Menyambut 64 Tahun RI

deskha August 16, 2009 0

SECERCAH CAHAYA DI SUATU KANTOR PLN

Oleh Parakitri T. Simbolon

 RI dan PLN

“Izin pertama untuk perusahaan swasta di bidang perlampuan atau penerangan (gas) kota Batavia dan Sekitarnya dikeluarkan oleh Kementerian Jajahan Belanda pada 19 November 1859. Pada 1883, sebanyak 1.270 meteran gas sudah beroperasi di Batavia dan 384 di Surabaya. Pada 1897, tenaga listrik sudah tersedia di Batavia […]”. Begitulah Rudolf Mrăzek mengungkapkan dalam buku karyanya, Engineering of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony(Princeton: Princeton University Press, 2002) hlm. 93, mengutip Gedenkboek Nederlandsch-Indische Gas- Maatschappij 1863-1913(Rottedam: Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij, 1913) hlm. 5, 12-13.

Pada bulan September, tidak sampai tiga minggu setelah Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, para pemuda merebut NIGM (Nederlandsch-Indische Gas Matchappij – Perusahaan Gas untuk Penerangan Hindia-Belanda) dari tangan Jepang. Pada 27 Oktober 1945 para pemuda secara resmi menyerahkannya kepada Pemerintah RI (Republik Indonesia). Itulah cikal-bakal PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang kita kenal sekarang, dan tanggal penyerahan itu pun dijadikanlah “Hari Listrik”.

Boleh dikata, PLN termasuk yang pertama jadi milik RI di antara sejumlah perusahaan yang dalam UUD 1945, pasal 33, ayat (2), disebut sebagai “cabang-cabang produksi … yang menguasai hajat hidup orang banyak …” Tidak mengherankan bahwa hampir dalam segala segi, perkembangan PLN berhubungan erat dengan perkembangan negara kita, khususnya dalam hal rawan-tidaknya pengelolaan. Secercah cahaya di lingkungan PLN bakal jadi benih harapan bagi bangsa dan negara kita.

Sekali peristiwa

Sekali peristiwa di bulan Juli 2009, saya terpaksa “konfrontasi” dengan PLN. “Konfrontasi” maksudnya berhadapan langsung dengan perusahaan perseroan itu karena tidak mungkin menghindar kecuali melakukan KKN, padahal saya tidak mau melakukan hal itu. Ceritanya begini:

Pada 3 Agustus 2009 saya menerima surat dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Area Pelayanan Ciputat, yang mewajibkan saya membayar denda Rp2.407.680,- selain Rp51.670 untuk “biaya penggantian alat”  dan Rp154.000 untuk biaya “penyesuaian UJL” ( ?Uji Jaringan Langganan). Menurut surat, denda tersebut dikenakan karena di tempat saya “diketemukan adanya kelainan pemakaian/penggunaan tenaga listrik, yaitu : SEGEL MCB RUSAK & MCB TERPASANG 25A”.

Dua minggu sebelumnya, 23 Juli, memang beberapa rombongan pemeriksa PLN datang ke kampung saya, dan instalasi listrik di rumah saya termasuk yang langsung diperiksa. Saya sangat gembira dengan kedatangan mereka itu karena sudah puluhan kali saya mengadu lewat telepon betapa hebatnya pencurian arus listrik di sana, tapi tidak pernah ditanggapi. Memang sebagian pencurian itu dibongkar, tapi saya benar-benar kaget dan merasa terpukul ketika saya sendiri pun praktis dituduh mencuri dengan mengakali MCB jadi 25A (Ampere) padahal mestinya 20A.

Saya terpukul karena seumur-umur boleh dikata telah berusaha hidup sejauh-jauhnya dari perbuatan KKN, tapi mendadak disangka sudah mengakali MCB 20A jadi 25A, tanpa kuasa membela diri. Bayangkan, semua pemeriksaan lain, termasuk aliran arus, dinyatakan bersih. Arus yang sedang berjalan dipastikan hanya 5A, meski jatah rumah saya 20A. Akhirnya MCB induk dibongkar dan pemeriksa sembari menunjukkan MCB itu kepada saya menyatakan bahwa terlihat memang angka 20A, tapi dalam angka nolnya tersembunyi angka 5, jadi sebenarnya MCB itu 25A.

Terus-terang saya mengatakan tidak melihat angka 5 yang tersembunyi itu, tapi lebih daripada itu angka itu tak mungkin ada karena saya memang tidak pernah mengakali MCB tersebut. Namun demikian, pemeriksa meneliti angka nol itu dari segala sudut dengan senter kecil dan memastikan bahwa MCB itu asli 25A. Lalu mereka bilang dengan lugas: “Kami hanya mencatat fakta saja Pak. Urusan selanjutnya adalah antara Bapak dan Kantor PLN.”

Saya menjawab dengan sama lugasnya: “Urusan Anda sebagai petugas PLN tidak hanya dengan fakta MCB ini tapi fakta lain juga. Arus yang sedang berjalan saja cuma 5A, jauh di bawah jatah 20A, lantas apa gunanya saya mengakali jadi 25A? Yang lebih penting lagi adalah ‘rekam-jejak’ saya sebagai pelanggan. Rumah ini saya bangun sendiri 12 tahun silam, dan pemasangan instalasi saya sendiri yang pesan. Sejak awal hingga detik ini saya tidak pernah menyuruh ganti MCB. Yang Anda baru periksa adalah MCB asli yang dipasang oleh instalator rekanan PLN. Sejak itu saya selalu setia membayar uang langganan tiap bulan, tak pernah terlambat atau menunggak, karena pembayaran dilakukan secara otomatis lewat bank.”

Pemeriksa mengatakan mungkin saja pemborong rumah saya yang mengakali MCB itu guna mengerjakan hal-hal yang memerlukan lebih daripada 20A. Bagaimana pun juga mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat itu kecuali berjanji akan menyampaikan keterangan saya itu ke Kantor Pelayanan PLN. Saya sadar mereka hanya pelaksana tugas. Karena itu saya hanya meminta agar kantor mereka memeriksa lagi barang itu seteliti mungkin. Sungguh saya benar-benar yakin tidak akan ada lanjutan peristiwa itu, kecuali memang saya sial kena ulah pemborong.

***

Itulah sebabnya setelah menerima surat denda tersebut, saya memutuskan untuk membela diri habis-habisan. Untuk itu saya mempersiapkan diri. Saya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kinerja PLN, yang saya anggap berguna untuk membatalkan surat denda tersebut. Strategi saya adalah menunjukkan bahwa PLN tidak layak berpasti-pasti mengenai kesalahan pelanggan sementara PLN sendiri terus-terusan melakukan kesalahan tanpa pernah menanggung akibatnya.

Di tengah upaya mengumpulkan informasi itu saya belum tahu pasti bagaimana saya akan membela diri. Beberapa kemungkinan gugur karena keraguan saya mengenai kemanjurannya, seperti tulisan di pers, jalur hukum, dan mediasi Lembaga Konsumen. Untunglah penelusuran informasi itu membawa saya pada kemungkinan lain samasekali.

Saya kira saya bukan seorang yang apatis, apalagi sinis, terhadap perkembangan bangsa dan negara kita, jadi termasuk PLN, meski sejak muda sampai usia 62 sekarang saya terus menempatkan diri sebagai “outsider” yang sangat kritis. Paling banter saya terkadang merasa diri seorang pesimis, walau pun pada aras bangsa pesimisme buat saya tak masuk akal. Baru setelah mendapat berbagai informasi mengenai PLN yang belum pernah saya tahu, lambat-laun saya menyadari bahwa saya sebenarnya sejak dulu hanya seorang skeptis, dan sekarang sedang bergeser ke arah optimisme.

Betapa tidak. Sebagaimana tampak dalam http://www.pln.co.id misalnya, dengan segala kerawanannya seperti terus rugi (Rp.12,3 triliun untuk 2008) atau pelayanan yang seret, harus diakui PLN sudah bergerak jauh selama 64 tahun ini. Konon, ketika Presiden Soekarno menerima NIGM dari para pemuda dan meresmikan berdirinya Jawatan Listrik Negara pada 27 Oktober 1945, daya-terpasangnya hanya 157,5 MW. Pada 1965 kapasitas BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum PLN) sudah mencapai 300 MW. Pada 2003, lima tahun setelah jadi Persero (Perusahaan Perseroan), PLN mencapai jumlah daya-terpasang hampir 21.500 MW. Pada 2006 kapasitasnya nyaris mencapai 25.000 MW.

Mesti terdengar agak muluk, PLN sudah punya rencana kerja untuk menjadikan dirinya perusahaan “kelas dunia”  pada 2011. Saat itu PLN diharapkan sudah berubah dari perusahaan yang birokratik ke “organisasi pembelajar” (“learning organization”) dengan sistem MSDM-BK (Manajemen SDM –Berbasis Kompetensi) dan MP (Menajemen Pengetahuan). SDM-nya yang kini sebanyak 47.532 orang, pada 2011 akan berusia rata-rata 40 tahun, 30 persennya terdiri dari sarjana strata satu, dua, dan tiga, sedang sisanya berijazah D1 ke bawah, pendeknya mencapai 500 pada Baldrige Score (kenapa tidak penuh 1.000 ya).

***

Dengan informasi yang saya kumpulkan saya merasa punya sekurang-kurangnya dua macam senjata pamungkas. Pertama, dengan rencana tersebut barusan, meski agak muluk, kinerja PLN layak dituntut memenuhi sekurang-kurangnya satu di antara tujuh kriteria Baldrige Score, yakni pemahaman kepentingan dan kepuasan pelanggan (“customer and market focus”). Kedua, mengingat sulitnya mewujudkan rencananya pada 2011, PLN layak bersikap tahu-diri agar tidak berlagak tegas memastikan kesalahan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggan.

Di pihak lain saya ingin, sangat ingin, agar PLN makin bersemangat mewujudkan sebagian, kalau bukan seluruh, rencananya itu. Dengan demikian bangsa dan negara kita bakal punya modal untuk percaya diri pada masa mendatang. Secara konkrit saya ingin dapat alasan yang patut membuat saya ikhlas memuji PLN dalam usahanya mengatasi serba-kerawanannya.

Saya sadar sepenuhnya bahwa yang saya inginkan itu tidak mungkin tercapai jika saya membabi-buta mengecam PLN, sebagaimana terjadi selama ini pada warganegara yang pesimis, apalagi menempuh KKN sebagaimana terjadi dengan warganegara yang apatis atau sinis. Oleh karena itu saya memutuskan untuk bicara langsung dengan pihak yang menandatangani surat denda itu. Saya mau bicara baik-baik dan terus-terang dengan dia, berusaha berkomunikasi lewat apa yang umum dikenal sebagai “a candid conversation”. Jika ini berhasil, saya akan merasa lega apa pun hasil keputusannya, apakah bebas dari atau harus membayar denda.

***

Selasa 4 Agustus 2009 saya menelepon Kantor Pelayanan PLN Ciputat dan minta bicara dengan penandatangan surat denda, yang tertera sebagai “An. Manager ASMEN DALLOS”, Sigit Sarwono. Bukan main. Di luar dugaan, telepon saya disambut dengan suara ramah dan bening oleh seorang yang mengatakan menyesal karena “Bapak Sigit sedang bertugas di tempat lain”, tapi yang bisa mewakili Bapak Sigit untuk urusan surat denda itu. Ia bersedia menerima saya esok harinya.

Rebo 5 Agustus saya ke kantor pelayanan tersebut untuk pertamakali. Terletak di jalan besar, kantor itu pun besar dan tampak cukup rapi, hal yang segera membesarkan hati saya. Saya diminta masuk ke suatu ruangan jauh ke dalam, bertemu dengan seorang berperawakan  begitu kecil sehingga seolah-olah terbenam di balik meja kerjanya. Dia-lah Bapak Suyadi yang keramahannya begitu rupa sehingga bersedia mendengar protes saya selama hampir seperempat jam.

Tidak sekali pun Bapak Suyadi menyela “pidato” saya yang cukup berapi-api, tapi terus memberi perhatian penuh, sementara tiga rekannya di ruangan itu tetap bekerja seperti biasa. Samasekali saya tidak menduga mendapatkan suasana sebagus itu.

“Jadi Bapak Suyadi,” kata saya akhirnya, “silakan Bapak timbang keterangan saya. Jika Bapak meninjau surat denda ini, saya akan sangat girang karena harapan akan tumbuh di hati saya mengenai kemajuan PLN. Saya akan gembira memuji PLN secara tertulis dan menyiarkan pujian itu seluas-luasnya. Juga jika Bapak bertahan terus untuk mendenda saya, saya akan bayar, tapi saya juga dengan sedih akan mengungkap kerawanan PLN kepada masyarakat umum.”

Saya lihat Bapak Suyadi terdiam dan tampak berpikir keras. Ia lalu membuka bungkus MCB yang diambil dari rumah saya dan mengamati angka 20A yang tertera di sana. Saya sempat khawatir telah menyulitkan orang yang begitu ramah dan rendah hati. Namun, ketika ia menyampaikan keputusannya, saya kaget campur girang, lagi-lagi karena tidak menduga.

“Bapak Simbolon,” katanya ramah. “Saya sudah berusaha memahami seluruh keterangan Bapak. Mohon maaf, saya tidak bisa begitu saja membatalkan surat denda ini. Tapi setelah mengamati MCB Bapak, saya pikir barang ini harus kita serahkan ke laboratorium PLN. Hanya itu jalan yang dapat kita tempuh. Semoga angka ini asli seperti Bapak yakini. Mari kita tunggu hasilnya. Kami akan secepatnya mengirim surat keputusan baru ke alamat Bapak.”

Terus-terang, saya tidak perduli lagi akan hasil laboratorium PLN itu. Yang penting saya sudah menyaksikan bahwa masih ada pejabat yang bisa diajak bicara terus-terang, rendah-hati dan ramah lagi. Yang lebih penting, putusannya terasa tidak “norak” dalam arti mengabulkan protes saya dengan mudah, tapi mencari jalan yang “elegan”. Saya pun akan rela membayar denda yang sudah ditetapkan kalau memang keputusan akhir tidak berubah. Hitung-hitung  denda itu akan menambah pajak penghasilan cukup besar yang saya bayar dengan setia selama puluhan tahun ke kas negara.

***

Selasa 11 Agustus surat keputusan akhir dengan lampiran hasil laboratorium PLN diantar sendiri oleh Bpk Suyadi ke rumah saya, tapi saya kebetulan sedang keluar. Benarlah, lampiran itu menyebut “MCB sesuai dengan daya kontrak PLN”. Saya hanya perlu membayar Rp51.670 untuk “biaya penggantian alat”  dan Rp154.000 untuk biaya “penyesuaian UJL”, jadi seluruhnya hanya Rp205.670,-.

Rebo 12 Agustus saya membayarkan denda tersebut dan menyerahkan surat terimakasih kepada Bpk Suyadi, Bpk Sigit Sarwono, dan seluruh rekan-rekan mereka di Kantor Pelayanan PLN Ciputat. Kemudian saya menulis artikel yang sedang Anda baca ini dengan harapan ada gunanya buat perkembangan bangsa dan negara kita ke arah yang lebih baik yang bakal ditandai dengan patokan yang secara internasional terkenal akhir-akhir ini sebagai “good governance”. (Minggu 16 Agustus 2009).

%d bloggers like this: