Sastera Berbahasa Daerah Batak dan Yayasan Rancagé

eri September 10, 2016 0
Sastera Berbahasa Daerah Batak dan Yayasan Rancagé

A. Pengantar
Dengan senang hati saya mendukung upaya Sdr. Parakitri T. Simbolon untuk menyiarkan “Penilaian karya sastera berbahasa Batak untuk mendapatkan Hadiah Yayasan Kebudayaan Rancagé 2016” di situs zamrudkatulistiwa.com. Penilaian ini adalah karyatulisnya sendiri yang dikerjakannya sebagai juri atas permintaan saya mewakili Yayasan Rancagé, permintaan yang kedua sejak sastera Batak (Toba) pertama kali ikut dinilai untuk mendapatkan Hadiah Rancagé pada 2015.
     Betapa pentingnya tulisan ini disiarkan sudah lebih dulu tercermin pada keputusan Yayasan Rancagé untuk menyertakannya dalam acara Kongrés Bahada Daérah Nusantara di Bandung, pada 2-4 Agustus 2016. Yayasan Rancagé berharap naskah ini berguna bagi kalangan yang lebih luas, khususnya para sasterawan “Bahasa Ibu” dan para pembaca karya mereka, untuk bantu memahami lebih mendalam lagi serba masalah yang dihadapi oleh bahasa dan kebudayaan daerah.
     Sesungguhnya, serba masalah ini tidak kalah mendesaknya untuk dihadapi oleh seluruh bangsa dan negara Indonesia. Butir ketiga, atau terakhir, Keputusan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, tegas-tegas menyatakan: “Kami poetera dan poeteri Indonesia mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia.” Butir ketiga ini berbeda dengan butir sumpah pertama dan kedua yang sama-sama menegaskan “mengakoe bertoempah darah jang satoe” dan “mengakoe berbangsa yang satoe”. Dengan ungkapan yang ditampilkan dalam huruf tebal di atas jelaslah bahwa naiknya martabat Bahasa Indonesia hanya mungkin dengan dukungan, samasekali bukan dengan matinya bahasa-bahasa daerah.
     Atas kesediaan pengasuh zamrudkatulistiwa.com menyiarkan naskah penilaian yang ditulis oleh Sdr. Parakitri T. Simbolon ini, saya atas nama Yayasan Rancagé menyampaikan terimakasih banyak. (Ajip Rosidi, Pabelan, 4 September 2016)

B. Pendahuluan
Menjelang Abad XXI, di Indonesia diperkirakan terdapat antara 500 s/d 700 “Bahasa Daerah” atau “Bahasa Ibu”, yang oleh pemerintah disebut “Bahasa Nusantara”. Sebagaimana halnya dengan kira-kira 7.000 bahasa sejenis di seluruh dunia, bahasa-bahasa daerah ini terus terancam punah akibat apa yang diperkirakan sebagai proses globalisasi. Diperkirakan, nyaris seluruh bahasa-bahasa daerah itu dapat bertahan karena masih digunakan oleh hanya sekitar empat dari tiap 100 manusia yang hidup sekarang di bumi ini. Itulah sebabnya timbul kekhawatiran separo dari jumlah itu bakal punah hanya dalam beberapa generasi mendatang.
     Jika ancaman itu jadi kenyataan, maka akan sirna pulalah keanekaragaman budaya. Ini berarti akan sama dengan malapetaka, karena keanekaragaman budaya bagi manusia sama mutlak pentingnya dengan keanekaragaman hayati bagi semua kehidupan. Syukurlah, sejak 17 tahun yang lalu, di seluruh dunia sudah timbul kesadaran betapa mendesaknya dilakukan aneka usaha untuk mencegah kepunahan itu dan melestarikan bahasa-bahasa daerah tsb.
     Salah satu wujud kesadaran itu adalah dicanangkannya IMLD (Iternational Mother Language Day) atau HBII (Hari Bahasa Ibu Internasional) oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB, dalam sidang umumnya November 1999. Maka diputuskanlah 21 Februari sebagai IMLD atau HBII untuk dirayakan setiap tahun di seluruh dunia, yang langsung mulai dengan tahun 2000. Sejak itu dibentuk juga berbagai badan pelaksana pelestarian HBII baik di tingkat dunia, mau pun di tingkat regional dan lokal, seperti Badan Pemantau Strategis HBII, Penggalang Jaringan Pusat-pusat Bahasa. Lalu pada 2007 disepakati untuk menjadikan tahun 2008 sebagai Tahun HBII bagi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang akan diperbarui pada 2030.
     Salah satu hasil upaya nyata UNESCO itu adalah pemetaan bahasa yang coba menunjukkan besar-kecilnya peran bahasa-bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di Indonesia, program pemetaan bahasa itu secara resmi disebut “Pemetaan Bahasa Nusantara”. Program ini diaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI). Sebagian hasilnya disusun secara ringkas dan populer oleh Parakitri T. Simbolon dalam buku, Pesona Bahasa Nusantara Menjelang Abad Ke-21, yang diterbitkan di Jakarta pada Oktober 1999 dengan kerjasama PMB-LIPI dan KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
     Satu dasawarsa sebelumnya, usaha pribadi dan kelompok malah sudah timbul untuk memperjuangkan pelestarian bahasa-bahasa Nusantara itu. Ajip Rosidi, misalnya, seorang sasterawan Indonesia terkemuka dan pelopor pelestarian bahasa-basaha daerah, secara pribadi mulai memberikan hadiah penghargaan kepada sasterawan Sunda pada 1989, dan pada 1990 juga kepada tokoh yang berjasa melestarikan bahasa dan kebudayaan daerah tsb. Penghargaan itu yang disebut “Hadiah Rancagé” (bahasa Sunda, rancagé = dayacipta). Ketika itu Ajip sudah tujuh tahun bermukim di Jepang sebagai gurubesar di Osaka Gaidai (Universitas Studi-studi Luarnegeri Osaka), Jepang.
     Pada 1993, pemberian hadiah itu dilembagakan dalam Yayasan Rancagé, yang didirikan oleh Ajip Rosidi bersama sejumlah teman-temannya, seperti Erry Riyana Harjapamekas, Edi S. Ekajati, dll. Lembaga baru itu langsung mulai memberikan Hadiah Rancagé juga kepada sasterawan Jawa (sejak 1994), lalu kepada sasterawan Bali (sejak 1998), kepada sasterawan Lampung (pada 2008), dan kepada sasterawan Batak (sejak 2015). Syarat penilaian untuk pemberian hadiah sederhana saja, cukup jika sasterawan berbahasa daerah tertentu mengirimkan kepada yayasan buku-buku karyanya yang terbit selama dua tahun berturut-turut.
     Jadi, sampai sekarang, 2016, sudah dua kali buku sastera berbahasa Batak (kebetulan baru sub-suku Toba) mendapatkan Hadiah Rancagé, sedang tokoh yang dianggap berjasa mengembangkan bahasa dan kebudayaan Batak (Toba) memperoleh hadiah serupa hanya untuk 2015. Kebetulan saya yang diminta oleh yayasan untuk menilai buku-buku sastera Batak (Toba) dan tokoh yang dianggap berjasa selama dua tahun ini. Dengan suka dan rela saya terima permintaan itu. Namun, terus-terang saja, saya kaget juga karena sadar tugas itu tidak mudah bagi saya. Sudah lama saya jarang menggunakan bahasa daerah itu, dan terlebih lagi saya sadar, menilai karya sastera secara bertanggungjawab berarti melakukan kritik sastera secara bertanggungjawab juga. Hal tersebut terakhir ini sangat sulit dilakukan mengingat pesat dan ribetnya perkembangan kritik sastera sedikitnya selama tiga dasawarsa terakhir ini.
     Walau pun demikian, sekedar memberi semangat kepada Yayasan Rancagé untuk mengemban misinya yang berat itu, saya merasa perlu juga bertungkuslumus menyegarkan ingatan saya atas bahasa ibu saya sendiri itu, dan juga mempelajari ulang kritik sastera yang sempat terasa asing selama ini. Rupanya penilaian saya itu ada juga gunanya. Yayasan Rancagé menyertakan naskah penilaian saya untuk pemberian Hadiah Rancagé tahun 2016 sebagai bahan kajian dalam Kongrés Bahada Daérah Nusantara di Bandung, pada 2-4 Agustus 2016. (Parakitri T. Simbolon, Kpg. Bulak Timur, 9-9-2016)

%d bloggers like this: