Debat I Capres-Cawapres 2014 Dalam 6 Babak Bagian 3 B: Kupasan Nalar

deskha July 5, 2014 Comments Off on Debat I Capres-Cawapres 2014 Dalam 6 Babak Bagian 3 B: Kupasan Nalar
Debat I Capres-Cawapres 2014 Dalam 6 Babak Bagian 3 B: Kupasan Nalar

Dari redaksi

Pilih mana pada 9 Juli 2014: Pasangan Nomor Urut 1 atau Nomor Urut 2?
Ragu bersikap dan bingung memilih?
Terlalu negatif kampanye negatif dan terlalu hitam kampanye hitam?
Mari menyimak Debat I Capres-Cawapres 2014 dalam 6 babak dengan membaca rangkaian 4 laporan berikut:

 (1) Pendahuluan;
(2) Yang ringan-ringan;
(3) Kupasan nalar (logical assessment) atas pertarungan debat  berlandaskan Sun Tzu, dua bagian;
 (4)Transkripsi Debat I dalam tiga bagian.

 Siapa tau ada gunanya.

 

Debat I Capres-Cawapres 2014

Bagian 3 B: Kupasan Nalar Perdebatan

 

 

Mendadak terdengar ucapan yang tidak kalah mengagetkan:

Karena kualitas hidup rasa ketakutan ini, dan juga dengan sistem demokrasi kita, sistem demokrasi kita yang begitu liberal mewajibkan [mestinya memaksa] semua pemimpin politik untuk harus cari uang untuk melaksanakan kampanye politik. Dengan demikian, dia akan mengandalkan kader-kader dia di DPR dan di departemen-departemen. Inilah sumber daripada masalah bangsa.

Ucapan ini mengagetkan karena sangat bertentangan dengan pujian-pujian yang diucapkan lebih dulu pada awal paparan Capres ini terhadap demokrasi kita, sebagaimana dikutip di atas. Mungkinkah Capres negara berpenduduk seperempat miliar bisa lupa dengan yang baru saja dikatakan, atau lupa dengan siapa Cawapres-nya? Mungkinkah ini akibat wataknya sehingga tidak disadari samasekali? Apakah demokrasi kita yang masih remaja ini bakal dibuang [ingat, kan “alat”) jika Capres ini terpilih nanti?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang berkecamuk dalam hati saat menonton adegan ini. Memang tidak lama karena segera disusul dengan uraian yang tak terduga mengenai cara membasmi korupsi dan menjamin mutu hidup pejabat. Terkesan juga sikap satria dalam ucapan itu karena setuju dengan “agenda paling penting” lawannya, pasangan nomor urut 2:

Kami ingin menutupi, pertama kebocoran. Ya. Kita, kalau bicara ingin memperbaiki ini, ingin memperbaiki itu, ujung-ujungnya urusan uang, urusan duit. Karena itulah, penegak-penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manajerial, kmampuan e-e- teknisnya. Pendidikan! Ini harus diperbaiki. Ini semua butuh investasi dana yang besar.

Kemudian rekrutmen. Sy sependapat dengan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla. Kita harus rekrut orang-orang terbaik dengan sistem yang terbuka. Transparansi, penggunaan teknologi informatika yang terbaru. Saya sangat sependapat. E-government … e-e- sebanyak mungkin kita menggunakan teknologi modern, kita bisa kurangi kebocoran-kebocoran itu.  Dengan kita mengurangi kebocoran, kita punya dana, kita perbaiki kualitas hidup, baru kita hasilkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, yang berkinerja tinggi, yang melayani rakyat, dan melindungi hak-hak rakyatnya.

***

“Segmen”  atau bab 3, moderator mengajukan dua pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing pasangan secara berurutan. Pertanyaan pertama tentang mahalnya biaya pelaksanaan demokrasi. Sebagaimana sudah diutarakan oleh Capres nomor urut 1, moderator juga berpendapat, biaya mahal ini menimbulkan korupsi, khususnya di kalangan partai dan anggota DPR. Moderator bertanya: Apa “langkah-langkah nyata” yang akan diambil oleh kedua pasangan untuk menjadikan pemerintahan “bersih, efektif, serta stabil”, sekaligus menghindari “rongrongan” partai politik pendukung?

Giliran pertama untuk menjawab jatuh kepada pasangan nomor urut 1. Silakan simak Prabowo Subianto (3.1) [04:00] dan Hatta Rajasa (3.1) [02:05].

“Memang ini adalah inti masalahnya yang kita hadapi sekarang,” begitu ujar Capres nomor urut 1. Namun demikian, Capres ini bilang bahwa dirinya percaya dengan “adagium bahwa tidak ada pengikut yang jelek, hanya ada pemimpin-pemimpin yang jelek.” Pasangan ini hanya perlu “meyakinkan” koalisi bahwa mereka “tidak akan merongrong anggaran negara, APBN, APBD, satu sen pun”. Katanya, inilah yang sudah mereka sepakati untuk bergabung.

Tentang mahalnya biaya pelaksanaan demokrasi. Jawabannya: “[E]konomi kita sangat besar”. Potensi dan keekayaan Indonesia “sangat besar”. Dengan mewujudkan “masyarakat yang modern”, akhirnya “masyarakartlah  yang … menyumbang kepada partainya”. Pasangan nomor urut 1 “harus minta kepada anggota” partai mereka “untuk berkorban mendukung perjuangan partai.” Itulah katanya “salah satu strategi yang bisa” dipakai. Tidak disebutkan strategi lain. Tidak disebutkan juga  “langkah-langkah nyata”.

Cukup singkat jawabannya sehingga separo waktunya masih tersisa untuk Cawapres-nya. Bicaranya begitu bersemangat sehingga argumennya yang tidak rumit menyebut tiga kali “oleh sebab itu”; sedang tiga “langkah-langkah nyata” yang diajukan, dua disebutnya juga “yang paling penting”.

Yang pertama, Presiden, katanya, memegang mandat rakyat, bertanggung-jawab kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Mestinya pasangan nomor urut 2 patut bertanya bagaimana dengan Presiden yang sekarang. Kedua, “yang paling penting …  dan … sangat mendasar”, pemilihan SDM tidak berdasarkan jatah partai politik, tapi berdasarkan keperluan membentuk Kabinet Ahli atau Zaken Kabinet. Ketiga, “yang paling penting juga”, pemerintahan nanti “harus melakukan evaluasi kritis” terhadapa semua pemilihan umum kita, daerah mau pun nasional.

Khas jawaban pasangan nomor urut 1, “langkah-langkah nyata” yang diajukan mengandaikan mereka berkuasa dulu. Kita lihat bedanya daengan jawaban pasangan nomor urut 2 atas pertanyaan yang serupa.

Capres nomor urut 2 mengajukan tiga “langkah-langkah nyata”. Pertama, “parpol harus berani merombak” diri masing-masing. Perlu dilaksanakan “pola recruitment politik yang baru di parpol … sehingga jelas siapa yang terbaik … seperti yang ada di partai kami. Saya bukan ketua partai, tapi saya dijadikan calon presiden”. Ditegaskan, “Bapak JK]” juga demikian.

Yang kedua. “Sejak awal” sudah disepakati dengan partai-partai penduku tentang “kerjasama yang ramping, tidak usah banyak parpol yang bergabung”, tapi sama-sama mendahulukan “kepentingan-kepentingan rakyat …bukan membagi-bagi menteri di depan, bukan membagi-bagi kursi di depan, bukan membagi-bagi kue di depan”.

Yang ketiga. Melaksanakan pendanaan langsung dari rakyat sehingga disebut “rekening gotong-royong”. Dana rakyat ini “nantinya akan diaudit oleh lembaga yang kredibel, sehingga kami tidak bisa ditekan oleh siapa pun, karena biaya kami akan kami buka secara transparan.” Itulah, katanya “tradisi yang baru … yang … harus kita mulai”.

Kini giliran Cawapres nomor urut 2. Dikatakan, memang terlalu banyak pemilu di Tanahair. Oleh sebab itu, pertama  “perbaiki … sistim itu sendiri”; “Pilkada disatukan” sehingga tercapai “efisiensi”  baik untuk partai mau pun untuk negara. Kedua, “seperti dikatakan Pak Jokowi, partai pendukung kami [berdasarkan] keikhlasan. Tidak ada janji berapa, tujuh delapan menteri sehingga tidada  ikatan, tidada janji siapa menjabat apa, menteri apa lebih tinggi”.  Biaya pun jadi murah, katanya. “Kalau biaya murah pasti tidada tekanan. Kalau biaya mahal, ada tekanan, begitu kan?” [Tepuk tangan riuh sekali].

***

Selanjutnya, masih bab 2, moderator mengajukan pertanyaan yang kedua, tentang “Negara Indonesia … [yang bersemboyan] Bhineka Tunggal Ika [tapi]  kenyataan kadang-kadang berkata sebaliknya.” Pertanyaannya: “Kerangka hukum apa yang akan Anda bangun … untuk memperkuat terbangunnya masyarakat yang berpegang pada prinsip Bhineka Tunggal Ika?” Giliran pertama untuk bicara kini jatuh pada pasangan nomor urut 2.

Capres nomor urut 2 menegaskan, Bhineka Tunggal Ika “sudah final” sehingga tidak perlu lagi diungkit-ungkit. Diberikannya contoh pengangkatan Lurah Susan di Lengeng Agung lewat seleksi dan promosi terbuka. Lalu sebagian masyarakat setempat protes agar Lusah itu diganti atas alasan agama. Capres bilang, “saya sampaikan bahwa itu sudah final, dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. […] Yang paling penting adalah dilaksanakan, seperti tadi saya concohkan.”

Hanya satu setengah menit, sehingga Cawapres nomor urut 2 dapat waktu lebih banyak, dua setengah menit. Katanya, buat Indonesia Bhineka Tunggal Ika itu “sangat meyakinkan”. Namun demikian, keyakinan hanya akan meluas “kalau ada bukti. Kita tidak bisa meyakinkan orang dengan pidato.” Dia pikir mereka berdua sudah mulai memberikan bukti itu, karena telah dikerjakan di berbagai tempat, termasuk di Aceh, Ambo, Poso, oleh dirinya sendiri.

Tiba giliran pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Jawaban langsung merujuk kerangka hukum UUD 1945, “apalagi dalam versi yang asli, tanggal 18 Agustus 1945”. Kerangka hukum ini dianggap “sudah cukup”. Bukti yang dikerjakannya juga ada, yakni pencalonan  “orang minoritas menjadi wakil gubernunya Saudara Joko Widodo, Saudara Ahok”. Jadi intinya, “keteladanan” dan “pendidikan”.

Tidak lupa ditambahkan: “Kami tidak main-main dengan masalah Bhineka Tunggal] Tunggal Ika ini”. Keterangan ini tinggal didukung oleh Cawapres nomor urut 1 dengan pidato berbunga-bunga. Moderator terpaksa menghentikannya karena waktu sudah habis.

“Keberagaman, kebhinekaan, adalah rakhmat anugerah Allah subhanahu wataala” katanya. “Negeri ini dibangun atas dasar keinginan bersama untuk hidup bersama dalan Negara Kesatuan Republik Indonesia; yang diaduk oleh sentimen kesejarahan dari rasa nasionalisme dan multikulturalisme. Meniadakan satu di antara itu hanya akan merusak  yang satunya. Oleh sebab itu kebhinekaan adalah harga mati bagi kita semua”.

***

Perdabatan pun mencapai puncaknya dalam bab 4. Tiap pasangan boleh bertanya selama satu menit kepada pasangan lain, lalu akan dijawab tiga menit. Sesudah itu penanya bisa minta penjelasan, yang akan dijawab selama tiga menit lagi. Penanya pertama adalah pasangan nomor urut 1, dimulai dengan Capres-nya. Pertanyaannya ketat dan pas satu menit!

E-e- Saudara Joko Widodo, seandainya … Anda jadi presiden, ada satu hal yang ingin kami tanya, yaitu tentang pemilihan kepala daerah, bupati dan walikota. E-e- setelah dihitung kalau pemilihan langsung, lima ratus bupati, kepala daerah, bupati walikota itu, kurang lebih membutuhkan biaya tiga belas triliun, kalau pemilihan langsung. Kalau pemilihannya lewat DPRD, berarti kita menghemat tiga belas triliun. Bagaimana e-e- sikap Bapak tentang hal itu. Kemudian bagaimana sikap Bapak tentang tuntutan atau harapan banyak daerah ingin terus menambah pemekaran kabupaten-kabupaten dan propinsi-propinsi baru, padahal e-e- beban terhadap anggaran e-e- nasional sudah sangat-sangat berat.

Jawaban Capres nomor urut 2 pun ketat dan hanya makan waktu hampir satu setengah menit. Pemilihan langsung, katanya, merupakan suatu “bentuk dari kedaulatan rakyat”, sehingga harus “tetap dilaksanakan seperti sekarang.”  Caranya saja yang perlu diperbaiki, jadi dilaksanakan serentak di propinsi dan seluruh Indonesia. Transisinya mungkin perlu waktu lama, tapi baik dicoba. Tentang pemekaran, diadakan menurut keperluan berdasarkan pelayanan masyarakat yang diteliti secara cermat, bukan berdasarkan kepentingan segelintir elit. Jika pemekaran terbukti sebaliknya, misalnya tidak bisa mandiri, jangan ragu membatalkan.

Cawapres-nya meneguhkan dengan mengulang usulnya terdahulu tentang pemilihan serentak efisien dan biaya ringan. Pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPR? Biayanya belum tentu lebih murah “karena bisa-bisa di DPR itu terjadi permainan yang lebih hebat lagi daripada masyarakat”. Yang penting sistimnya dijamin, ya demokratisnya, ya mutu yang terpilih.

Giliran pasangan nomor urut 1 minta penjelasan. Capres minta Cawapres bicara. Disinggung keterangan Cawapres nomor urut 2 tentang pemilukada yang “efisien”. Masih “kualitatif” katanya, “belum terukur”. Soal pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPR, tampaknya dia mendukung pasangan nomor urut 2. Memang pemilihan kepala daerah tidak diwajibkan dalam UUD, katanya, tapi “esensinya … pemilihan langsung itu, memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat saat ini.” Pemilihan serentak juga akan menekan biaya.

Karena masih ada sisa waktu, Capres nomor urut 1 minta penjelasan lagi mengenai pemekaran wilayah. Apa kriterinya. Satu daerah dikasi, padahal “jumlah penduduknya hanya dua puluh ribu. Daerah lain berpenduduk “tiga juta” tidak dikasi, misalnya. “Apakah [kriterianya] jumlah penduduk, apakah luas wilayah, apakah keamanan, atau letak geografis.”?

Capres nomor urut 2 menjelaskan: “Tentu saja banyak yang harus dikalkulasi, banyak yang harus dihitung. Potensi ekonomi: “apakah bisa menopang daerah itu untuk mandiri”  sehingga mampu punya “pendapatan asli daerah yang nantinya bisa menggerakkan pemerintahan … di sana.” Kriteria lain, apakah “rakyat mendapatkan manfaatnya atau hanya elitnya”. Luas daerah juga perlu dihitung. “Daerah yang luas, kemudian hanya dipegang oleh misalnya satu bupati,” membuat sebagian rakyat tak terlayani. Lalu “jumlah penduduk”, sedikit atau banyak. Intinya, manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat”.

Cawapres nomor urut 2 mengukuhkan keterangan Capres-nya dengan cerdik. Dia berterimakasih kepada Cawapres nomo urut 1, karena “Bapak pun setuju dengan kami.”. [Hadirin tertawa riuh]. “Jadi kita tidak perlu komentari lagi karena beliau seratus persen setuju.” Lucunya, Capres nomor urut 1 juga manggut-manggut. Selalu saja sikapnya bisa berubah dengan cepat. Semoga bukan ungkapan wataknya, sebagai kalau jadi pemimpin, bisa jadi perkara. Karena itu tiada yang menduga bahwa sebentar lagi perdebatan akan tegang.

***

Giliran bertanya sekarang jatuh kepada pasangan nomor urut 2. Lebih dulu Cawapresnya mengutip keterangan kedua pasangan yang dikemukakan sebelumnya sekitar masalah HAM:

Pak Hatta mengemukakan tentang visi-misi,  … yang saya kutip: “Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan dan ancaman, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.” Itu dari Bapak. Kedua, dari Pak Prabowo … “tiada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah”. Sekarang pertanyaannya: Bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan menjaga agar … hak asasi manusia dipertahankan pada masa datang. Itu saja.

Sejak awal jawabannya, Capres nomor urut 1 sudah tampak tegang. Baik kita kutip jawaban itu, lengkap dengan notasi-notasi transkripsi yang menunjukkan suasana.

Baik. E-e hak azasi [sic] manusia yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Kemudian tugas undang-undang dasar yang mem … yang diberikan kepada sebuah pemerintah republik adalah me … lindungi … melindungi segenap tumpah darah … Indonesia. Itu tugas utama pemerintah. Sebuah pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah dari segala ancaman, apakah dari luar … negeri atau dari dalam negeri.

Jadi … saya … sekian puluh tahun … adalah abdi negara, petugas yang membela kemerdekaan, kedaulatan, dan hak-hak azasi manusia. Mencegah kelompok-kelompok radikal atau pun kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan, mengancam keselamatan hidup orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang tidak bersalah! Jadi, manakala kita menghadapi orang-orang yang merakit bom, yang ingin menimbulkan hura-hara, yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa, ya, mereka ini ancaman terhadap hak-hak asasi manusia! Karena itu, kewajiban seorang petugas, kewajiban seorang pembela negara dan bangsa, me-lin-dungi segenap tumpah-darah dari ancaman-ancaman tersebut!

Dalam pelaksanaan tugas … [nada suara makin keras] sebagai prajurit, manakala kita melaksanakan tugas … dengan sebaik-baiknya, yang menilai … itu adalah atasan. Jadi … saya mengerti Pak … arah Bapak. [Suara riuh]. Tidak apa-apa … tidak apa-apa … ya … saya tid …  saya tidak apa-apa … tetapi a-a- saya … ada di sini … saya sebagai mantan prajurit … telah melaksanakan tugas … dengan sebaik-baiknya … Selebihnya … atasan yang menilai. Apakah saya … kan arah Bapak kira-kira gitu, bahwa saya … e-e- apa itu … tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM … kira-kira itu kan Bapak arahnya.

Iya kan? Padahal, Bapak tidak mengerti, justru kami-kami ini, di tempat-tempat yang susah, di mana-mana, sering harus ambil tindakan UNTUK [mendadak keras] … untuk keselamatan rakyat Indonesia … yang … yang banyak.

Sebagai contoh. Di negara kita … di Singapur … tetangga kita, MEMEGANG [nada mendadak naik] pun saja itu … HUKUMAN MATI … WAJIB! MEMEGANG saja … tidak melaporkan, apalagi MERAKIT, apalagi MENYEBARKAN. Jadi saudar … e-e- Pak Jusuf Kalla … e-e- saya bertanggungjawab, dan hati nurani saya bersih. Saya pembela hak-hak azasi manusia yang paling keras di Republik ini, SAYA tidak ragu ra … [dipotong oleh moderator karena waktu habis]. [00:00]. [1:37:49].

Yang disebutnya UUD yang memberi perintah kepada pemerintah untuk “melindungi segenap tumpah darah Indonesia” terdapat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Lengkapnya begini: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum […].”

Jadi “segenap bangsa Indonesia” yang disebut duluan untuk dilindungi, baru “seluruh tumpah darah …”. Capres nomor urut 1 hanya menyebut yang terakhir ini, itu pun keliru karena mengganti “seluruh” dengan “segenap”. Ketegangan begitu pekat sampai moderator terpaksa minta pembicara berhenti, karena waktunya sudah habis.

Anehnya, pasangan nomor urut 2 rupanya tidak menyadari kekeliruan ini. Mereka termangu saja dalam suasana tegang itu. Mungkin juga mereka sama tidak hafal Pembukaan UUD 1945 itu. Untung kemudian Capres nomor urut 2 berusaha mencairkan suasana tegang itu.. Maksudnya begitu, tapi hasilnya tidak meyakinkan, mungkin karena kata-katanya bisa dikira mengolok-olok. Kita kutip:

Ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak … Prabowo belum … mungkin sangkin semangatnya, belum disampaikankan hal-hal yang konkrit ke depan akan dilakukan apa. Dan yang kedua juga belum dijawab mengenai masalah diskriminasi. Tadi juga ditanyakan oleh Pak Jusuf Kalla juga … belum di … e-e- dijawab karena terlalu semangatnya menjawab masalah hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu kami mohon agar ini lebih di … berikan … apa … e-e- perhatian lagi masalah pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla.

Akhirnya Capres nomor urut 1 memilih menanggapi permintaan Capres nomor urut 2 sehingga perdebatan berlangsung dengan kalimat-kalimat pendek. Suasana terancam kembali tegang karena Cawapres nomor urut 2 minta bicara lagi. Dia langsung menujukan kata-katanya kepada Capres nomor urut 1 sehingga moderator menyela agar jangan langsung begitu tanpa melalui dirinya. Capres nomor urut 1 tidak mau terpancing lebih lauh. Ditanggapinya pertanyaan Capres nomor urut dua dengan tenang tapi dengansuara serak.

Bagaimana pun juga, perdebatan telah mencapai antiklimaks. Lima unsur pokok tetap Sun Tzu dalam setiap pertarungan sudah dapat terlihat oleh para penonton. Menyimak Bab 5 dan 6 tidak banyak lagi menambah makna yang sudah dapat. Sekedar mengingatkan lima unsur pokok tetap itu:  Watak (moral); semangat zaman seperti masa Reformasi menggantikan otoriterisme Orde Baru (langit); kenyataan medan seperti kenyataan hidup Indonesia (bumi); pemimpin  dari segala lapisan (panglima); dan cara hidup pemimpin dan seluruh rakyat (disiplin).■ (Bulak Timur, 5 Juli 2014, Parakitri T. Simbolon).

%d bloggers like this: