Heboh Tentang “Monarki” di Yogyakarta Bagian Kedua

deskha December 12, 2010 0
Heboh Tentang “Monarki” di Yogyakarta Bagian Kedua

Heboh tentang “Monarki” di Yogyakarta

Bagian Kedua

Prakata

Bagian kedua ini coba memperjelas duduk perkara yang menimbulkan heboh sekitar nasib keistimewaan Yogyakarta selama 27 November – 4 Desember 2010. Sebagaimana sudah dikemukakan dalam Bagian Pertama, kejelasan itu hendak dicapai dengan menempatkan ucapan Presiden SBY dan tanggapan Sultan Hamengkubuwana X serta masyarakat luas dalam bingkai sejarah keistimewaan Yogyakarta hingga timbulnya RUUK DIY sekarang ini.

Membaca salinan pengantar Presiden

Dalam siaran resminya, pengantar Presiden SBY dalam Sidang Kabinet Terbatas pada Jumat 26 November 2010 itu, jelas-jelas disebut “Transkripsi Verbatim”, jadi paparan lisannya disalin kata demi kata.  Salinan semacam itu tentu berakibat pada pengungkapan pikiran yang kurang lancar, bahkan kabur. Namun lepas dari kemungkinan ini, sifat kabur sudah umum kita rasakan dalam paparan Presiden SBY selama ini, lisan mau pun tertulis, walau pun sepintas terasa lancar.

Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, salinan pengantar tersebut harus dibaca dengan hati-hati, kalau perlu dengan lebih dulu melakukan koreksi. Ambillah alinea ketiga sebagai contoh. Agar yang dikatakan tidak kabur, kita akan memasukkan perbaikan (ditandai dengan coret dan kurung siku) sbb.:

Pertama adalah RUU tentang [mengenai] perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ada urgency untuk melakukan revisi atas undang-undang itu dikaitkan [yang terkait] dengan dinamika dan perkembangan, baik dalam pembangunan, dalam sisi-sisi pemerintahan di daerah [,] maupun perkembangan [proses] demokrasi yang tengah berlangsung di negeri kita ini. Juga {Sidang??? [akan]} mendengarkan [laporan mengenai] masukan serta aspirasi dari berbagai pihak, dari publik, [agar] dengan tujuan revisi ini makin efektif[-lah] pelaksanaan tugas jajaran pemerintah daerah, makin berhasil lagi pelaksanaan otonomi daerah, termasuk desentralisasi fiskal. Dengan demikian, hasilnya adalah pembangunan di negeri kita yang [akan] lebih berhasil lagi.

Membaca dengan semangat seperti itu bisa membuat “transkripsi verbatim” ungkapan sepenting pengantar Presiden itu tidak tinggal tetap kabur. Harap dicamkan, dalam hal-hal penting seperti itu, sesungguhnya salah lebih baik daripada kabur, karena yang salah pun hanya bisa kita tahu bila ungkapannya jelas, bukannya kabur.

Kabur pangkat dua?

Kabur bisa terdapat tidak hanya dalam apa yang dikatakan, tapi juga dalam apa yang tidak dikatakan, yakni nalarnya dan siratannya. Utamanya dalam pernyataan yang berdampak pada kepentingan umum, khususnya hukum, nalar yang tak jelas atau yang campur-baur, pada dasarnya sama dengan kesewenang-wenangan. Hal ini menjadi jelas kalau kita ingat bahwa salah satu kaidah hukum yang utama adalah taat-asas (consistency). Kontradiksi apalagi ketentuan yang saling melanggar tidak boleh ada dalam segala UU dan peraturan. Jika sampai ada, hal ini bolehlah kita sebut kabur pangkat dua!

Sayang sekali, justru hal inilah yang terdapat dalam pengantar Presiden itu. Ambillah, misalnya, kenyataan dalam kata pengantar itu bahwa keistimewaan Yogya tidak hanya diakui tapi dijunjung tinggi. Namun demikian, RUUK DIY  dibahas tidak secara istimewa, tapi begitu saja digabungkan ke dalam tiga RUU lain dalam sidang terbatas kabinet itu.

Tidak hanya itu. Keistimewaan Yogyakarta dikatakan harus dibangun dengan tiga “pilar”: NKRI; kekhususan “sejarah” dan “aspek-aspek lain”; serta “nilai-nilai demokrasi”. Seandainya pengantar itu hanya mengurutkan tiga “pilar” tersebut, tentu semuanya akan oke-oke saja. Sayang, “pilar” ketiga itu dikaitkan dengan dua “pilar” sebelumnya dengan kata “Namun”, kata sambung yang bertugas mengungkapkan pertentangan. Baik kita kutip, lagi-lagi dengan koreksi:

Namun yang ketiga, negara kita [sekarang] adalah negara hukum dan negara demokrasi sesungguhnya. Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi, democratic values, tidak boleh diabaikan, karena tentu [sehingga] tidak mungkin [boleh] ada sistem monarki [di negeri kita] yang bertabrakan [baik] dengan baik konstitusi maupun [dengan] nilai-nilai demokrasi. Saya yakin akan bisa kita temukan satu pranata yang [di mana] tiga-tiganya bisa dihadirkan, sistem nasional atau keutuhan NKRI.

Jadi, kendati tidak dikatakan,  pendengar atau pembaca kata pengantar itu akan langsung menangkap nalarnya bahwa dalam perwujudan keistimewaan Yogyakarta selama ini, “pilar” ketiga itu, yakni “nilai-nilai demokrasi”, dianggap oleh Presiden SBY bertentangan dengan dua “pilar” sebelumnya, yakni NKRI dan kekhususan sejarah. Presiden SBY tidak hanya menghadirkan tiga “pilar” sebagai syarat umum, tapi mempertentangkan yang ketiga dan yang dua sebelumnya dalam kenyataan Yogyakarta selama ini.

Alangkah telak tanggapan Sultan, meski dikemukakan dengan santun sesuai dengan tradisi Yogyakarta. Kita rangkum saja tanggapan itu seolah-olah dikemukakan sekaligus oleh Sultan:

Saya tidak tahu yang dimaksud dengan monarki yang disampaikan pemerintah pusat. Pemerintah DIY ini sama sistem dan manajemen organisasinya dengan provinsi-provinsi yang lain, sesuai dengan Undang-undang Dasar, UU, dan peraturan pelaksanaannya. Apakah monarki itu dimaksud karena kebetulan Sultan menjadi  gubernur? Di dalam draf  RUUK pemerintah, Sultan dan Paku Alam ada di dalam institusi Parardhya, yang mendapatkan hak imunitas, ini berarti tidak bisa dijangkau hukum, apakah itu tidak bertentangan dengan konstitusi? Apakah itu demokratis atau malah monarki? Jangan sekadar melihat demokratis atau tidak demokratis hanya pada aspek prosedural. Kalau bicara aspek penetapan atau pemilihan (Gubernur DIY), hak sepenuhnya [untuk] menentukan itu ada pada masyarakat, bukan [pada] saya.

Lepas dari kenyataan Yogyakarta selama ini yang dikemukakan oleh Sultan, sesungguhnyalah demokrasi utamanya memang bukanlah bentuk pemerintahan, apalagi “hanya aspek prosedural”. Demokrasi pertama-tama dan utama adalah cara hidup, “way of life”, sebagaimana diuraikan dengan sangat kuat oleh T.V. Smith dan Eduard C. Lindeman dalam buku kecil mereka yang masyhur, Democratic Way of Life: An American Interpretation (New York: Mentor Book, 1951). Mungkin baik juga dikutip sedikit:

Lebih daripada suatu bentuk pemerintahan, demokrasi adalah suatu cara hidup (way of life),  yang selain pusparagam, juga terus tumbuh (full of growth). Sebagaimana halnya dengan setiap pantulan suatu daya hidup (vitality), demokrasi pun multi-dimensi. Belokan-belokannya tidak terhitung banyaknya. Dasar tumpuannya adalah sandang, pangan, dan papan. Orang yang kebutuhan jasmaninya tercukupi tidak akan gampang termakan oleh pidato bagus para tukang kipas. Walau pun demikian, orang tidak hidup hanya dengan kesenangan dan kenikmatan belaka. Manusia juga terdiri dari roh, sehingga jiwanya menggapai ketinggian sebagaimana badannya menapakkan kaki ke bawah. Kaki memang menjejak bumi kenyataan, akan tetapi paru-paru menghirup udara cita-cita. Yang kita pandang dari ketinggian masih harus menjelma dalam kenyataan sehari-hari, dan kenyataan itu memerlukan perbaikan terus-menerus. Itulah sebabnya dari segala hal yang pernah ada di dunia ini, tidak satu pun yang  sama baik dengan yang seharusnya; tidak juga manusia, sekali pun manusia sering merasa diri sama baik dengan yang seharusnya.

Kabur pangkat tiga?

Setelah kita jernihkan begitu rupa, apa yang jelas-jelas, jadi tidak dengan kabur-kabur, dikatakan oleh Presiden SBY dalam pengantarnya itu adalah sbb.:

Negara kita sekarang adalah negara hukum dan negara demokrasi sesungguhnya. Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi, democratic values, tidak boleh diabaikan, sehingga tidak boleh ada sistem monarki di negeri kita yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun dengan nilai-nilai demokrasi. Saya yakin akan bisa kita temukan satu pranata di mana tiga-tiganya bisa dihadirkan di Yogyakarta. Ini juga penting untuk segera kita proses bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan kehadiran satu undang-undang yang tepat sungguh diperlukan.

Yang tidak dikatakan, tapi tersirat di dalamnya bolehlah diungkapkan sbb.: Ada sistem monarki di Yogyakarta, dan sistem monarki ini bertabrakan baik dengan konstitusi mau pun dengan nilai-nilai demokrasi. Kita akan mengusahakan adanya satu undang-undang sehingga keadaan ini bisa diakhiri.

Seandainya siratan seperti ini disadari, atau lebih tepat diperdulikan, tentu akan timbul kesulitan sangat besar bagi Presiden untuk menghadapi beberapa kenyataan, sebagian di antaranya bisa menimbulkan masalah pelanggaran undang-undang, termasuk konstitusi. Untuk kesempatan ini uraian kita hanya terbatas pada kenyataan sejarah tentang keistimewaan Yogya dan kenyataan prosedur legal berupa beberapa RUU yang akan diajukan. Kenyataan pertarungan politik di belakang RUU itu tidak akan disinggung, tapi pembaca akan bisa menarik kesimpulan sendiri dari dua kenyataan sejaraha tersebut pertama tadi.

Selintas sejarah keistimewaan Yogya

Paparan berikut utamanya berdasarkan empat sumber bahan. Yang pertama, buku karya Dr Soekanto, Sekitar Jogjakarta 1755-1825 (Djakarta-Amsterdam: Mahabarata, 1952). Kedua, buku karya Peter Carey, The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855 (Leiden: KITLV Press, 2008). Ketiga, buku karya Y.B. Margantoro dkk., Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999) dengan kata pengantar oleh Prof. Dr Selo Soemardjan. Dan yang keempat, “Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/ .

Sejak awal, Kesultanan Yogyakarta adalah hasil perjuangan melawan ketidakadilan, pengkhianatan, dan penjajahan selama sembilan tahun (1746-55). Selama masa itu Raden Mas Sudjana gelar Pangeran Aria Amangkubumi  berjuang melawan saudaranya lain ibu yang ingkar janji, Susuhunan Paku Buwana II, dan pembesar keraton yang khianat, Patih Pringgalaya, serta penjajah yang membantu Susuhuhan, VOC. Hasil ini dikukuhkan dengan suatu perjanjian pemulihan hubungan, perdamaian, persahabatan, dan persekutuan (“tractaat van reconciliatie, vrede, vriend- en Bondgenootschap), yakni Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755). Sejak saat itu, VOC dan kekuasaan penjajah lain hingga Jepang, menghormati kedudukan Yogyakarta sebagai salah satu negeri swapraja (zelfbesturende landschappen) di Tanahair kita.

Rupanya semangat wirayuda yang demikian menjadi tradisi khas Yogya hingga detik ini. Semangat itu mempengaruhi juga penataan kehidupan rakyat, khsusnya ketenteraman dan kesejahteraan, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Carey dalam bukunya tersebut di atas mengutip kesaksian sejumlah pejabat Belanda. Sekali pun di tengah berkecamuknya Perang Jawa, 1828, ketika Yogya sangat menderita, Willem van Hogendorp, misalnya, melaporkan: “Sala (Surakarta) selalu memberi kesan luarbiasa pada saya, tapi Djocja (Yogyakarta) dalam masa kemuliaannya pastilah merupakan Versailles Jawa.Tidak sampai sepersepuluhnya yang tinggal utuh, tapi aslinya dulu itumasih terlihat pada reruntuhan tembok yang besar-besar.”

Memang pada puncak kejayaannya, sekitar 1820, Albert Hendrik Wendelin de Kock, putera panglima tinggi Belanda selama Perang Jawa, Hendrik Merkus de Kock mengatakan:

Masa itu Yogyakarta makmur, kaya dan indah,  negeri subur dan mujur, ibukota cantik dan asri, penuh gedung-gedung megah, taman-taman tertata rapi dan pesanggarahan-pesanggarahan yang bagus. Kala itu niaga, kerajinan dan produksi berkembang. Orang Jawa di Yogyakarta merasa bangga dengan tempat kelahiran mereka.

Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, 17 Agustus 1945, Yogya (kesultanan dan pakualaman), berbeda dengan hampir semua negeri swapraja lain, langsung menyatakan berdiri di belakang RI (Republik Indonesia), dan Sri Sultan serta Sri Paduka Pakualam bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dua hari kemudian, 19 Agustus, Presiden RI, Soekarno, memberikan Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX (ayahanda Sultan yang sekarang) untuk memikul tanggungjawab untuk menjaga keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian RI. Piagam ini boleh dipandang sebagai awal pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 (Pasal 18 B UUD 1945 yang sekarang).

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menyatakan DIY sebagai bagian RI. Sejak awal Oktober 1946 Jakarta sebagai tempat kedudukan pemerintah pusat RI sudah tidak aman karena kedatangan Belanda kembali. Tidak ada bayangan ke mana pemerintah pusat RI bisa pindah. Lalu tiga bulan kemudian, 6 Januari 1946, Yogyakarta menerima baik dijadikan ibukota revolusi bagi RI.

Sejak pertengahan 1947 Belanda telah menduduki hampir semua kota di Indonesia kecuali Yogyakarta. Sejak 19 Desember 1948 Yogyakarta pun diduduki juga, dan Belanda sesumbar menyatakan bahwa RI sudah habis. Namun pada 1 Maret 1949, para pejuang bersenjata RI menduduki Yogya selama enam jam sehingga sesumbar Belanda itu manjadi tak berarti. Tidak lama sesudah itu Belanda coba menawarkan gelar Sultan Agung Mataram kepada Sultan Hamengku Buwono IX, namun ditolak. Kesetiaan Sultan kepada RI tidak pernah goyah, berbeda dengan raja-raja lain yang sedikit-banyak mau bekerjasama dengan Belanda.

UGM (Universitas Gajah Mada), yang semula merupakan universitas swasta, berdiri di Yogyakarta pada 3 Maret 1946. Pada 29 Desember 1949  UGM resmi menjadi universitas negeri pertama yang didirikan oleh pemerintah RI, dan tetap berada di Yogyakarta. Ruang-ruang kuliahnya  banyak berada di gedung-gedung milik keraton Yogyakarta. Yang terakhir, menjelang runtuhnya pemerintahan Orde Baru, Sultan Hamengku Buwono X terjun bersama dengan mahasiswa dan rakyatnya menuntut pelaksanaan Reformasi demokratis di Indonesia.

Pendeknya, hampir dalam segala segi Yogyakarta benar-benar istimewa bagi RI. Tidak terbayangkan RI bertahan tanpa peranan Yogyakarta yang sangat menentukan itu!

Status legal-formal DIY

Pada 4 Maret 1950 ketika RI masih bagian RIS (Republik Indonesia Serikat), 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, pemerintah RI  secara resmi mengeluarkan UU No.3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. Ditandatangani oleh Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat, dan Menteri Dalam Negeri, Soesanto Tirtoprodjo, UU No. 3 1950 itu  terdiri dari tujuh pasal. Pasal 1 terdiri dari dua ayat: (1) tentang daerah DIY yang meliputi daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman; (2) Status DIY setingkat dengan propinsi. Pasal-pasal 4-6 berisi patokan tentang urusan rumahtangga DIY. Tersebut 13 bidang urusan yang meliputi hampir segala bidang kecuali urusan-urusan yang bersifat kedaulatan negara.

Yang penting diperhatikan, patokan ini dibuat sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1948 tentang patokan untuk menetapkan peraturan-peraturan mengenai tugas dan tanggungjawab pemerintah di daerah yang berhak mengurus urusan sendiri. Ini berarti, patokan-patokan baru berdasarkan UU tentang Pemerintahan Daerah seperti RUUK tidak mengganggu-gugat status istimewa itu.

Namun demikian, justru akibat yang mengganggu-gugat inilah yang dirasakan timbul di Yogyakarta semasa Orde Baru dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (semasa Presiden Soeharto). Keadaan ini dirasakan berlanjut dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 (semasa Presiden Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie) dan terlebih dengan dua RUU yang sedang digarap sekarang ini: RUU untuk mengubah UU No. 32 Tahun 2004 (semasa Presiden Megawati) yang juga tentang Pemerintahan Daerah, dan RUUK DIY yang dengan jernih telah ditanggapi oleh Sultan Hamengku Buwono selama berlangsung heboh 27 November – 4 Desember 2010.■

%d bloggers like this: