187 JUTA CALON PEMILIH DALAM PEMILU 2014!

deskha March 26, 2014 Comments Off on 187 JUTA CALON PEMILIH DALAM PEMILU 2014!
187 JUTA CALON PEMILIH DALAM PEMILU 2014!

187 JUTA CALON PEMILIH DALAM PEMILU 2014!

 Oleh

Parakitri T. Simbolon

186.612.225 ORANG calon pemberi suara dalam Pemilu 2014. Mereka akan memilih anggota parlemen pada 9 April dan Presiden-Wakil Presiden pada 9 Juli! Mereka tersebar di 33 propinsi, 477 kabupaten/ kota, 6.879 kecamatan, 79.702 desa, dan di luarnegeri. KPU (Komisi Pemilihan Umum) menata pemilihan itu di 2.471 Dapil (daerah pemilihan): 77 untuk DPR, 259 untuk DPRD Proponsi, 2.102 untuk DPRD kabupatan/kota, dan 33 untuk DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pemilihan akan berlangsung serentak di 528.217 TPS (tempat pemungutan suara), dalam negeri mau pun luar negeri.

Pada 9 April, hanya dalam setengah hari, ratusan juta pemilih itu bakal menentukan mana di antara 12 partai politik tingkat nasional yang akan berkuasa di Indonesia. Pada saat yang sama, mereka juga akan memilih di antara 200.000 lebih caleg (calon anggota legislatif) yang diajukan oleh 12 partai politik itu untuk menduduki 19.699 kursi parlemen. Dari 200.000 itu, 6.608 caleg untuk 560 kursi DPR; sekitar 30.000 caleg untuk 2.112 kursi DPRD propinsi; sekitar 175.000 caleg untuk 16.895 kursi DPRD kabupatan/kota; dan 945 caleg untuk 132 kursi DPD.

Alangkah raksasanya juga urusan logistik untuk mewujudkan pemilihan itu. Pengalaman  dalam Pemilu 2009 menunjukkan hal itu. Surat suara saja berjumlah 699.391.364 lembar: Untuk pemilihan anggota DPR 174.802.288 lembar; DPRD propinsi 182.916.018 lembar, DPRD kabupaten/kota 168.451.859 lembar; dan DPD 173.221.199 lembar. Kotak suara  berjumlah 2,1 juta buah, formulir  535.859.665 lembar, segel 33.005.120 keping, dan tinta penanda sudah coblos 1.054.688 botol.

Tenaga pelaksana tidak kurang raksasanya: 6.471 PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) beranggota 230.000 orang; 76.711 PPS (Panitia Pemungutan Suara) beranggota 519.920 orang; dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) beranggota 4,6 juta orang. Namun demikian, dana yang dianggarkan oleh negara hanya Rp 18,7 triliun, kalah jauh dengan dana Bansos (bantuan sosial) Rp 91,8 triliun yang sering digerogoti itu.

Angka-angka raksasa ini dibeberkan sekedar untuk menegaskan sosok “Gugur Gunung” pemilihan umum itu, ujung tombak “Kedaulatan Rakyat” dalam demokrasi kita. Tidak berlebihan menganggapnya sebagai rekaman paripurna daya-hidup RI (Republik Indonesia) selama hampir 70 tahun usianya. Bagaimana lagi menjelaskan RI bisa lepas dari otoriterisme, lalu belajar lagi hidup demokratis, jika bukan dengan daya-hidup itu? Barangsiapa yang tahu ABC demokrasi pasti akan kaget mendengar bahwa daya “Gugur Gunung” itu adalah semangat demokrasi asli bangsa kita dahulu kala.

Di dunia pun sebenarnya tidak ada sistem politik kecuali demokrasi, tidak juga kediktatoran Sparta dan Persia dan Komunis dan Nazi dan Fasis, yang mampu menggerakkan tenaga “Gugur Gunung” itu untuk menggeser haluan “Arus Zaman”. Diberinya kejayaan kepada Athena, Romawi, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Tongkok (awal), Rusia (awal), India, lewat kemenangan rakyat yang tak terduga dalam rangkaian perjuangan, perang, dan revolusi. Namun Athena dan Romawi tinggal dongeng, sedang Amerika Serikat dan lain-lainnya sedang kalangkabut mempertahankan hegemoni masing-masing.

Namun sayang sekali, “Gugur Gunung” demokrasi itu belum pernah terwujud di negeri kita. Sudah sepuluh kali kita melaksanakan pemilihan umum. Pemilu 2014 bakal merupakan yang ke-11. Di antara 10 pemilu tersebut, hanya yang pertama dan tiga yang terakhir dapat berlangsung cukup “luber dan jurdil” (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil). Itu pun, pemilu yang pertama justru menimbulkan kekuasaan sewenang-wenang selama empat dasawarsa, sedangkan tiga yang terakhir mengobarkan politik dagang sapi dan “korupsi berjamaah” selama 15 tahun ini.

Lantas apa gerangan yang salah dengan rangkaian pemilu kita itu; apa yang tekor dengan demokrasi kita? Yang lebih mendesak, apakah 187 juta pemberi suara dalam Pemilu 2014 ini akan mampu menggerakkan tenaga “Gugur Gunung” mereka demi terwujudnya “Kekuasaan Pemerintahan Negara” yang kuat ber-“Kedaulatan Rakyat”, ataukah mereka akan tetap menerima nasib sebagai “Kuli Bangsa-bangsa”, yang hanya dikibuli dalam pesta setengah hari dengan selembar uang kertas Rp50.000,- (bercap partai atau tidak) sebagai hiburan?

Apa yang salah?

Apa gerangan yang salah dengan demokrasi kita dan rangkaian pemilunya itu?

Yah, kesalahan tak terhitung banyaknya jika kita menganggap demokrasi sebagai suatu rancang-bangun yang siap pakai, bukannya sejumlah prinsip-prinsip dasar untuk menghadapi perubahan dan perkembangan. Ibarat rumah, demokrasi bukan rumah jadi yang tinggal ditempati dan dinikmati, melainkan rumah tumbuh yang mesti dibangun terus sesuai keperluan.

Ibarat rumah, negara demokrasi kita itu memang kita rehab dan perluas selama limabelas tahun terakhir ini. Ia betul terbuat dari material demokrasi, terutama lahan tempatnya tegak dan tiang-tiang utamanya. Lahannya itu “Kedaulatan Rakyat”, kekuasaan negara yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Fondasinya pun kokoh ber-Pancasila. Tiga tiang utamanya (eksekutif, legislatif, judikatif), cukup mandiri dan terpisah satu sama lain. Bentuknya republik yang presidensial, bukan yang parlementer.

Benar, banyak yang menyepelekan rumah kita itu, tapi bukan tidak ada yang memujinya. Tidak apa! Kan penghuninya cukup terlindung dari angin, hujan, dan terik matahari. Maka jelas tidak ada yang salah dengan rumah itu, kecuali mungkin kehidupan di dalamnya. Terkadang kita merasa tidak nyaman di sana; terkadang bahkan seperti neraka. Namun semua itu bukan salahnya rumah, melainkan salah kita. Karena kebodohan, nafsu, amarah, dan kesombongan kita, timbullah kesusahan di dalamnya.

Jujur saja, kitalah yang salah menggunakan demokrasi kita itu, bukan demokrasi itu sendiri. Kesalahan kita itu banyak bodohnya. “Kekuasaan Pemerintahan Negara” kita, misalnya, presidensial, tapi kita menjalankannya parlementer. Akibatnya Presiden bertindak sekedar kepala pemerintahan, nyaris tak pernah sebagai kepala negara. Dia repot menggalang koalisi pendukung, lupa tugasnya sebagai lambang kekukuhan negara dan nakhoda perjalanan bangsa. Kalau begini mendingan kita jadi kesultanan atau kerajaan saja, seperti sejumlah negara tetangga.

Demokrasi terus berubah

Kesalahan kita yang paling parah adalah mengira demokrasi tidak mengalami evolusi, perkembangan, bahkan sejumlah gelombang perubahan,  selama 2.500 tahun usianya. Percuma para sarjana  (Edmund Cahn, Robert Dahl, Samuel Huntington, Amartya Sen, Ravi Batra) mengupas panjang-lebar pekembangan itu. Bukan waktunya sekarang kita membahasnya. Yang perlu ditegaskan dalam kesempatan ini adalah bahwa evolusi itu tidak hanya sudah mengubah demokrasi sebagai pola pemerintahan, tapi terlebih sedang mengolahnya sebagai cara hidup!

Sebagai pola pemerintahan, demokrasi sudah jauh berubah dari pemerintahan rakyat secara langsung (sejak Yunani dan Romawi kuno) ke pemerintahan perwakilan (sejak akhir Abad XVIII). Nyaris tidak terasa, pemerintahan perwakilan itu lambat-laun berubah dari pengabdi ke penyeleweng kepentingan rakyat. Tidak terasa, karena penyelewengan itu tidak selalu terang-terangan melanggar aturan atau undang-undang, tapi justru sejalan dengannya.

Keadaan ini sekilas tampak ganjil, tapi sebenarnya sangat masuk akal, sebab bukankah para wakil tahu bahwa salah satu tugas utama mereka adalah membuat undang-undang? Bukankah rakyat yang memilih mereka sudah lama dicekoki dengan hal itu? Heboh bila ada koruptor yang ditangkap atau diadili, tapi siapa yang tahu Indonesia tahun lalu masuk daftar 10 Tempat Paling Tercemar di dunia, yakni di muara Citarum dan kawasan tambang batubara di Kalimantan Tengah?

Tidak heran para wakil makin bangga bila makin banyak undang-undang yang mereka hasilkan. Media massa pun menggunakannya sebagai salah satu ukuran keberhasilan parlemen. Orang lupa, kecaman paling  sengit terhadap demokrasi, yang berkisar pada kegemaran para wakil mengatur segala hal tanpa perduli dengan mudaratnya bagi kehidupan masyarakat, sudah dilancarkan 2.500 tahun silam.

“Mengatur hal-hal seperti itu dengan undang-undang, saya pikir bodoh,” begitu tulis Plato lewat mulut Socrates dan murid-muridnya dalam Republic. “Hal-hal seperti itu tidak berjalan atau awet berkat paksaan atau undang-undang.” (Naskah asli hlm. 425-7 atau hlm. 110-12 terjemahan A.D. Lindsay, Plato’s Republic). Yang dimaksud dengan hal-hal seperti itu mencakup perilaku sosial (sopan-santun, pelecehan nama baik), perilaku ekonomi (kesepakatan pasar, kewajiban bea-cukai), perilaku hukum (hukum acara, tata peradilan). Hal-hal seperti itu dianggap bisa diatur oleh para pelaku sendiri.

Mudaratnya beranak-pinak tak terkendali menurut Plato. Para wakil itu “menghabiskan hidup mereka untuk mengundangkan hal-hal seperti itu, dan senantiasa memperbaruinya, berharap akan bisa mencapai kesempurnaan […]”. Mereka dan rakyat “ibarat orang sakit yang terlalu parah untuk bisa menyingkirkan kebiasaan buruk itu.” Namun demikian, “mereka terus cari obat penangkal tapi terus gagal, sehingga tak habis-habis mendambakan pertolongan dokter.” Tidak heran bila muncul “orang-orang yang sama sakitnya tapi tahu caranya mengambil hati dengan menuruti keinginan mereka. Orang seperti itu akan dipuji dan dihormati sebagai orang baik dan bijak.”

Setelah keadaan kalut itu berlangsung lama, pemimpin yang sama sakitnya tapi pintar ambil hati itu jadi pintar juga ambil keuntungan untuk diri sendiri. Berkat kemajuan alat komunikasi, khususnya media massa, sejak 1970-an, mulai santer tersingkap kejahatan-kejahatan para wakil yang dipilih itu (kartel BBM, narkoba, kejahatan politik sejenis Watergate, kejahatan perang, kejahatan ekonomi, kerusakan lingkungan, korupsi-kolusi-koneksi). Lantas timbullah pertanyaan besar: Di mana tanggungjawab para pemilih atas kejahatan yang dilakukan oleh para wakil yang mereka pilih?

Perubahan inilah yang terjadi tepat ketika Indonesia memilih kembali ke kehidupan demokratis limabelas tahun yang lalu. Namun demikian, pemilu kita yang terakhir diatur dan dilaksanakan tanpa barang sedikit pun ada kesadaran tentang demokrasi yang sudah berkembang begitu jauh. Hal ini jelas tampak dalam semua UU Pemilu kita. Dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilu 2014, misalnya, tidak ada pasal atau ayat mengenai tanggungjawab rakyat atas kejahatan para wakil yang mereka pilih.

Ini tentu kesalahan kita, bukan kesalahan demokrasi. Kesalahan kita, karena membiarkan para wakil merumuskan undang-undang seperti itu. Kesalahan kita, karena sekali pun undang-undang sudah terlanjur ada, para pendukung demokrasi sebenarnya bisa mencari celah-celah untuk masuk. Bukan kesalahan demokrasi, karena kesadaran dunia luar mengenai tanggungjawab rakyat atas kejahatan para wakil sudah marak dan merembes juga ke negeri kita.

Masih sebelum Orde Baru runtuh, puluhan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terilhami oleh kesadaran itu bermunculan di Indonesia. Setelah Orde Baru runtuh, puluhan LSM baru timbul mengikuti jejak pusparagam lembaga sejenis di luarnegeri, seperti Electoral Reform Society  di UK atau Freedom House di AS. Tidak aneh bahwa untuk Pemilu 2014 ini, tidak kurang daripada 15 organisasi sejenis sudah diakui oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai badan pemantau resmi.

Berkat kayanya informasi tangan pertama yang mereka dapat tentang demokratisasi, khususnya pelaksanaan pemilu, semua LSM ini, bersama dengan KPU, layaklah berkiprah sebagai penggerak ratusan juta pemilih kita untuk mengayunkan daya “Gugur Gunung” bila perlu. Mereka boleh mulai segera, tidak perlu menunggu Pemilu 2019. Sekurang-kurangnya dalam Pemilu 2014 ini mereka bisa uji-coba tanpa beban harus berhasil.

Tiga ayunan “Gugur Gunung”

Sekurang-kurangnya ada tiga ayunan “Gugur Gunung” demokrasi yang siap dicoba dalam Pemilu 2014. Yang pertama, ayunan pemilih mengambang, mereka yang baru pertamakali akan memilih (Pemilih Pertama) dan yang masih akan menolak untuk memilih (Golput-golongan putih). Yang kedua, ayunan LSM pendukung demokrasi, yang puluhan jumlahnya, ribuan anggotanya, dan banyak pengalamannya. Yang ketiga ayunan media massa, yang sangat memerlukan demokrasi, tapi masih kurang mengenalnya.

Pemilih mengambang (Pemilih Pemula dan Golput) pada Pemilu 2009 mencapai 90 juta. Hitung-hitungannya tidak sulit. Pemilih Pertama akan genap berusia 17-22 tahun pada 9 April 2014. Pada Pemilu 2004, data KPU menunjukkan jumlahnya 18% dari total pemilih terdaftar; pada Pemilu 2009 sekitar 21%. Anggap persentasenya tidak banyak berubah sekarang, sehingga 18% + 21 %  dibagi dua = 19,5%. Pemilih terdaftar sekarang 187 juta, jadi Pemilih Pertama sekitar 36 juta. Dalam Pemilu 2009, Golput 29% dari 171 juta pemilih terdaftar (suara tidak sah tak termasuk). Anggap persentasenya juga tidak akan banyak berubah, kecuali digugah sekarang. Jadi, 29% dari 187 juta = 54 juta.

Pemilih mengambang yang 90 juta itu 48,5% pemilih terdaftar. Mereka bisa menentukan nasib partai politik yang 12 itu. Presiden Suharto dulu sendirian saja bisa memastikan Golkar selalu dapat suara sekurang-kurangnya 60%. Masa 90 juta orang pemegang “Kedaulatan Rakyat” pada 9 April 2014 tidak bisa mengerahkan hampir 50% suara buat satu atau dua partai? Bila untuk satu partai, Indonesia pasti gempar karena perolehan suaranya bisa di atas 50% (termasuk suara pemilih tetapnya). Bila untuk dua partai, Indonesia pasti gempar juga asalkan keduanya mau menyatu. Masing-masing bisa dapat suara 25% lebih, prestasi yang belum pernah dicapai oleh partai mana pun limabelas tahun terakhir ini, kecuali PDI-P (34%) dalam Pemilu 1999, tapi sayang setengah disingkirkan dengan politik dagang sapi.

Tidak sulit memilih satu atau dua partai itu. Pakai tutup mata saja bisa. Habis, semua partai politik itu sama saja. Kampanye mereka sama hambarnya karena tidak satu pun yang memberi ilham tentang perjalanan bangsa ke depan. Kalau tokh mau juga sedikit menilai, yah, coret saja semua partai yang pernah berkuasa sejak 1999. Masih mau menilai sedikit lagi, yah, pilih partai baru saja. Sukur-sukur berkat kemenangannya, partai itu mau belajar berkerimakasih pada demokrasi kita dengan bertungkuslumus melaksanakan pemerintahan yang baik. Ah, seandainya salah satu kemungkinan tersebut di atas terjadi.

Ayunan kedua dan ketiga mutlak perlu buat keberhasilan ayunan pertama. LSM pendukung demokrasi tidak boleh berhenti pada memantau pemilu. Mereka adalah gudang data dan kajian demokrasi. Tidak ada yang mencegah mereka menyampaikan informasi yang luas dan mendalam kepada 90 juta pemilih mengambang itu. Mereka sanggup menyingkap jutaan fakta “penolak lupa”, tidak hanya tentang rekam jejak (caleg dan petinggi partai) tapi juga masalah mendasar partai politik sebagai pilar demokrasi.

Pendeknya, LSM pendukung demokrasi itu rela belajar bersama 187 juta pemilih, khususnya pemilih mengambang yang 90 juta itu, tentang tanggungjawab pemilih dalam tahap evolusi demokrasi sekarang ini. Tanggungjawab itu bukan berarti pemilih ikut memikul dosa-dosa para wakil yang mereka pilih, tidak juga menjadi hakim atas mereka. Pemilih dan penguasa yang dipilih setara di depan hukum, sehingga pemilih hanya patut jadi pencegah, pemulih, dan penyanggah bagi penguasa itu. Pencegah, sehingga kejahatan penguasa tidak sempat terlaksana; pemulih, sehingga kebajikan demokrasi berkembang; penyanggah, sehingga aneka kesalahan tidak ditutupi. Itulah tiga jalur tanggungjawab demokrat di zaman ini.

LSM pendukung demokrasi tentu mahir menggunakan media sosial mereka untuk menyampaikan fakta dan pemikiran mereka kepada para pemilih, tapi ini tidak cukup. Media massa tetaplah berperan mutlak dalam perkembangan demokrasi, yang tentunya bersifat jangka panjang. Beda dengan media sosial, media massa sudah lama menjadi lembaga masyarakat yang mapan. Hanya saja, media massa kita tampak masih kurang menyadari peran mutlaknya itu. Lagipula, liputannya masih sering sumir, dan ketelitiannya mengecewakan.

Sesungguhnya, bersama LSM pendukung demokrasi, media massa adalah ibarat pasukan istimewa bagi para pemilih, khususnya selama lima tahun menjelang Pemilu 2019, saat pemilu serentak bakal dilaksanakan. Rumitnya pasti bukanmain, dan mungkin pemilih perlu dipersiapkan.  Banyak yang harus diubah, termasuk undang-undang. Setelah itu “Gugur Gunung” demokrasi harus menyentuh pembaruan pendidikan nasional. Tidak ada demokrasi yang berkembang tanpa pendidikan yang demokratis.■ (Jakarta, 25 Maret 2014. Parakitri T. Simbolon).

%d bloggers like this: