Pemilihan Umum 1955

admin November 30, 2011 0
Pemilihan Umum 1955
Share if you care

PEMILIHAN UMUM 1955

Oleh Herbert Feith

 Pengantar Redaksi

Pemilu 1955 untuk anggota parlemen dan konstituante Republik Indonesia dilaksanakan masing-masing pada 29 September dan 15 Desember. Dua tahun kemudian terbitlah buku yang membahas peristiwa tersebut. Penulisnya, Herbert Feith, yang meninggal dalam usia 72 tahun di Melbourne pada 15 November 2001, menyaksikan sendiri tidak hanya peristiwa itu, tapi juga rangkaian peristiwa sebelum dan sesudahnya. Kebetulan waktu itu ia bekerja di Kementerian Penerangan RI, 1951-3 dan 1954-6. Masa empat tahun itu telah mengantar Herberth Feith untuk memperoleh gelar doktor di Cornell University, 1960.

Jadi, Herbert Feith menulis karyanya ini berdasarkan pengalaman pribadi ditambah dengan berbagai dokumen dan berita media massa, yang dikatakannya “sangat bebas” waktu itu. Karya ini aslinya berjudul The Indonesian Election of 1955 yang terbit pada 1957 atas permintaan George McTurnan Kahin, waktu itu pemimpin Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornel University. Terbit sebagai bagian Interim Report Series (Seri Laporan Sementara) lembaga tersebut barusan, karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan pada Februari 1999 oleh KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.

KPG sengaja menerbitkan terjemahan karya ini dengan harapan agar pemilu ke-8, yang direncanakan terlaksana pada 7 Juni 1999, berhasil dengan baik seperti pemilu 1955. Itu berarti pemilu berjalan tidak hanya secara “luber” (langsung, umum, bebas, rahasia), tapi juga secara “jurdil” (jujur dan adil). Maklum, enam kali pemilu setelah 1955, yang semuanya dilakukan selama Orde Baru, samasekali tidak “luber”, apalagi “jurdil”. Juga maklum, meski Orde Baru sudah tumbang dan bangsa Indonesia berjuang kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis lewat reformasi, tiada jaminan bahwa perjuangan itu tidak akan digagalkan oleh sisa-sisa kekuatan jahat Orde Baru. Pendek kata, terbitnya terjemahan karya ini diharapkan dapat menjadikan Pemilu 1955 sebagai bahan pembanding, sekaligus sebagai sumber semangat reformasi.

Ternyata memang, Pemilu 1999 tidak hanya terlaksana sebagus Pemilu 1955, tapi juga sama malangnya. Meski pun terlaksana “luber” dan “jurdil”, dua pemilu itu dibuat memar sebelum mekar oleh kuman penyakit yang memilih main dagang sapi lewat prosedur formal. Selama 1959-99, prosedur formal itu bernama MPR (Majelis Permusyaratan Rakyat). Cengkeraman kuman penyakit ini tidak berkurang, malah bertambah, kendati pada 2003 kekuasaan MPR berhasil disesuaikan dengan perubahan UUD 1945. Sejak Pemilu 2004 yang berhasil terlaksana dengan “luber” dan “jurdil”, bukan hanya MPR, tapi seluruh UUD 1945 yang sudah beberapa kali berubah itu dijadikan prosedur formal belaka.

Puncak cengkeraman kuman penyakit itu tampak tercapai dalam Pemilu 2009. Kali ini, bukan hanya MPR dan seluruh UUD 1945 dijadikan prosedur formal, tapi kemungkinan besar juga pemilu “luber” dan “jurdil” itu sendiri. Karena kuman penyakit itu bermain dalam pemilu, sudah saatnya sekarang melihat apakah Pemilu 1955 sudah mengandung benih-benih penyakit tersebut. Sebelum melihat secara ringkas paparan Herbert Feith mengenai Pemilu 1955, baik sekali kalau kita membaca kembali tanya-jawab dia dengan wartawan Detak, M. Najib Azca, Februari 1999, yang dimuat juga dalam buku terjemahan itu.

 

Wawancara Herbert Feith dan M. Najib Azca

Tanya:     Apa kunci keberhasilan Pemilu 1955 sehingga berlangsung demokratis dan relatif  aman dan damai?

 

Jawab:     Salah satu kuncinya adalah diwakilinya semua partai di dalam badan penyelenggara. Memang, ada sejumlah usaha pemaksaan kehendak oleh pejabat lokal, tetapi itu biasanya diimbangi oleh usaha partai-partai lain yang melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau kepada wartawan. Praktek intimidasi oleh pemuka partai tidak jarang terjadi, terutama di daerah-daerah di mana satu desa atau dukuh menjadi monopoli satu partai. Tetapi, keberhasilan partai-partai besar untuk mendirikan ranting di mana-mana menjadikan proses saling mengawasi umumnya cukup efektif.

Tanya:     Jumlah partai pada saat itu banyak sekali. Apakah tidak terlalu membingungkan bagi pemilih?

Jawab:     Mula-mula membingungkan, tetapi hal itu menjadi perangsang bagi aktivis paratai untuk menjelaskan halnya. Akhirnya, pemilu menjadi sarana untuk menyaring siapa yang dapat mengumpulkan suara pemilih dalam jumlah besar dan siapa yang kurang dapat mengumpulkan massa pemilih, alias partai gurem.

Tanya:     Tetapi, Pemilu 1955 tidak menjamin kelanjutan sistem demokrasi parlementer. Sistem itu malah dikuburkan hanya beberapa tahun sesudahnya. Apa sebabnya?

Jawab:     Memang besar ironinya. Kampanye pemilu yang sangat sengit itu – dan berlangsung lama sekali  – memperuncing konflik sosial di banyak daerah. Ketiadaan konsensus politik yang mencolok pada masa kamanye itu menjadi jelas lagi pada masa pascapemilu, yaitu pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo kedua (Maret 1956 – Maret 1957). Dari empat partai yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu 1955  – PNI, Masyumi, NU dan PKI  – semuanya, kecuali PKI, diwakili dalam kabinet Ali itu. Tetapi, konflik PNI-Masyumi berjalan terus di dalam kabinet itu, sehingga kabinet dilihat lemah dan kurang tegas. Hal itu menyuburkan lahan bagi beberapa aktor politik yang dari dulu merasa diri dikesampingkan oleh sistem demokrasi parlementer. Yang paling nyata Presiden Soekarno dan pimpinan tentara.

Tanya:     Proses peralihan dari sistem demokrasi parlementer ke sistem demokrasi terpimpin bagaimana?

Jawab:     Panjang juga prosesnya. Tanda kegoyahan sistem demokrasi parlementer mulai kelihatan pada pertengahan 1956. Ada berbagai gerakan etnis, seperti gerakan Sunda dan gerakan Minangkabau. Selain itu ada gejolak anti-Cina, yang selama bertahun-tahun tidak kelihatan. Namun yang terpenting adalah gerakan yang muncul di daerah-daerah seperti Sumatera dan Sulawesi, khususnya di daerah-daerah penghasil bahan mentah seperti karet dan kopra, yang merasa dirinya dirugikan karena kurs rupiah atas dollar makin artifisial (kurs resmi sudah menjadi artifisial dengan meningkatnya inflasi). Di daerah-daerah itu, panglima yang putra daerah menjadi semakin berani menolak kebijakan pemerintah pusat.

Pada bulan Oktober 1956 Presiden Soekarno mengambil prakarsa yang baru, yakni mengajukan usul-usul mengenai perlunya sistem politik diubah menjadi “demokrasi terpimpin”. Menurutnya, demokrasi a la Barat terbukti tidak tepat bagi Indonesia, tidak cocok dengan kepribadian bangsa. Pada Maret 1957 dia menerima tekanan dari pimpinan angkatan darat supaya dinyatakan “keadaan bahaya”. Kenyataan itu berarti pimpinan tentara diberi kekuasaan hukum yang baru, begitu juga panglima-panglima di daerah.

Proses perubahan sistem politik menjadi lebih otoriter dilanjutkan setelah itu. Posisi pimpinan pusat tentara diperkuat oleh pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda pada Desember 1957. Dan diperkuat lagi dengan penumpasan gerakan daerah yang mendirikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada Februari 1958.

Proses pengotoriteran pemerintah itu mencapai puncaknya dengan dikeluarkannya  Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang menegakkan kembali Undang-undang Dasar 1945. Berakhirnya masa demokrasi parlementer biasanya dihitung dari Dekrit itu.

 

Tanya:     Apa sebab utama demokrasi parlementer tidak bisa bertahan?

Jawab:     Satu faktor yang penting ialah kerjasama yang bisa diciptakan antara presiden dengan pimpinan tentara, setelah Kolonel Nasution diangkat kembali sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada Oktober 1955. Sistem demokrasi terpimpin bisa dikatakan sebuah koalisi antara dua kekuatan itu, yang tadinya bersaing dan saling mengimbangi.

Selain itu, ada faktor pengharapan sangat tinggi yang diciptakan oleh revolusi. Kabinet-kabinet yang memegang pemerintahan selama masa demokrasi parlementer semua dianggap kurang berhasil, walau pun keberhasilannya tidak sedikit. Semuanya kurang sanggup memberikan pimpinan yang inspiratif, sehingga banyak orang mengeluh pimpinan nasional hanya cekcok saja.

Pelaksanaan pemilihan umum diharapkan mengubah keadaan ituk tetapi ternyata tidak sanggup mengobatinya, jadi timbul kekecewaan besar.

 

Tanya:     Apakah partai-partai politik yang tumbuh marak sejak Mei 1998 tepat dianggap sebagai sambungan dari penglompokan politik pada 1955?

 

Jawab:     Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan cukup mudah dilihat sebagai lanjutan PNI (Partai Nasional Indonesia). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mungkin sekali berhasil menjadi wakil utama masyarakat NU. Ahli waris Masyumi tidak begitu mudah dilihat. Partai Amanat Nasional (PAN) mungkin sekali akan keluar sebagai wakil utamanya, walau pun disaingi oleh Partai Bulan Bintang dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Yang paling sulit dilihat kelanjutannya ialah Partai Komunis Indonesia (PKI). Selama Orde Baru anak cucu orang PKI condong berindung di bawah pohon beringin-nya Golkar. Tetapi pola itu mungkin sudah berlalu.

Tanya:     Apakah gejala aliran akan berperan besar lagi dalam Pemilu 1999 ini?

 Jawab:     Saya kira masih kuat sekali pola aliran itu, khusus di Jawa. Dan itu bukan sesuatu yang perlu disesalkan. Kalau pemilu diuji menurut pengetahuan yang dimiliki oleh massa pemilih mengenai program partai-partai, saya kira itu salah. Pemilu, di mana-mana, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan kecurigaan daripada faktor seperti program partai-partai.

Bayangkanlah seorang petani di Jawa Timur yang dianjurkan memilih PKB oleh seorang kiai yang menjadi pamannya, selain itu dianjurkan memilih PAN oleh seorang tetangganya yang bekerja sebagai guru SMP, dan diajak memilih PDI Perjuangan oleh seorang keponakannya yang menjadi tokoh mahasiswa. Pilihannya pasti banyak dipengaruhi oleh hubungan pribadi dengan tiga orang itu, oleh tingkat kepercayaannya pada orang-orang yang menjadi wakil tiga aliran itu. Selain itu, pasti dipenguhi juga oleh identitas budaya-agama si pemilih sendiri, yaitu apakah dia lebih dekat pada NU atau Muhammadiyah atau pada tradisi sinkretis Marhaenis-Soekarnois. Pemilih itu jangan dianggap bodoh atau ikut-ikutan saja kalau dia memberikan suaranya tanpa banyak mengetahui program-program partai.

Tanya:     Pemilu 1999 diadakan di tengah-tengah krisis ekonomi yang memiskinkan banyak orang dan meningkatkan kekerasan sosial. Dalam keadaan yang suram dan penuh ketidakpastian itu, apakah kita bisa mengharapkan Pemilu 1999 dapat memberikan sumbangan yang positif bagi proses reformasi dan demokratisasi?

Jawab:     Ujiannya memang berat. Tetapi saya lihat ada beberapa sumber harapan. Pertama-tama, unsur-unsur reformasi kemungkinan besar diperkuat kedudukannya ketimbang unsur Orde Baru sebagai akibat kampanye pemilu.  Hal itu bukan hanya tema-tema yang demokratis dan anti-otoriter yang dibawa oleh hampir semua pimpinan partai. Selain itu, ada faktor pendidikan yang diberikan kepada masyarakat umum mengenai lembaga-lembaga politik yang cocok dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Masyarakat sudah mulai belajar banyak mengenai institusi demokrasi sebagai akibat dari perdebatan mengenai sistem pemilu yang tepat. Proses belajar itu pasti dilanjutkan selama kampanye, di antaranya oleh badan penyelenggara pemilu, oleh partai-partai sendiri, oleh LSM dan mahasiswa yang mengusahakan pendidikan pemilih dan  pemantauan pemilu, dan oleh wartawan.

Tanya:     Bagaimana prospek demokrasi konstitusional sekarang ini dibandingkan 1955?

Jawab:     Pada 1955 lembaga-lembaga demokrasi konstitusional berdiri, tetapi berjalan lumpuh. Tugas utama memperkuatnya. Dan tugas itu memang tidak tercapai. Tugas yang dihadapi sekarang ialah menegakkannya kembali, setelah 40 tahun, setelah dialaminya dua macam pemerintahan otoriter.

Perubahan yang terjadi selama 40 tahun itu banyak sekali. Ada yang membantu menegakkan demokrasi, ada yang mempersulitnya. Masyarakat Indonesia sekarang memang lain sekali daripada waktu itu. Lebih urban, lebih makmur, lebih banyak dipengaruhi oleh media massa, lebih terglobalisasi. Struktur kelasnya lain sekali.

Satu hal yang sangat membantu dalam hal menegakkan kembali lembaga-lembaga demokrasi ialah renungan mengenai unsur pahitnya dua macam pemerintahan otoriter itu. Rezim Demokra Terpimpin dan Orde Baru, keduanya dibenarkan dengan alasan sesuai dengan kepribadian Indonesia, dengan sejarah dan kebudayaannya. Pada zaman Orde Baru, Indonesia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat sekali, sehingga mendapat performance legitimacy (legitimasi berdasarkan kinerja). Tetapi, kedua rezim itu akhirnya membawa kekecewaan besar.

Penyakit-penyakit politik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme meningkatkan daya tarik cita-cita demokrasi yang dijunjung tinggi oleh pejuang anti-penjajahan yang merintis Republik Indonesia dan mendirikannya. Maka, pada tahun terakhir masa Orde Baru timbul banyak tuntutan akan perlunya lembaga politik di luar pimpinan negara yang menjamin hak-hak azasi manusia, kepastian hukum, pemerintahan yang transparan dan amanah (accountable), dan otonomi daerah.

Penyalahgunaan kekuasaan menjadikan banyak orang sadar faedah checks and balances yang bisa mencegah timbulnya one-man rule dan gejala kroni. Pinsip-prinsip negara integralistik didiskreditkan karena disadari bertentangan dengan pemerintahan yang accountable.

Yogyakarta, Februari 1999.