Dari “Kawula” ke “Rakyat”

deskha March 26, 2009 0


Dari “Kawula” Atau “Sahaya” ke “Rakyat”

 Istilah “rakyat”, yang menggantikan “kawula” dan “sahaya”, mungkin baru timbul dalam dasawarsa kedua abad ke-20 ketika pergerakan kebangsaan Indonesia pada umumnya sedang marak, khususnya Sarekat Islam yang mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Cokroaminoto.

Harus diakui kemungkinan ini baru perkiraan kasar, karena setahu saya belum ada penelitian bahasa yang berkaitan dengan perkembangan politik di negeri kita, berbeda halnya dengan bahasa Arab, misalnya. Namun demikian ada dua hal yang sudah jelas diketahui mengenai istilah “rakyat”.

Pertama, “rakyat” berasal dari bahasa Arab “ra’iyya” yang di negeri asalnya berarti sekelompok orang yang tunduk kepada seorang pembesar (“rayja”). Sesungguhnya istilah “rajat” dalam pengertian ini sudah lama dikenal di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, kemungkinan besar sejak agama Islam tiba di sini. Dalam kamus Melayu-Belanda dari akhir abad ke-16 karya Frederick de Houtman, misalnya, yang diterbitkan kembali oleh Denys Lombard pada 1970, lema “rayat” sudah ada, yang dirujuk pada kalimat “Itoe Sultaen deng’an rayat (f) di’a.”

Pengertian ini jugalah yang dipertahankan oleh Umar Said Cokroaminoto dalam salah satu pidatonya (bahasa Melayu) di tengah perarakan politik di Semarang, sebagaimana dikutip dari laporan suratkabar Sinar Djawa 18 Maret 1914 oleh Takashi Shiraishi dalam bukunya An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926 (Ithaca: Cornel University Press, 1990) hlm. 60-1.

Dalam pidatonya itu Cokroaminoto menegaskan bahwa Sarekat Islam harus tunduk dengan setia kepada undang-undang dan peraturan Belanda yang dibuat untuk “rajat” kerajaan Belanda. Kesetiaan tersebut katanya sepenuhnya berdasarkan nilai agama yang menjadi tali pengikat kaum Bumiputra yang bergabung dalam Sarekat Islam dan yang membuat perhimpunan tersebut menjadi yang terbesar di Hindia-Belanda.

Yang menarik, kalau hanya untuk menegaskan sikap tunduk kepada kekuasaan, tentu Cokroaminoto tidak kekurangan istilah seperti “kawula” atau semacamnya. Jadi, menggunakan istilah ‘rajat” dalam pidatonya itu pastilah punya tujuan yang berbeda. Namun apa pun tujuan itu, yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa “rajat”? Mengapa bukan yang lain?

***

Pertanyaan ini membawa kita ke hal kedua yang sudah jelas diketahui mengenai istilah “rakyat”. Rupanya di negeri-negeri Arab sendiri istilah ini dianggap kurang memuaskan untuk mengertikan “people”. Konon konsep-konsep politik Eropa modern seperti “people” atau “peuple” masuk ke kawasan Timur Tengah ketika Napoleon menyerbu Mesir pada 1798. Sejak itu timbul kesulitan untuk menerangkan kepada masyarakat setempat konsep-konsep politik tersebut yang memang asing bagi konsep-konsep politik Islam.

“Civil rights”, misalnya, mula-mula coba diterangkan dengan “huquq ar-ra’iyya”. Pengalihan ini samasekali tidak memuaskan karena “ra’iyya” adalah sekelompok orang yang praktis merupakan milik raja, dan karena itu tidak punya hak-hak. Akhirnya ditemukan istilah “sa’b” yang lebih dekat dengan pengertian “people”. Jadilah “hukumat as-sab bi-s-sa’b” untuk mengertikan “government of the people by the people”, “sawt as-sa’b” untuk “vox populi”, “maglis as-sa’b” untuk “people’s assembly” atau “House of Commons”.

Banyak lagi masalah konsep-konsep yang timbul dalam pergulatan dunia politik Timur Tengah menghadapi perkembangan zaman. Yang ingin tahu silakan membaca The Arabic Language karya  Kees Versteegh (Edinburgh University Press: 1997) atau cuplikannya dalam Education http://www.nitle.org/,  yang jadi sumber keterangan tersebut barusan.

***

Kembali ke konsep “rakyat” dalam pergerakan kebangsaan kita. Harus diakui, konsep tersebut sudah berhasil mengubur konsep-konsep serumpun yang bermakna perhambaan. Namun demikian harus diakui konsep “rakyat” masih memerlukan perjuangan yang panjang untuk mendapatkan makna yang sepadan dengan “people”, atau lebih tepat dengan “volk” dalam rumusan asas perjuangan Idonesische Vereeniging, 3 Maret 1923 di Nederland.

Sekedar mengingatkan asas perjuangan tersebut: Masa depan “het volk van Indonesië” (rakyat Indonesia) bergantung semata-mata pada penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab kepada “dat Volk zelf” (Rakyat itu sendiri). Setiap “Indonesiër” wajib, sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, berjuang mencapai masa depan tersebut dengan “eigen kracht en eigen kunnen”, (kekuatan dan kemampuan sendiri), “onafhankelijk van de ‘hulp’ van vreemden” (tidak tergantung pada bantuan orang lain).

Silakan timbang sendiri, dengan rumusan tersebut sebagai patokan, apakah sudah ada “rakyat” dalam Indonesia Merdeka?■ (25 Maret 2009. Parakitri T. Simbolon).

%d bloggers like this: