Quo vadis Reformasi2

deskha January 15, 2011 0

 

Quo vadis Reformasi?

 Pengantar

Tigabelas tahun yang lalu,  Kamis 15 Januari 1998,  Presiden R.I., Soeharto, menandatangani suatu dokumen yang disodorkan oleh organisasi Dana Moneter Internasional atau IMF (International Monetary Fund).  Dokumen tersebut sebenarnya bernama MEFP (Memorandum on Economic and Financial Policies), tapi lebih dikenal dengan sebutan “Letter of Intent”, yang kira-kira berarti “Nota Kesepakatan”.

Dokumen ini berisi syarat-syarat yang harus dijalankan oleh Indonesia agar IMF mau memberikan dana  bantuan (US$43 miliar) untuk mengatasi krisis ekonomi yang sudah melanda sejumlah negara Asia bagian timur sejak lima bulan sebelumnya. Presiden Soeharto terpaksa membubuhkan tandatangannya pada dokumen tersebut karena pemerintahnya dianggap ingkar janji untuk mematuhi tuntutan lisan IMF agar Indonesia melaksanakan “Restrukturisasi dan Reformasi” dalam perekonomiannya bila bantuan diberikan.

Dokumen “Restrukturisasi dan Reformasi” itu berisi 50 butir ketentuan yang terbagi dalam dua bagian besar: “I. Background” berisi lima butir kelemahan perekonomian Indonesia;  dan “II. Policy Framework” yang terdiri dari tiga bagian kecil: “A. Macroeconomic Policies” berisi 17 butir; “B. Financial Sector Restructuring” berisi delapan butir; dan “C. Structural Reforms” berisi 20 butir. Seluruhnya boleh dikatakan merupakan serangkaian program “deregulasi” dan “demokratisasi”, atau yang lebih terkenal dengan “Reformasi” yang harus dijalankan oleh Pemerintah R.I.

Hampir dua tahun kemudian, saya menuliskan tinjauan perjalanan “Reformasi” itu sesuai dengan permintaan  “Tim Penerbitan Buku Setengah Abad UGM”  agar ikut merayakan 50 tahun usia UGM (Universitas Gajah Mada), 19 Desember 1999. Sayang, seingat saya, tulisan itu tidak jelas rimbanya, karena tidak pernah lagi ada komunikasi dengan pihak peminta. Saya pikir ada baiknya menyajikan tulisan itu sekarang dalam rangka melihat sudah sampai di mana program “Reformasi” pemerintah itu setelah  berlangsung selama 13 tahun.

Karena agak panjang, tulisan tersebut kita pecah menjadi tiga bagian. Inilah bagian kedua. Selamat membaca.

 

AKU ORANG INDONESIA, AKU MAU BICARA!

Oleh Parakitri T. Simbolon

Ditulis untuk Tim Penerbitan Buku Setengah Abad UGM

 Bagian Kedua

 Jika bencana tidak dapat dirunut sampai pada biangkeladinya, berupa nasib buruk atau kesalahan yang jujur, maka tentunya bisa  pada keteledoran (by negligence). Alasannya, keteledoran sudah termasuk dalam wilayah hukum, sehingga palanggaran seharusnya mudah diketahui. Namun demikian, banyak sekali bencana di Indonesia yang mestinya dapat dijelaskan sebagai akibat keteledoran tetapi nyatanya tidak. Kebakaran hutan terus terjadi di Indonesia, dan akibatnya sudah melintasi batas-batas nasional, tapi hingga hari ini belum pernah jelas siapa yang bertanggung-jawab, apalagi yang dituntut.


 

Jangankan menuntut yang bertanggungjawab, mengakui sesuatu sebagai akibat keteledoran pun pemerintah Indonesia tidak sudi. Ambil misalnya rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Sejak 1989, Presiden Soeharto selalu  mengakui hal itu dalam pidatonya pada setiap peringatan hari kebangkitan nasional (HARKITNAS).

“Kita tidak ingin terus-menerus berada di peringkat bawah dalam jajaran bangsa-bangsa,” begitu katanya. ”Untuk itu kita harus mengembangkan kemauan dan kemampuan kita yang sebesar-besarnya […] Kemajuan kita di masa depan akan lebih ditentukan oleh mutu sumber daya manusia daripada oleh kekayaan alam kita.”

Segera saja semua instansi, swasta mau pun pemerintah, sibuk membentuk divisi atau bagian yang mengelola SDM. Tidak cukup sampai di situ. SDM resmi dicantumkan sebagai “MODAL DASAR DAN FAKTOR DOMINAN” dalam GBHN 1993, Bab II (Pembangunan Nasional), butir D.

Selama dianggap tidak ada konsekuensi terhadap pihaknya, pemerintah Indonesia tidak keberatan mengakui keteledoran. Akan tetapi, begitu pengakuan itu diperkirakan akan menimbulkan akibat pada dirinya, sekali pun rasa malu saja, maka bencana akibat keteledoran itu disangkal habis-habisan.

Demikianlah pemerintah, khususnya Presiden Soeharto, sangat gusar ketika UNDP (United Nations Development Program) pertama kali mengumumkan Human Development Report 1991. Dalam dokumen itu Indonesia dicatat menduduki peringkat 98 dari 127 negara sedang berkembang yang diteliti mengenai mutu pembangunan SDM, hanya sedikit di atas Vietnam. Begitu gusarnya Presiden Soeharto sampai LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) serta-merta diperintahkah untuk mengadakan penelitian tandingan. Hanya saja, hasil penelitian LIPI itu belum kedengaran hingga hari ini.

***

Bencana yang mestinya dapat diusut sebagai akibat niat jahat (by malice) juga lewat tanpa pernah diketahui siapa yang bertanggungjawab, dan juga tidak pernah ada yang dituntut. Bencana itu tidak terhitung banyaknya, mulai dari penculikan aktivis mahasiswa oleh tentara, rangkaian kerusuhan Mei 1998 dan pembunuhan demonstran di Semanggi, sampai rentetan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Khusus mengenai korupsi, seluruh dunia telah mengukuhkan apa yang selalu dirasakan oleh rakyat Indonesia  mengenai keparahannya. Setiap tahun sejak 1995, berbagai firma riset dan konsultan internasional, seperti  TI (Transparency International) dan PERC (Political and Economic Risk Consultancy Ltd),  menempatkan Indonesia dalam kelompok negara- negara yang paling korup di dunia. Meski pun demikian, sungguh aneh bahwa secara hukum, negara yang paling korup itu hingga sekarang tampaknya masih tanpa koruptor.

Sekali pun janji sudah diucapkan untuk mengungkap perkara-perkara tersebut di atas, termasuk yang tertuang dalam produk legislatif, janji itu tidak pernah ditepati.  Lebih parah lagi, seolah-olah menambah penderitaan akibat bencana itu dengan penghinaan, penguasa mengingkari janji dengan alasan supremasi hukum. Penghinaan, karena rakyat dikira begitu bodoh sehingga tidak mampu merasakan keadilan hukum, meski mungkin tidak tahu hukum.

Pemerintah seperti dengan sengaja membisu perihal asas bahwa supremasi hukum bertumpu pada rasa keadilan. Bila berkat prosedur hukum mereka yang dicurigai sebagai koruptor, misalnya, tidak terbukti bersalah, hal itu bisa saja melanggar rasa keadilan masyarakat. Itulah sebabnya menjunjung rasa keadilan sering berarti harus menempuh jalan yang jauh lebih sederhana daripada prosedur hukum.

Samasekali tidak sulit menghitung apakah harta kekayaan seseorang, misalnya, cocok atau tidak dengan sumber pendapatannya yang sah. Jika tidak cocok, rasa keadilan menuntut agar hukum bertindak. Prosedurnya pun jelas tersedia, sebagaimana namanya, “Pembuktian Terbalik”. Pemangku hukum tinggal memutuskan mau atau tidak menggunakannya.

Dengan mengabaikan rasa keadilan, pemerintah Indonesia sengaja atau tidak telah memuliakan anggapan Marxisme-Komunisme bahwa hukum dibuat untuk kepentingan penguasa. Sikap ini kelihatan ganjil sekaligus bodoh, sebab selama 32 tahun terakhir, tangan kekuasaan di Indonesia sampai berlumur darah hanya untuk menolak ideologi komunisme itu.

***

Lantas disebut apakah gerangan krisis atau bencana yang biang-keladinya tidak pernah ketahuan itu?

 

Jawaban yang santer terdengar adalah krisis yang tidak menimbulkan “sense of crisis” pada pemerintah. Selain berbau sok menyalahkan pihak lain, sekarang  jawaban semacam ini terasa sangat gampang sehingga semakin tidak meyakinkan.  Namun akan menjadi lain halnya bila kita berani memikirkan lebih jauh makna keadaan tersebut, di mana krisis jelas melanda tapi tidak menimbulkan “sense of crisis”.

 

Bukankah tidak mustahil bahwa Indonesia memang tidak dilanda oleh krisis justru karena Indonesia adalah krisis itu sendiri? Indonesia tidak lagi tertimpa bencana karena Indonesia adalah bencana itu sendiri? Mana bisa diusut biang-keladi krisis, bila Indonesia adalah biang-keladi itu sendiri? Ibarat penyakit, mana bisa ketahuan sebab-musababnya jika penderitanya adalah virus penyakit itu sendiri?

 

Dalam proses evolusi keadaan seperti ini bukan bayangan gila, melainkan kenyataan, yang disebut mutasi. Sebagai gejala kejiwaan, mutasi semacam ini mirip dengan apa yang dinamai oleh Erich Fromm sebagai the pathology of normalcy, penyakit yang tidak lagi disadari sebagai penyakit karena sudah dianggap wajar.

 

Banyak sekali kebiasaan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini yang secara menyolok menggambarkan gejala tersebut barusan, tetapi dalam kesempatan ini cukup kiranya menyebut satu saja. Itulah kebiasaan melanggar logika paling elementer dalam bahasa, begitu elementernya sehingga anak yang baru belajar bicara pun agaknya tidak akan melakukannya.

 

Logika yang lementer itu menyangkut kata bilangan dan kata benda yang mengikutinya, misalnya satu atau suatu dan kata benda apa saja di belakangnya, misalnya sebab. Contoh ini dipilih bukan terutama karena menggemparkan, tapi karena dilakukan dengan sangat spontan, tanpa rasa bersalah, dan tersebar luas. Pembicara yang melanggarnya mulai dari kepala negara, jenderal, ilmuwan, sampai kepala rukun tetangga. Kata bilangan satu atau suatu mestinya diikuti kata benda tunggal, misalnya sebab, jadi suatu sebab. Kini mereka mengatakan, segampang bernafas saja, suatu sebab-sebab.

 

Secara politik, rakyat Indonesia seolah-olah sudah  menjadi contoh besar yang membenarkan sinisme paling jahat mengenai rakyat, yaitu bahwa baik-buruknya pemerintah tergantung pada rakyatnya (people deserve their own government), bukan sebaliknya. Rakyat Indonesia pun pantas mendapatkan pemerintah yang bobrok, karena rakyat Indonesia tidak kalah bobroknya, atau seluruh bangsa Indonesia bobrok.

 

Secara etik, kepentingan penguasa sudah berhasil disulap jadi nurani rakyat (false conscience). Nafsu-nafsi penguasa sudah serupa dengan nafsu-nafsi rakyat. Gagasan paling gamblang mengenai keadaan ini pernah diajukan dalam Kongres PKI ke-9 di gedung olahraga Alhambra, Senen, Jakarta, 7-10 Juni 1924. Realitas masyarakat Indonesia, katanya, berakar pada penjajahan. Di bawah penjajahan, hampir semua orang Indonesia menjadi semi-proletar, tertindas, seperti petani gurem, buruh-tani, pedagang kecil, pengrajin, tukang. Mereka revolusioner secara subyektif (dalam pikiran), tetapi secara obyektif (praktek sehari-hari) mereka tetap saja mimpi jadi kapitalis seperti penjajahnya.

 

Pendeknya, bencana dan korban sudah susah dibedakan. Racun dan darah telah menyatu, dan satuan itu sudah menjadi racun itu sendiri. Lebih daripada keadaan tatkala Turki pada awal Abad ke-20 disebut the sick man of Europe, maka pada akhir abad ini, Indonesia mungkin tidak lagi sekedar the sick man of Asia, tetapi telah menjadi penyakit itu sendiri, wabah itu sendiri, sampar itu sendiri, pest itu sendiri!■

%d bloggers like this: