Naar de “Republiek Indonesia”

admin June 21, 2009 0
Naar de “Republiek Indonesia”
Share if you care

Tan Malaka

 Naar de “Republiek Indonesia”

 Ringkasan

Ringkasan ini dibuat berdasarkan terjemahan Ongko D. atas karya Tan Malaka, Menudju Republik Indonesia (Jakarta: Yayasan “Massa”, 19 Februari 1986), 82 halaman. Aslinya bahasa Belanda, Naar de “Republiek Indonesia” (Canton: April 1925 untuk cetakan pertama/ Tokyo: Desember 1925 untuk cetakan kedua). Isinya 14 sub-judul dalam cetakan pertama,15 sub-judul cetakan kedua. Ringkasan ini berdasarkan cetakan kedua: tiga pengantar, tiga bab inti, satu penjelasan, dan delapan sisanya merupakan program aksi.

Tiga pengantar yaitu INTERUPSI, KETERANGAN PADA CETAKAN KEDUA, dan KATA PENGANTAR.

INTERUPSI: mulai dengan epigram “Kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan bawaan kelahiranya itu.”; dalam cetakan pertama banyak kesalahan karena kurangnya persediaan huruf latin dan bahasa Belanda yang sudah lama tak digunakan; brosur ditulis singkat mengingat kecilnya minat baca masyarakat yang dituju; yang dituju adalah “golongan terpelajar (intelektuil) dari penduduk Indonesia”; brosur ditulis sebagai satu-satunya cara mendekati masyarakat Indonesia akibat pengasingan Tan Malaka oleh Dirk Fock, gubernur- jenderal Hindia Belanda.

KETERANGAN PADA CETAKAN KEDUA: permintaan akan brosur ini terus meningkat; kesalahan sudah berkurang tapi masih tetap banyak; tambahan sub-judul baru tentang Majelis Permusyawaratan Indonesia; beberapa penegasan baru seperti dugaan yang terbukti bahwa golongan terpelajar Tiongkok lebih aktif daripada golongan terpelajar Indonesia; sebulan sebelum cetakan kedua terbit, lima juta golongan terpelajar Tiongkok serentak meninggalkan sekolah untuk bergabung dengan perlawanan rakyat; namun demikian perlawanan rakyat Indonesia makin meruncing; perlawanan rakyat makin berkembang ibarat “Padi tumbuh tak berisik …”

KATA PENGANTAR: brosur disusun berdasarkan kesadaran akan pertentangan kelas sosial dan didorong oleh kenyataan berupa “krisis dewasa ini”; beda dengan negeri-negeri terjajah lain, Indonesia tidak punya kelas menengah dan pertentangan kelas berimpit dengan perbedaan rasial; akibatnya sumber pemimpin (golongan terpelajar) buat organisasi revolusioner sangat miskin, dan sumber yang miskin itu pun dibuat putus hubungan dengan rakyat oleh penjajah; krisis dunia sangat mempertajam pertentangan kelas di Indonesia sehingga golongan terpelajar terpaksa menentukan sikap dan memilih pihak; makanya brosur “memberikan tangga kepada saudara [golongan terpelajar], supaya saudara dapat turun kepada rakyat.”

***

Tiga bab inti: Bab I SITUASI DUNIA; Bab II SITUASI INDONESIA; Bab III TUJUAN PKI. [PKI – Partai Komunis Indonesia – harap dibaca “Kekuatan Revolusioner”, karena memang demikianlah kenyataannya waktu itu – Pts].

Bab I SITUASI DUNIA: Perang Dunia I (1914-1918) telah memecah dunia antara negara-negara yang kalah dan yang menang perang, namun namun dua-duanya menderita secara ekonomi. Yang kalah bayar biaya dan pampasan perang, yang menang bayar biaya  perang. Karena itu dua-duanya harus ditolong oleh para raja-uang Amerika Serikat seperti J.P. Morgan, melalui organisasi bantuan seperti Rencana Dawes (1924). Dua-duanya juga harus tunduk terhadap kekuatan modal tersebut, yang kalah menjadi negeri setengah-jajahan, yang menang menjadi sekutu yang patuh. Itu berarti kapitalisme bukannya terpukul seperti diharapkan segera setelah Revolusi Rusia (1917-1920), tapi agaknya bakal memperoleh masa damai untuk berkembang.

Semua hal itu membuat kekuatan revolusioner menghadapi kesulitan menentukan sikap: bergerak dengan perkiraan kapitalisme segera akan runtuh atau kapitalisme akan berembang dalam masa damai. Kesulitan ini diatasi dengan tidak memilih perkiraan yang mana pun, tapi membuat  kekuatan revolusioner tidak boleh lupa dengan kesadaran pertentangan kelas sosial, yang kini bekerja pada tataran negara. Negara-negara yang menang perang bakal bersaing di bidang modal [kolonialisme dan imperialisme], sedang negara-negara setengah jajahan karena kalah perang siap menanti kesempatan yang timbul akibat persaingan itu. Demikianlah Jepang menjadi pesaing besar di Asia, dan Jerman menanti kesempatan di Eropa. Dua-duanya “dapat menimbulkan perang dunia baru”.

Sementara Jerman dan Jepang menanti kesempatan baik, pertentangan kelas sosial terus bergolak menuju kehancuran kapitalisme untuk diganti dengan sistem kemasyarakatan yang baru. Ternyata kekuatan revolusiner dunia sekarang jauh lebih terkait satu sama lain, makanya kekuatan revolusioner wajib bergerak sesuai dengan asas pertentangan kelas sosial, ada atau tidak ada peluang akibat persaingan dunia kapitalis. Kekuatan revolusioner patut memusatkan upaya untuk “membentuk di mana-mana Partai Rakyat Pekerja dan memperkuatnya, membawa massa yang menderita di bawah pimpinan kita dan akhirnya memperkuat ikatan dan setia-kawan internasional.” Dengan demikian “Jika nanti waktu untuk bertindak bagi kita telah datang,” kekuatan revolusioner sudah siap.

 ***

Bab II SITUASI INDONESIA: Mengibaratkan kapitalisme sebagai gedung, Indonesia adalah satu di antara tiang yang mendukung gedung itu. Kita tahu, cepat atau lambat, gedung itu pasti runtuh, tapi kita tidak tahu bagaimana runtuhnya. Gelombang politik ekonomi dunia akibat Perang Dunia I telah mematahkan satu tiangnya yang rapuh, kapitalisme Rusia, dan seluruh gedung terancam runtuh. Sayang, “datang budak-budaknya, yaitu kaum Sosial Demokrat” untuk menyelamatkannya. Jadi kita kaum revolusioner Indonesia tidak boleh menunggu gedung itu runtuh baru bertindak, karena kalau “kapitalisme kolonial di Indonesia besok atau lusa jatuh, kita [sudah] harus mampu menciptakan tata-tertib baru yang lebih kuat dan sempurna di Indonesia.”

Sementara “[k]apitalisme Eropa dan Amerika didukung [oleh] kaum Sosial Demokrat”, sedang “ [d]i tanah-tanah jajahan seperti: Mesir, India, [...] dan Filipina, imperialisme yang sedang goyah didukung oleh borjuis nasional, [...] di Indonesia tak ada [...] yang mampu menolong [...]. Pertentangan antara rakyat Indonesia dan imperialisme Belanda [terjadi secara langsung, dan] makin lama [...] makin tajam. [...] Suara merdu politik etis [sudah] diganti dengan [...] tongkat karet [...] dan gemerencing pedang.”

Pertentangan seperti itulah yang berkobar di Bandung, Sumedang, Ciamis, dan Sidoarjo, utamanya sejak Februari 1925. “Rakyat Indonesia di bawah [...] siksaan di luar batas prikemanusiaan tetap menuntut hak-hak kelahirannya [hak-hak asasi].” Itulah “hak-hak  yang semenjak puluhan tahun yang lalu telah diakui di Eropa dan Amerika, tapi oleh imperialisme Belanda dijawab dengan tindakan-tindakan biadab.” Namun demikian, “tongkat karet dan pistol tak akan mampu mengundurkan rakyat yang sedang melangkah maju.”

“Politik apakah yang harus kita lakukan pula sekarang?” Jawabannya tergantung pada kemampuan kaum revolusioner untuk melihat kenyataan sosial Indonesia dengan kacamata pertentangan kelas. “Lebih dari 300 tahun imperialisme Belanda melakukan politik ‘gertakan’ dan ‘tindasan’. Belum pernah  politik semacam itu oleh rakyat Indonesia [...] disambut dengan terang-terangan dan sewajarnya, sebagaimana telah terjadi pada 1 Pebruari [1925].”  Sambutan ini berbeda dengan aneka perlawanan sebelumnya seperti Perang Jawa atau Perang Aceh. Perlawanan ini berkobar “karena sumpah, jimat, suara gaib atau segala kegelapan-kegelapan feodal”, sedang perlawanan sejak Februari 1925 “karena hak-hak yang nyata dan wajar sebagai manusia [hak-hak asasi]”. Kini penjajah “berkata kepada diri sendiri ‘Orang Indonesia tak dapat lagi digertak dan ditindas’”. Orang Indonesia menimpali, “’Selamat jalan jiwa-jiwa budak [...] buat selama-lamanya’”.

Perlawanan seperti barusan dikemukakan akan membuat imperialisme Belanda menyadari bahwa “lebih dari yang sudah-sudah, [...] ucapan Multatuli akan lantang bergema di kupingnya: ‘Jika setiap orang Jawa meludah ke tanah, maka mati tenggelamlah orang-orang Belanda’”. Karena itu “akan dibicarakan cara memperbaiki keadaan ekonomi rakyat” dan “memberikan hak-hak politik lebih banyak kepada golongan orang Indonesia tertentu”.

Namun demikian, karena “mengenal susunan sosial-ekonomi Indonesia”, kekuatan revolusioner Indonesia tahu bahwa “pemegang kekuasaan itu tak akan dapat selangkah [pun] keluar dari lingkungan sempit birokrasinya.” Imperialisme Belanda tak akan “[dapat] dengan seketika [...] memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah berlangsung berabad-abad dengan serentak.”

Kesalahan-kesalahan tersebut menjadi jelas dengan perbandingan. Inggris yang menjajah India membiarkan “industri nasional yang kuat” berkembang sehingga “di sana [terdapat] jembatan untuk menghubungkan [...] modal Inggris dengan modal nasional” dan “menghubungkan politik imperialisme dan politik nasional. Tetapi politik imperialisme Belanda sejak semula [sengaja menghancurkan] industri kecil dan perdagangan kecil nasional, teristimewa di Jawa.” Akibatnya “mati jugalah kerajinan dan inisiatif suku Jawa” yang mestinya mampu membangun “industri nasional modern”. Akibat lebih jauh lagi, imperialisme Belanda tidak bisa “mendapatkan titik pertemuan untuk suatu kompromi ekonomi dengan orang-orang Indonesia. Berhubungan dengan itu suatu kompromi dalam politik [akan sulit pula]”.

Apa saja yang akan coba dilakukan oleh imperialisme Belanda untuk membuka kompromi itu “akan hanya berarti satu tetes air di atas besi yang membara”. Itu berarti “krisis Indonesia bukan hanya krisis politik, seperti di Mesir, India-Inggris, dan Filipina, akan tetapi juga terutama adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini tak akan dapat disembuhkan dalam beberapa tahun.” Karena itu “[...] imperialisme Belanda tak akan mungkin mendekati rakyat Indonesia dengan memberikan konsesi politik dan ekonomi, ia harus melakukan politik biadab yang lama, warisan dari Oost Indische Compagnie”.

“Marx pernah berkata: ‘Proletariat tak akan kehilangan sesuatu miliknya, kecuali belenggu budaknya’. Kalimat ini dapat kita gunakan di Indonesia lebih luas. Di sini anasir-anasir bukan proletar berada dalam penderitaan yang sama dengan buruh industri, karena di sini tak ada industri nasional, perdagangan nasional”.

***

Bab III TUJUAN PKI. “Tujuan Partai-partai Komunis dunia ialah menggantikan sistem kapitalisme dengan komunisne.” Namun, penggantian ini tidak bisa serta-merta. Perlu suatu masa peralihan yang tidak bisa dipastikan lamanya. “Dalam masa peralihan ini, proletariat melakukan diktatur atas borjuasi. [...]. Sovyet adalah perwujudan diktatur proletariat. Tujuan Sovyet ialah menghapuskan kapitalisme dan mempersiapkan tumbuhnya komunisme.”

Selama masa peralihan, diktatur proletariat menasionalisasi industri-industri yang penting, artinya diserahkan kepada negara proletar. Dengan nasionalisasi, hak milik pribadi dihapus. “Dengan demikian akan hapuslah anarchisme dalam produksi, yaitu: menghasilkan barang [...] yang satu sama lain tidak ada sangkut-pautnya [...] Sebagai gantinya diadakanlah rasionalisasi, yaitu menghasilkan barang-barang keperluan hidup menurut kebutuhan masyarakat. Dengan hapusnya hak milik perseorangan  dan anarchi dalam produksi, persaingan juga akan hapus” dan hilang pulalah semua kelas sosial seperti kelas proletar dan kelas borjuasi.

“Dengan hapusnya persaingan, tak akan berlaku lagi politik imperialisme, yaitu politik modal-bank sesuatu negara kapitalis untuk [menjajah] negara-negara [lain guna menampung] kelebihan hasil pabriknya [...]. Sebagai gantinya tersusunlah hak milik bersama, produksi terencana, penukaran produksi dengan sukarela dan internasionalisme, yaitu: perdamaian, kerjasama dan persaudaraan antara berbagai bangsa di dunia.” Pendeknya terciptalah masyarakat komunis, masyarakat tanpa kelas sosial.

“Apa yang diuraikan di tas adalah teori komunis yang bisa menjadi kenyataan jika kapitalisme dunia jatuh serentak, sebagaimana yang hampir-hampir terjadi pada tahun-tahun pertama sesudah revolusi Bosjewiki di Rusia.” Ternyata kapitalisme dunia tidak runtuh serentak, malah tertolong oleh golongan sosial demokrat. Bolsjewiki Rusia pun “mengadakan langkah mundur pada tahun 1921. Langkah mundur ini harus diterima dalam arti ekonomi dan taktik. [...] Negara Sovyet mengijinkan berlakunya kembali hak milik perseorangan kepada petani-petani yang merupakan 80% [...] penduduk Rusia dan kepada burjuis-borjuis kecil di kota-kota.” Perdagangan pun dilakukan “atas dasar kapitalisme”. Pendeknya para petani dan borjuis kecil “dapat ditarik dalam barisan pendukung Negara Buruh”. Inilah yang disebut PEB (Politik Ekonomi Baru).

PEB tidak hanya berlaku “khusus di Rusia yang terbelakang”, tapi juga di negeri-negeri kapitalis. Jika demikian halnya, PEB lebih penting lagi berlaku di Indonesia yang kapitalismenya bersifat “kolonial dan tidak tumbuh secara tersusun dari masyarakat Indonesia sendiri [...] Ia dipaksakan dengan kekerasan oleh suatu negeri imperialis Barat dalam masyarakat feodal Timur”. Dirumuskan lain “proletariat Indonesia berada lebih rendah daripada proletariat Eropah Barat dan Amerika. Diktator proletariat yang tulen akan dapat membahayakan peri penghidupan ekonomi di Indonesia, terlebih jika revolusi dunia tak kunjung datang. Akibatnya [...] bagian yang terbesar daripada penduduk, yaitu orang-orang yang bukan proletar, sangat mudah dihasut melawan buruh Indonesia yang kecil jumlahnya.”

“Untuk menjamin peri penghidupan ekonomi di Indonesia dalam kemerdekaan nasional yang mungkin datang, kepada penduduk yang bukan proletar harus diberikan kesempatan [...] mengusahakan hak milik perseorangan dan perusahaan-perusahaan kapitalis. Sudah barang tentu, perusahaan-perusahaan besar harus segera dinasionalisir. Dengan demikian kegiatan ekonomi rakyat dapat dikembangkan tanpa kekuatiran akan datangnya [kelas-kelas] lainnya. Dengan demikian perimbangan ekonomi antara proletar dan bukan proletar dapat dicapai dan dipertahankan.”

“Memang kita harus selalu ingat bahwa buruh [Indonesia] menurut kualitas dan kuantitasnya ada rendah, sedang orang-orang bukan proletar [berjumlah] besar dan revolusioner. [...] Karenanya dalam ‘INDONESIA MERDEKA’ cara bagaimana pun kepada orang-orang bukan proletar harus diberikan kesempatan mengeluarkan suaranya. Akan tepat adanya, jika buruh dalam perang kemerdekaan nasional yang mungkin datang, mewujudkan barisan pelopor [bagi] seluruh rakyat, maka perusahaan-perusahaan besar akan jatuh di tangannya, dan selaras dengan itu kekuasaan politik. Perimbangan politik dengan orang-orang bukan proletar akan mudah … diciptakan, yang … sangat penting adanya bagi Indonesia Merdeka.” Perkembangan selanjutnya “tergantung kepada keadaan internasional dan lebih lanjut pada perkembangan industri di Indonesia sendiri.”

***

Sembilan sub-judul lain semuanya menyangkut program nasional, strategi  dan taktik. Betapa penting pun kesembilan sub-judul ini, semuanya tidak mengubah konsistensi tiga bab inti yang diringkas di atas. Apa yang sekarang ini disebut “visi dan misi” politik sudah tercakup dalam tiga bab inti tersebut. Oleh karena itu kesembilan sub-judul itu tidak diringkas dalam kesempatan ini.■ (Parakitri T. Simbolon, 21 Juni 2009).