Gaduh di Jawa Bab Tiga (Bagian 3)

deskha July 12, 2013 Comments Off on Gaduh di Jawa Bab Tiga (Bagian 3)
Gaduh di Jawa Bab Tiga (Bagian 3)

Bab Tiga

Orang, Massa, dan Manifesto

3

 

Maklumat Pemerintah Republik Indonesia:

Dua bulan sudah berlalu sejak kami berusaha sekuat tenaga melaksanakan tekad kami untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka, dan kami menyadari bahwa mata seluruh dunia tertuju kepada kami, dengan maksud untuk mengetahui pandangan, sikap, dan tujuan kami. Karena itu, kewajiban kamilah memberikan apa saja yang diperlukan agar dunia bisa mempelajari dan menyadari bahwa perjuangan kami tidak hanya berdasarkan kebenaran, keadilan, dan perikemanusiaan, tapi juga berlandaskan akal sehat dan pemikiran matang.

Pada 9 Maret 1942, Pemerintah Belanda di Indonesia menyerah kepada Jepang di Bandung setelah memberikan perlawanan sekedarnya terhadap penyerang. Akibat tindakan Belanda yang hanya tahu lari menyelamatkan diri itu, rakyat Indonesia yang tak bersenjata dibiarkan menjadi korban kekejaman balatentara Jepang; dan tiga setengah tahun lamanya Jepang bersimaharajalela terhadap rakyat, menjadi korban penindasan yang tidak ada bandingannya selama kekuasaan Belanda beberapa puluh tahun terakhir. Jepang menganggap rakyat Indonesia tidak ubahnya barang jarahan belaka. Tidak sedikit orang Indonesia yang dikorbankan demi kepentingan agresi Jepang. Kerja paksa dikenakan kepada rakyat, sementara petani ditakut-takuti agar menyerahkan hasil keringat mereka kepada Jepang. Golongan terpelajar dipaksa berbohong dan mengibuli rakyat, dan seluruh penduduk dibuat tunduk pada disiplin serdadu Jepang; mereka diharuskan berlatih dan melaksanakan perintah seperti serdadu. Jepang akhirnya pergi, tapi sedikit keterampilan militer yang ditanamkan dalam diri kami tinggal, khususnya di kalangan pemuda.

Belanda wajib memikul tanggungjawab atas apa yang telah terjadi. Setelah berabad-abad apa yang disebut “latihan”, pada 9 Maret 1942 Belanda menyerahkan begitu saja 70 juta rakyat Indonesia ke tangan Jepang tanpa persiapan militer dan dengan pemikiran yang terbelakang. Orang Indonesia kekurangan segala perkakas untuk bisa melawan keperkasaan dan penindasan Jepang sehingga menjadi kurban yang tak berdaya di bawah propaganda Jepang. Karena tidak menaruh kepercayaan terhadap kami, Belanda sengaja menghindar dari memberi latihan militer kepada kami; bertekad membiarkan kami tetap bodoh, Belanda menolak memberi pendidikan kepada rakyat banyak. Selama merintih di bawah penindasan Jepang, rakyat kami mulai mengadakan perhitungan terhadap Belanda dan akibat-akibat penjajahannya. Dengan mata yang lebih terbuka mereka memahami betapa siasianya pemerintahan Belanda selama ini. Sejak saat itu orang Indonesia menyadari keadaan yang sesungguhnya, dan mendadak meluaplah gelombang rasa kebangsaan yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dan gelombang rasa kebangsaan itu diperhebat lagi dengan propaganda Jepang untuk mencapai cita-cita Asia bagi bangsa-bangsa Asia.

Kekuasaan Jepang yang sewenang-wenang tidak bisa menghentikan dan melenyapkan perkembangan rasa kebangsaan Indonesia; malahan, kekuasaan yang sewenang-wenang itu berguna untuk memperkuat tumbuhnya rasa harga-diri dan patriotisme rakyat, dan untuk mengobarkan semangat melawan kekuasaan Jepang dan mengakhiri segala macam penjajahan bangsa asing. Berjuta-juta rakyat kami kehilangan nyawa dan tak terhitung jumlahnya yang memikul segala macam penderitaan selama tiga setengah tahun penjajahan Jepang: atas semua ini Jepang bertanggungjawab sepenuhnya, tapi demikian juga halnya dengan Belanda karena tidak memberikan kepada kami kekuatan mental dan material yang diperlukan untuk menghadapi Jepang. Namun demikian, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Meski pun pemerintahan Indonesia dan penataan industrinya resmi ada di tangan Jepang, sesungguhnya orang-orang Indonesia-lah – berkat kurang jitunya pimpinan orang Jepang – yang melaksanakan semua tugas dan kewajiban yang sebelumnya berada di tangan orang Belanda. Hal ini menjadi penting karena memberi kami latihan yang sangat berharga untuk mempertahankan diri.

Setelah menyerahkan kami ke tangan Jepang dalam keadaan tangan dan kaki kami terbelenggu, Belanda bahkan sedikit pun tidak punya hak moral untuk menuduh kami bekerjasama dengan Jepang; terlebih lagi demikian karena, pada umumnya, Jepang mendapatkan kerjasama dari para lelaki dan perempuan Belanda dalam memanfaatkan tenaga mereka dibandingkan dengan orang-orang Indonesia. Belanda dengan sengaja mengabaikan semangat anti-Jepang dalam gerakan kebangsaan Indonesia. Dengan terang-terangan mau pun dengan diam-diam orang-orang Indonesia melawan Jepang, dalam bentuk sabotase, pemberontakan dan bentuk-bentuk perlawanan lain. Ribuan pejuang kebangsaan kami mempertaruhkan nyawa mereka dalam perlawanan ini. Yang lain lagi menderita penyiksaan. Yang lain lagi terpaksa hidup bagai binatang buruan. Lihatlah apa yang terjadi di Blitar, Tasikmalaya dan Indramayu, di Sumatra, di Kalimantan Barat, dan di banyak lagi daerah lain. Para pejuang kebangsaan, yang bekerja secara terbuka dalam batas-batas hukum dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran nasional, dipaksa bekerjasama dengan Jepang. Mereka tidak punya pilihan selain ikut baris-berbaris dan meneriakkan pekik peperangan secara Jepang, karena mereka bertugas dalam pasukan-pasukan yang dibentuk oleh Jepang demi kepentingan Jepang sendiri.

Para pejuang kebangsaan yang bekerja pada Jepang tidak pernah barang sedetik pun, kendati secara terpaksa berada di bawah kekuasaan totaliter, melupakan cita-cita luhur perjuangan kebangsaan yang telah menjadi cahaya yang membimbing kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Hal ini tercermin pada undang-undang dasar yang dirancang untuk Republik Indonesia dan, meski pun rancangan itu diselesaikan selama masa pendudukan Jepang, keseluruhan naskah tersebut benar-benar bersifat demokratis dalam bentuk mau pun semangatnya.

Pada 17 Agustus 1945, diproklamirkanlah Republik Indonesia, dan saat itu merupakan puncak cita-cita politik bangsa Indonesia untuk memperoleh kedaulatan bangsa sendiri. Laksana gelombang samudra yang tak terbendung, proklamasi itu menggerakkan semua orang Indonesia. Dalam pada itu, Jepang sudah mulai mengadakan perundingan untuk menyerah kepada Sekutu. Seluruh dunia, khususnya mereka yang berjasa mewujudkan Persatuan Bangsa-bangsa di San Francisco, dihadapkan pada masalah kedaulatan Indonesia dengan pihak Belanda, yang oleh PBB diakui sebagai yang berhak atas kedaulatan tersebut.

Bilamana mereka tampil dalam konperensi-konperensi internasional, Belanda senantiasa menyatakan bahwa mereka tidak pernah memandang Indonesia sebagai jajahan, dan bahwa karena itu orang-orang Indonesia senantiasa mendapatkan kasih sayang dari pemerintah Belanda. Tapi selama dua bulan hingga sekarang ini, seluruh dunia telah menyaksikan betapa gigihnya bangsa Indonesia membebaskan diri dari imperialisme Belanda. Dengan segala cara, segenap warga bangsa Indonesia telah menunjukkan hasrat mereka untuk tetap sebagai bangsa yang berdaulat. Belanda ingin menegakkan kembali penjajahan mereka atas Indonesia, dan pemaksaan imperialisme Belanda atas diri kami tidak lain daripada tindakan yang sengaja melanggar Piagam Atlantic dan Piagam PBB; dan hal itu akan berakibat pada pertumpahan darah dan pengorbanan hidup yang tak habis-habis, karena melulu hanya dengan kekerasan demi kekerasanlah Belanda berusaha meruntuhkan Pemerintahan yang telah kami tegakkan.

Belanda juga tidak punya hak moral untuk menginjakkan kaki di bumi Indonesia guna mengembalikan kekuasaan imperialisme mereka yang lama itu, seolah-olah mereka tidak berdosa di masa lalu atau tidak pernah menyerah kalah yang mengakibatkan 70 juta rakyat Indonesia ditelantarkan ke bawah belas-kasihan kekuasaan militer Jepang. Keadilan meniadakan hak Belanda untuk mencampuri urusan kami, dan segala bentuk dukungan atas keinginan imperialis mereka berarti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Piagam San Francisco memberi tanggungjawab kepada negara tertentu untuk bantu menata kesejahteraan rakyat-rakyat jajahan, tapi negara-negara itu tidak boleh melangggar prinsip-prinsip dasar Piagam tersebut.

Sedikit pun tidak ada keraguan bahwa Belanda tidak punya jawaban yang masuk akal mengenai kemelut yang mereka hadapi, dan hal ini membuat sikap mereka semakin tidak bisa dipertahankan. Sampai saat ini tidak tampak tanda-tanda bahwa Belanda memang tidak berniat apa pun kecuali untuk menegakkan kembali sistem kolonial, sekali pun mereka sudah membuat pernyataan yang diucapkan oleh Ratu Wilhelmina pada 1942. Belanda tahu betul bahwa mereka tidak mampu melaksanakan tugas mengembalikan penjajahan atas bangsa kami, tapi mereka terbuai dengan harapan akan bisa memanfaatkan pasukan Sekutu, yang berada di negeri kami untuk melucuti tentara Jepang, guna menghancurkan tekad kami bangsa Indonesia untuk membela kedaulatan kami, dan dengan itu Belanda berharap akan bisa menjajah kami kembali. Sekali pun demikian, Belanda tidak akan pernah bisa memaksa kami melepaskan bentuk pemerintahan yang telah kami pilih karena semangat patriotisme kami yang membara akan menghancur-leburkan rencana-rencana Belanda atas diri kami. Selama dunia tidak bisa melihat jalan keluar dari jalan buntu yang timbul sekarang ini kecuali dengan mendukung tuntutan Belanda atas Indonesia, dan selama tindakan seperti itu berakibat pada hilangnya hak bangsa Indonesia untuk memutuskan nasib sendiri, selama itu Indonesia tidak akan bisa menyumbangkan kekayaan alamnya demi kesejahteraan dunia. Keadaan seperti itu secara khusus akan berpengaruh pada negeri-negeri tetangga kami, terutama Australia, Filipina, dan Amerika Serikat. Amerika tidak boleh tidak akan terpengaruh karena bangsa Indonesia, bersama dengan rakyat-rakyat lain di Asia, sangat mengharapkan bantuan Amerika di masa depan dalam membangun kembali Indonesia dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Pinjaman dan bantuan teknis dari Amerika kepada negeri kami, selain pembelian bahan mentah dari Indonesia, merupakan beberapa bentuk bantuan yang kami harapkan.

Dalam tugas menyempurnakan susunan sosial dan pemerintahan, kami bangsa Indonesia tidak menganggap perlu menggunakan upaya-upaya paksa. Namun demikian, jika upaya paksa sampai digunakan, pastilah Belanda yang akan melakukannya, mengingat keinginan mereka untuk menegakkan kembali penjajahan mereka atas bangsa kami. Kami tidak punya keinginan barang sedikit pun untuk memaksakan kehandak kami kepada bangsa-bangsa lain. Yang kami kehendaki hanyalah pengakuan atas kemerdekaan kami dan kesempatan untuk menyempurnakan sistem pemerintahan kami.

Beban politik yang telah kami pikul meletakkan pada bahu kami tanggungjawab untuk mencapai kesejahteraan negeri kami dan juga kewajiban menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa kami sedang melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kami tidak mengandung kebencian terhadap Belanda atau bangsa asing lain, dan tentu saja samasekali tidak terhadap masyarakat Indo, Ambon dan Manado, yang juga merupakan darah-daging kami sendiri. Keadaan kami tentunya membuktikan hal itu dengan sendirinya, karena kami mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan negeri dan rakyat kami membutuhkan bantuan teknis, keuangan dan pendidikan – sekedar menyebut tiga macam kebutuhan yang kami rasakan – dari masyarakat dunia untuk bertahun-tahun ke depan. Dalam hal ini, Belanda menduduki tempat tersendiri dibandingkan dengan negara lain – mereka sudah lama berada di tengah-tengah kami dan karena itu memahami keadaan Indonesia. Kemerdekaan negeri kami tentu akan membawa suatu perubahan menyeluruh atas saling hubungan politik antara kami dengan Belanda, tapi hal itu tidak akan mempengaruhi modal dan keselamatan orang Belanda.

Kekayaan negeri kami yang berlimpah memberi harapan besar akan peri kehidupan yang lebih baik bagi rakyat kami dan juga bagi rakyat dunia, sekiranya kekayaan kami yang besar itu dapat digali dengan sebaik-baiknya. Dalam mewujudkan hal itu, rakyat dunia – terutama Amerika Serikat, Australia dan Filipina – akan berpeluang besar membantu kami dengan modal dan keterampilan mereka.

Namun, Indonesia dan seluruh dunia tidak akan punya peluang kerjasama demi kebaikan masing-masing jika sikap menentang di pihak Belanda menghambat pengakuan kedaulatan negeri kami dan bentuk pemerintahan yang telah kami pilih. Jika hal itu yang akan terjadi, maka tidak hanya kami dan Belanda yang rugi, tapi juga seluruh dunia, yang tentunya mengharapkan sumbangan material dan spiritual dari Indonesia bagi kesejahteraan dunia.

Bilamana Republik Indonesia secara resmi diakui, kami tentunya akan mengambil tindakan yang sebaik-baiknya atas sejumlah masalah-masalah penting. Semua hutang yang dipikul oleh Pemerintah Hinda-Belanda sebelum menyerah kepada Jepang dan yang patut dibebankan kepada kami akan kami ambil-alih. Semua hak-milik asing akan dikembalikan kepada mereka tanpa kecuali – kami hanya akan mempertahankan hak kami dengan membayar harga yang pantas untuk hak-milik yang kami anggap mutlak perlu bagi kesejahteraan rakyat kami. Melalui kerjasama dengan negeri tetangga dan seluruh dunia, kami berniat mengambil tempat di Dewan PBB guna mencapai cita-cita yang tercantum dalam Piagam San Francisco. Politik dalam negeri kami akan berlandaskan kedaulatan rakyat, dan kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran patriotisme dan demokrasi dalam dada warga negara kami yang Indo dan Eropa.

Dalam tempo singkat kami akan membuktikan cita-cita kami itu dengan mengadakan pemilihan umum, sesuai dengan patokan-patokan yang terkandung dalam undang-undang dasar negara kami. Selalu terdapat kemungkinan bahwa pemilihan umum seperti itu akan menimbulkan perubahan-perubahan besar, baik dalam susunan pemerintahan yang ada sekarang mau pun dalam susunan undang-undang dasar, sesuai dengan kehendak wakil-wakil rakyat.

Rencana-rencana pembangunan yang akan kami laksanakan itu adalah demi kesejahteraan warganegara dan penduduk Indonesia. Rencana-rencana yang demikian itu memerlukan bantuan modal besar dan juga hasil industri dari Amerika Serikat, Australia, dan negeri-negeri lain yang menjalin hubungan perdagangan dengan kami. Penduduk keturunan Belanda, sebagaimana halnya golongan-golongan penduduk yang lain, dijamin akan mendapat kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kemauan masing-masing, asalkan mereka tidak bertindak melanggar hukum.

Sudah saatnya sekarang pemerintah dan rakyat Belanda menentukan sikap mereka terhadap Indonesia. Apakah mereka mau secara membabi-buta menuruti kehendak segelintir kapitalis dan imperialis, yang rakus dan mementingkan diri sendiri, yang cenderung mengorbankan para pemuda Belanda dalam petualangan yang mencoba menjajah Indonesia kembali? Atau apakah mereka punya pandangan jauh ke depan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan serba-perubahan dan, lewat perundingan damai, untuk mendapatkan kembali bagi diri mereka sendiri dan keturunan mereka di negeri ini kedudukan penting yang pernah mereka tempati di bidang perdagangan dan industri, serta dengan demikian memungkinkan mereka hidup dan mendapatkan mata pencaharian di sini yang damai dan aman?

Begitu kami mencapai keadaan yang mendukung bagi terwujudnya sumbangan penuh sumber-sumber negeri kami terhadap pembangunan masyarakat kami, kami akan serta-merta berupaya untuk memungkinkan rakyat kami menjalankan semua hak-hak mereka di dalamnya, hak-hak yang telah ditegaskan oleh PBB. Rakyat kami tidak hanya akan menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan memeluk agama masing-masing serta kebebasan dari kemiskinan mau pun dari rasa takut, tapi juga mereka akan diberikan segala macam dorongan untuk hidup sehat, jiwa dan raga, dengan menyediakan bagi semua manfaat pendidikan dan pengajaran modern. Berdampingan dengan rencana-rencana untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam negeri, kami akan menjangkau lebih jauh daripada hubungan niaga dengan seluruh dunia. Tentu pada waktunya akan terlaksana pertukaran kebudayaan dan pengetahuan, khususnya dengan negeri tetangga yang serumpun, seperti halnya Filipina. Kami sanggup dan ingin memberikan sepenuhnya sumbangan kami pada kebudayaan dunia, tapi hal itu hanya mungkin jika kami berdiri tegak sebagai suatu bangsa yang setara dengan semua bangsa lain.

Kementerian Penerangan Republik Indonesia.

JAKARTA, 1 November, 1945.■ (Jakarta, 12 Juli 2013).

 

%d bloggers like this: