Jalan Selamat Bagi Bangsa Yang Korup

deskha August 14, 2013 Comments Off on Jalan Selamat Bagi Bangsa Yang Korup
Jalan Selamat Bagi Bangsa Yang Korup

Jalan Selamat Bagi Bangsa Yang Korup

 Oleh Parakitri

HARI ini, 17 Agustus 1999, Republik Indonesia genap berusia 54 tahun. Sebanyak 53 kali sudah Bangsa Indonesia merayakan hari yang bersejarah ini dengan penuh percaya diri, betapa besar pun kesulitan, betapa parah pun kegagalan, dan betapa getir pun penderitaan. Pada masa yang paling gelap pun, seperti dalam tahun 1946, menyambut 17 Agustus selalu mampu membangkitkan semangat pantang menyerah, yang oleh Bung Karno waktu itu diserukan sebagai “rawe-rawe rantas, malang-malang putung”.

Hari ini, 17 Agustus 1999, entah bagaimana Bangsa Indonesia memperingatinya. Kalau mau jujur, hari kemerdekaan kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Perbedaan itu tidak terutama terletak pada kadar kesulitan, kegagalan, dan penderitaan yang mencekam kita, melainkan pada biang-keladinya.

Kesulitan, kegagalan, dan penderitaan, bisa timbul karena nasib buruk (by accident), sebagaimana kita alami selama lima tahun perang kemerdekaan; atau karena keteledoran kita sendiri (by negligence) seperti yang menimpa kita selama Orde Lama. Sebaliknya, apa yang kita alami selama Orde Baru, yang mencapai puncaknya pada tahun terakhir Abad ke-20 ini, bukan lagi karena keteledoran, apalagi karena nasib buruk, melainkan karena kejahatan (by crime)! Terus terang, malah hidup bangsa kita masa terakhir ini telah berubah menjadi kejahatan itu sendiri, crime itu sendiri!

Cobalah timbang! Dengan hutang nasional sebesar 151 milyar dollar, padahal produk nasional kotor cuma sekitar 130 milyar dollar, maka Indonesia sekarang sebenarnya praktis sudah bangkrut. Barang siapa sampai berani hidup dengan pasak yang lebih besar daripada tiang, tentu hal itu bukan lagi sekedar kesulitan, kegagalan, dan penderitaan, melainkan sudah merupakan kejahatan itu sendiri. Hal itu lebih merupakan kejahatan bila hutang sebanyak itu tidak dipakai untuk meningkatkan produksi, melainkan diselewengkan masuk rekening pribadi, dikorup. Terlebih lagi hal itu merupakan kejahatan jika korupsi itu tidak hanya dibela habis-habisan, tetapi juga dijadikan kebanggaan, sehingga korupsi sudah mirip olah-raga nasional.

***

            Memang, bahwa Indonesia telah merosot dari lautan susu menjadi kubangan korupsi, bahkan korupsi yang paling korup di seluruh muka bumi, sudah merupakan rahasia umum di dunia. Jangan salahkan lembaga- lembaga internasional yang rajin mengungkapkan kebobrokan itu setiap tahun. Kita sebut saja dua nama lembaga semacam itu: PERC (Political and Economic Risk Consultancy Ltd.) yang bermarkas di Hongkong; dan TI (Transparency International) yang berkedudukan di Berlin. Memang, bahwa korupsi tersebut bukan hanya kejahatan pidana, tapi terlebih moral, baik karena hidup dengan pasak yang lebih besar daripada tiang, mau pun karena dibela dan dibanggakan, juga jelas dengan sendirinya.

Yang belum jelas, dan juga belum merupakan rahasia umum, adalah bahwa kejahatan tersebut bukan sembarang kejahatan, melainkan kejahatan paling berat yang dapat dibayangkan, yaitu pengkhianatan (treason). Jika kejahatan terbatas pada pelanggaran hak sementara pihak berikut ketentuan yang melindungi hak tersebut, maka pengkhianatan adalah pengingkaran terhadap  janji, tekad, dan cita-cita kita sendiri, jadi segala hal  yang menjadi hakekat dan martabat diri kita sendiri.

Kita tahu, janji, tekad, cita-cita itu, yang hendak diwujudkan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, dirumuskan pertamakali dalam “Pernyataan Asas” (Beginselsverklaring) Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereeniging) di Belanda pada 3 Maret 1923. Asas tersebut menegaskan tiga pokok: Masa depan Bangsa Indonesia (het volk van Indonesië) sepenuhnya tergantung pada susunan pemerintahan Negara Indonesia Merdeka yang berdasarkan kedaulatan rakyat; yang dicapai dengan kekuatan dan kemampuan sendiri (door eigen kracht en kunnen); dan dengan persatuan seluruh rakyat.

Rumusan ini bersifat positif atau menegaskan apa yang hendak kita capai, namun tidak bisa dipisahkan dari rumusan yang bersifat negatif atau apa yang harus kita lawan sampai titik darah penghabisan. Itulah kekuasaan yang menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam mentalitas budak (slaafsmentaliteit) ala Van den Bosch selama Tanam Paksa, atau menjadikan kita bangsa pemakan upah di antara bangsa-bangsa (een loontrekker onder de naties) seperti dikeluhkan oleh Prof Dr van Gelderen pada1928, atau menjadikannya bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa (een natie van koelies en een koelie onder de naties) seperti diserukan oleh Bung Karno tidak lama lama kemudian.

Tidak dapat disangkal, terhadap janji, tekad, atau cita-cita Indonesia Merdeka inilah bangsa Indonesia, khususnya para elit dan pemerintahnya, telah berkhianat selama Orde Baru, terlebih beberapa tahun terakhir ini. Pada puncak pengkhianatan inilah bangsa Indonesia harus menyambut 54 tahun proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Oleh karena itu, mustahil bangsa Indonesia merayakan hari bersejarah ini! Yang dapat dilakukan hanya dua, terus mengkhianatinya sampai Indonesia hancur tidak bersisa, atau mencari jalan selamat dari kehancuran.

***

            Untuk mencari jalan selamat itu, pemerintah dan segenap bangsa Indonesia harus lebih dahulu mengakui kenyataan bahwa yang sudah rusak pada bangsa Indonesia karena korupsi tidak lagi terbatas pada golongan elit dan penguasa, tetapi sudah merasuk sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Jika kerusakan masih terbatas pada elit dan penguasa, maka ibarat pohon yang puncaknya sudah busuk, namun pokok dan akar masih sehat, maka jalan selamat cukup dengan memotong bagian puncak yang busuk itu. Undang-undang baru, tim pemberantas korupsi agaknya akan memadai untuk itu.

Lain halnya jika ibarat pohon, baik bagian puncak mau pun batang sudah busuk, maka jalan selamat tidak bisa lain daripada  menerima dengan rendah hati tawaran pahit yang pernah ditawarkan oleh sarjana politik masyhur yang hidup sekitar 500 tahun lalu, Niccolò di Bernardo Machiavelli (1469-1527). Tawaran itu diberikannya berdasarkan penyelidikannya atas sejarah yang panjang sejak dari pengalaman Thebes (Yunani) di bawah Epaminondas (418-362 SM), ke Syracuse di bawah Timoleon (346-344), ke Romawi di bawah Julius Caesar (100-44 SM), dan ke Italia semasa hidup Machiavelli sendiri.

Menurut Machiavelli, jalan selamat tidak bisa lagi dengan tim pemberantas korupsi, juga tidak mungkin lagi dengan undang-undang atau peraturan baru, karena yang rusak adalah seluruh pranata masyarakat, bukan lagi sekedar bagian-bagiannya, entah itu pejabat atau undang-undang. Oleh sebab itu Machiavelli menegaskan, korupsi yang menyeluruh hanya dapat dihentikan dengan perangkat pranata yang samasekali baru: pejabat baru mengganti pejabat lama, undang-undang baru mengganti undang-undang lama, dan kebiasaan baru mengganti kebiasaan lama.

Masalahnya bagaimana pranata baru itu dibentuk? Machiavelli menjawab, pembentukan itu hanya dapat dilaksanakan dengan cara yang luar biasa, misalnya memilih seorang pemimpin atau penguasa yang baru samasekali, yang dituntut harus melakukan tindakan-tindakan berikut. Pertama,  memilih satu tim kerja yang terdiri dari orang-orang yang dinilai paling bersemangat merombak pranata lama, tetapi sekaligus yang paling kompeten secara teknis menangani soal-soal khusus. Kedua, melaksanakan “operasi anak-anak Brutus”, yaitu mengikis kekuasaan pejabat lama dan sanak-kerabat mereka. Ketiga, memastikan kelompok masyarakat yang menghendaki pembaruan karena ingin berkuasa, lalu beri mereka kekuasaan secukupnya; dan memastikan juga kelompok yang menghendaki reformasi hanya untuk dapat hidup tenteram, lalu beri mereka ketenteraman. Sesudah itu, persilakan pejabat tersebut dan seluruh timnya mundur dari arena, untuk digantikan dengan pejabat dan pranata baru.

Jangan terlalu risau dengan reputasi Machiavelli yang luas dianggap jahat. Di masa krisis, nasehat baik adalah nasehat baik, lepas dari siapa yang menawarkan. Apalagi, anggapan itu tidak betul. Machiavelli hanya seorang yang mencoba jujur dengan apa yang nyata di masanya, bukan dengan apa yang dianggap patut. Kasarnya, paling banter Machiavelli bisa dituduh sebagai seorang realis, kendati realismenya terkadang sangat pahit.■ (Jakarta, 11 Agustus 1999).

 

%d bloggers like this: