“OVER KUOTA” BBM – Nalar Rombeng, Latah Sebangsa

deskha March 21, 2012 0
“OVER KUOTA” BBM – Nalar Rombeng, Latah Sebangsa

“OVER KUOTA” BBM

Nalar Rombeng, Latah Sebangsa

 

Selama beberapa hari sejak 6 Maret 2012, media massa negeri ini, negeri yang pernah dijuluki  Zamrud Katulistiwa, tapi yang sejak 12 tahun lalu dilecehkan sebagai “Republik Mangga” (“Mango Republic”), sempat ramai dengan judul-judul berita sbb.:  “OVER KUOTA BBM 2011 DIMASUKKAN APBN-P 2012”; “MASALAH OVER KUOTA BBM KEMBALI MENGEMUKA”; “OVER KUOTA BBM, ESDM KLAIM TIDAK MELANGGAR”; “MENKEU TUDUH [SI X] STRES”; “[SI X] BALIK TUDUH MENKEU STRES”.

“Republik Mangga” adalah istilah David Roche, seorang perancang strategi global di Independent Strategy, London, untuk mengejek negeri yang terus-menerus lemah pemerintahannya karena “incompetence and corruption” (“tak becus dan korup”). “Over kuota” adalah istilah yang sarat nalar rombeng yang jadi latah sebangsa. BBM (bahan bakar minyak). APBN-P  2012 (anggaran pendapatan dan belanja negara yang diubah untuk 2012). [Si X] ialah seorang anggota Komisi VII DPR yang bersikeras menolak “over kuota” masuk ke dalam APBN-P  2012. ESDM (kementerian energi dan sumberdaya mineral).

Yang akan kita bicarakan adalah tentang istilah “over kuota”, yang kebetulan digunakan oleh para pejabat, sarat nalar rombeng, tapi masih ramai disambut oleh media massa dengan membeo sehingga menjadi latah sebangsa.  Nalar rombeng jauh lebih parah daripada nalar yang salah. Nalar bisa salah, tapi bisa salah hanya karena nalar jernih, jelas. Sebaliknya dengan nalar rombeng. Nalar rombeng sebenarnya bukan nalar tapi hanya dikira nalar dan dipakai sebagai nalar. Makanya tidak percuma ada “debat kusir”, debat tanpa nalar tapi hanya dikira pakai nalar. Justru karena tidak pakai nalar maka disebut “debat kusir”. Pemakai nalar rombeng juga tidak sadar sedang memakainya, tapi memakainya karena latah. Ramai-ramai lagi. Latah sebangsa!

***

Meki pun yang akan kita bicarakan adalah nalar rombeng dalam berita media massa dan peristiwa yang diberitakan sebagaimana diperlihatkan pada awal tulisan ini, pembicaraan kita hanya mungkin terlaksana bila peristiwa yang diberitakan itu sedikit-banyak jelas bagi kita. Mestinya berita yang jelas itu adalah kewajiban media dan hak pembaca. Namun sayang, hal itu sudah lama tidak berlaku lagi dengan media massa negeri ini. Yang berlaku justru berita yang nyaris tanpa jalan cerita, berita yang  ruwet dan kabur. Karena itu terpaksa kita kerja keras merunut benang merah yang terdapat dalam berita ruwet, kabur, dan tanpa jalan cerita itu.

Hanya setelah bertungkus-lumus begitu kita tahu bahwa peristiwa yang bertubi-tubi diberitakan itu menyangkut soal kuota dan subsidi BBM (bahan bakar minyak). Awal Desember 2011, menteri ESDM, yang baru dua bulan menjabat, rupanya mendapat laporan bahwa kuota BBM bersubsidi untuk 2011 sebesar 40,49 juta kiloliter dengan subsidi Rp129,7 triliun  ternyata tekor, lebih kecil jumlahnya daripada yang terpakai. Pemakaian BBM bersubsidi ternyata sudah 41,7 juta kiloliter, sedang subsidi yang sudah dikeluarkan mencapai Rp164,7 triliun. Jadi, quota BBM mau pun subsidi yang sudah ditentukan untuk tahun 2011 ternyata kurang daripada jumlah BBM dan subsidi yang terpakai. Selisihnya 1,21 juta kiloliter BBM; Rp35 triliun subsidi.

Menghadapi keadaan itu, yang disebut “over kuota”, pemerintah lewat Kementerian ESDM menalangi tekornya subsidi yang Rp35 triliun itu tanpa sepengetahuan DPR, lalu memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sekaligus membatasi pemakaiannya. Kementerian keuangan kemudian memasukkan rangkaian tindakan ini ke dalam APBN 2012-P (perubahan) yang maunya akan disampaikan dalam nota keuangan dan APBN 2012-P ke rapat paripurna DPR pada 6 Maret 2012. Ternyata DPR, lewat Komisi VII, tidak membiarkan hal itu terjadi. Pada 6 Maret 2012, yang berlangsung di DPR bukan rapat paripurna, melainkan rapat kerja dan dengar pendapat antara Komisi VII DPR dan menteri ESDM yang didampingi oleh menteri keuangan, ketua BPH Migas (badan pengatur hilir minyak dan gas) dan Pertamina.

Konon rapat kerja dan dengar pendapat tersebut berlangsung tegang dan panas. Seorang anggota Komisi VII [Si X] berpendirian keras bahwa dengan rangkaian tindakan yang sudah dilakukan itu menteri keuangan dan ESDM telah mengabaikan hak DPR untuk menentukan anggaran pemerintah. Hal itu melanggar hukum dan malah bisa dinilai sebagai korupsi. Karena itu DPR menolak rencana “over quota” mau pun harga BBM bersubsidi, dan Rp35 triliun subsidi yang sudah ditalangi dibebankan kepada yang menalangi. Lalu di tengah suasana tegang dan panas itu menteri keuangan mengatakan [Si X] stres. Kontan [Si X] membalas dengan mengatakan menteri keuanganlah yang stres.

***

Celakanya, dalam seluruh peristiwa dan pemberitaan tekornya kuota dan subsidi BBM untuk 2011 ini, serta semua tindakan yang sudah diambil dan masih akan diambil, berhamburanlah istilah  “over kuota” (over quota),  padahal seharusnya “under kuota” (under quota).  Kuota (quota) kan berarti jumlah yang ditentukan untuk ditanggung atau disediakan, misalnya kuota Jepang dulu dalam bantuan IGGI untuk Indonesia, atau kuota BBM dan subsidinya untuk tahun 2011 di Indonesia. Jika quota yang sudah ditetapkan ternyata lebih kecil daripada yang dibutuhkan, maka keadaan itu disebut under quota. Sebaliknya, jika quota yang sudah ditetapkan lebih banyak daripada yang diperlukan, maka keadaan itu disebut over quota.

Dalam peristiwa dan pemberitaannya yang sedang kita bahas ini, quota BBM dan subsidinya untuk tahun 2011 di Indonesia masing-masing 40,49 juta kiloliter BBm dan Rp129,7 triliun subsidi. Ternyata yang sudah terpakai masing-masing 41,7 juta kiloliter dan Rp164,7 triliun. Jadi quota BBM dan subsidi untuk 2011 lebih kecil daripada yang dibutuhkan (sudah terpakai). Keadaan ini tentu harus disebut under quota, bukan over quota. Karena under quota tentu timbul tekor atau kekurangan, yakni 1,21 juta kiloliter BBM dan Rp35 triliun subsidi.

Kita harus hati-hati dengan arah berjalannya nalar dalam uraian di atas barusan ini, yakni dari quota ke yang dibutuhkan (sudah dipakai). Membalik arahnya akan menghasilkan urutan yang berbeda, sehingga bisa membingungkan. Jadi jika jumlah yang diperlukan (sudah terpakai) ternyata lebih banyak daripada quota yang sudah ditetapkan, maka keadaan itu disebut apa? Nah pikiran serta-merta akan terpaku pada lebih banyak sehingga sepintas lalu akan janggal kalau kita sebut under quota; sepintas wajar kalau disebut over quota, padahal salah! Juga jika yang diperlukan (sudah terpakai) ternyata lebih sedikit daripada quota yang sudah ditetapkan, maka sepintas akan janggal menyebut keadaan itu over quota; sepintas akan lebih wajar menyebutnya under quota, padahal keliru!

Kemungkinan besar  pembalikan arah jalur nalar itulah yang terjadi dalam peristiwa dan pemberitaannya yang sedang kita bahas ini sehingga istilah “over kuota” berhamburan, bukannya “under kuota”. Memang, arah jalannya nalar atau logika itu sangat penting. Soal arah ini rumit dan biasanya ditampilkan secara matematis. Kita tantu tidak perlu masuk ke bidang itu. Sekedar contoh yang mudah saja, ambil misalnya pernyataan ini: “Jika batere rusak, maka lampu senternya mati”. Logikanya jalan kan? Kalau dibalik, logikanya tak jalan: “Jika lampu senter mati, maka baterenya rusak”. Tidak mesti. Bisa saja baterenya bagus, tapi bohlamnya rusak.

***

Mungkin ada yang berpendapat: So what! Apalah artinya istilah. Yang penting kan apa yang dimaksud dengan istilah itu. Jika betul ada yang berpikir demikian, maka untuk mereka itu baiklah kita ingatkan tiga hal terpenting saja: Pertama, setiap bahasa memiliki struktur sendiri yang mencerminkan cara berpikir seseorang, bahkan bukan tidak erat hubungan antara bahasa dan watak bangsa sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian-penelitian Johann Gottfried Herder (1744-1803) dan Wilhelm von Humboldt (1767-1835), misalnya.

Kedua, peristiwa sejenis sudah merupakan kejadian sehari-hari dan melibatkan segala macam orang di negeri yang telah menjadi “Republik Mangga” ini. Kejadian sejenis sudah merupakan gejala budaya (khususnya etika), bukan lagi sekedar gejala politik, ekonomi, dan sosial. Ketiga, jangan dikira kebiasaan latah itu (dan juga amuk, dua kata Indonesia yang sukses besar go international) bukan penyakit. Neurolog telah mengukuhkan bahwa latah itu sekeluarga dengan hiperekpleksia (kaget berlebihan) dan sindrom Tourette (kepala digerakkan dengan keras dan mendadak disertai suara latah), dan merupakan cacat saraf (neurologic disorder).

Segudang ilustrasinya bisa kita beri, tapi mengingat terbatasnya tempat, cukuplah kita berikan beberapa saja.

Media massa, cetak dan elektronik, ramai menyiarkan berita pada Selasa, 3 Oktober 2001, tentang kerusuhan di LP Cipinang, yang kelima kali dalam tahun itu.  Wajar kalau timbul hujan pertanyaan tentang sebab-musababnya. Jawaban Dirjen Pemasyarakatan stel yakin saja: “OVER CAPACITY”! Media massa langsung latah dengan bertanya lagi: “Berapa over capacity-nya”. Dijawab: dijejali 2.500 orang, padahal muatnya paling banyak 500 orang. Mestinya lebih tepat: LP Cipinang hanya mampu menampung 500 orang napi, tapi belakangan dijejali 2.500 orang. Maka hebohlah bangsa dengan “over capacity” LP Cipinang. Nalar rombeng. Latah sebangsa.

Kompas, Rabu 11 Agustus 1999, hlm. 2 memuat berita polisi Karawang meringkus bankir butahuruf yang menipu ratusan nasabah di daerah Karawang-Bekasi. Usianya 40 dan pekerjaannya supir angkot. Kantor banknya tak tentu. Ia janjikan imbalan Rp24 juta untuk setiap setoran Rp50.000 dalam setahun. Agar tampil lebih meyakinkan dalam formulir-formulirnya diselipkan dokumen kerjasama (tentu palsu) dengan “Union Bank of Switzerland” yang ditandangani oleh “presidennya”, “Drs Collent”. Di sini tidak hanya latah yang terjadi, tapi juga bahaya karena menimbulkan kerugian masyarakat.

Republika, Sabtu 28 April 2001, hlm. 1 menyiarkan berita seorang bupati baru “yang lucu” di Klaten. Ia bekas makelar mobil. Ia berpidato dengan membaca naskah. Pada bagian akhir pidatonya dia menyebut wr wb dengan we-er we-be, bukan warohmatullahi wabarokatuh. “Bapak2, Ibu2″, dibacanya “bapak dua, ibu dua.” Ketika menghadapi unjuk rasa pegawai Puskesmas dan para dokter mereka, dia menempelkan mikrofon ke kupingnya, seolah-olah bicara dengan telepon, sampai seorang staf membetulkan letak mikrofon itu. Tentu dia bupati masa reformasi. Rakyat juga yang memilihnya! Nalar rombeng, latah sebangsa!

Sering kan dengar orang berpidato tanpa sadar atau tak jelas, stel yakin mencampur-aduk kata benda tunggal dan jamak? “Sebuah contoh-contoh”. “Satu kesalahan-kesalahan”. Periksa sekarang media cetak. Pasti terdapat banyak dituliskan semacam “kejadian yang terjadi” atau “mengalami pengalaman”. Banyak juga kalimat yang tidak punya pokok kalimat.

Kontan, Selasa 21 Februari 2012, hlm.1, berita utama akhir kolom 4: “Selama dana itu belum sampai di kantong nasabah, otomatis akan mengurangi MBKD pialang.”  Apa susahnya editor mengoreksi:  Selama belum sampai di kantong nasabah, dana itu otomatis akan mengurangi MBKD pialang.  Lagi Kontan, Kamis, 23 Februari 2012, hlm.2, berita “Rp 69 Triliun …” , akhir kolom 4: “Sebagai pendongkrak tetap mengandalkan konsumsi rumah tangga, ekspor, investasi dan belanja pemerintah.” Maksudnya barangkali pertumbuhan ekonomi “Republik Mangga”, entahlah. Republika, 22 Oktober 1998, berita utama, keterangan foto Presiden Habibie dan isteri di suatu pameran: “Pada pemeran ini menampilkan berbagai produk diantaranya produk makanan.” Duh, buang saja Pada ■ (Parakitri T. Simbolon, 18 Maret 2012).

%d bloggers like this: