Demokrasi yang Melangkah di Jalan Bangsa

deskha December 19, 2013 Comments Off on Demokrasi yang Melangkah di Jalan Bangsa
Demokrasi yang Melangkah di Jalan Bangsa

Demokrasi yang Melangkah di Jalan Bangsa

Oleh

Parakitri T. Simbolon

 

Pengantar

Public Virtue Institute menyodorkan kepada penulis pokok bahasan “Masa Depan Demokrasi Indonesia”. Penulis menerimanya, meski sadar tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan; tidak juga ilmu pengetahuan, yang sudah kapok mencobanya sekurang-kurangnya sejak empat dasawarsa yang lalu. Orang hanya bisa memperkirakannya; itu pun sebenarnya bukan untuk kepentingan masa depan, tapi untuk kebaikan masa sekarang.

Demikianlah masih segar dalam ingatan kita masa kalut dekat menjelang dan sesudah mundurnya Jenderal Besar Suharto dari jabatan kepresidenan 15 tahun yang silam. Betapa gencarnya perkiraan, bahkan keyakinan, bahwa bangsa dan Republik Indonesia tidak akan bisa bertahan. Ternyata bangsa dan Republik Indonesia masih tetap tegak hingga detik ini.

Perkiraan kasar nih, jika bangsa dan Republik Indonesia ternyata masih tetap ada sampai hari ini, bukankah tidak berlebihan mengharapkan “Demokrasi Indonesia”  yang mulai lagi tumbuh itu akan berkembang? Sekiranya pun merosot atau gagal seperti “demokrasi-demokrasi” kita sebelumnya, kan masih tetap bisa kita mulai lagi? Paling sedikit begitulah keyakinan Bung Hatta seperti yang tersurat dalam risalahnya Demokrasi Kita, setahun setelah Presiden Sukarno mengubah sistem pemerintahannya menjadi apa yang disebutnya “Demokrasi Terpimpin”.

“Oleh karena itu tidak heran, kalau banjak orang menjangka, bahwa demokrasi lenjap dari Indonesia.” Begitu tulis Bung Hatta. “Tetapi pendapat sematjam itu tidak benar. […] Demokrasi bisa tertindas [untuk] sementara karena kesalahannja sendiri, tetapi setelah ia mengalami tjobaan jang pahit, ia akan muntjul kembali dengan pernuh keinsafan.” [Demokrasi Kita (Djakarta: Pustaka Antara, 1966, hlm. 8-9)]. Keyakinan ini bersumber pada dua kenyataan pokok: “Tjita-tjita demokrasi jang hidup dalam pergerakan kebangsaan” kita; dan “pergaulan hidup Indonesia jang asli berdasarkan demokrasi, jang sampai sekarang masih terdapat didalam desa Indonesia.” [Ibid., hlm. 20-21].

Sebenarnya keyakinan tersebut menegaskan juga kenyataan sejarah tatkala demokrasi mulai dipraktekkan dalam pemerintahan sejak milenium pertama SM, seperti di Yunani, Republik Roma, Kerajaan Mauria di bawah Asoka. Itulah bahwa demokrasi bukan sekedar pola pemerintahan, tapi terlebih lagi merupakan cara-hidup masyarakat. Demokrasi itu pertama-tama bersifat pratidina, menyembul (emergent) dari percaturan hidup sehari-hari para warga bangsa, sebagaimana dipaparkan dengan bernasnya dalam laporan Thucydides tentang pidato Pericles (tahun 431 SM) untuk pemakaman para pahlawan Athena dalam Perang Pelopenesus, juga dalam risalah masyhur, karya T.V. Smith dan E.C. Lindeman, The Democratic Way of Life (New York: Mentor Book, 1926/51).

Sayang, dua bidang kiprah demokrasi ini jarang disadari, baik oleh rakyat, pemangku kedaulatan kekuasaan demokratis, mau pun oleh pengemban kekuasaan demokratis itu. Oleh karena itu, dalam rangka dua bidang kiprah tersebut, akan coba diperkirakan dalam paparan selanjutnya masa depan demokrasi kita yang telah berkembang selama 15 tahun ini. Itu pulalah makna yang terkandung dalam judul tulisan ini.

Empat penilaian

Inti demokrasi itu kedaulatan rakyat, tapi rakyat belum tentu mampu mengembannya, sehingga bekas penguasa lama sering bisa dengan gampang mengangkanginya. Rupanya sudah demikian halnya sejak awal timbulnya demokrasi. Konyolnya keadaan itu begitu bagus dilukiskan oleh sejarawan Romawi, Titus Livius, sehingga sering dikutip orang dari segala zaman. “Kekalahan?” begitu ujar bekas penguasa lama dengan enteng. “Kekalahan hanyalah jika kamu runtuh bersama yang dikalahkan.”

Keadaan yang sama terjadi juga dengan demokrasi kita yang tumbuh kembali sejak 15 tahun yang lalu. Kenyataan ini menjadi dasar rendahnya penilaian sekelompok peneliti atas demokrasi kita itu, sebagaimana dapat dibaca dalam buku suntingan Edward Aspinal dan Marcus Mietzner, Problems of Democratisation in Indonesia (Singapore: ISEAS, 2010). Dikatakan sudah terjadi reformasi organisatoris yang penting, tapi perubahan demokratis dangkal saja. Segelintir elit rezim Orde Baru masih tetap bercokol, yang terus memanfaatkan negara untuk keuntungan sendiri (rent seeking). Inilah yang pertama dari tiga penilaian dalam buku tersebut.

Dua penilaian lain, masing-masing berkadar tinggi dan sedang, menyusul di bawah ini.

Penilaian kedua, dibandingkan dengan negara lain yang mulai berdemokrasi, Indonesia dianggap sangat berhasil menegakkan tiang-tiang demokrasinya. Penilaian yang tinggi ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa Indonesia tidak runtuh seperti Uni Soviet atau Yugoslavia; dan juga berhasil menggalang demokrasi pemilihan umum (electoral democracy) justru ketika demokrasi sedang surut di mana-mana. Penilaian ketiga, Indonesia telah berhasil memajukan demokrasinya, tapi masih tetap terbebani dengan soal-soal bertali-temali (structural problems) yang parah, utamanya korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

Mungkin buku ini merupakan salah satu kajian (kumpulan) yang sangat luas dan rinci tentang demokrasi kita itu, sehingga tiga penilaian tersebut wajib diperhatikan. Sayang,  pembahasannya terlalu condong pada demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Dengan memberi cukup perhatian pada demokrasi sebagai way of life, mungkin pembahasan tidak akan terbatas pada budaya pop, preman, dan peran perempuan. Pembahasan bisa sampai, misalnya, ke hubungan demokrasi dengan budaya laten suatu bangsa kuli dan bangsa jajahan selama ratusan tahun, yang sering disindir oleh Bung Karno sebagai “een natie van koelies en koolies onder de naties”, bangsa kuli dan kuli bangsa-bangsa.

Pembahasan juga mungkin akan lebih mendalam tentang para elit Orde Baru yang tetap bercokol itu. Pastilah mereka orang-orang yang kalah tapi berhasil tidak “runtuh bersama yang dikalahkan”. Menurut Titus Livius, di Repulik Roma dulu, mereka digolongkan ke dalam IKMP (Ikatan Keluarga Mantan Pejabat). IMKP yang dinilai terus berkomplot,  disebut “Anak-anak Brutus” (Junius Brutus, bukan Marcus Brutus pembunuh Julius Caesar), dibasmi semua. Yang dinilai bisa menghargai kebebasan meski pun dengan maksud agar bisa berkuasa, diberi kesempatan. Jack Snyder menyarankan, sebagian diberi golden parachute untuk mundur baik-baik. Lihat bukunya, From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict (New York: W.W. Norton & Company, 2000) hlm. 41, 339.

Berbagai cara menghadapi IKMP ini terbilang soal-soal canggih dalam peralihan ke demokrasi. Rakyat yang cukup mampu tentunya akan menggunakan kedaulatannya untuk menyelesaikan soal-soal secanggih itu, tapi rakyat yang masih lemah harus lebih dulu diperkuat dengan berbagai cara. Sebelum itu, rakyat bahkan sadar pun tidak tentang soal-soal tersebut. Segelintir pemimpin mungkin akan melakukannya, tapi karena pengawasan rakyat kurang, politik dagang sapi bisa mencemarinya.

Jadi, agar demokrasi Indonesia dapat bertahan di masa depan, rakyat Indonesia perlu melakukan sendiri penilaian keempat atas diri sendiri yang jauh lebih pahit lagi. Kita perlu menegaskan bahwa perkembangan demokrasi selama 15 tahun ini sangat mengecewakan, bukan karena yang dicapai terlalu sedikit, tapi karena mestinya bisa jauh lebih baik, lebih mendalam, lebih menyeluruh. Bukankah Indonesia mewarisi “Tjita-tjita demokrasi jang hidup dalam pergerakan kebangsaan” kita; dan “pergaulan hidup Indonesia jang asli berdasarkan demokrasi, jang sampai sekarang masih terdapat didalam desa Indonesia”?

Rangkaian demokrasi yang gagal

Sebelum demokrasi kita berkembang sejak 15 tahun yang silam, sekurang-kurangnya sudah ada delapan kali negara kita mencoba demokrasi tapi selalu gagal. Sepintas lalu aneh memang bahwa semua disebut “demokrasi”, tapi nyatanya begitulah yang umum terjadi di dunia sejak penghujung “Demokrasi Gelombang Kedua”, dan terlebih dalam masa “Demokrasi Gelombang Ketiga” menurut istilah Samuel P. Huntinghon. Gelombang kedua itu kira-kira sejak kemerdekaan Amerika Serikat, sedang gelombang ketiga sejak 1974 dengan timbulnya demokrasi di Portugal, Spanyol, Yunani dll.

Inilah kedelapan demokrasi kita itu, yang masing-masing ditandai dengan pemerintahan (kabinet) yang presidensil atau parlementer. Pertama, “Kabinet Bucho” yang presidensil, 19 Agustus 1945. Kedua, kabinet Syahrir yang parlementer, 14 November 1945. Ketiga, kabinet presidensil di bawah Wakil Presiden Hatta sejak 3 Juli 1946 ketika Perdana Menteri Syahrir sempat diculik. Keempat, kembali ke kabinet Syahrir ke-4 yang parlementer, 2 Oktober 1946. Kelima, kabinet presidensil di bawah Wakil Presiden Hatta, 29 Januari 1948. Keenam, kabinet parlementer, 6 September 1950. Ketujuh, kabinet presidensil selama “Demokrasi Terpimpin” sejak Dekrit Presiden Sukarno, 5 Juli 1959. Kedelapan, kabinet presidensil selama “Demokrasi Pancasila” (dirusak habis tuh Pancasila) sejak 1967.

Jika kita periksa sejarah pergantian delapan pemerintahan itu, akan tampak bahwa semuanya berlangsung tanpa kedaulatan rakyat, padahal tiada demokrasi tanpa kedaulatan rakyat. Tidak hanya itu. Syarat kedaulatan rakyat ini dijamin lagi berlakunya dalam undang-undang dasar. Lebih dari semua itu, rancangannya merupakan hasil puncak pergerakan kebangsaan selama puluhan tahun, sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta.

Agar dapat menangkap betapa parahnya penyangkalan kedaulatan rakyat ini, ada baiknya kita ulang sejenak hasil puncak pergerakan kebangsaan kita itu.

Sudah pada 3 Maret 1923 di Nederland, sosok demokrasi Indonesia dirumuskan dengan sangat jelas dalam pernyataan asas (“Beginselverklaring”) Indonesische Vereeniging (kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia): Pemerintahan Indonesia Merdeka kelak harus timbul dari prakarsa rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, untuk kemaslahatan rakyat, dan bertanggungjawab kepada rakyat. Pendek kata, Daulat Rakyat.

Lalu pada 1 Juni 1945 di Jakarta, demokrasi sebagai cara-hidup diuraikan oleh Bung Karno dalam pidatonya tentang “Dasar Indonesia Merdeka” di depan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia – Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai). Bung Karno menyebutnya  “Weltanschauung”, Cara-Hidup, yang diilhami oleh pergaulan hidup bangsa Indonesia. Isinya terdiri dari lima sila (“Panca Sila”), yang kemudian menjadi dasar Indonesia Merdeka sejak 18 Agustus 1945.

Kita jangan lupa bagaimana Bung Karno menegaskan arti “bangsa” dalam uraiannya itu. “Bangsa” dipahami sebagai “persatuan” antara “rakyat” dan “bumi yang ada di bawah kakinya”, antara “rakyat” dan “tanah-air”-nya. Pengertian ini sangat berbeda dengan konsep Ernest Renan mau pun Otto Bauer, padahal konsep mereka itu sedang naik daun waktu itu. “Bangsa” menurut dua tokoh itu hanya menyangkut perasaan dan kesadaran manusianya.

Konsep Bung Karno tersebut mengacu pada pengertian yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh anggota lain, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Munandar, tentang “bangsa” sebagai “Persatuan orang dan tempat”. Konsep itu sangat penting karena menegaskan keutamaan bumi di atas semua unsur kehidupan sosial manusia yang hidup di atasnya, seperti suku, agama, ras, dan asal-usul. Artinya, sebelum hidup menurut patokan-patokan sosial itu, manusia sudah hidup menurut patokan fisik dan biologis yang dipijaknya. Jadi, sementara semua unsur kehidupan lain itu cenderung memisahkan manusia satu sama lain, bumi, sang Ibu Pertiwi, yang merupakan karunia Ilahi, menyatukan mereka semua!

Negara tanpa rakyat?

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dicanangkan oleh “Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno/Hatta”, bukan oleh berbagai kelompok pejuang kemerdekaan yang ada waktu itu. Tentu hal ini sepenuhnya bisa dibenarkan mengingat saat-saat yang genting. Namun keadaan selanjutnya semakin menunjukkan terpisahnya negara yang baru itu dari rakyatnya tatkala pemerintahnya yang pertama  terdiri dari bekas pejabat rezim militer Jepang, kecuali Amir Syarifuddin (menteri penerangan).

Tidak heran bahwa pemerintah itu sering diejek sebagai “Kabinet Bucho”. Banyak pemimpin pergerakan lain yang tak cemar dengan kekuasaan militer Jepang terpaksa menanti di luar pagar, seperti Syahrir dan Hussein (Tan Malaka), terlebih lagi para pemuda. Syahrir memang menolak masuk, tapi Tan Malaka, secara memalukan dan menyedihkan, dilupakan oleh semua orang. Tentang nasib Tan Malaka ini, lihat Harry A. Poeze, Verguisd en Vergeten, Difitnah dan Dilupakan (Leiden: KITLV Uitgeverij, 2007), khusus jilid 1, bab 1.

Keadaan ini berlanjut terus bagai tanah longsor sehingga terbentuklah pola percaturan politik yang makin meneguhkan keterpisahan rakyat dari negara. “Kabinet Bucho” tidak berani, misalnya, membentuk tentara sehingga rakyat bergerak sendiri. Sejumlah pemimpin pergerakan dan para pemuda menuntut pemerintah presidensil diganti dengan pemerintah parlementer. Alasannya, untuk melindungi Dwitunggal dari macam-macam tuduhan pihak luar (Sekutu) dan dari tanggungjawab politik sehari-hari. Semua lupa bahwa Indonesia sangat memerlukan kepemimpinan yang kuat pada masa itu.

Kepimpinan yang kuat itu sebenarnya berada di tangan Dwitunggal Sukarno-Hatta, dan semua orang tahu itu, seperti ditegaskan oleh Bung Hatta dalam risalahnya  Demokrasi Kita. “Tetapi dalam praktik” tulis Bung Hatta, “ternyata … bukan kabinet yang melindungi Presiden dan Wakil Presiden … dengan [kekuatan] tangggungjawabnya, melainkan sebaliknya.” Dwitunggal selalu harus menggunakan kewibawannya untuk melindungi kabinet yang ternyata lemah, termasuk di depan parlemen [semula KNIP). Itulah yang terjadi, misalnya, saat pecahnya Peristiwa 3 Juli 1946, sesudah Perjanjian Renville 1948, dan kemudian pada 17 Oktober 1952 tatkala tentara menuntut, termasuk lewat demo besar-besaran, agar DPR dibubarkan.

Keterpisahan rakyat itu semakin parah tatkala kepemimpinan yang kuat merosot ke arah kekuasaan pribadi seperti yang terjadi selama masa “Demokrasi Terpimpin” dan “Demokrasi Pancasila”. Akibatnya masih dialami oleh sebagian kita yang mungkin membaca tulisan ini, dan sepanjang yang menyangkut “Demokrasi Pancasila”, oleh sebagian besar di antara pembaca.

Sekarang kita sedang berada dalam masa berkembangnya kembali demokrasi kita sejak 15 tahun yang lalu. Tiga pemilu yang “luber-jurdil” berhasil kita laksanakan untuk anggota parlemen mau pun presiden; hak-hak asasi manusia, hak-hak warganegara, dan otonomi daerah makin kuat dikawal dengan undang-undang; lembaga-lembaga pelindung demokrasi seperti mahkamah konsitusi, komisi yudisial, komisi pemberantasan korupsi, dll. ditegakkan. Kira-kira apakah jurang pemisah antara negara dan rakyat itu masih tetap menganga seperti dulu atau sudah mulai berhasil kita timbun?

Semua capaian tersebut barusan menyangkut demokrasi sebagai sistem pemerintahan sehingga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan tadi. Jawabannya sebagian besar terletak di tempat lain, tempat yang masih asing buat kebanyakan demokrasi yang berkembang sekarang ini, tempat yang himbauannya baru mencekam setelah sekian lama demokrasi berkiprah dengan dampak-dampak yang membingungkan. Tempat itu ialah demokrasi sebagai way of life manusia yang menjadikannya pola pemerintahan.

Jawaban itu bisa sangat panjang, tapi untuk keperluan kita sekarang, bisa dipersingkat saja, misalnya, lagi-lagi dari Bung Hatta. “Demokrasi dapat berdjalan baik, apabila ada rasa tanggungdjawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik”, begitu tulis Bung Hatta [kursif ditambahkan]. Dirumuskan lain: Jurang pemisah antara negara dan rakyat itu masih tetap menganga seperti dulu. Samasekali belum ada yang kita tutup!!!

Sayang Bung Hatta tidak menjelaskan kira-kira apa yang dimaksud dengan “rasa tanggung jawab dan toleransi” itu, tapi sentakannya bukan main, karena tidak lazim. Syarat-syarat demokrasi yang umum dikenal, apalagi di masa Demokrasi Kita ditulis (1960), terpusat pada hak-hak rakyat yang pusparagam dan kewajiban-kewajiban negara segala rupa. Beban-kewajiban rakyat yang berdaulat itu, seperti rasa tanggung jawab dan toleransi masih asing, begitu asing sehingga lebih mungkin keluar dari ucapan Bung Karno daripada Bung Hatta.

Kebetulan atu tidak, paparan yang sangat bernas perihal beban-kewajiban rakyat yang demokratis itu baru terbit pada tahun 1961 (tajam amat intuisi Bung Hatta). Itulah The Predicament of Democratic Man (Beban Kewajiban Seorang Demokrat), karya Edmund Cahn, gurubesar hukum dengan spesialisasi filsafat keadilan dan pernah sebagai advokat selama 25 tahun, serta berkat mutu pemikirannya, dia memperoleh penghargaan Phillips yang sangat bergengsi dari American Philosophical Society. Dasar pemikirannya, kesadaran tentang beban kewajiban rakyat itu merupakan hasil puncak evolusi demokrasi di zaman kita, bukan patokan-patokan demokrasi yang sudah ada sepanjang sejarah sebelumnya.

“Selama dua abad kita [Amerika Serikat] mencanangkan bahwa rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan negara dan kedaulatan rakyat itu adalah landasan kekuasaan pemerintah.” Begitu Cahn menulis. “Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat itu dan menaruhnya di tangan para pengembannya, kita terus menerus memperluas hak-hak pemilih. Dengan khidmat kita tegaskan bahwa warganegara ialah pemangku kedaulatan tertinggi, yang atas namanya dan atas kekuasaannya, semua pejabat bertindak dan berkarya. Anggota parlemen, pejabat pemerintah, dan lain-lain pejabat negara, yang kita pilih dan kita awasi lewat pemungutan suara, dianggap mewakili kita, dan tak lain daripada kita; mereka bicara dan bertindak  untuk kepentingan dan atas nama kita. Lantas dengan demikian, jika seorang pejabat ternyata ganas dan zalim, siapa dong yang seharusnya bertanggungjawab?” [Hlm. 3].

Jawaban Cahn bolehlah kita ulang dengan kata-kata sendiri: Semua nilai luhur yang dijunjung oleh umat manusia, seperti yang tercantum dengan indahnya dalam pembukaan undang-undang dasar kita, sudah ada jauh sebelum zaman kita. Nilai baru yang mencekam, yang belum kita pahami, yang timbul akibat perkembangan demokrasi di zaman kita, adalah bahwa kita secara mendadak sadar bahwa kita, rakyat, tidak hanya menjadi sumber kekuasaan negara, tapi menjadi pihak yang terlibat penuh dalam kejahatan-kejahatan pemerintah negara itu!

Mengutip Cahn: “The new predicament of democratic man is his moral involvement in the misdeeds of government.” Beban-kewajiban baru seorang demokrat adalah keterlibatannya secara moral dalam kejahatan pemerintah. [Hlm. 7].

Cahn selanjutnya memaparkan arti kesadaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Intinya: Tinggalkan kebiasaan melihat negara ibarat suatu pribadi, orang, atau ibarat lain lagi seperti tubuh, keluarga, atau kelompok suku, agama, ras, asal-usul. Nyatanya negara sudah jauh lebih kuasa daripada orang dan semua yang lain, serta penuh perlengkapan kerja dan kekerasan. Menganggap negara ibarat orang dan lain-lain itu bisa melumpuhkan kita yang justru harus mengawasi sepak terjang para pejabatnya, yang sesungguhnya orang juga seperti kita, dengan segala kekuatan dan kelemahannya.

Negara sebenarnya terdiri dari orang seperti kita, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Kedengarannya sederhana, tapi betapa jitunya rumusan itu serupa dengan rumusan Bung Hatta tentang “rasa tanggung jawab dan toleransi”. Kita, rakyat, mau tidak mau, suka tidak suka, sudah  terlibat tidak hanya dalam kebajikan pemerintah, tapi juga dalam kejahatannya. Betapa berat beban-kewajiban demokrat ini. Pastilah way of life demokratis yang demikian menuntut pendidikan dan pergaulan sosial yang bermutu tinggi, tidak seperti yang marak sekarang ini dalam kehidupan masyarakat dan demokrasi kita.

Ajaibnya, kesadaran demokratis itu bukan hasil niat baik semata, tapi menyembul dari percaturan hidup sehari-hari yang sangat pelik, dari paduan segala rasa, niat, pikiran, tindakan, dayacipta, kecerdasan, kecerdikan, dan kebodohan kita. Tidak heran bahwa Bung Hatta memahami Bung Karno yang selalu berniat luhur dengan Indonesia Merdeka, tapi tenggelam dalam kekalutan “Demokrasi Terpimpin” yang diciptakannya. Laksana “Mephistopheles dalam hikajat [Faust-nya] Goethe”, begitu tulis Bung Hatta dalam risalahnya itu, yang berkata tentang dirinya sendiri sebagai “ein Teil jener Kräfte, die stets das Böse will und stets das Gute schafft”, satu bagian tenaga yang terus menghendaki yang buruk, tapi selalu menghasilkan yang baik, “Soekarno adalah kebalikan-[nya]. Tudjuannja selalu baik, tetapi langkah jang diambilnja kerapkali mendjauhkan dia dari tudjuannja itu.” [Hlm. 20].■

%d bloggers like this: