Quo vadis Reformasi3

deskha January 15, 2011 0

 

Quo vadis Reformasi?

 Pengantar

Tigabelas tahun yang lalu,  Kamis 15 Januari 1998,  Presiden R.I., Soeharto, menandatangani suatu dokumen yang disodorkan oleh organisasi Dana Moneter Internasional atau IMF (International Monetary Fund).  Dokumen tersebut sebenarnya bernama MEFP (Memorandum on Economic and Financial Policies), tapi lebih dikenal dengan sebutan “Letter of Intent”, yang kira-kira berarti “Nota Kesepakatan”.

Dokumen ini berisi syarat-syarat yang harus dijalankan oleh Indonesia agar IMF mau memberikan dana bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi yang sudah melanda sejumlah negara Asia bagian timur sejak lima bulan sebelumnya. Presiden Soeharto terpaksa membubuhkan tandatangannya pada dokumen tersebut karena pemerintahnya dianggap ingkar janji untuk mematuhi tuntutan lisan IMF agar Indonesia melaksanakan “Restrukturisasi dan Reformasi” dalam perekonomiannya kalau mau mendapatkan bantuan.

Dokumen “Restrukturisasi dan Reformasi” itu berisi 50 butir ketentuan yang terbagi dalam dua bagian besar: “I. Background” berisi lima butir kelemahan perekonomian Indonesia;  dan “II. Policy Framework” yang terdiri dari tiga bagian kecil: “A. Macroeconomic Policies” berisi 17 butir; “B. Financial Sector Restructuring” berisi delapan butir; dan “C. Structural Reforms” berisi 20 butir. Seluruhnya boleh dikatakan merupakan serangkaian program “deregulasi” dan “demokratisasi”, atau yang lebih terkenal dengan “Reformasi” yang harus dijalankan oleh Pemerintah R.I.

Hampir dua tahun kemudian, saya menuliskan tinjauan perjalanan “Reformasi” itu sesuai dengan permintaan  “Tim Penerbitan Buku Setengah Abad UGM”  agar ikut merayakan 50 tahun usia UGM (Universitas Gajah Mada), 19 Desember 1999. Sayang, seingat saya, tulisan itu tidak jelas rimbanya, karena tidak pernah lagi ada komunikasi dengan pihak peminta. Saya pikir ada baiknya menyajikan tulisan itu sekarang dalam rangka melihat sudah sampai di mana program “Reformasi” pemerintah itu setelah  berlangsung selama 13 tahun.

Karena agak panjang, tulisan tersebut kita pecah menjadi tiga bagian. Inilah bagian ketiga atau akhir. Selamat membaca.

AKU ORANG INDONESIA, AKU MAU BICARA!

Oleh Parakitri T. Simbolon

Ditulis untuk Tim Penerbitan Buku Setengah Abad UGM

Bagian ketiga

(akhir)

 Bagaimana bisa demikian?

 Bahwa Republik Indonesia bisa berubah dari penderita wabah ke wabah itu sendiri, sekali pun keadaan ini lebih bersifat tamsil, hal itu agaknya mustahil terjadi dengan tiba-tiba. Mutasi seperti itu hanya mungkin terjadi dalam sejarah yang panjang. Ibarat proses evolusi geologis, sejarah itu agaknya telah menghasilkan dalam kehidupan sosial-budaya Nusantara tidak saja retakan, tetapi juga patahan. Lewat retakan-retakan, ke dalam patahan itulah mengalir semua tetes air yang berasal dari mana saja. Sekali pun tiupan angin begitu hebat sehingga debu yang diterbangkannya menutupi sebagian retakan lama atau membentuk retakan baru, patahan yang sudah ada rupanya tidak sampai tertimbun. Patahan itu tetap menganga menghisap aliran air.


 

Demikianlah para sejarawan, misalnya Anthony Reid, menegaskan dua ciri khas kekuasaan di Nusantara (konon juga di seluruh Asia Tenggara) yang berevolusi selama dua milenia. Pertama, kekuasaan terkait hampir menyeluruh dengan hirarki, tidak seperti masyarakat lain di dunia, khususnya Eropa, terkait dengan tanah, dengan tenaga kerja, atau dengan modal.

Begitu mendalam kaitan itu sampai kata ganti pertama berarti budak, seperti saya dalam bahasa Melayu atau k[aw]ula dalam bahasa Jawa. Rakyat tidak hanya tunduk pada kekuasaan seperti itu, tetapi terlebih lagi mereka menjadikan hubungan kekuasaan yang demikian sebagai pola hidup mereka sendiri, atau menjadi tujuan hidup yang diimpi-impikan. Demikian besarnya impian itu sampai timbul mitos bahwa untuk mencapainya, atasan dan bawahan sebenarnya merupakan kesatuan (manunggaling kawula lan gusti).

Dalam proses sejarah, pemusatan hubungan kekuasaan dengan hirarki menjadikan kekuasaan terbiasa, lalu mahir,  memanipulasi orang, tapi tidak cakap mengelola tanah, apalagi modal dan tenaga orang alias SDM. Sekitar 1650 di Jawa, M.C. Ricklefs menggambarkan manipulasi atas orang yang terjadi dalam hubungan antara raja dan anak-anaknya sbb.:

Semakin jauh garis keturunan seseorang dari raja, semakin rendah tingkat kebangsawanannya. Anak raja adalah pangeran, tapi anak pangeran bukan lagi pangeran, melainkan tingkat bangsawa yang lebih rendah, dan seterusnya akan lebih rendah lagi. Begitu seterusnya, hingga terbentuklah rantai ketergantungan. Rantai itu semakin panjang karena poligami berlangsung secara khas. Meski hanya boleh punya empat orang isteri sah, raja bebas punya gundik atau selir. Setiap kali melahirkan, seorang gundik akan resmi dikawini, lalu segera diceraikan lagi sekedar untuk menghindari lahirnya anak haram.

Pada semua tingkat hirarki itu, setiap orang hidup bergantung pada upeti yang diserahkan oleh bawahannya, hingga rantai hirarki itu mentok pada rakyat jelata, atau tepatnya petani, golongan produktif utama dalam masyarakat agraris. Upeti itu harus diserahkan, tidak perduli dari mana dan bagaimana bawahan memperolehnya.

Pola ini sangat berbeda dengan golongan feodal di mana-mana seperti di Eropa, yang bertanggungjawab penuh atas produktivitas tanah, modal, dan tenaga. Kehidupan mereka semua sepenuhnya tergantung pada produktivitas tersebut. Penguasa dalam sistem hirarki yang curam di Indonesia samasekali tidak punya tanggungjawab, hanya hak-hak istimewa (privileges) yang diabsahkan oleh kekuasaan.

***

Dalam tamsil geologis tersebut di atas, kekuasaan yang tumbuh di atas hak-hak istimewa yang tanpa tanggungjawab itu dapatlah dibayangkan sebagai patahan, sedangkan hak-hak istimewa itu sebagai retakan. Yang bisa dibayangkan sebagai tetes-tetes air adalah seluruh hasil jerih-payah tenaga produktif atau rakyat, sedang angin yang bertiup itu adalah seluruh dinamika hubungan sosial-politik  yang terdapat dalam seluruh masyarakat itu. Dinamika inilah yang sebenarnya dapat mengubah struktur patahan dan retakan itu.

Selama hampir dua millenia sejarah Nusantara, susunan patahan dan retakan itu cenderung makin kaku. Susunan itu tidak hanya melahirkan kebiasaan-kebiasaan umum dalam bertindak, tetapi juga sudah menjadi pola pikir. Konon seorang maling di Kediri berhasil mengasuh bayi sampai jadi jawara, dan bandit ini, Ken Arok, kemudian malah jadi raja.

Jika catatan tentang keberhasilan Raja Erlangga di lembah Brantas dulu sebagai raja yang bijak dan yang meningkatkan kemaslahatan rakyat benar-benar terjadi, mungkin itulah satu-satunya kekecualian, sebelum pengaruh dari Barat memasuki Nusantara. Ini pun mungkin hanya berlangsung singkat, karena dengan kematian Erlangga, nepotisme pun merebak, sampai kerajaan itu harus dibagi dua oleh anak-anaknya.

Sesudah itu, salah satu peristiwa penting sepanjang sejarah Nusantara, yang bagaikan angin bertiup pertama kali berupaya menghilangkan patahan tersebut, adalah yang terjadi pada 15 Oktober 1813. Hari itu, dari istananya di Buitenzorg (Bogor), Letnan Gubernur Inggeris, Thomas Stamford Raffles, mengumumkan asas-asas perubahan sistem kekuasaan di Hindia-Belanda. Intinya, kekuasaan dalam masyarakat tidak mungkin bertahan dengan memeras rakyat; karena itu pemerintahan harus dijalankan demi kesejahteraan umum; pemerintah harus meniadakan monopoli lalu hidup dari pajak (land rent); untuk itu harus dibela kebebasan setiap orang untuk berusaha.

 

Sayang, rencana tersebut rupanya terlalu pagi, atau pola patahan dan retakan lama terlalu kuat. Pajak hanya mungkin ditarik dengan baik jika informasi tentang sumber pajak, yakni tanah, sudah siap, dan kemampuan petugas pajak memadai. Informasi tentang tanah (kadaster) tidak dapat dikumpulkan karena juru-ukur dan juru-taksir nyaris tidak ada. Di samping itu, pejabat pemerintah yang dapat memimpin instansi perpajakan hampir tidak ada karena praktis semua bekas pejabat Belanda menolak kerjasama. Lebih dari itu, semua kepala desa butahuruf, sehingga mustahil dapat berfungsi sebagai sumber informasi mau pun penagih pajak.

 ***

Sejak pengumuman Raffles pada 15 Oktober 1813, berkali-kali timbul upaya untuk mengubah susunan patahan dan retakan yang lama itu. Rangkaian upaya itu selalu gagal, dan setiap kali susunan lama tadi dikukuhkan kembali.

Sesudah Raffles, daerah kekuasaannya dikembalikan kepada Belanda, lalu resmi disebut Hindia-Belanda (Nederlandsch Indië) dengan keluarnya Regeringsreglement (RR) pada 3 Januari 1815. Dengan RR tersebut, rencana perubahan  Raffles hendak diteruskan, tetapi utusan Raja Belanda (Komisi Jenderal) akhirnya membatalkannya karena menilai kondisi masyarakat tetap belum memungkinkan. Pada 22 Desember 1818, Komisi Jenderal mengeluarkan RR baru yang mengukuhkan susunan kekuasaan lama. Lewat kekuasaan lama inilah Belanda melanjutkan penguasaan atas Nusantara, yang dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Tidak Langsung.

Dalam pada itu timbul dinamika baru yang berpotensi mengubah susunan lama tersebut, yaitu masuknya modal swasta. Dinamika itu membuka kemungkinan bagi penduduk pribumi di kerajaan-kerajaan Jawa untuk menyewakan tanah, lalu memperoleh pendapatan baru di samping upeti menurut susunan lama. Ternyata, pada 1821 dan 1823, Gubernur Jenderal Van der Capellen melarang masuknya modal swasta dan kemudian melarang penguasa pribumi menyewakan tanah.

Selain kehilangan pendapatan baru, penguasa pribumi jatuh bangkrut karena harus mengembalikan uang sewa tanah yang sudah sempat dibayarkan oleh penyewa. Penguasa pribumi yang terkait berontak di bawah pimpinan Pangeran Dipanegara. Namun dengan kekalahan Dipanegara, susunan lama dikukuhkan kembali, kini dengan penguasa pribumi yang tidak hanya lebih lemah terhadap penjajah, tetapi juga lebih miskin sehingga menjadi jauh lebih kejam memeras rakyat mereka.

Proses itu, yakni penguasa pribumi yang semakin lemah terhadap penjajah, tapi semakin kejam terhadap rakyat sendiri, makin mendalam selama pelaksanaan rencana Van den Bosch, yang terkenal dengan Tanam Paksa (Cultuurstelsel). Sistem penghisapan yang luar biasa ini sangat mungkin telah mengubah susunan kekuasaan lama yang semula cuma bersifat politis dan ekonomis menjadi sesuatu yang bersifat budaya, menjadi mentalitas.

Betapa tidak. Tanam Paksa didasarkan pada “teori” Van den Bosch bahwa rakyat Nusantara lebih suka malas-malas dengan pendapatan sedikit daripada bekerja keras untuk memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Oleh karena itu, jika Belanda hendak meningkatkan pendapatannya dari Nusantara, maka hal itu mustahil dicapai dengan merangsang rakyat bekerja berdasarkan motivasi ekonomis atau hasrat menambah pendapatan. Rakyat Jawa harus dipaksa bekerja, katanya, sebagaimana pernah berhasil dilakukan oleh Van den Bosch di Hinda Barat. Dengan berhasilnya Tanam Paksa, maka terpateri pulalah kepercayaan pada “teori” itu.

***

Setelah pola patahan dan retakan lama itu menjadi kebiasaan dan kesadaran sekaligus, tidak mengherankan bahwa upaya-upaya selanjutnya selalu gagal mengubahnya, betapa hebat pun dinamika hubungan kemasyarakatan yang baru melanda, seperti arus liberalisasi ekonomi-politik yang akhirnya dijalankan sejak 1870, dan juga Politik Etis sejak 1901. Dengan kata lain, dinamika baru itu sepertinya paling jauh hanya mengubah retakan, tetapi tidak patahan. Akibatnya betapa kencang pun angin baru bertiup, dan betapa banyak pun air menetes, semuanya tetap mengalir ke patahan lama.

 

Dalam konteks inilah tampil menjulang peristiwa yang sepintas kelihatan sepele ketika Indonesische Vereeniging mencanangkan prinsip perjuangannya yang baru pada 3 Maret 1923 di Nederland. Prinsip perjuangan itu, “Masa depan Bangsa Indonesia (het volk van Indonesië) sepenuhnya tergantung pada susunan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat” yang harus dicapai dengan kekuatan dan kecakapan sendiri (door eigen kracht en kunnen).

Jadi, dengan prinsip itu terlebih dulu ditegaskan bahwa ada “masa depan” bagi suatu bangsa, “Bangsa Indonesia”. Kemudian dikatakan, masa depan itu tergantung pada terbentuknya “pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat”. Terakhir, bangsa dan pemerintahan yang demikian harus dicapai dengan “kekuatan dan kecakapan sendiri”.

Betapa radikalnya asas ini terhadap susunan patahan dan retakan lama. Terhadap orientasi masa lalu, diajukan orientasi masa depan, yang berarti menegaskan tekad mengubah susunan lama. Terhadap hubungan hirarkis antara kawula dan penguasa, diajukan  hubungan kebangsaan, yang berarti menegaskan kesederajatan warga. Terhadap kekuasaan yang tidak kenal kewajiban dan tanggungjawab, diajukan kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan yang produktif dan bertanggungjawab. Terhadap privilese (hak-hak istimewa), diajukan kekuatan dan kecakapan sendiri, yang menegaskan keutamaan produktivitas di atas penghisapan dan manipulasi.

Dirumuskan lain, asas Indonesische Vereeniging tersebut, yang diprakarsai selama 1917-23 oleh sekitar 40 dari ratusan pelajar Indonesia di Nederland (antara lain Mohammad Hatta), merupakan kesadaran yang menyumsum tulang bahwa tanpa mengikis habis privilese-privilese dalam masyarakat,  bangsa dan negara Indonesia mustahil terwujud.

Asas tersebut merumuskan secara sederhana tapi kukuh gagasan keindonesiaan, gagasan yang samasekali lain dari program Raffles mau pun cita-cita Politik Etis.  Indonesia yang akan terwujud di masa depan tersebut tidak akan punya kaitan organis dengan kekuasaan penjajahan, betapa luhur pun belas-kasihan penjajah. Dengan demikian Indonesia versi Indonesische Vereeniging melepaskan diri baik dari susunan kekuasaan lama di masyarakat sendiri mau pun dari kekuasaan penjajahan.

Kesadaran inilah mungkin yang membedakannya dari asas Indonesia Merdeka versi PNI (antara lain Soekarno), yang lebih tertuju pada kekuasaan penjajah daripada kelemahan masyarakat sendiri. Perbedaan itu tergambar kental dalam kata-kata kunci pada masing-masing versi. Yang satu menegaskan “kekuatan dan kecakapan sendiri” (eigen kracht en kunnen), yang lain “menggalang kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu” (machtsvorming en machtsaanwending).

Yang satu tahu mengikis segala privilese alias “mendidik rakyat untuk siap merdeka”; yang lain hany tahu “melancarkan agitasi”, meningkatkan perlawanan terhadap penjajah. Dalam PNI, keindonesiaan versi Hatta ditolak, sedang versi Soekarno diterima. Dalam pelaksanaan, ketika agitasi sudah mencapai puncaknya, pemerintah jajahan menghancurkan semua organisasi politik, tidak hanya PNI, tapi juga organisasi yang menganut versi Hatta.

Pendeknya, dengan asas kedaulatan rakyat serta kekuatan dan kecakapan sendiri, Indonesia versi Indonesische Vereeniging hendak meloncat dari cengkeraman kesadaran palsu, dari mentalitas budak yang diam-diam menginginkan kehidupan tuan. Inilah yang benar-benar merupakan Bangsa Indonesia, dan barang siapa mengobarkan dan memperjuangkan gagasan ini dalam kenyataan, dialah Orang Indonesia. Lain dari itu hanya Penyakit Indonesia, Sampar Indonesia, Pest Indonesia, yang asap kebakaran hutannya, korupsinya, kemiskinannya, keramahannya yang pura-pura, gelap matanya, sampai mencemaskan bangsa-bangsa dan negara tetangganya.

 ***

 

Sudah 76 tahun berlalu sejak gagasan Indonesia versi Indonesische Vereeniging dicanangkan. Selama 76 tahun itu sedikitnya sudah ada tiga varian keindonesiaan yang diwujudkan, tetapi belum pernah satu pun yang mendekati rumusan 3 Maret 1923 itu. Varian yang pertama dapat disebut Indonesia sebagai bangsa yang sepenuhnya ciptaan penjajah. Varian kedua, Indonesia sebagai paduan antara negara baru yang merdeka dan negara penjajah. Varian ketiga, Indonesia sebagai bangsa dan negara yang lahirnya saja merdeka dan berdaulat, tetapi batinnya masih tertanam dalam susunan retakan dan patahan lama.

Harus ditegaskan, hingga sekarang, hingga detik ini, patahan lama itu masih terus menganga dalam sekali, membelah dua bangsa Indonesia: para penguasa dan rakyat. Dengan segala cara penguasa mempertahankan kekuasaan mereka, seberapa besar pun hasrat rakyat untuk menyingkirkan beban kekuasaan itu. Bahkan penguasa tidak segan melakukan semua itu dengan memutar-balikkan kenyataan seolah-olah kekusaaan mereka berdasarkan kemauan dan kehendak rakyat.

Pendek kata, hingga detik ini, keindonesiaan versi Indonesische Vereeniging belum pernah menjadi kenyataan. Keindonesiaan yang ada sekarang hanyalah pengabaian terhadap masalah dasar masyarakat Nusantara selama ratusan tahun!

Jalan keluar

Jika Indonesia yang sekarang, sekali pun hanya tamsil, betul tidak lagi sekedar kena bencana, tetapi sudah merupakan bencana itu sendiri; tidak lagi sekedar sakit, tetapi sudah merupakan penyakit itu sendiri, wabah, sampar, virus, lantas dari sudut manakah jalan keluar dapat diharapkan? Mungkinkah virus dapat mengubah diri menjadi sesuatu yang lain?

Tamsil memang sangat berguna untuk menggambarkan persoalan, tetapi cenderung percuma jika hendak dipakai untuk memecahkan persoalan itu. Walau pun demikian, tamsil yang digunakan dalam tulisan ini dapat juga dipandang lebih sebagai model daripada tamsil. Lebih sebagai model, karena sebagaimana halnya virus, bangsa dan negara, juga kesadaran berbangsa dan bernegara, sama-sama berevolusi.

Bukanlah tempatnya di sini menguraikan seluk-beluk teori evolusi. Yang hendak dikatakan hanyalah bahwa sebagai hasil evolusi, lebih daripada segala mahluk lain,  manusia sudah sampai pada tahap mampu menyadari tidak hanya lingkungannya, tetapi juga diri dan kesadarannya. Itulah yang disebut dengan kemampuan self-reflection.

Sebagai hasil evolusi kesadaran dan kebiasaan hidup ratusan bahkan ribuan tahun, bangsa Indonesia dapat menciptakan kesadaran dan kebiasaan hidup baru sesuai dengan kepentingannya. Cuma saja, susunan Indonesia yang lama itu tidak akan mungkin berubah jika yang tersentuh hanya terbatas pada tiupan angin, tetes air, dan retakan. Kesadaran dan kebiasaan baru itu harus dapat juga menutup dan menggantikan patahan lama dan membuat patahan baru, agar perubahan benar terjadi.

Sebagaimana sudah diuraikan, yang dapat menyentuh patahan itu adalah gagasan Indonesia versi Indonesische Vereeniging. Bahwa gagasan itu tidak terwujud hingga hari ini, dapat dianggap sebagai pengkhianatan. Jadi, gagasan tersebut sebenarnya sudah terdapat dalam tubuh virus Indonesia sekarang, sehingga mebangkitkannya pastilah bukan perkara sulit. Yang sulit adalah menjadikannya kebiasaan hidup yang baru, bukan hanya oleh organisasi-organisasi sosial, ekonomi, dan politik, tetapi terlebih oleh orang per orang, di mana saja mereka berada, di mana saja mungkin dilakukan.

 

Sekali lagi, keindonesiaan versi Indonesische Vereeniging berarti upaya terus-menerus untuk mengikis hak-hak istimewa, privilese, baik yang berdasarkan tradisi, ras, suku, dan agama. Kita tahu, privilese ada di mana-mana, pada semua bagian masyarakat, pada segala bidang kegiatan. Dengan demikian, jalan keluar lebih merupakan gerakan budaya daripada program politik atau ekonomi.

 

Sebagai gerakan budaya, mengikis privilese dapat mulai dengan contoh-contoh, teladan-teladan, percobaan-percobaan, baik yang bersifat pribadi, sangat pribadi, mau pun kelompok. Gerakan itu pada gilirannya diharapkan akan merangsang refleksi, dan pada gilirannya melahirkan apa yang disebut oleh Robert B. Reich sebagai  the power of public ideas.

 

Disebut demikian, karena contoh, teladan, eksperimen, yang bersifat lokal, perorangan atau partikelir (private) itu meningkat menjadi visi umum tentang apa yang baik dan buruk bagi masyarakat, lalu visi umum itu menjadi tema perbincangan umum. Pencarian normatif ini melampaui segala apa yang sudah dikerjakan mau pun diketahui, meloncat ke kemungkinan-kemungkinan baru. Contonya banyak, seperti perbincangan tentang hak-hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, diskriminasi gender, dan pengelolaan kesehatan umum. Semua itu sudah dikenal di Indonesia. Yang belum adalah public ideas yang berasal dari masyarakat sendiri.

 

Pendeknya, menangkap ilham dari gagasan keindonesiaan versi Indonesische Vereeniging berarti menutup patahan lama dan menggali patahan baru dalam susunan kemasyarakatan Indonesia. Menutup patahan lama berarti mengikis privilese-privilese dalam seluruh bidang kehidupan Indonesia. Mengikis privilese-privilese berarti keluar dari krisis yang melanda Indonesia selama ini. Sepertinya setiap orang dari kita bertekad sambil berbisik kepada diri sendiri, “Aku orang Indonesia. Aku mau bicara!”

%d bloggers like this: