Hari Pahlawan Dan Gugurnya Politik Yang Bermartabat

deskha November 10, 2013 Comments Off on Hari Pahlawan Dan Gugurnya Politik Yang Bermartabat
Hari Pahlawan Dan Gugurnya Politik Yang Bermartabat

HARI PAHLAWAN DAN GUGURNYA POLITIK YANG BERMARTABAT

image001
Mobil gosong Brigjen A.W.S. Mallaby
Sumber: Foto SE 5724, Inperial War Museums, Inggris, dalam Wikipedia (Inggris)

Hari ini, 10 November 2013, kita peringati hari pertempuran terdahsyat dalam Perang Kemerdekaan kita 68 tahun yang silam di Surabaya. Hari itu, Sabtu, Inggris akhirnya menggempur Surabaya habis-habisan dari darat, laut, dan udara, setelah melakukan persiapan besar-besaran sejak tewasnya Brigjen A.W.S. Mallaby, Panglima Brigade Ke-49, Divisi India Ke-23, pada hari Selasa malam, 30 Oktober  1945.

Dalam penyerbuan itu Inggris mengerahkan 24.000 prajurit (sebelumnya hanya sekitar 4.000 prajurit saja), 24 tank, 24 pesawat tempur, dan sejumlah kapal perang. Sehari sebelumnya, Jumat, 9 November, Inggris telah mengeluarkan ultimatum yang menuntut para pejuang kita menyerahkan diri lengkap dengan senjata mereka. Ultimatum itu ditolak.

Pertempuran habis-habisan pun berkobarlah sejak hari itu sampai tiga minggu kemudian hingga Surabaya jatuh ke tangan Inggris. Sebanyak 120.000 prajurit kita menghadapi serbuan itu, yang terdiri dari sekitar 20.000 anggota TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan 100.000 anggota laskar-laskar. Korban yang tewas diperkirakan antara 6.000 sampai 16.000 di pihak kita, antara 600 sampai 2.000 di pihak Inggris. Namun korban yang jauh lebih banyak adalah sekitar 200.000 penduduk Surabaya yang terpaksa menyelamatkan diri ke luar kota.

Setahun kemudian, 31 Oktober 1946, terbitlah Penetapan Pemerintah No. 9 Um/1946, yang meresmikan hari itu, 10 November, sebagai Hari Pahlawan. PP tersebut diteken oleh Presiden Soekarno dan Menteri Pertahanan, Amir Sjarifoeddin. Esoknya, 1 November 1946, PP itu diumumkan dalam Berita RI 1946 oleh Sekretaris Negara, A.G. Pringgodigdo (sementara pendapat di sejumlah media tahun-tahun belakangan ini mengatakan  bahwa penetapan Hari Pahlawan itu dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 1950).

***

Terus-terang, Hari Pahlawan kita itu adalah hari kekalahan kita dalam pertempuran. Bagai bumi dan langit bedanya dengan Hari Pahlawan bangsa-bangsa lain, misalnya bangsa Romawi dulu, yang merayakan Veni-Vidi-Vici Julius Caesar, Aku Telah Datang, Lihat, dan Menang! Dengan bangsa-bangsa lain di zaman ini pun, baik di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika, Hari Pahlawan kita masih banyak berbeda. Semuanya masih bertemakan kemenangan (Victory Day), meski penekanannya makin bergeser pada mengenang tewasnya para pejuang.

Memang, orang bisa kalah dalam pertempuran tapi akhirnya menang dalam perang. Pertempuran Surabaya pun, di mana kita kalah, sangat menentukan bagi kemenangan kita dalam Perang Kemerdekaan yang masih berlanjut empat tahun lagi. Namun demikian, kekalahan adalah kekalahan; kemenangan adalah kemenangan. Dua-duanya sangat penting sebagai pelajaran dan teladan untuk hidup lebih baik, bukan hanya untuk bangsa keseluruhan, tapi juga untuk kita tiap pribadi. Mengaburkan keduanya, entah sebagai kemenangan atau kekalahan semata-mata, sama sekali tidak membawa manfaat bagi siapa pun.

Patutlah kita akui, Hari Pahlawan 10 November cenderung kita kaburkan sebagai hari kemenangan semata-mata, padahal kalah atau menang, para pejuang yang tewas tetap patut kita kenang sebagai pahlawan sepanjang masa. Orang Australia, konon malah lebih memuja seorang petarung (battler) yang galal, kalah, tapi tetap tabah, daripada yang menang, sukses, sebagaimana halnya Ned Kelly, pahlawan mereka yang bertampang kumuh dan dianggap senu, tapi terus melawan. Mereka menimba teladan hidup bahwa terus mencoba lebih bernilai daripada sukses. Gigih bertarung menandai jati-diri seseorang. Tabah dalam kekalahan, justru membuktikan jati-dirinya itu!

***

Pengaburan kalah-menang itu masih berlanjut hingga detik ini. Di tahun 2013 ini, Tahun Jahanam salah urus, teror, korupsi, dan pengkhianatan di MK (Mahkamah Konstitusi) kita, pemerintah (lewat Kementerian Sekretariat Negara) mengumumkan agar peringatan Hari Pahlawan 10 November dilaksanakan secara nasional. Sejauh itu baik. Namun, kita sangat terperangah tatkala pemerintah menetapkan “Pahlawanku Idolaku” sebagai tema peringatan, lengkap dengan pedoman pelaksanaan.

Entah apa maksudnya, hanya pemerintah yang tahu. Sia-sia kita mencari tahu dalam pedoman pelaksanaan itu. Yang ketemu malah kesalahan memalukan: Pada butir 2 dikatakan agar “Hening Cipta” dilaksanakan pada “hari Sabtu tanggal 10 November 2013“, padahal mestinya hari Minggu. Yang jelas lagi, nada tema itu masih lebih cengeng daripada ungkapan remaja mabuk kepayang “Kekasihku Pujaanku”. “Idolaku” pun mestinya bisa diganti dengan kata Indonesia tulen, mungkin “Teladanku”.

Wajar kiranya bila pemerintah berusaha lebih keras untuk menggali teladan dari Peristiwa 10 November itu demi membangunkan semangat kita menghadapi Tahun Jahanam ini. Juga bukan tidak baik melibatkan anak-anak dan remaja dalam merayakan Hari Pahlawan. Malah anak-anak dan remajalah sebenarnya yang paling memerlukannya, sebagaimana sudah disadari oleh banyak negara, kecuali Indonesia. Tentu anak-anak itu tidak dibuat mabuk kepayang.

Di Inggris, misalnya, Hari Pahlawan (National Heroes Day) 21 Oktober mulai dirayakan besar-besaran oleh anak-anak sekolah sejak 2011 dengan cara: Murid-murid datang ke sekolah pada suatu hari berpakaian khusus, bukan seragam sekolah, untuk menghormati pahlawan pujaannya masing-masing. Mereka juga didorong untuk mengumpulkan sumbangan khusus buat para pahlawan. Di Australia anak-anak sekolah merayakan Hari Pahlawan Cilik (Little Heroes Day), khusus untuk anak-anak yang sakit. Setiap anak memilih pahlawan ciliknya yang sakit; mengenakan pakaian khusus; datang ke sekolah dengan pakaian tersebut pada hari pilihannya; dan membawa sumbangan sekeping uang emas. Setiap anak yang melakukannya akan mendapatkan serifikat.

***

Sangat boleh jadi, salah satu tema penting dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November adalah gugurnya Politik Yang Bermartabat (High Politics) dalam Pertempuran Surabaya itu. Politik Yang Bermartabat bukanlah politik yang muluk-muluk (idealistik), apalagi yang naif (sok tahu), melainkan politik yang berwawasan luas (ideasional) dan yang bertindak berdasarkan kenyataan (tatwa, realistik)!

Politik Yang Bermartabat bersemangat paramita (transendensi): Belajar dari kesalahan dan suka pada kebajikan. Cara kerjanya akal sehat (pratidina): Jernih dalam rencana, cermat dalam rincian, dan tangguh dalam pelaksanaan. Bung Hatta menyebut cara kerja ini onhoorbaar groeit de padie, tak berisik bagai padi tumbuh. Bung Karno menjulukinya sepi ing pamrih rame ing gawe.

Semua negeri punya tradisi Politik Yang Bermartabat. Di negeri kita khusus di masa modern,  Politik Yang Bermartabat diperkenalkan justru oleh orang asing, yakni Multatuli (Eduard Douwes Dekker) lewat karyanya yang masyhur Max Havelaar (1860). Dengan karyanya itu Multatuli menggugah kesadaran umum tentang keindahan dan kekayaan Tanahair kita, tapi yang dirusak oleh kezaliman penguasanya. Multatuli menamai Tanahair kita itu het prachtig rijk van INSULINDE, dat zich slingert om den evenaar, als een gordel van smaragd, negeri INSULINDE, laksana zamrud yang menguntai sepanjang katulistiwa.

Jauh sebelum Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, 1 Juni 1945, Indonesische Vereeniging, cikal-bakal organisasi pelajar di Nederland yang kemudian menjadi Perhimpoenan Indonesia, untuk pertama kali sudah mencanangkan dasar kebangsaan dan kenegaraan Indonesia di masa depan dalam beginsel verklaring-nya, pernyataan asasnya. Itulah Kedaulatan Rakyat, yang dianggap hanya bisa dicapai dengan perjuangan yang berlandaskan vermogen en aanleg, kemampuan dan bakat, serta eigen kracht en eigen kunnen, tenaga dan kemahiran, rakyat Indonesia sendiri.

Bagai mengukuhkan pernyataan asas ini, dalam perjuangan kelananya, Tan Malaka menerbitkan risalahnya, Naar de Republiek Indonesia, Menuju Republik Indonesia, di Kanton, Tiongkok, April 1925. Di sana ditegaskan: Kemampuan dan bakat serta tenaga dan kemahiran rakyat itu hanya bisa berkembang jika rakyat menyadari hak-hak yang nyata dan wajar sebagai manusia ( sekarang dikenal sebagai Hak-hak Asasi Manusia); dan yang lebih menentukan lagi jika rakyat membuang jauh-jauh jiwa-jiwa budak […] buat selama-lamanya. Maksudnya jiwa anak jajahan, yakni tabiat  yang hanya tahu mimpi bisa hidup seperti para penindasnya.

Tiga tahun kemudian, Politik Yang Bermartabat itu digambarkan dengan jernih oleh Mohammad Hatta dalam penutupan pidato pembelaannya di Pengadilan Den Haag, Nederland, 9 Maret 1928, Indonesië Vrij, Indonesia Merdeka:

Daar is maar één land, dat mijn  land kan zijn.
Het groeit naar de daad, en die daad is mijn.

Hanya ada satu negeri, yang layak jadi tanah tumpah-darahku.
Negeri itu berkembang berkat karya, dan karya itu hasil jerih-payahku.

Politik Yang Bermartabat mustahil tanpa persatuan. Bahaya perpecahan, sebagaimana terjadi dalam Pergerakan Kebangsaan selama 1920-an, disadari sepenuhnya oleh para pemuda, lalu diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Dan tanpa Politik Yang Bermartabat seperti dirujuk di atas, kemungkinan besar rakyat Indonesia bakal tetap hidup seperti di bawah penguasa mereka yang zalim. Bung Karno mengingatkan bahaya itu dalam risalahnya, Mencapai Indonesia Merdeka (1933), tatkala milik dan nyawa rakyat nèk awan duwèké sang nata, nèk wengi duwèké dursila, siang hari jadi milik raja, malam hari jadi milik jawara.

***

Politik Yang Bermartabat itu coba dilaksanakan segera setelah Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Salah satu yang terpenting adalah prakarsa Bung Hatta meyakinkan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) untuk mencoret tujuh kata dari rumusan pada butir pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta demi keselamatan negara kita yang baru merdeka itu.

TIdak lama kemudian, Sutan Sjahrir menegaskannya dalam risalahnya Perjuangan Kita, yang kebetulan atau tidak, resmi terbit pada 10 November 1945. Negara yang baru merdeka itu bahkan dikatakan harus kita jadikan alat dalam revolusi rakyat kita, harus kita jadikan alat perjuangan demokratis, bukan alat untuk melampiaskan sentimen pribadi.

Namun ternyata Politik Yang Bermartabat itu tidak dibiarkan leluasa berkembang. Kehadirannya dianggap menghambat kekuasaan, sehingga beberapa kali diganti dengan cara-cara berpolitik lain. Rangkaian percobaan itu telah menimbulkan berbagai malapetaka, seperti yang terjadi pada 1965 dan 1998. Setiap kali gagal, kita coba bangkit lagi, tapi gagal lagi, sebagaimana terjadi segera setelah proklamasi, khususnya dalam Pertempuran Surabaya.

Juga selama sepuluh tahun terakhir ini, jangankan Politik Yang Bermartabat, Politik Tahu Malu saja sudah hilang lenyap, diganti dengan politik penyelewengan, bahkan pengkhiantan. Rabu petang, 2 Oktober 2013, adalah salah satu puncak penyelewengan dan pengkhianatan itu, tatkala Ketua MK (Mahkamah Konstitusi), tertangkap-basah melakukan korupsi di rumah-jabatannya. “MK sudah hancur” begitu ungkapan getir Ketua MK yang baru digantikan saat mendengar berita itu.

Rupanya akibat sirnanya Politik Yang Bermartabat itu begitu mencemaskan sehingga Bung Karno sendiri berulangkali menjerit untuk mengingatkannya. Sedihnya, jeritannya yang terakhir dicetuskan dalam pidatonya, 17 Agustus 1964, “Tahun ‘Vivere Pericoloso’”, saat kekuasaan berada di tangannya.

Dan Sejarah akan menulis: di sana, antara benua Asia dan benua Australia, antara Lautan Teduh dan Lautan Indonesia, adalah hidup satu bangsa, yang mula-mula mencoba untuk hidup kembali sebagai bangsa, akhirnya kembali menjadi satu kuli di antara bangsa-bangsa, — kembali menjadi “een natie van koelies, en een koelie onder de naties”.

Setelah kekuasaan Presiden Sukarno berakhir, sempat juga Politik Yang Bermartabat itu bersemi sejenak, sekurang-kurangnya lima tahun pertama kekuasaan Jenderal Suharto sejak 1966. Menko Ekuin dalam Kabinet Dwikora (1966-7), Hamengkubuwono IX, pernah merumuskannya dengan baik sebagaimana dicatat oleh P.K. Ojong dalam kolomnya yang terkenal, Kompasiana, 14 April 1966: Dalam pemerintahan yang buruk, orang harus malu hidup mewah. Dalam pemerintahan yang baik orang harus malu hidup melarat.

***

Jelaslah bahwa Politik Yang Bermartabat dan kepahlawanan tegak di atas landasan yang sama, yaitu kemampuan bertindak bajik dalam situasi yang paling mustahil! Lantas bagaimana gugurnya Politik Yang Bermartabat dalam Pertempuran Surabaya yang melahirkan Hari Pahlawan kita itu?

Lupakan aneka dongeng yang pernah sampai pada kita. Bacalah, misalnya, buku pelopor karya George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (1952) atau Dr Ruslan Abdulgani, Seratus Hari di Surabaya yang menggemparkan Indonesia (1974) atau Sukarno: An Autobiography as told to Cindy Adams (1965). Lebih baik lagi kalau bacaan kita tingkatkan pada artikel hasil penelitian rinci J.G.A. Parrot dalam jurnal Indonesia 20, keluaran Cornell Indonesia Project, Oktober 1975, yang berjudul “Who Killed Brigadier Mallaby?”

Karya Parrot ini merupakan hasil riset yang paling rinci mengenai Pertempuran Surabaya. Isi buku karya Dr Ruslan Abdulgani tersebut di atas juga dibandingkan butir demi butir dengan berbagai sumber lain, seperti laporan yang dikumpulkan oleh Dr R.C. Smith, pernah perwira penghubung pada staf Brigjen A.W.S. Mallaby pada saat berkobarnya Pertempuran Surabaya; surat Mayor K. Venu Gopal, komandan Kompi D Mahratta 6, pasukan Inggris yang berada paling dekat dengan tertembaknya Mallaby.

***

Satu setengah bulan (45 hari) lamanya setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia punya kesempatan luas menggalang dukungan rakyat dan menata pemerintahan dan ketentaraan sebelum Pasukan Sekutu (Inggris) di bawah panglimanya Letjen Sir Philip Christison akhirnya memasuki negeri kita pada 29 September 1945. Kedatangan mereka tidak disambut dengan permusuhan karena pemerintah kita percaya mereka akan bertindak sesuai dengan Piagam Atlantik (Atlantic Charter) dan Piagam PBB, yang menyiratkan Politik Yang Bermartabat. Piagam Atlantik sudah dicanangkan sejak Agustus 1941, sedang Piagam PBB disiarkan segera setelah pembentukannya pada Juni 1945. Yang paling penting bagi masyarakat Indonesia adalah pengakuan kedua piagam itu atas hak semua bangsa untuk menentukan bentuk pemerintahan sendiri.

Sebaliknya, pasukan Sekutu ditugaskan ke Indonesia untuk  menerima penyerahan tentara Jepang; membebaskan tawanan perang Sekutu dan tawanan sipil; melucuti persenjataan Jepang dan mengurus pemulangan mereka ke Japang; serta menjaga ketertiban hukum sampai pemerintah Hindia-Belanda datang kembali. Tugas yang tersebut terakhir ini, bagi bangsa Indonesia, langsung berbau Politik Penjajahan  dan harus dilawan, sedang bagi Inggris tugas itu sudah tidak sesuai dengan keadaan.

Mengapa tidak sesuai dengan keadaan? Apakah badan intelijen Sekutu tidur pulas tidak sadar apa yang telah terjadi di Indonesia?

Jawaban para ahli, termasuk McTurnan Kahin, terkait dengan kesalahan badan intelijen Sekutu yang konon percaya dengan laporan spion Belanda, NEFIS (Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service). Konon sejumlah kecil intelijen Sekutu sempat ke Jakarta pada 8 September 1945, tapi sama dengan NEFIS, mereka mencari keterangan dari pihak yang masih berkepentingan dengan pulihnya penjajahan Belanda.

Namun, sekali pun demikian, begitu tiba di Indonesia dan melihat keadaan yang sebenarnya, apakah Sekutu tidak bisa menarik kesimpulan yang nyata? Parrot menegaskan, sejak 11 September sampai 22 Oktober keadaan di kota-kota sudah tegang akibat serangan pemuda tak henti-hentinya merebut senjata dari serdadu Jepang dan menangkapi orang Belanda yang baru bebas dari tahanan. Lebih daripada itu pemerintahan jelas sudah tertata. Organisasi tentara sudah terbentuk.

Memang Sekutu tidak mau menarik kesimpulan yang betul dari kenyataan yang mereka lihat. Mengapa pemerintah Indonesia dianggap angin, sementara serdadu dan pegawai sipil Belanda (NICA) yang membonceng pasukan Sekutu mulai berkuasa? Jawabannya tidak bisa lain bahwa Sekutu dan Belanda yang membonceng memang diam-diam tetap memandang rendah bangsa Indonesia. Diam-diam mereka yakin bahwa bangsa jajahan ini masih belum mampu lepas dari penjajahan!

Tidak bisa lain, inilah petunjuk yang tegas bahwa Politik Bermartabat yang terkandung dalam Piagam Atlantik dan Piagam PBB sudah berguguran sebelum Pertempuran Surabaya berkobar pada 10 November, bahkan sebelum Brigade Ke-49 yang dipimpin oleh Brigjen Mallaby menginjakkan kaki di Surabaya pada hari Kamis, 25 Oktober 1945. Parrot malah mengatakan bahwa Brigade Ke-49 cepat-cepat dikirim ke Surabaya justru karena Sekutu menyadari tegangnya keadaan di kota itu. Seorang perwira staf di markas Divisi India Ke-23 di Jakarta, Kol. Doulton, dalam suratnya kepad Parrot (1973) mengaku bahwa Brigjen Mallaby tiba di Surabaya tautau ibarat masuk ke sarang tawon. Dia tidak tahu apa-apa mengenai keadaan di kota itu.

***

Begitu tiba di Tanjung Perak, wakil komandan TKR, dr Sugiri bertemu dengan wakil komandan Brigade Ke-49, Kol. Pugh. Pembicaraan berlangsung baik sehingga malamnya dr Sugiri membawa Kol. Pugh untuk bertemu dengan komandan TKR, dr Mustopo. Esoknya, 26 Oktober 1945, Brigjen Mallaby sendiri bertemu dengan dr Mustopo. Di hadapan gubernur Jawa Timur, Suryo, mereka berhasil menyetujui pembentukan “Kantor Penghubung” (Contact Bureau), dan gedung markas bagi Brigade Ke-49. Baru malamnya timbul kegegangan ketika dr Mustopo menolak diajak ke penjara untuk membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan oleh pemuda.

Esoknya, 27 Oktober 1945, mendadak pesawat terbang dari Jakarta menjatuhkan selebaran di Surabaya. Isinya adalah perintah kepada para pejuang Indonesia untuk menyerahkan senjata dalam tempo 48 jam kalau tidak mau ditembak di tempat, dan agar mereka menyingkir dari daerah pelabuhan. Parrot menjelaskan, memang markas besar Pasukan Infantri Sekutu untuk Asia Tenggara memerintahkan RAF (angkatan udara Inggris) menjatuhkan selebaran di mana saja berisi permintaan agar penduduk tenang sampai pasukan Sekutu datang. Namun, rupanya selebaran yang dijatuhkan di Surabaya lain sendiri atas pengarahan markasbesar Divisi India Ke-23 di Jakarta.

Tidak jelas mengapa markas besar Divisi India Ke-23 di Jakarta menjatuhkan selebaran yang lain sendiri di Surabaya. Yang pasti tindakan ini menghancurkan kepercayaan yang sudah mulai terjalin antara para pejuang dan Brigade Ke-49, khususnya antara dr Mustopo dan Mallaby. Ketika pasukan Mallaby memasang penghalang jalan esok harinya, 28 Oktober 1945, pejuang Indonesia melakukan persiapan, lalu sekitar pukul 4.30 melancarkan serangan ke pos-pos Brigade Ke-49 yang tersebar di beberapa tempat.

***

Dalam sekejap nasib pasukan Brigade Ke-49, dan sekitar 6.000 orang Belanda tawanan sipil, berada di ujung tanduk. Barulah pada saat itu mereka ingat pemerintah Indonesia. Pihak Sekutu di Jakarta segera menghubungi Presiden Soekarno lewat telepon agar sudi turun tangan menolong. Segera, tapi Presiden Soekarno mengaku sudah pukul 2.00 dini hari saat dihubungi itu. Mana malam Minggu lagi. Presiden sedang tidur lelap, sehingga Tukimin, pembantu setia, sambil sungkan terpaksa berkali-kali mengetuk pintu kamar tidur Presiden.

Esoknya, Minggu, 28 Oktober 1945, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin diterbangkan ke Surabaya.  Sesampai di Surabaya, dua jam lamanya Presiden dan Wakil Presiden berunding dengan pihak Inggris. Gencatan senjata disepakati. Pihak Inggris menyediakan Jeep buat Presiden untuk keliling menenangkan para pejuang.

Melihat Bung Karno, semua pejuang menyambut dengan girang. Sehari semalam Presiden keliling sambil berseru-seru agar pertempuran dihentikan. Gencatan senjata. “Ini perintah saya” ujar Bung Karno dengan yakin, lalu menambahkan bahwa urusan dengan Inggris dapat lebih baik diselesaikan di meja perundingan. Semua mendengar, tapi bisa saja nasib Presiden sama seperti Mallaby dua hari kemudian. Timbang saja. Bung Karno didekati oleh seorang remaja pejuang dengan bedil di tangan. Karena terlalu bersemangat bisa dekat Bung Karno, mendadak bedilnya meledak. “Tepat di belakang kuping saya” ujar Bung Karno.

Ketegangan reda. Rombongan Bung Karno dari Jakarta bersama para pemimpin perjuangan di Surabaya berunding dengan Panglima Divisi India Ke-23, Mayjen Hawthorn dan Brigjen Mallaby serta rombongan mereka. Perundingan alot karena para pejuang sudah terlanjur tidak percaya terhadap Inggris. Akhirnya tercapai kesepakatan: Gencatan senjata, dan Contact Bureau diaktifkan.

Pada pukul 14:00  Bung Karno dan rombongan kembali ke Jakarta. Namun tidak lama kemudian ketegangan berulang. Radio perjuangan yang dipimpin oleh Bung Tomo terus saja menghasut para pejuang supaya melawan Inggris. Kelompok-kelompok pejuang yang berangasan menyambut seruan itu, dan pada pukul 15.00, pertempuran berkobar kembali. Politik Bermartabat Bung Karno gugur sudah! Nasehat Syahrir agar tidak menggunakan revolusi untuk melampiaskan sentimen pribadi dan kelompok tidak dihiraukan.

***

Menyadari keadaan yang berbahaya itu, giliran Brigjen Mallaby yang coba mengatasinya. Dia dengan tiga perwira bawahannya berkeliling dalam mobil berbendera putih bersama anggota Contact Bureau dari pihak pejuang Surabaya (Roeslan Abdoel Gani, Soedirman, Soengkono, Doel Arnowo) ke pos-pos pasukan Sekutu yang sedang terancam. Salah satu pos pasukan Sekutu yang paling tegang adalah di gedung Bank Internatio dekat Jembatan Merah yang ditempati oleh Kompi D Mahratta 6 yang dipimpin oleh Mayor K. Genu Gopal.

Sementara berusaha mencari jalan agar pasukan tersebut bisa keluar dengan aman menuju pelabuhan, terdengar tembakan dari dalam gedung sehingga rombongan Contact Bureau Ruslan Abdul Gani berloncatan keluar mencari perlindungan di pinggir kali. Hanya Mallaby dan ketiga perwiranya tetap dalam mobil. Mereka bertahan beberapa lama dalam keadaan tegang itu, lalu beberapa pemuda pejuang mendekati mobil itu. Sementara tembakan dari dalam gedung masih berlanjut, seorang pemuda mendatangi Ruslan Abdul Gani untuk memberitahu bahwa urusan sudah selesai. Perwira Inggris itu telah tewas, katanya, sedang mobilnya hancur terbakar kena ledakan granat yang dilemparkan ke luar mobil oleh salah seorang perwira bawahan Mallaby.

Mallaby tewas di dalam mobil. Roeslan menyimpulkan pasukan Gopal yang menembak. Parrot menyimpulkan, pemuda pejuang! Politik Yang Bermartabat telah gugur bersama Mallaby di Pertempuran Surabaya.■ (Jakarta, 10 November 2013. Parakitri T. Simbolon).

%d bloggers like this: