Cicak lawan Buaya dan Masalah Agraria

deskha November 5, 2009 0

Heboh ‘Cicak lawan Buaya’ dan Masalah Agraria

  Pengantar tinjauan dua buku

 Tentang masalah agraria karya Mochammad Tauchid  dan Gunawan Wiradi

Belum lama saya mulai menulis tinjauan dua buku tentang masalah agraria ini, Selasa siang 3 November 2009, beberapa stasiun televisi menyiarkan sidang MK (Mahkamah Konstitusi) yang menyangkut KPK (Komite Anti Korupsi) yang ternyata menarik perhatian luas di masyarakat. Hal itu jelas tampak antara lain pada lamanya siaran sidang (empat setengah jam!), dan siaran tentang isi persidangan itu dilanjutkan hingga jauh malam dengan aneka peristiwa yang berkaitan, khususnya reaksi berbagai lapisan masyarakat. Sidang itu masih dilanjutkan juga pada siang esok harinya, Rebo 4 November, dan perhatian khalayak tampak tidak kendor terhadap siarannya.

Godaan peristiwa ‘panas’

Terus terang saya sangat tergoda untuk mengganti tulisan mengenai masalah agraria itu dengan tanggapan terhadap peristiwa tersebut, yang hangat, bahkan panas. Betapa tidak. KPK didirikan sebagai lembaga ‘luarbiasa’ untuk memerangi korupsi yang sudah dinilai merupakan ‘kejahatan luarbiasa’ pula. Sambutan masyarakat pun meluap. Namun hanya dalam tempo tujuh tahun, dengan hasil yang belum cukup memuaskan rasa keadilan masyarakat, tiga di antara lima pemimpin KPK sudah ditahan sebagai tersangka, malah yang nomor satu sebagai terdakwa dan sedang diadili,  justru dengan dugaan atau tuduhan  yang tak lepas dari korupsi.

Ironis memang, tapi pendapat umum condong membela KPK (demo di mana-mana, mogok makan, jumlah facebooker yang mendukung konon sudah mencapai 700.000 orang hingga siang hari Rebo 4 November). Umum malah curiga bahwa kalangan penguasa, khususnya polisi, kejaksaan, dan sejumlah pengusaha, bersekongkol untuk melemahkan, kalau bukan membubarkan, KPK. Umum percaya bahwa yang dianggap sebagai rentetan  persekongkolan itu sudah mulai unjuk gigi sekitar setengah tahun berselang ketika tokoh nomor satu KPK ditangkap polisi dengan sangkaan pembunuhan.

Tiga bulan kemudian, minggu ke-dua Juli 2009, seorang perwira tinggi polisi bidang ‘reserse dan kriminal’ mengungkapkan bahwa percakapan teleponnya (berkaitan dengan manipulasi suatu bank) direkam oleh KPK. Ia marah besar dan mengejek tindakan KPK itu bodoh karena menyulut permusuhan antara dua pihak yang  tak seimbang, ibarat ‘Situ Cicak Sini Buaya’.

Serta-merta ejekan perwira tinggi polisi itu berubah jadi senjata makan tuan. Tamsil ‘Cicak lawan Buaya’ menyebar luas bagai kebakaran hutan, lengkap dengan segala ragam maknanya, terutama semangat membela yang lemah alias ‘cicak’, dan julukan buruk ‘buaya’ buat yang kuat tapi jahat. Beberapa bekas pemimpin KPK dan sejumlah pendukung malah membentuk suatu gerakan yang diberi nama ‘CICAK’  (Cinta Indonesia Cinta KPK), sehingga makna-makna tersebut semakin tajam menggores pendapat umum.

Sidang MK 3-4 November itu merupakan awal memuncaknya peristiwa ‘Cicak lawan Buaya’, tatkala diuji apakah penahanan dua pemimpin KPK berdasarkan UU No. 30/2002 tentang KPK, pasal 32 ayat C, dapat dibenarkan menurut UUD 1945, khususnya pasal 27 dan 28. Kendati MK masih akan melanjutkan sidang esok harinya, malam Selasa 3 November itu, penahanan dua pemimpin KPK sudah ditangguhkan.

Jadi, godaan untuk mengganti tulisan tentang masalah agraria itu timbul tidak hanya karena rentetan peristiwa ‘Cicak lawan Buaya’ itu ‘panas’, tapi juga karena penting dilihat dalam rangka kebangsaan. Penting, lepas dari apakah ia dinilai merugikan atau menguntungkan bagi perkembangan bangsa kita. Merugikan, karena pihak-pihak yang bertugas menegakkan hukum justru dicurigai membengkokkan hukum untuk kepentingan sendiri. Menguntungkan, karena rakyat yang keberadaannya nyaris diabaikan itu lagi-lagi menunjukkan ketangguhannya. Dua-duanya,  sama-sama merupakan pertanda bahwa bangsa kita masih hidup, dan berkembang, lewat kehadiran nyata unsur rakyat di dalamnya, diakui atau tidak oleh kalangan penguasanya.

Peristiwa lawan Masalah

Namun demikian, saya akhirnya memilih tetap menulis tinjauan dua buku yang memaparkan ‘Masalah Agraria’ di negeri kita, masing-masing karya Mochammad Tauchid (1914-1981) dan Gunawan Wiradi (1932 – ). Saya pun meninggalkan peristiwa heboh ‘Cicak lawan Buaya’ dalam cengkeraman para petarung politik sehari-hari.

Dalam keraguan yang sempat menerpa, saya teringat teladan Fernand Braudel (1902-1985), seorang Prancis begawan ilmu sejarah dan satu di antara tokoh raksasa mashab Les Annales yang tersohor itu. Ia, sebagaimana mashab sejarah yang ia pimpin, melihat sejarah bukan terutama pada rangkaian peristiwa (les evenements), tapi pada situasi atau masalah yang terletak jauh di dasar sana (le monde profond).

Pada 1940 setelah kekalahan Prancis terhadap Jerman, Letnan Fernand Braudel yang tertawan, bersama jutaan warga bangsanya, bertanya dalam hati mereka yang luka-parah, apakah Prancis masih ada setelah kakalahan yang amat memalukan itu. Entah apa jawaban orang Prancis lain, tapi Fernand Braudel jelas mengungkapkan bahwa kekalahan tersebut merupakan melapetaka, namun malapetaka seperti itu adalah ibarat ‘robekan di kanvas sejarah, atau lubang di antara gumpalan awan yang terlihat dari jendela pesawat-terbang, ditembus berkas cahaya yang di dasarnya jauh di bawah sana adalah bumi pertiwi kita’.

Ia tegaskan tidak sedikit jumlah malapetaka seperti itu yang menimpa Prancis, tapi ‘luka-parah yang demikian pada waktunya akan sembuh, bahkan dilupakan – demikian menurut hukum-besi semua kehidupan kolektif: suatu bangsa bukanlah seseorang’. Orang Prancis yang kalah itu baginya ‘mewakili Prancis yang hilang bagai debu disapu angin dari atas gundukan pasir. Prancis yang sesungguhnya, Prancis yang terus bertahan, la France profonde, tetap ada di belakang kita. Ia terus bertahan, dan betul-betul hidup.’

Menyadari perbedaan peristiwa (les evenements) dengan masalah yang terletak jauh di dasar sana (le monde profond), seperti Fernand Braudel masa itu  saya pun ikut berseru: à bas les evenements (peduli amat dengan rentetan peristiwa), apalagi yang menjengkelkan! Saya harus percaya bahwa sejarah, takdir, diguratkan di lapis yang jauh lebih dalam. [Dalam pengantar terjemahan Inggris Richard Mayne, A History of Civilization (New York: Penguin Books, 1993), hlm. xv untuk Fernand Braudel, Grammaire de Civilizations (Paris: Les Editions Arthaud, 1987)].

Gabungan dua buku

Saya menggabungkan kedua buku dalam tinjauan saya, karena keduanya benar-benar saling melengkapi. Buku karya Mochammad Tauchid, Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia (Djakarta: Tjakrawala, 1952/ Yogyakarta: PEWARTA, 2007), xxviii + 609 halaman, merangkum keterangan yang cukup rinci tentang masalah pertanahan di negeri kita sejak masa kerajaan lama hingga awal kemerdekaan RI. Maklum ia seorang di antara pendiri RI, pejabat negara, dan pendidik.

Sebaliknya buku karya Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc. Sc., Reforma Agraria: Dari Desa ke Agenda Bangsa (Dari Ngandagan, Jawa Tengah sampai Porto Alegre, Brazil) (Bogor: IPB Press, 2009), xiii + 38 + 101, memberi tinjauan umum historis dan teoretis masalah agraria di Indonesia, dan juga seluruh dunia, sejak zaman kuno hingga awal Abad ke-XXI. Maklum, karyanya itu aslinya merupakan ‘Orasi Ilmiah dalam Rangka Penganugerahan Dr. Honoris Causa dalam Bidang Sosiologi Pedesaan dengan Fokus Kajian Agraria’ oleh IPB (Institut Pertanian Bogor), 28 Mei 2009.

Sebagaimana sudah kita kemukakan dalam tulisan “Sumpah Pemuda Bukan Urusan Pemerintah RI?” untuk menyambut HUT ke-81 Sumpah Pemuda, 28 Oktober lalu, ‘Persoalan agraria adalah persoalan hidup Rakyat Indonesia’ seperti ditegaskan oleh Mochammad Tauchid dalam bukunya, dan  ‘Siapa menguasai Tanah, Ia Menguasai Makanan’, sebagaiman tulis Gunawan Wiradi mengutip rumusan Mochammad Tauchid juga, untuk menggambarkan gawatnya masalah tanah di negeri kita hingga detik ini. Dirumuskan lain, ‘Masalah Agraria’ benar-benar masalah le monde profond untuk membedakannya dengan peristiwa hangat atau panas sehari-hari, les evenements.

Namun demikian, ‘Masalah Agraria’ praktis masih merupakan rimba-belantara bagi sebagian besar warga bangsa kita, bukan saja karena langkanya karya-tulis di bidang ini, tapi juga karena sengaja dipersulit untuk membicarakannya selama masa Orde Baru. Untuk itu bahan yang cukup data dalam perspektif sejarahnya sangat kita perlukan.■ (Kamis, 5 November 2009, Parakitri T. Simbolon).

%d bloggers like this: