka begitu beragam.

Presiden pria dan perempuan ada. Yang orang Jawa dan luar-Jawa juga ada. Mulai dari yang singa podium sampai ratu diam juga ada. Yang tak bergelar sampai yang bertitel Prof. Dr. Ing. ada juga. Seorang di antara mereka malah dekat dengan malaikat, habis kiai.

Walau pun demikian ternyata semua mereka tak berhasil mengatasi kelemahan Indonesia sebagai bekas jajahan. Untunglah tidak ada di antara mereka yang berasal dari UGM, kendati ada satu dari Yogyakarta. Oleh karena itu pantas kalau presiden berikut, yang tentu akan lebih baik, berasal dari alma mater kita UGM, kalau bisa dari FISIPOL.

 Tantangan Herbert Feith

Tapi sesungguhnya kutipan di atas sengaja dipilih juga karena berkaitan erat dengan tantangan seorang gurubesar tamu terkenal di FISIPOL-UGM, yaitu mendiang Prof. Dr. Herbert Feith. Tantangan itu dilontarkan di depan para mahasiswa FISIPOL UGM awal 1999, yang diulangi di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 18 Maret 1999.

Ketika itu multi-krisis yang melanda Indonesia makin kalut saja dengan pecahnya Kerusuhan Maluku, 19 Januari 1999. Saling curiga memuncak sehingga diam-diam orang mengharapkan mukjizat, yah mungkin pertolongan malaikat. Lalu Herbert Feith menantang, kenapa kita tidak berani menggunakan “dayacipta politik” untuk keluar dari multi-krisis sebagaimana dulu berkali-kali berhasil dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan, pendiri bangsa, bahkan anggota masyarakat biasa?

Menurut Feith, “dayacipta politik merupakan sumber harapan bagi demokrasi Indonesia,” dulu, sekarang, dan di masa depan. Ia lantas membeberkan rangkaian panjang “dayacipta politik” yang pernah dihasilkan selama perjuangan kemerdekaan dan Indonesia Merdeka.

Dalam kesempatan ini, cukup kiranya menyebut empat di antaranya: tradisi pembangkangan rakyat seperti pepe dan masyarakat Samin; Pancasila; Konferensi Asia Afrika; dan “Manifesto Anti-Kekerasan” oleh para mahasiswa Yogyakarta, 26 Februari 1989. Yang terakhir ini dicanangkan menyusul maraknya pro-kontra peristiwa Way-Jepara, Lampung.

Namun demikian, Herbert Feith menyayangkan sikap para mahasiswa itu. Ia melihat, jangankan menerima tantangan, para mahasiswa itu konon malah memberi kesan kuat “belum biasa dengan istilah dayacipta politik.”

Kaitan antara kutipan di atas dan tantangan Herbet Feith jelas sekali, entah dilihat dari segi agama, filsafat, atau dari sudut ilmu pengetahuan yang berubah dahsat dua dasawarsa terakhir ini. Dalam agama-agama Ibrahimi, misalnya, dikotomi malaikat-manusia merupakan bagian kepercayaan inti. Malaikat hanya bisa mengerjakan perintah Allah, sebagaimana iblis (padanannya) hanya bisa menentangnya. Manusia lain. Ia diberi kebebasan memilih, dan untuk itu diperlukan dayacipta.

Dalam filsafat Plato, dikotomi itu lebih sentral lagi peranannya. Di satu pihak ada Idea yang merupakan Realitas Sejati, Kebenaran, Kesempurnaan, yang teratur dan serasi. Di pihak lain ada Demiurge yang dianggap cuma pantulan Realitas Sejati di dunia yang sarat kekacauan. Yang satu cosmos (harmoni), yang lain chaos (kekacauan); yang satu order, yang lain disorder; yang satu linear, yang lain nonlinear; yang satu reductionist, yang lain complexity. Mencapai Idea tersebut untuk memahami dan mengolah dunia manusia dianggap merupakan kebajikan tertinggi.

Sampai sekitar duapuluh tahun lalu, ilmu pengetahuan pun hanya tahu sibuk menggapai sang malaikat, bahkan Yang Mahakuasa, yang bernama Idea itu dalam bentuk dalil, postulat, teori yang paling mendasar, paling bersahaja, tapi yang dapat menjelaskan segala-gala. Pokok kajian pun semakin abstrak sehingga semakin jauh dari soal-soal sehari-hari manusia.

Lambat laun para ilmuwan makin sadar bahwa segala teori yang indah dan teknologi canggih yang dituntutnya ternyata hanya bisa menjelaskan sedikit gejala alam, yang nyaris tak berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Malah kehidupan sehari-hari itu dianggap sepele saja.

Nyatanya teori-teori dan teknologi tersebut memang tidak mampu menjelaskan masalah kehidupan manusia sehari-hari yang keliru dikira sepele itu. Contoh masalah sehari-hari itu sebut saja panjang pantai, pohon tumbuh, topan, gempa, banjir, gumpalan asap dan awan, pembiakan ikan, pertumbuhan janin atau otak atau paru atau bahasa, pertambahan penduduk, perkembangan lembaga atau pasar modal atau kabar-angin atau kerusuhan sosial atau epidemi atau lingkungan.

Sekitar duapuluh tahun lalu, ilmu pengetahuan makin banyak menumpahkan perhatian justru pada hal-hal sepele ini, dan secara mengejutkan menunjukkan bahwa semua yang tampak biasa itu jauh lebih kompleks daripada yang dikaji oleh ilmu pengetahuan selama 300 tahun sebelumnya.

Kemelut Indonesia

Pendek kata, jika daya-cipta sangat perlu dalam perkembangan ilmu dan teknologi yang dulu itu, maka terlebih perlu lagi dalam perkembangan ilmu dan teknologi sejak dua dasawarsa yang lalu. Betapa tidak, daya-cipta itu tidak lagi cukup dengan mendalkan pola, tapi harus juga dengan proses.

Jika ditanya bagaimana kemelut Indonesia selama lima tahun terakhir ini selayaknya dipahami, mungkin kita akan tertegun tidak bisa menjawab. Polanya sih jelas dan bisa dirumuskan, yakni bukan tidak mirip dengan dikotomi malaikat-manusia itu. Jelas terlihat tiga dikotomi: agamis – korup; ramah – berdarah; kaya – merana.

Hingga hari ini tidak seorang pun sanggup menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia yang agamis bisa begitu korup bahkan paling korup di dunia; yang ramah-tamah tapi bisa begitu kejam berdarah dalam berbagai kerusuhan antarsuku, agama, dan bahkan tetangga; yang alamnya kaya-raya tapi penduduknya bisa begitu miskin dan merana.

Memang harus diakui, kalau pemeriksaan kita hanya sampai tahap ini, pola tersebut sangat tidak masuk akal. Kita mungkin akan memilih berhenti memikirkannya, lalu terbenam dalam apatisme, atau kalau berani, berubah jadi yakin bahwa masyarakat Indonesia samasekali tidak agamis, tidak ramah, dan negerinya tidak kaya.

Sayang, dua penyelesaian ini tidak memuaskan, karena dua-duanya bukan penjelasan, melainkan pilihan. Hanya saja, terbenam dalam apatisme,  adalah pilihan untuk tidak memilih apa-apa.

Akan lain halnya bila kita bekerja keras mendapatkan bagaimana prosesnya korupsi timbul di kalangan orang beragama atau orang beragama di tengah korupsi; bagaimana pertumpahan darah timbul di kalangan orang-orang ramah atau orang beramah-ramah di tengah pertumpahan darah; bagaimana orang hidup miskin di tengah kekayaan alam atau ke mana larinya kekayaan alam di tengah orang miskin.

Berkat proses yang kita buat jadi terang itu, akan bisa menjadi jelas bahwa tiga dikotomi tersebut tidak terpisah satu dengan yang lain, tapi saling terkait dengan cara yang khas. Maksudnya, tiga dikotomi itu tidak setara tapi hirarkis: Tiga-tiganya mungkin merupakan dikotomi lebih kecil dalam dikotomi  yang lebih besar, yakni  dikotomi malaikat – manusia, ibarat kotak dalam kotak atau lipatan dalam lipatan.

Dalam perkembangan mutakhir ilmu dan teknologi, proses seperti ini disebut fractal. Disebut demikian karena dimensi proses ini tidak lagi bulat (dimensi satu, dua, tiga, dst.) tapi pecahan. Maksudnya perkembangannya tidak lagi sekedar banyak tahap, tapi multi-tahap alias tahap dalam tahap dan dalam tahap lagi.

Contoh yang baik adalah ukuran panjang suatu pantai, katakan Pantai Ancol di Jakarta. Panjangnya bisa lima kilometer bila diukur pakai galah, tapi pasti jauh lebih panjang kalau diukur pakai tusuk gigi, dan tak terhingga kalau diukur dengan penyusuran seekor kutu. Intinya, pola jadi kabur bila proses menjadi urusan.

Selain multi-tahap (fractal), proses atau perkembangan menunjukkan bahwa hubungan satu kejadian dan kejadian lain tidak lagi sekedar satu arah (causal), tapi juga bisa bolak-balik, bahkan kalang-kabut (chaos). Maksudnya yang dikira sebab ternyata akibat, yang dikira akibat ternyata sebab. Malah lebih rumit lagi tidak ada sebab mau pun akibat. Digabung seluruhnya, proses memang ternyata sangat rumit (complex).

Masyarakat, termasuk lembaga-lembaganya, merupakan gejala yang kompleks sebagaimana dengan panjang pantai, pertumbuhan pohon, topan, atau gempa. Karena itu pemeriksaan tidak boleh behenti hanya pada satu-dua tahap, tapi tahap dalam tahap. Salah satu ciri pokok gejala yang kompleks justru susunannya yang multi tahap.

Kalau ketiga unsur pokok pola kemelut Indonesia itu kita lihat sebagai suatu complexity,  maka tidak bisa lain kita harus menyingkap perkara hidup manusia Indonesia sehari-hari. Dalam pola agamis – korup,  patutlah kita memeriksa lembaga ibadah, misalnya, lalu lembaga pendanaan dalam lembaga ini, seperti pelaksanaan dan pendanaan naik haji.

Kita dengar, alangkah seringnya dan alangkah besarnya korupsi dalam urusan naik haji itu. Tiap tahun pada musim naik haji selalu timbul heboh dengan korupsi. Pada 17 Desember 2003, misalnya, Komisi VI DPR memanggil Menteri Agama dengan batalnya keberangkatan sekitar 30.000 calon haji.

Entah apa yang dijelaskan oleh Menteri Agama dalam pertemuan dengan Komisi VI DPR itu, kita tidak diberitahu. Yang jelas, Prof. Dr. A. Syafii Maarif, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, mengatakan di Yogyakarta bahwa Departemen Agama tidak pernah mengelola masalah haji secara profesional. “Akibatnya,” katanya, “ [urusan] haji menjadi sumber korupsi, manipulasi, dan penghisapan.”

Apa artinya hasil pemeriksaan kita ini? Ini samasekali belum berarti bahwa masyarakat Indonesia tidak agamis. Artinya hanyalah bahwa lembaga agama, sebagaimana Syafii Maarif mengatakan tentang urusan naik haji, digunakan sebagai sumber korupsi dan manipulasi.

Sesungguhnya menjadi sangat penting memeriksa bagaimana urusan naik haji dikelola, agar kita dapat memahami bagaimana lembaga yang bernama Departemen Agama menyelewengkan fungsinya. Demikian pula halnya dengan tradisi kerja dalam lembaga itu, dan siapa saja yang terlibat.

Sayang, semua hal-hal seperti ini kita belum tahu. Terlebih sayang lagi, kita tidak tahu bukan karena kita bodoh, tapi semata-mata karena kita tidak atau kurang giat bekerja, khususnya alumni FISIPOL-UGM.

Pemeriksaan lebih jauh mengenai pola ramah–berdarah dan kaya–merana akan memberi kita pengertian yang lebih jelas mengenai kemelut Indonesia. Bisa saja bahwa pola ramah-berdarah tampak dalam peristiwa saling ejek di suatu warung di Kali Jodoh, Jakarta; pola kaya-merana tampak dalam acara nikah anak pejabat yang mewah dekat daerah kumuh.

Namun apa yang kita tahu tentang kehidupan remang-remang di negeri kita atau kesenjangan kaya-miskin di suatu kawasan? Paling banter kita hanya merasa  betapa banyak perkara dalam kehidupan masyarakat kita yang kita belum tahu, dan betapa harus lebih giatnya para ilmuwan sosial kita, khususnya alumni FISIPOL-UGM, bekerja memeriksanya.

Cilakanya, kenyataan ini bukannya mengurangi silang-siur pernyataan dan pendapat “para ahli” di berbagai media tentang berbagai perkara selama ini, sehingga kita sulit menghindari kesan bahwa bahkan silang-siur ini boleh jadi merupakan cermin dinamika penyelewengan fungsi lembaga-lembaga dalam masyarakaat kita menjadi “sumber korupsi, manipulasi, dan penghisapan.”

Peran Alumni

Saya harap, paparan di atas cukup memberi isyarat jawaban terhadap tema pertemuan ini. Itulah bahwa karena pendidikan mereka, para alumni FISIPOL-UGM berhutang besar dalam mengungkap kompleksitas masyarakat Indonesia, apa pun fungsi yang mereka emban.

Bahwa hutang besar ini menumpuk semasa Indonesia merdeka tampak ironis. Betapa tidak. Salah satu unsur dalam tradisi kolonial adalah kewajiban para pejabat gubernemen untuk menulis laporan khusus di bidang kerja masing-masing menjelang pergantian jabatan, yang disebut MvO (Memorie van Overgave). Saya malah tergoda menduga bahwa penjajahan bangsa kita selama ratusan tahun mustahil tanpa peranan unsur tradisi ini.

Dalam bagian penutup ini, sebaiknyalah saya menegaskan ulang beberapa hal. Memeriksa kehidupan masyarakat sebagai kompleksitas terasa seperti hal yang lumrah, tetapi nyatanya merupakan perkembangan baru yang belum banyak kita sadari.

Banyak pola dalam serba kemelut yang melanda bangsa kita sejak kemerdekaan merupakan dikotomi yang tak masuk akal hanya jika kita terus terpaku dengan cara-cara penjelasan lama. Kita menjadi lupa bahwa kehidupan kita sehari-hari yang tampak  semrawut itu sebenarnya merupakan ajang dayacipta.

Dayacipta bukan hanya milik para jenius, tapi juga milik kita semua, karena dayacipta tidak hanya berupa kemampuan menangkap susunan atau pola suatu gejala, tapi juga dalam memaparkan proses berjalannya suatu peristiwa.  Oleh karena itu, dayacipta lebih banyak merupakan hasil kerja tekun menyingkap perkembangan daripada bakat bawaan lahir.

Terakhir, dayacipta berupa kerja tekun mengamati peristiwa, pada gilirannya mengembangkan kemampuan mengubah pola. Oleh karena itu kegiatan ini punya daya serap yang mengasyikkan, sehingga keasyikan itu sendiri sudah cukup sebagai imbalan batin pekerjanya. Saya menduga, kesyikan berkerja itulah yang mencegah lembaga diselewengkan dari fungsi awalnya, penyelewengan yang menjadi benang merah kemelut Indonesia selama ini.■

%d bloggers like this: