Quo vadis Reformasi1

deskha January 14, 2011 0

Quo vadis Reformasi?

 Pengantar

Tigabelas tahun yang lalu,  Kamis 15 Januari 1998,  Presiden R.I., Soeharto, menandatangani suatu dokumen yang disodorkan oleh organisasi Dana Moneter Internasional atau IMF (International Monetary Fund).  Dokumen tersebut sebenarnya bernama MEFP (Memorandum on Economic and Financial Policies), tapi lebih dikenal dengan sebutan “Letter of Intent”, yang kira-kira berarti “Nota Kesepakatan”.

Dokumen ini berisi syarat-syarat yang harus dijalankan oleh Indonesia agar IMF mau memberikan dana  bantuan (US$43 miliar) untuk mengatasi krisis ekonomi yang sudah melanda sejumlah negara Asia bagian timur sejak lima bulan sebelumnya. Presiden Soeharto terpaksa membubuhkan tandatangannya pada dokumen tersebut karena pemerintahnya dianggap ingkar janji untuk mematuhi tuntutan lisan IMF agar Indonesia melaksanakan “Restrukturisasi dan Reformasi” dalam perekonomiannya bila bantuan diberikan.

Dokumen “Restrukturisasi dan Reformasi” itu berisi 50 butir ketentuan yang terbagi dalam dua bagian besar: “I. Background” berisi lima butir kelemahan perekonomian Indonesia;  dan “II. Policy Framework” yang terdiri dari tiga bagian kecil: “A. Macroeconomic Policies” berisi 17 butir; “B. Financial Sector Restructuring” berisi delapan butir; dan “C. Structural Reforms” berisi 20 butir. Seluruhnya boleh dikatakan merupakan serangkaian program “deregulasi” dan “demokratisasi”, atau yang lebih terkenal dengan “Reformasi” yang harus dijalankan oleh Pemerintah R.I.

Hampir dua tahun kemudian, saya menuliskan tinjauan perjalanan “Reformasi” itu sesuai dengan permintaan  “Tim Penerbitan Buku Setengah Abad UGM”  agar ikut merayakan 50 tahun usia UGM (Universitas Gajah Mada), 19 Desember 1999. Sayang, seingat saya, tulisan itu tidak jelas rimbanya, karena tidak pernah lagi ada komunikasi dengan pihak peminta. Saya pikir ada baiknya menyajikan tulisan itu sekarang dalam rangka melihat sudah sampai di mana program “Reformasi” pemerintah itu setelah  berlangsung selama 13 tahun.

Karena agak panjang, tulisan tersebut kita pecah menjadi tiga bagian. Inilah bagian pertama. Selamat membaca.

 

AKU ORANG INDONESIA, AKU MAU BICARA!

Oleh Parakitri T. Simbolon

Ditulis untuk Tim Penerbitan Buku Setengah Abad UGM

Bagian Pertama

Pada 19 Desember 1999, Universitas Gajah Mada (UGM) akan genap berusia 50 tahun. Ulang tahun emas ini seyogyanya dapat dirayakan dengan penuh sukacita, kalau bukan karena prestasi ilmiah atau tradisi moral-sosial yang sudah dicapai, yah, sekurang-kurangnya karena usianya itu. Sayang sekali, perayaan itu sulit dilakukan. Krisis menyeluruh sedang melanda Indonesia, demikian menyeluruh sehingga kelangsungan hidup negeri kita terancam sebagai suatu negara-bangsa (nation-state). Ramai pendapat bahwa mutlak perlu reformasi di segala bidang jika Indonesia ingin selamat, bukan hanya dari krisis tetapi terlebih dari ancaman yang terkandung dalam Abad XXI.


Tulisan ini akan coba membicarakan krisis dan jalan keluarnya, tapi tidak mungkin memaparkan segala aspek krisis dan ragam pilihan jalan keluar itu dalam  kesempatan ini. Yang dapat dilakukan sekarang hanyalah menduga parahnya krisis itu, memperjelas biang-keladinya, dan menunjuk jalan keluar yang tersirat dalam biang-keladi itu. Marilah kita uraikan ketiga topik ini satu per satu.

 

Seberapa parahkah krisis itu?

Seberapa parah suatu krisis akan mudah diduga jika disadari bahwa “krisis” dalam bahasa asalnya, Yunani, κρισις, berarti keputusan. Bentuk kata-kerjanya κριvειv (krinein) juga berarti mengambil keputusan.  Tersirat di dalam istilah itu bahwa mengambil keputusan bukan perkara rutin, melainkan hal yang membawa konsekuensi penting bagi semua pihak yang terkait dengan keputusan itu. Jika keputusan itu memadai, maka akan timbul keselamatan; kalau tidak, krisis akan serta-merta jadi bencana.

Mungkin agar orang jangan takut , tapi malah suka, dengan bencana akibat krisis, para penceramah motivasi biasa membelokkan arti  krisis sebagai pengambilan keputusan, terlebih yang sulit, menjadi “paduan bahaya dan peluang”. Makna ini katanya merupakan arti istilah krisis dalam bahasa  Tionghoa klasik, wÂi-ji , 危机, wēi (危) and jī (机) yang masing-masing berarti  bahaya dan peluang. Walau pun demikian, korupsi arti krisis dalam istilah Tionghoa ini bisa juga membantu kita secara negatif untuk menduga betapa parahnya suatu krisis.

Maksunya begini. Berdasarkan makna asli krisis (Yunani), jelaslah bahwa semakin sulit mengambil keputusan dalam suatu krisis, maka semakin parah krisis itu. Mengapa mengambil keputusan makin sulit atau makin mudah? Para penceramah motivasi tentu akan mengatakan bahwa mengambil keputusan akan semakin sulit jika bahaya semakin besar atau banyak, sedang peluang makin kecil atau sedikit. Yang betul tentu tidak demikian. Semakin besar  atau banyak bahaya dan semakin kecil atau sedikit peluang, maka pilihan yang tersedia untuk memutuskan semakin sempit, bahkan mungkin tinggal satu-satunya, sehingga mengambil keputusan malah akan lebih mudah.

Jadi, berat-ringannya krisis bukan tergantung pada berat-ringannya bahaya atau peluang, melainkan pada jelas-kaburnya asal-muasal atau sumber krisis itu. Dengan kata lain, berbeda dengan masalah biasa, mengambil keputusan dalam krisis sangat mungkin bukanlah perkara kalkulasi untung-rugi melainkan pada dasarnya merupakan perkara benar-salah, adil-bathil, perkara etika, perkara moral. Jika sumber bahaya atau  sebab-musabab atau biang-keladi krisis sudah dikenali dengan jelas, maka mengambil keputusan yang memadai dalam kritis itu akan mudah. Susahnya, tanpa kejernihan pertimbangan moral, mustahil mengenali biang-keladi krisis.

Hubungan krisis dan pertimbangan etika, membuka  pintu lebar-lebar untuk mengenali biang-keladi krisis. Ada krisis yang sebab-musababnya dapat dikembalikan pada nasib buruk (by accident), jadi mirip sekali dengan bencana alam, atau yang mirip-mirip dengan itu, yakni pada kesalahan yang jujur (honest mistakes). Inilah kira-kira yang secara mendalam disadari oleh Indonesia Merdeka selama tahun pertama usianya, ketika Pemerintah RI terpaksa menyelamatkan diri dari Jakarta ke Yogyakarta, lalu berbulan-bulan gagal berunding dengan Belanda.

Betul-betul suratan nasib bahwa Indonesia baru dapat menyatakan kemerdekaan pada masa perang, sehingga tidak mungkin mengadakan persiapan yang memadai. Mungkin keliru mengira Belanda akan mau berunding tanpa banyak syarat, tetapi kekeliruan itu hanyalah kesalahan yang jujur. Oleh karena itu sangat masuk akal bahwa dalam pidatonya menyambut ulangtahun kemerdekaan yang pertama, Presiden Sukarno masih dapat menggalang semangat seluruh bangsa dengan menyerukan,  “rawe-rawe rantas, malang-malang putung”, segala hambatan akan hilang dengan sendirinya.

Ada juga krisis yang sebab-musababnya dapat diusut sampai pada keteledoran (by negligence) di pihak yang diserahi tanggungjawab. Berbeda dengan yang tersebut barusan, sifat moral pada biang-keladi krisis jenis ini langsung bergeser ke sifat legal. Kejahatannya memang bukan karena berbuat (by commission) tetapi justru karena tidak berbuat (by omission), sebagaimana dapat kira rasakan dalam maraknya kekerasan di depan mata para aparat. Demikian juga halnya dengan krisis yang pernah mengancam Indonesia karena pergolakan daerah akhir 1950-an.  Perimbangan kekuasaan pusat dan daerah yang timpang, serta kurangnya pengendalian atas panglima-panglima militer di daerah, terlalu lama dibiarkan. Begitu banyak persoalan bangsa dan negara yang tidak ditangani. Terdapat keteledoran pada hampir segala bidang kegiatan.

Sebab-musabab krisis yang keempat benar-benar merupakan tindakan yang disengaja, jadi berdasarkan niat jahat (by malice). Biang-keladi ini layak dihadapi dengan segala perangkat kekuasaan negara, baik hukum mau pun senjata. KKN (Korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat atau bangsa tentu termasuk dalam urusan ini. Dulu, agresi militer Belanda pada masa perang kemerdekaan, pembentukan negara tandingan boleh jadi cocok juga dimasukkan ke dalam krisis jenis ini.

Pendek kata, setiap krisis atau bencana selalu punya biang-keladinya sendiri. Biang-keladi itu dapat dikenali, bahkan dipastikan, dan kalau sudah dikenali, orang siap memilih sikap dan tindakan yang dianggap perlu untuk menghadapinya. Betapa hebat pun krisis, jika biang-keladinya diketahui,  keputusan untuk menghadapinya relatif mudah diambil, dan semangat melaksanakan putusan itu pun masih sama mudahnya dibangkitkan.

 

Lebih parah daripada bencana?

Bencana yang menimpa Indonesia dua tahun terakhir ini samasekali lain daripada yang pernah ada sebelumnya. Perbedaan terletak tidak terutama pada beratnya penderitaan umum yang ditimbulkan, melainkan pada kenyataan bahwa sementara bencana yang dulu mudah dikembalikan pada biang-keladinya masing-masing, bencana yang sekarang sangat sulit.

Dalam krisis akhir-akhir ini, nasib buruk mau pun kesalahan yang jujur tampaknya tidak memainkan peranan yang berarti. Bukan nasib buruk, karena masyarakat merasakan sekali hadirnya pelaku-pelaku yang menimbulkan penderitaan, dan sepak-terjang para pelaku itu terkesan teratur dan terpola. Bukan kesalahan yang jujur, karena  mustahil ada yang jujur, sekali pun kesahalan, dalam suatu masyarakat yang sudah kehilangan kepercayaan antara sesama anggotanya. Begitu luas hilangnya kepercayaan itu, sampai tiga hubungan utama masyarakat rusak, yaitu hubungan pemerintah-rakyat, sesama aparat pemerintah, dan sesama rakyat.

Hilangnya kepercayaan antara rakyat dan pemerintah terlalu nyata untuk dijelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, hilangnya kepercayaan itu mirip dengan ketika kita dihadapkan dengan “sulawan sang pembohong” (the liar’s paradox) yang terkenal itu. Ketika seseorang, yang terkenal sebagai pembohong, mengaku  “saya adalah pembohong”, maka mustahillah memastikan dia berkata jujur atau bohong.

Betapa tidak. Jika pernyataannya jujur, maka dia bohong.  Sebaliknya, jika pernyataannya bohong, maka dia jujur. Apa yang terjadi dengan rakyat Aceh, hanyalah satu contoh yang menyolok. Ketika pemerintah menyalurkan bantuan kepada pengungsi Aceh, mereka menolak bantuan itu, melulu karena datang dari pemerintah. Pemerintah ibaratnya sudah jadi tukang roti yang sekali waktu, mungkin sok kuasa, menyodorkan kalajengking, bukan roti, kepada pembeli yang sangat memerlukan. Sesudah itu tidak ada lagi konsumen yang percaya begitu saja kepada tukang roti, walau pun yang ditawarkan benar-benar roti.

Contoh lain yang kurang menyolok banyak sekali dan sudah merupakan peristiwa sehari-hari. Rakyat sangat enggan mengadukan peristiwa yang melanggar hukum kepada semua instansi penegak hukum, karena ibarat sudah kehilangan ayam, orang bisa kehilangan kambing atau sapi lagi setelah mengadu. Terhadap semua pernyataan dan tindakan pemerintah atau pun oknumnya, rakyat sudah terbiasa mencemooh dengan diam-diam. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tak percaya.

Pokoknya, di mata rakyat, pemerintah Indonesia sekarang mungkin sudah berada pada tingkat terendah seperti yang digambarkan dalam tradisi politik Cina. Dalam tradisi itu, konon ada lima tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Yang paling tinggi adalah pemerintah yang keberadaannya tidak diketahui oleh rakyat, tapi kehadirannya terasa dari lancarnya segala urusan negeri. Di bawahnya, pemerintah yang termashur dan dipuji-puji oleh rakyat.  Ketiga, pemerintah yang ditakuti. Keempat pemerintah yang dibenci. Yang kelima atau yang terendah, pemerintah yang menimbulkan rasa jijik di hati rakyat.

Hilangnya kepercayaan antar sesama aparat pemerintah telah membuat birokrasi pemerintah menderita apa yang secara menyindir disebut oleh Northcote Parkinson sebagai  injelititis. Makusdnya semacam palsied paralysis, kelumpuhan yang diciptakan sendiri. Karena tidak percaya dengan bawahan, maka semua atasan tidak pernah mengangkat satu wakil melainkan dua atau lebih. Satu wakil akan sama dengan saingan, sedang dua atau lebih akan membuat mereka bersaing merebut restu atasan. Kebiasaan ini mengakibatkan jumlah pegawai berlipat ganda tanpa tugas yang jelas, apalagi perlu.

Untuk merebut restu atasan, semua bawahan harus berlomba tampil lebih bodoh dari atasan. Mula-mula memang seperti sandiwara, tetapi lama-lama yang pura-pura bodoh akan benar-benar bodoh. Penyakit ini tercermin, antara lain, pada panjangnya rantai birokrasi yang harus dihadapi untuk urusan yang paling sepele pun. Akan tetapi betapa sepele pun urusan, jarang yang dapat diselesaikan dengan baik, terutama karena kebijakan beranak-pinak dan saling jegal. Tidak jarang juga penyakit itu tampil dalam bentuk bentrokan fisik, seperti yang terjadi antara tentara dan polisi di Pontianak akhir September 1998.

Hilangnya kepercayaan antarsesama rakyat terpantul pada kekejaman di antara mereka. Kekejaman itu sudah mencapai apa yang dalam psikologi sosial disebut atrocity at the least provocation. Pembakaran, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan, yang melanda Indonesia hingga sekarang selalu dikatakan gara-gara provocator, tetapi tidak seorang pun provocator yang pernah ditangkap, apalagi diadili. Tidak jarang terjadi orang digebuki, bahkan dibakar, sampai mati oleh warga lain hanya karena diteriaki maling, padahal maling itu sendiri yang berteriak maling terhadap korban atau calon korbannya.■

%d bloggers like this: