Debat I Capres-Cawapres 2014 Dalam 6 Babak Bagian 3 A: Kupasan Nalar

deskha July 5, 2014 Comments Off on Debat I Capres-Cawapres 2014 Dalam 6 Babak Bagian 3 A: Kupasan Nalar
Debat I Capres-Cawapres 2014 Dalam 6 Babak Bagian 3 A: Kupasan Nalar

Dari redaksi

Pilih mana pada 9 Juli 2014: Pasangan Nomor Urut 1 atau Nomor Urut 2?
Ragu bersikap dan bingung memilih?
Terlalu negatif kampanye negatif dan terlalu hitam kampanye hitam?
Mari menyimak Debat I Capres-Cawapres 2014 dalam 6 babak dengan membaca rangkaian 4 laporan berikut:

 (1) Pendahuluan;
(2) Yang ringan-ringan;
(3) Kupasan nalar (logical assessment) atas pertarungan debat  berlandaskan Sun Tzu, dua bagian;
 (4)Transkripsi Debat I dalam tiga bagian.

 Siapa tau ada gunanya.

Debat I Capres-Cawapres 2014 Dalam 6 Babak

Bagian 3 A: Kupasan Nalar Perdebatan

 

Kupasan nalar (logical assessment) ini menyangkut nalar dasar atau argumen pokok Debat I Capres-Cawapres 2014 ini, dan ketaatasasan (consistency) argumen-argumen kedua pasangan dan moderator. Nalar dasar itu terkandung dalam tema debat: “Pembangunan Demokrasi; Pemerintahan yang Bersih; dan Negara Hukum”. Tema ini satu, bukan tiga yang terpisah seperti terlihat sepintas.  Nalarnya: Demokrasi dilaksanakan oleh Pemerintahan yang Bersih dalam Negara Hukum.

Dirumuskan lain: Kedaulatan Rakyat dijalankan oleh Kekuasaan yang Bersih berdasarkan Undang-Undang. Implikasi nalar dasar ini, Kedaulatan Rakyat musthil dilaksanakan dengan Pemerintahan yang Korup; juga mustahil dijalankan dengan Kekuasaan Sewenang-wenang. Pemerintahan yang bersih saja tidak mungkin ada dengan kesewenang-wenangan, apalagi pemerintahan yang bersih dan yang menjunjung kedaulatan rakyat.

Begitu bicara tentang Demokrasi (Kedaulatan Rakyat), kehadiran Pemerintahan Yang Bersih dan Negara Hukum tidak bisa ditawar-tawar! Begitu bicara tentang Pemerintahan yang Bersih, kehadiran Demokrasi dan Negara Hukum tidak bisa ditawar-tawar. Begitu bicara tentang Negara Hukum, kehadiran Demokrasi dan Pemerintahan yang Bersih tidak bisa ditawar-tawar. Tiga-tiganya ‘Tri-tri Ing Atunggal’. Yang satu syarat mutlak bagi yang lain. Nalar dasar ini tetap berlaku, tidak perduli apakah moderator dan kedua pasangan tahu atau tidak, bilang atau tidak. Berlaku artinya, yang mereka tahu atau tidak tahu, yang mereka katakan atau tidak katakan dalam  debat itu mesti dinilai dengan nalar dasar tersebut.

Ternyata memang, moderator hanya mengatakan saat memulai perdebatan sebagaimana bisa disimak dalam Moderator (1.1):

Kita mulai! Kami rakyat Indonesia… Kami rakyat rakyat Indonesia ingin tahu apa pandangan Anda tentang agenda yang Anda anggap paling penting …, anggap paling penting, paling utama, dan paling menjadi unggulan untuk dilaksanakan dalam kaitan dengan tema kita hari ini, yaitu Pembangunan Demokrasi; Pemerintahan yang bersih; dan Negara Hukum.

Moderator memberi giliran pertama untuk bicara kepada Capres nomor urut 1. Sungguh beruntung sebenarnya yang mendapatkan giliran pertama. Bayangkan seandainya Capres ini langsung mengemukakan nalar dasar debat itu, sekali pun dengan kata-katanya sendiri, lalu memaparkan “agenda” terpenting untuk mewujudkannya. Pasangan nomor urut 2 akan kehilangan pijakan, dan Capres nomor urut 1 akan mendapat predikat Summa cum Laude.

Ternyata jawaban Capres nomor urut 1, sebagaimana bisa disimak dalam Prabowo Subianto (1.1) [06:00], adalah sbb.:

Bagi kami, demokrasi adalah hal yang harus kita perbaiki, pertahankan, dan kembangkan terus, karena demokrasi adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan kita telah mencapai demokrasi kita sekarang dengan susah payah, dengan banyak pengorbanan, tapi alhamdulillah kita telah merasakan bahwa kita sekarang adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.

Sekiranya ungkapan tentang demokrasi hanya sampai di sini, masih besar peluang untuk mengemukakan nalar dasar tema sebelum menguraikan agenda terpenting untuk memperbaiki demokrasi kita itu. Mestinya tidak percuma ada disebut dalam alinea ketiga uraiannya itu bahwa  “… demokrasi, adalah syarat mutlak …”, sekali pun bukan bagi dua unsur lain dalam tema, melainkan bagi “tujuan akhir kita”. Apa sih tujuan akhir dalam kehidupan selain mati?

Entah kenapa Capres nomor urut 1 tidak mulai dengan itu. Jadinya, peluang meletakkan nalar dasar hilang, agenda terpenting pun lupa. Tiga unsur tema itu pun dipotong-potong dengan uraian ‘seolah-olah definisi’ sepanjang uraiannya itu. Seolah-olah, maksudnya uraian itu sarat dengan kontradiksi, padahal definisi tidak boleh mengandung kontradiksi.

Saudara-saudara sekalian, demokrasi yang kita miliki kita rasakan masih banyak kekurangan. Kita sendiri melihat bahwa demokrasi ini memerlukan budaya demokrasi. Kita butuhkan pendidikan politik. Rakyat kita sebagian besar baru merasakan punya hak politik untuk ikut pemilihan umum, tapi kadang-kadang belum merasakan betapa pentingnya hak politik tersebut dilaksanakan dengan penuh … pendidikan, penuh pencerahan, dan penuh rasa tanggungjawab.

Mengenai pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, sama dengan demokrasi, adalah syarat mutlak bagi tujuan akhir kita, yaitu Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil makmur, dan yang bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. [Tepuk tangan].

Demokrasi [Tepuk tangan]. Demokrasi bagi kami adalah alat. Demokrasi adalah tangga menuju cita-cita kita, yaitu Indonesia yang kuat dan sejahtera. Kita ingin demokrasi yang produktif, bukan demokrasi yang destruktif. Kita ingin demokrasi yang membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah yang bersih, yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini.

Kemudian, yang ketiga, kepastian hukum. Kepastian hukum adalah jaminan bagi negara untuk memberi rasa aman bagi seluruh warganegaranya. Kami Prabowo-Hatta berkomitmen akan bekerja sekeras tenaga untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi dan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dengan demikian melestarikan demokrasi, yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Terimakasih. [Tepuk tangan].

Timbang saja. Demokrasi diterima sebagai “hal yang harus kita perbaiki, pertahankan, dan kembangkan terus, karena demokrasi adalah cita-cita pendiri bangsa kita”. Cita-cita kan tidak untuk diperbaiki, tapi dipertahankan atau dibuang lalu diganti. Yang belum terwujud bagaimana bisa diperbaiki? Yang bisa diperbaiki hanya upaya mewujudkan cita-cita demokrasi. Upaya itu diminta oleh moderator, tapi tidak diberikan.

Mendadak diakui kemudian, “kita telah mencapai demokrasi kita sekarang dengan susah payah, dengan banyak pengorbanan, tapi alhamdulillah kita telah merasakan bahwa kita sekarang adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.” Jadi, cita-cita  demokrasi kita itu rupanya sudah terwujud. Bagus!Tidak soal jika diakui lagi  bahwa  “demokrasi yang kita miliki kita rasakan masih banyak kekurangan.” Mestinya ditunjukkanlah kekurangan itu, diperjelas persoalannya, agar kita dapat melakukan upaya yang lebih baik. Bukankah pertanyaan yang baik sama dengan separo penyelesaian?

Sejumlah cita-cita lagi masih dikemukakan, seperti demokrasi yang ber-“budaya”, ber-“pendidikan”, ber-“pencerahan”, dan ber-“tanggungjawab”. Namun, lagi-lagi mana “agenda” yang dianggap “paling penting” untuk mewujudkannya? Tidak ada! Yang masih ada ialah kontradiksi lain, kali ini jauh lebih serius. “Demokrasi bagi kami adalah alat”.

Duh, syarat mutlak tidak mungkin merupakan alat! Alat, seperti rakit, bisa ditukar, diganti, bahkan dibuang setelah sampai di tujuan. KPK pun, kalau perlu bisa diganti, bahkan dibuang, jika korupsi sudah sirna. KPK hanyalah alat, bukan syarat mutlak bagi lenyapnya korupsi. Syarat mutlak tetaplah mutlak, tak tergantikan, apalagi dibuang, sebagaimana halnya alat! Mengira syarat mutlak sebagai alat sangat berbahaya. Napas syarat mutlak, alat pernapasan ya alat. Ganti alat pernapasan kehidupan bisa bertahan; tapi napas, diganti dengan apa?

Bayangkanlah, apa jadinya bangsa kita jika demokrasi kita yang telah ber-“budaya”, ber-“pendidikan”, ber-“pencerahan”, ber-“tanggungjawab” dibuang setelah “tujuan akhir kita”, yakni “Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil makmur, dan yang bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia” diganti, apalagi dibuang! Bukankah tujuan akhir itu, seandainya sudah tercapai, akan lenyap juga seketika itu?

Seabrek lagi cita-cita dijejerkan: “Demokrasi adalah tangga menuju cita-cita kita ,yaitu Indonesia yang kuat dan sejahtera. Kita ingin demokrasi yang produktif, bukan demokrasi yang destruktif. Kita ingin demokrasi yang membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah yang bersih, yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini.”

Silakan jejerkan lagi, tapi bagaimana mewujudkannya?

Belum habis juga persediaan kontradiksi di kantong Capres nomor urut 1. Masih ada “yang ketiga, kepastian hukum.” Tema menyebut “Negara Hukum” tapi yang disodorkan “Kepastian hukum”. Indonesia adalah negara hukum menurut UUD, tapi belum ada kepastian hukum. Maklum, “Negara Hukum” adalah dasar buat “kepastian hukum”. Namun baiklah; anggap saja keliru menyebut. Tarulah maksudnya “Negara Hukum”, tapi tidak nalar menyebut “Negara Hukum”  adalah “jaminan bagi negara untuk memberi rasa aman bagi seluruh warganegaranya”.

Tidak ada hubungan jamin-menjamin di sini, karena jaminan selalu terpisah dari yang dijamin. Begitu “Negara Hukum” hadir, maka hadir juga “rasa aman bagi seluruh warganegaranya”. Begitu “rasa aman bagi seluruh warganegaranya” hadir, maka hadir juga “Negara Hukum”. Dua-duanya sama. ‘Lara-lara Ing Atunggal’.

Namun demikian, logislah pernyataan Capres normor urut 1 “berkomitmen akan bekerja sekeras tenaga untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi dan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dengan demikian melestarikan demokrasi, yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia.” Logis, karena Capres nomor urut 1 hanyalah jaminan, bukan pemerintahan itu sendiri, bukan kepastian hukum itu sendiri, bukan juga demokrasi itu sendiri!

Eh, siapakah kita makhluk yang lemah ini? Seberapa berhargakah jaminan kita?

***

Tidak jelas apakah pasangan nomor urut 2 menangkap seabrek kontradiksi tersebut. Kalau menangkap, pastilah mereka kecewa ketika tiba giliran bicara bagi Cawapres nomor urut 1. Beliau memang berusaha mengoreksi kontradiksi-kontradiksi itu, tapi kurang berhasil, karena lagi-lagi urusan jamin-menjamin, lagi-lagi  yang menjamin adalah “Pemerintahan Prabowo-Hatta”. Jadi, pasangan nomor urut 2 termasuk beruntung. Simaklah Hatta Rajasa (1.1) [02:33].

Kepastian hukum juga harus memberikan jaminan terhadap penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, dalam bentuk apa pun dan harus memberikan penghormatan, pemenuhan dan penegakan atas hukum dan penegakan atas hak asasi manusia. Pemerintahan Prabowo-Hatta akan memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warganegara secara setara di depan hukum, dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan.

Lanjutannya koreksi terhadap uraian Capres nomor urut 1 tentang demokrasi. Dalam hal ini upaya Cawapres nomor urut 1 hanya setengah berhasil!

Untuk demokrasi kami menambahkan sedikit. [Lirik catatan]. Demokrasi bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan tapi dia adalah sistem nilai, va-lu-es yang perlu kita tegakkan dan harus kita yakini bahwa va-lu-es tersebut akan menghantarkan kita pada kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kita anggap setengah berhasil karena “demokrasi bukan sekedar alat … tapi … sistem nilai”. Mestinya sistem nilai saja, dan pandangan ini betul, bagus, sebagaimana T.V. Smith dan E.C. Lindeman, misalnya, menegaskannya dalam The Democratic Way of Life. Demokrasi bukan pertama-tama sistem pemerintahan, tapi suatu way of life. Ini berarti “values”, moral, watak. Namun, rumusan ini tidak sama dengan mengatakan bahwa demokrasi ya alat, ya values.

Sekali kebajikan, misalnya, telah menjadi values seseorang, jadi moralnya, jadi wataknya, maka kebajikan itu bukan lagi alat untuk mencapai entah apa, tapi sudah merupakan diri orang itu seutuhnya. Sekali kekerasan telah menjadi values seseorang, jadi moralnya, jadi wataknya,   maka kekerasan itu bukan lagi alat, tapi sudah merupakan diri orang itu.

Yang tak kalah mengganggu dalam upaya Cawapres nomor urut 1 yang setengah berhasil itu adalah ucapan: “Pemerintahan Prabowo-Hatta akan memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warganegara secara setara di depan hukum, dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan.” Entah apa artinya “dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan”.  Mungkin beliau keseleo lidah menyebut “kepada”, bukan “dengan”.

***

Sekarang kita beralih ke pasangan nomor urut 2. Simaklah Joko Widodo (1.1) [06:00]:

Republik ini adalah milik kita semuanya. Harapan rakyat, ingin hidup lebih baik; ingin lebih sejahtera. Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat, dan melaksanakannya. Oleh sebab itu kenapa setiap hari kami datang ke kampung-kampung; datang ke pasar-pasar; datang ke bantaran sungai; datang ke petani; datang ke tempat pelelangan ikan … karena kami ingin mendengar suara rakyat.

Dengan cara apa? Dengan cara dialog. Pak JK, saya kira sudah banyak menyelesaikan konflik dengan cara dialog untuk musyawarah, untuk sebuah pemanfaatan bagi rakyat banyak. [Lirik catatan]. Penyelesaian Tanah Abang, Waduk Pluit juga, kita selesaikan dengan cara dialog. Bermusyawarah, mengundang makan, mengajak musyawarah orang, mengundang mangan, mengajak musyawarah, kemudian menemukan manfaat bagi perpindahan itu. [sic].

“Republik ini adalah milik kita semuanya”. Pendek, cakak aos! Mungkin ini cara bagus untuk mengatasi bicaranya yang tersendat-sendat, mungkin juga sengaja dipersiapkan dengan baik.  Bisa saja dia memakai istilah “Kedaulatan Rakyat”, tapi dipilihnya rumusan asli dirinya. Gaya ini berlanjut terus, dan nalarnya, logikanya,  sambung, tidak asal dikemukakan. “Harapan rakyat, ingin hidup lebih baik; ingin lebih sejahtera.”

Maka menyusullah agenda paling penting yang ditanyakan oleh moderator: “ Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat, dan melaksanakannya”, lengkap dengan tindakan-tindakan nyata yang pernah diambil. Maksudnya barangkali, jika beliau terpilih, kegiatan itulah yang akan dilanjutkannya, secara nasional.

Cara yang sama dipakai untuk  uraian tentang  “Pemerintahan yang Bersih” . Dikemukakan caranya, yakni “pembangunan sistem”, bahkan contoh-contohnya. Uniknya, Capres nomor urut 2 ini tidak ingin menikmati sendiri pesona pengungkapan yang jitu itu. Tentang “Negara Hukum” diserahkannya kepada Cawapres-nya. Rupanya kekompakan sempat juga terbina, padahal mereka baru dua bulan kerjasama. Jadi, giliran Cawapres-nya bicara:

 Terimakasih Bapak Jokowi, dan para hadirin, sebangsa dan setanahair. Kita bicara tentang kepastian hukum. Negara kita adalah negara hukum. Itu bunyi pasal satu Undang-Undang Dasar Empat Puluh Lima. Artinya, siapa pun di antara kita harus taat dan memastikan bahwa semua orang memenuhi aturan dan ketentuan hukum.

Salah satu syarat tentang kepastian hukum ialah kita menghormati sesama manusia. Kita harus melaksanakan hak-hak asasi manusia, karena manusialah yang … maka dilakukan kepastian hukum itu. [Sic]. Tanpa penghormatan, tanpa pelaksanaan hak-hak asasi manusia, tidak ada di antara kita yang dapat melakasanakan kepastian hukum dengan benar.

[…]

Harus diakui, seperti uraian pasangan nomor urut 1, pengertian “kepastian hukum” dan “Negara Hukum” campur-baur di sini, tapi diberikan sejumlah agenda penting seperti diminta oleh moderator:

Karena itulah maka pelaksanaan hukum harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Banyak hal yang … beberapa hal pokok untuk melaksanakan ketentuan, kepastian hukum itu. Pertama, hukum yang memang sesuai dan merupakan ketentuan yang dapat kita terima secara umum. Kedua, ketauladanan. Tidak mungkin hukum itu dapat dilaksanakan tanpa ketauladanan daripada kita semua, khususnya para pemimpin. Jadi para pemimpin, apabila ingin melaksanakan hukum, pemimpin terlebih dahulu melaksanakan hukum itu dengan betul. Apabila pemimpin ingin melaksanakan [??? tak jelas] dasar hukum hak-hak asasi manusia, maka pemimpin itu pula harus taat pada hak-hak asasi manusia. Tidak mungkin sebaliknya.

***

Dalam “segmen” atau bab 2, moderator meminta kedua pasangan mendalami “ visi-misi” masing-masing dengan memberi pertanyaan yang berbeda. Tampak bahwa jurang antara pola uraian kedua pasangan ini, sebagaimana digambarkan di atas, makin mengental saja. Bukannya pasangan nomor urut 1 tidak coba menutup jurang itu, hanya saja “agenda paling penting” yang mereka ajukan diakui sama dengan “agenda paling penting” pasangan momor urut 2.

Pasangan nomor urut dua, yang dapat giliran pertama berbicara, diminta menilai capaian pemerintahan sekarang mengingat kenyataan tidak ada lagi GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). GBHN telah diganti dengan RPJ- (Rancangan Pembangunan Jangka) pendek, menengah, dan panjang. Pasangan nomor urut 1 diminta memaparkan “agenda khusus” untuk mengatasi korupsi, inefisiensi pemerintah, kurangnya perlindungan HAM, penegakan hukum yang “tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.”

Capres nomor urut 2 menjawab: “ tidak ingin meninggalkan  rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah yang sudah ada”. Keduanya akan dinilai, tapi “hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip, tetap akan kita masukkan ke dalam program-program pemerintahan baru kita.” Kemudian ditegaskan: “Rencana itu penting, tetapi yang lebih penting bagaimana melaksanakannya, …  memutuskannya, …  dan manajemen pengawasan … detik ke detik …”. ,

Cawapres nomor urut 2 menambahkan: Mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke tujuh persen melalui reformasi cara kerja pemerintah supaya efisien dan melaksanakan “pembinaan semangat” masyarakat (“revolusi mental”). Ideologi yang dimaksudkan oleh Capres-nya disebut “prinsip pokok hak-hak asasi, prinsip pokok pelaksanaan hukum, prinsip pokok … berotonomi, […] bagaimana desa dibangun […] pengusaha kecil harus diberi keutamaan”.  Pokoknya sistem.

Pasangan nomor urut 1  diminta memaparkan “agenda khusus …, yang lebih detail” untuk menghadapi  sejumlah masalah. Disebut antara lain, “korupsi” dan pemerintahan yang sangat “tidak efisien dan efektif”, “perlindungan hak-hak asasi manusia”, dan “penegakan hukum “ yang “cenderung dianggap tajam ke bawah, namun tumpul ke atas”.

Tampak Capres nomor urut 1 bicara lancar sekali, dan begitu asyik sampai tinggal hanya setengah menit buat Cawapres-nya: “Memang … [K]orupsi; kinerja pemerintah yang kurang maksimal dan keadilan hanya kepada yang kuat, kepada yang kaya  […] akibat … kebocoran-kebocoran kekayaan nasional yang besar […] karena para pejabat-pejabat yang berkuasa takut, takut masa depan, takut pensiun. […]. Akibatnya … dia akan ambil dari APBD. Sama, menteri-menteri juga begitu.”

Dampak ucapan ini jelas terlihat pada diri Cawapres nomor urut 1, bekas pemangku sejumlah jabatan menteri selama 10 tahun , bahkan Menteri tertinggi di bidang ekonomi dalam pemerintahan yang sekarang.  Cawapres ini tampak jelas sedang menahan perasaan. Benar-benar mengagetkan karena sulit dicerna mengapa jemuran kotor dipertontonkan di depan orang banyak. Di mana lagi hak moralnya jadi Cawapres?■ (Bulak Timur, 5 Juli 2014, Parakitri T. Simbolon).

 

%d bloggers like this: