Islam, pembangunan dan pendidikan

deskha March 13, 2010 0

Dalam dua minggu terakhir ini lagi-lagi kita dikejutkan dengan penggerebekan teroris: di desa Lamkabeue, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar; dan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Karena terorisme ini masih tetap dikaitkan dengan kelompok yang mengatasnamakan agama Islam, pengkajian makna agama Islam di Abad XXI ini tentu masih tetap penting.

Kajian semacam itu pernah dilakukan dalam “Konferensi Internasional tentang Islam dan Abad XXI” di Universitas Leiden 14 tahun yang lalu. Hasil konferensi itu dilaporkan dalam empat tulisan yang pernah dimuat dalam Kompas, 26-27 Juli 1996.

Zamrudkatulistiwa menganggap perlu menyiarkan lagi keempat tulisan itu sekarang. Yang berikut ini Bagian Ketiga.

Selamat membaca.

ISLAM, PEMBANGUNAN, DAN PENDIDIKAN

(Bagian Ketiga)

      Selama 5 hari, sejak 3 sampai dengan 7 Juni 1996, berlangsunglah Konferensi Internasional tentang Islam dan Abad XXI di Universitas Leiden, Nederland. Oleh INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation on Islamic Studies), pemrakarsanya, konferensi itu disebut sebagai yang pertama dari tiga yang direncanakan sejak pertengahan tahun lalu untuk membahas perkembangan mutakhir masyarakat Islam dunia dan Eropa.  Peranan Islam diperkirakan makin mengemuka sebagai salah satu penggalang identitas kelompok yang baru, segera setelah berbagai identitas kelompok yang lama runtuh atau makin lemah dilanda percaturan global sejak awal dasawarsa terakhir Abad XX.

Sebanyak 150 peserta terdaftar untuk mengikuti konferensi, sebagian besarnya merupakan sarjana di bidang masalah keislaman dan ilmu-ilmu sosial lain. Mereka berasal dari Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah (termasuk seorang dari Institut Moshe Dayan untuk Kajian Timur Tengah dan Afrika, Israel), Afrika Selatan, dan Asia Tenggara (termasuk 27 dari Indonesia, 13 di antaranya  mahasiswa di Leiden, sisanya dari Depag, IAIN, LIPI, dll.).

Konferensi yang pertama ini berhasil mengajukan sekitar 80 makalah, yang dibahas secara panel dalam tiga kelompok sidang. Sesuai dengan sasaran konferensi, ketiga kelompok sidang tersebut meliputi Islam dan percaturan globalIslam dan pembangunan, serta Islam dan pendidikan. Konferensi dibuka dan ditutup dengan sidang pleno.

Parakitri T. Simbolon, yang mengikuti konferensi itu, melaporkan sbb.:

Tulisan ini menguraikan berbagai upaya yang dianggap masih perlu ditempuh oleh umat Islam untuk menghadapi masalah-masalah seperti diuraikan dalam dua tulisan kemarin. Konferensi mengkaji rangkaian upaya tersebut dalam kaitannya dengan dua bidang, yaitu pembangunan (development) dan pendidikan. Pembangunan meliputi modernitas (modernity), kependudukan, sumber daya, dan keadilan sosial. Pendidikan mencakup isi dan metode pendidikan dalam pembangunan yang religius.

                                                                                         Pembangunan dan Islam

       Anggapan keliru bahwa Islam cenderung menghambat modernisasi tersingkir jauh dari konferensi. Kedelapan makalah mengenai pokok bahasan ini menegaskan, modernisasi sudah, sedang, dan akan terjadi di seluruh dunia, apa pun agama dan sistem sosial masyarakatnya. Yang dipersoalkan bukanlah Islam dan modernisasi (modernization), melainkan Islam dan modernitas (modernity). Modernisasi adalah proses menghadirkan hasil budi-daya baru; modernitas (modernity) adalah suatu alam-pikiran, pandangan-dunia (Weltanschauung), suatu ideologi khas Eropa sejak Abad XVI.

Dalam makalahnya, Lukas Werth ( Freie Universität, Berlin) menyebut reflexivity (istilah ciptaan Anthony Giddens) sebagai salah satu ciri modernitas. Reflexivity berarti kesadaran seseorang untuk bertindak berdasarkan penilaian kritis atas keadaan saat itu juga, lepas dari patokan yang pernah terbakukan dalam ikatan sosial lama (pemimpin, agama, tradisi). Reflexivity berakar dalam nilai yang menekankan keutamaan diri pribadi (individu), yang berkembang dalam kekristenan. Memang kemudian reflexivity menyumbang pada munculnya individualisme dengan segala dampak negatifnya. Namun demikian, reflexivity itu sendiri telah memungkinkan seseorang menghadapi gelombang perubahan  dengan daya tahan yang tinggi, bahkan mendambakan perubahan itu.

Mengapa Islam menerima bahkan mengejar modernisasi, tetapi menolak modernitas? Menurut Riffat Hassan dalam makalahnya yang diajukan khusus untuk sidang ini, berbeda dengan modernisasi, masyarakat Muslim menganggap modernitas berkaitan dengan segala kerawanan sosial ( kebebasan seks, kenakalan remaja, obat terlarang, kejahatan). Seluruh gejala modernitas yang dinilai negatif itu disebut sebagai westernisasi. Sebaliknya modernisasi, seperti iptek, sangat dikehendaki.  Masyarakat Islam percaya, modernisasi dapat juga dicapai berdasarkan nilai-nilai agama Islam.

Dibicarakan dua soal mendasar dalam modernisasi masyarakat Islam, yaitu, etika medis dan kependudukan, serta kehidupan perempuan. Soal pertama diajukan oleh Prof. Dr G.I. Serour (“Bioethics in Reproductive Health: A Muslim’s Perpectives”);  soal kedua oleh Prof. Dr Riffat Hassan (“Is Islam a help or hindrance to women’s development?”). Riffat Hassan sudah kita kenal, sedang G.I. Serour ialah guru besar ilmu kebidanan, juga direktur Pusat Islam Internasional untuk Penelitian dan Pengkajian Masalah Kependudukan, Universitas Al-Azhar di Mesir.

Umum diakui, modernisasi tidak mungkin tanpa mengatasi masalah kependudukan dan kehidupan perempuan. Terlebih bagi umat Islam, dua persoalan tersebut luar biasa pentingnya. Serour mengemukakan, laju pertambahan penduduk beragama Islam paling tinggi di dunia. Pada 1990, diperkirakan ada sekitar satu milyar (1.200 juta) Muslim, dua kali  lipat dalam 23 tahun, sementara Jepang dalam 141 tahun.  Menurut Dr Ahmed Abdel Hakim, juga dari Mesir, laju pertambahan penduduk Mesir sekitar 3,5 persen (1987), dan 2,4 persen (1995). Namun demikian tingkat kematian  anak Muslim 15 kali (100 permil) sebesar di Jepang (7 permil); tingkat kematian ibu 50 kali; tingkat harapan hidup cuma 55 tahun dibanding dengan 70 tahun di negara maju.

Serour menegaskan, kelirulah anggapan bahwa keadaan tersebut barusan adalah akibat langsung agama Islam. Memang Islam berpendapat, penduduk harus tetap bertambah, tetapi tidak boleh menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan kesehatan umat. Bertolak dari itu, Islam tidak anti kontrasepsi, tidak anti KB, malah Qur’an mendorong pemakaian ASI sampai dua tahun, yang berarti menganjurkan kontrasepsi alamiah. Pendeknya, Qur’an dan Hadis menunjukkan, Islam adalah agama yang mementingkan perencanaan, pembangunan, dan moderasi (moderation), termasuk mengijinkan kehamilan yang dibantu dengan teknologi pengobatan (MAC – Medically Assisted Conception).

 Perempuan dalam Islam

      Riffat Hassan kembali tampil dengan masalah yang menggugah. Katanya, masyarakat Muslim telah telanjur berkembang sebagai masyarakat lelaki (patriarchal). Artinya Qur’an, Sunnah, Hadis, dan Fiqih, dengan seenaknya ditafsirkan oleh kaum lelaki untuk menentukan nasib perempuan Muslim. Itulah sebabnya segala kungkungan fisik dan rohani yang menimpa perempuan Muslim diterima dengan pasrah. Baru akhir-akhir ini, dengan makin banyaknya UU yang bersifat anti perempuan berkedok “Islamisasi” di beberapa negeri, perempuan Muslim makin sadar bahwa agama telah digunakan untuk menindas. Pakistan disebut sebagai salah satu contoh di mana berbagai UU dikeluarkan untuk mencegah emansipasi perempuan. Ada UU Hadud (menolak kesaksian perempuan dalam perkara Hadd, termasuk perkosaan) pada 1979, ada juga UU Qisas dan Diyat (uang darah) pada 1984. Juga bukan rahasia bahwa tingkat butahuruf perempuan Muslim termasuk paling tinggi di dunia (80 persen di Mesir menurut Ahmed Abdel Hakim).

Menurut Riffat Hassan, masalah perempuan bagi Muslim menjadi penting justru karena umat Islam menerima modernisasi, tetapi menolak modernitas (westernisasi). Berabad-abad masyarakat Muslim dibuat percaya bahwa harus ada batas pemisah antara “wilayah keluarga” yang khusus untuk perempuan, dan “wilayah umum” untuk lelaki. Karena tampak melanggar batas itu, emansipasi perempuan dikira bagian dari westernisasi, lalu ditolak.

Menurut Riffat Hassan, tidak jarang hambatan terhadap emansipasi perempuam dibela dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an secara keliru.Yang paling sering ditafsirkan adalah surah yang mengatakan bahwa lelaki ialah “pemimpin” (kowamun) perempuan (4:34); bahwa warisan lelaki dua kali sebanyak warisan perempuan (4:11); bahwa kesaksian lelaki sama dengan kesaksian dua perempuan (2:282). Pendeknya, masyarakat Islam, sebagaimana juga Yahudi dan Kristen, dibuat percaya tiga hal pokok mengenai kedudukan perempuan: (1) ciptaan Allah yang utama adalah lelaki, sedang perempuan berasal dari rusuk lelaki; (2) perempuan adalah alat utama kejatuhan manusia dalam dosa di Taman Firdaus; (3) perempuan diciptakan tidak hanya dari lelaki, tapi untuk lelaki, sehingga hidup seorang perempuan hanya bersifat instrumental, bukan fundamental.

Riffat Hassan lalu menegaskan, “dari semua tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, boleh jadi yang paling besar adalah  masalah modernitas.”

 

Pendidikan dalam Islam

      Tantangan lain modernitas dalam Islam tercermin juga dalam upaya pendidikan. Kecurigaan umat Islam terhadap modernitas sebagai westernisasi sering mengakibatkan pemisahan sekolah agama dari sekolah umum. Muhammad Khalid Masud (Institut Penelitian Islam, Islamabad, Pakistan),  misalnya, mengatakan, semakin meluas pendidikan umum dalam masyarakat Islam sejak 1950-an, semakin kuat mereka menuntut identitas dan wibawa agama Islam dalam pendidikan. Anehnya menurut Muhammad Khalid Masud, di Pakistan tuntutan tersebut bukannya menimbulkan kesatuan pendidikan Islam, melainkan perpecahan berdasarkan aliran teologis (maslak). Perpecahan tidak hanya antara Suni dan Shi’a, tapi lebih rinci lagi, seperti Deobandi, Brelawi,  Ahl-Hadith, Shi’a, Jema’at Islami, dll.

Muhammad Khalid Masud menegaskan juga, keadaan itu mendorong ekstremisme keagamaan di Pakistan, bahkan kekerasan. Penegasan ini diperkuat oleh Ali Kettani (Universitas Ibnu Rushid di Spanyol dan Maroko). Katanya, perang saudara di Libanon banyak dipengaruhi oleh keadaan yang serupa, yaitu sekolah-sekolah yang terpisah menurut agama dan aliran teologis.

Gambaran yang lebih baik muncul di Indonesia dan Belanda. Menurut Zamakhsyari Dhofier (Dep. Agama RI), di Indonesia semua sekolah (20 dari 100 murid tingkat SD dan SLTP belajar di madrasah) disatukan dalam kurikulum yang sama. Sejak 1970-an, madrasah memasukkan mata ajaran umum  (70 persen) di samping mata ajaran agama. Pada Abad XXI diharapkan akan tercapai integrasi antara madrasah dan sekolah umum. Hal yang serupa terjadi dengan perguruan tinggi Islam, khususnya IAIN. Sejak 1994 rencana sudah disusun untuk menjadikan IAIN universitas umum.

Yang agak luar biasa terjadi di Belanda dengan percobaan pendidikan Islam, sebagaimana disajikan oleh Ny. Dr Stella van de Wetering (Pusat Pengajaran Antaragama, Fakultas Teologi, Universitas Utrecht) dan Dr Marien van den Boom (Hogeschool Holland, semacam politeknik). Van de Wetering, wanita anggun berjilbab itu, menguraikan proses pertemuan nilai-nilai Islam dan non-Islam, serta peranan sekolah dalam proses itu. Van den Boom membicarakan terbentuknya Pusat Pelatihan Guru dan Pendidikan Teologi Islam yang dibiayai oleh pemerintah Belanda.

Percobaan tersebut dianggap luar biasa karena berbeda dari negeri lain, Belanda lebih dulu memahami proses mikro perbenturan nilai, baru menetapkan metode dan sasaran pendidikan. Proses itu diamati di sekolah khusus Islam dan sekolah antaragama. Murid sekolah antaragama kebanyakan Islam (keturunan pekerja asal Timur Tengah).

Dari pengamatan itu diketahui, mutlak perlu membedakan nilai (values) dari patokan nilai (standards) agar dapat menemukan jalan yang pas bagi pendidikan Islam menghadapi Abad XXI. Dalam hal nilai (values), terdapat banyak persamaan antara Islam dan Kristen. Yang sering berbeda, dan sering pula jadi sumber permusuhan sosial, adalah patokan nilai (standards). “Berbuat baik kepada sesama” adalah nilai yang dijunjung tinggi oleh Islam dan Kristen. Bagi Kristen, nilai itu dipatok (diwujudkan) dengan jaminan sosial; bagi Islam dengan keramahan terhadap tamu. Nilai “mengasihi orang lain” juga dijunjung kedua kelompok, tetapi bagi Barat dipatok dengan menghormati kemerdekaan seseorang; bagi Islam dengan mencampuri persoalan seseorang.

 

Sekolah bertugas, antara lain, menyadarkan murid akan persamaan nilai dan perbedaan patokan nilai, bukan menjadikan perbedaan patokan nilai sumber perbedaan nilai. Menurut van de Wetering, orangtua Islam di Belanda sering melarang anak-anak mereka terlibat kegiatan Aksi Natal dan Sinterklas, misalnya. Mereka kurang menyadari, kedua patokan tersebut adalah cermin nilai cinta-kasih, yang dianut juga oleh Islam. Orang Kristen di Belanda sering merasa kasihan kepada anak-anak Islam yang tampak terlalu patuh kepada orangtua. Mereka lupa, hal itu cuma patokan terhadap nilai “menghormati ibu-bapa”, nilai yang juga dijunjung sangat tinggi dalam Kristen.

Van de Wetering menyimpulkan, ada tiga kemungkinan dalam pertemuan nilai tersebut. Pertama, anak Islam memilih patokan-patokan nilai yang dikenalnya di sekolah, lalu menganggap nilai-nilai Islam sebagai tak berguna. Kedua, anak Islam menolak patokan-patokan nilai yang dikenal di sekolah karena keliru mengira selalu tidak cocok dengan nilai Islam. Ketiga, terjadi proses intercreation, yaitu kemampuan melihat nilai yang sama di belakang patokan nilai yang berbeda-beda.

Agar timbul orang-orang yang bisa membantu atau mendidik anggota masyarakat untuk memasuki proses intercreation, maka pada 1995, pemerintah Belanda mendirikan sekolah tinggi atau politeknik pelatihan guru dan pendidikan teologi Islam di Belanda. Kendati dibiayai oleh pemerintah, kedua lembaga bebas menentukan kurikulum dan cara pendidikan. Walau pun demikian, ada sementara negara, terutama Turki, mengecam keras politik pendidikan Islam tersebut karena dianggap bersifat mengendalikan, tetapi Maroko mendukungnya.■

%d bloggers like this: