Krisis Ekonomi Global dan Negara Kebangsaan
Pecahnya krisis ekonomi Amerika Serikat, lalu menjadi krisis ekonomi global, bersamaan dengan sengitnya kampanye pemilihan presiden di negeri itu merupakan peristiwa rangkap super langka yang sangat berharga guna memahami bagaimana negara- kebangsaan bekerja. Bagi kita di Indonesia, peristiwa ganda ini juga sangat menarik karena meski dalam ukuran yang berbeda, keadaannya bukan tidak mirip dengan yang kita alami pada 1998. Hampir semua segi masalah kebangsaan yang kita kenal dalam kajian-kajian nasionalisme tampil menonjol ibarat huruf-huruf timbul di sana.
Secara umum, peristiwa rangkap di AS ini mengukuhkan tesis dasar kajian-kajian nasionalisme: negara-kebangsaan bukanlah pemberian alam, melainkan hasil kerja sejumlah orang yang dilakukan terus-menerus untuk mencapai kecocokan tertinggi antara seperangkat nilai budaya dan sebentuk penataan kekuasaan yang memungkinkan kehidupan bersama mereka. Rumusan yang sangat abstrak ini berhasil dibuat jauh lebih nyata oleh Robert Reich dengan membandingkan Amerika dan Prancis. “To be an American is an ideal, whereas to be a Frenchman is a fact” . Menjadi seorang Amerika baru merupakan cita-cita, sedangkan menjadi seorang Prancis sudah merupakan fakta. Rober Reich, bekas menteri tenagakerja presiden Clinton dan kini seorang penasehat “capres” Partai Demokrat, Barack Obama, menukil rumusan itu dari Carl Friedrich (1901-84), seorang sarjana politik Amerika kelahiran Jerman.
Lebih khusus adalah dua masalah paling pelik dalam perkembangan negara kebangsaan, yakni apa yang oleh Ernest Renan (1823-92) disebut “melupakan” (“oblivion”), dan juga masalah legitimasi suatu negara kebangsaan sebagaimana dibahas secara mendalam oleh Ernest Gellner (1925-95) maupun Jürgen Habermas (1929). Namun yang tidak kalah pentingnya adalah masalah “gugah semangat” (emotive factors) yang merupakan pantulan visi, bidang keahlian semua pemimpin bangsa yang berbakat. Ini sangat penting karena visi adalah induk strategi, sebagaimana strategi adalah induk taktik atau siasat.
Ketika tulisan ini disiapkan, Selasa pagi 14 Oktober 2008, genap sudah dua minggu hari kerja sejak DPR Amerika Serikat (The House of Representatives) akhirnya menyetujui rencana dana talangan pemerintahan Bush sebesar $700 miliar (sekitar Rp7.000 triliun) untuk mencegah krisis ekonomi. Sebelum itu, Henry Paulson, menteri keuangan, dengan setengah mengancam coba meyakinkan bangsa Amerika bahwa hanya dengan tersedianya dana raksasa itu kehancuran ekonomi mereka dapat dicegah.
Ternyata dalam sepuluh hari kerja menjadi jelaslah bahwa harapan pemerintah tersebut runtuh bagai bangunan pasir disapu riak ombak di pantai. Pasar modal meleleh, panik menawarkan saham-saham sehingga harganya jatuh. Para pemegang surat saham kehilangan harta hampir seperlima (catatan indeks Dow Jones bidang industri merosot terus ke bawah 9.000 dari 10.000, konon angka sakti, pada akhir September). IMF, Dana Moneter Internasional, menyebut krisis ini masih lebih parah daripada The Great Depression alias “Zaman Meleset” 1930-an. Gelombangnya pun segera melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang seperti Rusia terpaksa menghentikan kegiatan pasar modalnya untuk sementara. Naiknya kembali harga saham, Senin 13 Oktober, baru terjadi setelah berbagai negara di Eropa dan Asia ramai-ramai menjamin deposito.
Hal tersebut barusan menunjukkan bahwa yang disebut “Krisis Ekonomi” itu bukanlah masalah ekonomi belaka, tapi terlebih merupakan masalah kepercayaan. Tidak hanya masyarakat yang hilang kepercayaan terhadap pemerintah, tapi pemerintah pun sudah kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri. Pemerintahan Bush, sebagaimana tradisi Partai Republik yang mendukungnya, yakin bahwa pasar bebas adalah batu-sendi perekonomian dan sebaik-baiknya negara adalah yang tidak campur-tangan dalam perekonomian itu. Negara “jaga malam” merupakan ideal bagi penganut keyakinan ini. Ketika pemerintah seperti itu mulai campur-tangan dalam perekonomian, besar-besaran lagi, siapa yang percaya?
Partai Demokrat berkeyakinan sebaliknya, mungkin tidak penuh, yah sedikitnya seperempatlah. Meski pada prinsipnya pasar harus bebas dan pemerintah sebaiknya tidak campur-tangan dalam perekonomian, pemerintah patut turun-tangan jika pasar bebas itu menimbulkan bahaya bagi kehidupan umum. Keyakinan ini tidak dilaksanakan sembarangan, tapi melalui aturan yang ditetapkan bersama, “Regulation”, khususnya melalui lembaga pengawasan khusus, “Oversight Body”. Sebenarnya selama pemerintahan Bush, aturan maupun lembaga pengawasan itu bukan tidak ada, tapi diabaikan begitu rupa sehingga nyaris tak berfungsi.
Dirumuskan lain, krisis kepercayaan ini tidak hanya terhadap pengelolaan ekonomi, tapi terlebih terhadap penyelenggaraan negara-kebangsaan Amerika. Hal ini bakal sulit dibayangkan seandainya tidak berlangsung kampanye pemilihan presiden yang konon sengitnya belum pernah ada duanya dalam sejarah negeri itu. Mula-mula jajak pendapat menunjukkan persaingan sangat ketat kedua kubu, Barack Obama-Joseph Biden dari Partai Demokrat lawan John McCain-Sarah Palin dari Partai Republik, sama-sama dekat 45%, dengan sekitar 10% belum pasti.
Belakangan, angka bergeser untuk keunggulan Obama, senyampang dengan berlangsungnya dua kali debat “capres” dan sekali “cawapres”, yang semuanya dinilai dimenangi oleh pasangan Barack Obama – Joseph Biden. Jajak pendapat terakhir mencatat Obama 49% dan McCain 41%, jadi selisih 8% yang dianggap merupakan angka “landslide”, kemenangan telak, bila benar-benar terjadi dalam pemilihan umum 4 November nanti. Dalam hal memenangi “electoral votes” di negara-negara bagian, di atas kertas Obama tercatat unggul dengan 264 sedang McCain hanya 179. Itu berarti Obama cukup merebut kemenangan di satu negara bagian lagi untuk lolos menjadi presiden dengan 270 “electoral votes”.
Rupanya pergeseran ini tidak diduga bisa terjadi oleh kubu Republik, mengingat tingginya rasa percaya-diri John McCain. Demikian paniknya kubu Republik sehingga di antara massa pendukung McCain-Palin sempat terdengar teriakan “kill him”, bunuh dia, dan “off to his head”, pancung saja lehernya, maksudnya Obama. Kedua kubu saling menjelekkan, bahkan isu ras mulai marak, maklum Obama berkulit hitam. Karena itu timbul tuduhan bahwa McCain sama dengan George Wallace (1919-98), gubernur Alabama yang dinilai rasis dan beberapa kali jadi capres. Tuduhan itu menimbulkan amarah McCain. Para pengamat menganggap kampanye capres kali ini merupakan “the most nasty”, paling sengit dalam sejarah Amerika Serikat.
Dilihat dari sudut perkembangan negara-kebangsaan, di balik kampanye yang sengit itu pastilah berada taruhan sangat tinggi, faktor yang mengawinkan kebudayaan dan organisasi sehingga diterima, dan dibela, sebagai suatu negara-kebangsaan, yaitu “legitimation”, legitimasi. Sesungguhnya, tidak lebih tidak kurang, inilah yang terjadi sekarang di Amerika Serikat. John McCain capres Partai Republik dan Barack Obama capres Partai Demokrat sama-sama tampil dengan mengusung masalah legitimasi negara-kebangsaan itu. Bedanya hanyalah dalam visi mengenai legitimasi tersebut. Visi McCain dapatlah disebut mempertahankan kebesaran Amerika, “American Glory”, sedang visi Obama menghidupkan kembali cita-cita Amerika, “American Dream”.
Sebagai pahlawan perang di Vietnam dengan ayah dan kakek yang masing-masing berpangkat admiral, McCain menegaskan bahwa kepahlawanannya hanya mungkin terjadi, dan kehidupannya masih bisa bertahan, karena kebesaran Amerika. Bagi dia Amerika adalah bangsa dan negara paling besar di dunia ini karena rakyatnya yang berpikiran maju, berbelas-kasih, pekerja keras dan berdaya-cipta. Ia bertekad menjadi presiden karena terdorong rasa berhutang untuk mempertahankan kebesaran bangsa dan negaranya itu.
Sebagai seorang anak berdarah campuran dalam keluarga sederhana yang kemudian cerai, Obama dibesarkan oleh keluarga nenek dari pihak ibunya, kulit putih, dengan hanya neneknya yang mencari nafkah. Walau pun demikian, ia bisa sekolah dengan beasiswa hingga ke perguruan tinggi, bahkan salah satu yang paling bergengsi, Universitas Harvard. Ayahnya, seorang mahasiswa asing dari Kenya, kulit hitam, berpesan padanya bahwa semua itu hanya mungkin terjadi di Amerika yang diberkahi dengan cita-cita mulia. Itulah kemauan memberi peluang hidup sebesar-besarnya bagi mereka yang menderita, tertindas, terusir dari negerinya, dan tidak takut kerja keras. Ia bertekad jadi presiden semata-mata untuk memulihkan cita-cita tersebut, yang selama pemerintahan Bush konon sudah rusak, bahkan terancam padam.
Kebetulan atau tidak, visi kedua capres sejalan dengan garis politik partai masing-masing: Partai Republik konservatif, Partai Demokrat progresif. Bisa dibayangkan betapa sulit bagi McCain menentukan strategi yang cocok dengan visinya itu, mengingat kenyataan surutnya kebesaran Amerika di bawah pemerintahan George W. Bush, di dalam mau pun di luar negeri. Tampaknya McCain akhirnya tetap memilih strategi menggalang keyakinan rakyat atas kebesaran Amerika, tapi tanpa harus membela pemerintahan Bush, malah menjauhkan diri dari bayangan presiden itu dan bayangan partainya. Ia merangkum strateginya itu dalam semboyan “Country First”, sekaligus untuk membedakan kubunya dari kubu Obama yang dianggap sekedar mengikuti garis partai. Siasatnya antara lain menyebut dirinya seorang “maveric”, orang yang berani menempuh jalan sendiri dan bicara seadanya, “straight talk”.
Obama lain. Visinya tidak sulit melahirkan strategi yang disebutnya “The Change We Need” supaya kehidupan mayoritas rakyat Amerika (golongan menengah) lebih baik. Merintis perubahan yang perlu, praktis berorientasi ke masa depan. Segala warisan yang menghalangi orientasi ini sengaja dilupakan, khususnya latar-belakang rasial. Caranya bukan dengan menyangkal, tapi mengatasinya, melakukan transendensi. Ia sering dikutip sebagai mengatakan: jika saya sampai kalah dalam pemilu ini, hal itu pasti karena kurangnya mutu gagasan-gagasan dan rencana saya, bukan karena kulit saya. Siasatnya pun terangkum sama mudahnya, antara lain: menurunkan pajak untuk 95 persen rakyat dan menaikkannya untuk lima persen yang berpendapatan lebih dari $250.000 setahun; menjamin pelayanan kesehatan; meningkatkan mutu pendidikan; mencapai kemandirian energi dengan mengembangkan segala sumber energi yang mungkin; mengubah cara-cara pemerintahan, khususnya memperkuat lembaga pengawasan dan pengaturan bisnis; mempertangguh diplomasi agar dapat memulihkan martabat Amerika sebagai teladan kebaikan.
Lalu pecahlah krisis ekonomi, dan timbul pertanyaan pihak mana di antara dua capres itu yang dirugikan, “for whom the bell tolls” bunyi iklan yang meniru judul karya mashur Ernest Miller Hemingway (1899-1961). Jawabannya tidak sulit. McCain yang dirugikan, sangat dirugikan, sedang Obama diuntungkan, sangat diuntungkan. Visi mempertahankan kebesaran Amerika sudah cukup sulit mengingat merosotnya nama baik pemerintahan Bush. Dengan krisis yang melanda gelombang demi gelombang, nyaris tidak ada lagi kebesaran yang tersisa untuk dipertahankan.
Runtuhnya kebesaran Amerika ala McCain tidak hanya terbatas pada krisis ekonomi, tapi jauh masuk ke wilayah pribadi para petinggi bisnis. Di tengah gelombang krisis ekonomi itu gencar diberitakan ketamakan dan perilaku memalukan beberapa di antara petinggi bisnis itu, misalnya. Lebih memalukan lagi ketika dua bekas eksekutif tertinggi (CEO) Lehman Brothers (salah satu bank investasi terbesar tapi bangkrut) di-verhoor hingga pucat-pasi dan gemetaran di DPR. Jadi, semua golongan pebisnis yang bakal diberi potongan pajak oleh McCain jadi tercemar habis-habisan.
Kita sebut Obama diuntungkan, tapi sebenarnya bukan begitu. Lebih tepat apa yang berkali-kali dikemukakan oleh bekas presiden Bill Clinton dalam pidato-pidatonya bahwa Obama pasti memenangi pemilu November ini karena perkembangan sejarah memihak gagasan-gagasan dan rencananya. Dalam pidatonya 30 September 2008 di Florida, misalnya, Bill Clinton bilang: “We have to elect a President that will rebuild the American Dream, repair a badly shattered financial system and restore America’s standing in the world.” Kita harus memilih seorang Presiden yang akan menghidupkan kembali Cita-cita Amerika, membenahi sistem keuangan yang rusak parah dan memulihkan martabat Amerika di dunia.
Perkembangan sejarah yang memihak Obama itu masih jauh lebih mendalam lagi daripada sekedar pecahnya krisis ekonomi global. Lebih dalam karena krisis itu pun bisa dianggap sebagai kelanjutan hancurnya legitimasi negara-kebangsaan akibat pemikiran yang salah mengenai pasar bebas. Argumennya rada rumit, tapi dapatlah kita sederhanakan di bawah ini.
Negara-kebangsaan sebagai hasil kecocokan budaya yang dikembangkan oleh sekelompok orang dan pola penataan kekuasaan, hanya dapat bertahan kalau mendorong “growth”, pertumbuhan. Pertumbuhan itu mestinya mencakup banyak hal, dan ekonomi hanya salah satu hal saja. Sayang, karena salah-kaprah tentang keunggulan sains sejak lama, “growth” dianggap hanya menyangkut ekonomi. Lebih parah lagi, karena ekonomi keliru dikira hanya dapat diurus dengan sains dan teknologi, maka penataannya harus diserahkan kepada para spesialis yang memahami mekanisme ekonomi itu sendiri.
Sesungguhnya inilah sumber keyakinan mengenai pasar, bukan gagasan-gagasan Adam Smith sepeti biasa dikatakan orang. Pasar bebas bukan hanya berarti lepas dari pengawasan yang perlu oleh negara dan bangsa, tapi juga bebas membuat produk-produk finansial yang rumit lepas dari produk-produk riel. Produk finansial yang rumit ini, yang tergolong misalnya ke dalam “derivatives” dan “credit default swaps”, terkenal dengan banyak lagi nama-nama yang terdengar canggih. Hasilnya, produk-produk finansial yang rumit ini bisa mencapai nilai 100 kali sebanyak nilai produk-produk riel.
Karena rumitnya, sekali pun para petinggi bisnis tidak tahu lagi cara mengawasinya, apalagi para pemimpin negara-kebangsaan. Inilah sumber masalah legitimasi negara-bangsa itu sendiri. Tentang para petinggi bisnis itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menciptakan varian-varian baru tak habis-habis, dan menyerahkan perkembangannya ke rumput yang bergoyang. Betapa jahatnya perkembangan ini, boleh buka lagi uraian-uraian Gellner dan Habermas tentang masalah pertumbuhan dan legitimasi.
Parakitri T. Simbolon.