102 Tahun Pergerakan Kebangsaan

deskha May 24, 2010 0

102 Tahun Pergerakan Kebangsaan Indonesia

 

BANGSA TANGGUH YANG SERING DIREMEHKAN

 

Kamis, 20 Mei 2010, secara resmi genaplah 102 tahun Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Berbeda dengan peringatan 100 tahun, kali ini kegiatan pemerintah sangat sepi. Peran utama dipegang oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Media massa menyebut-nyebut ada empat tindakan yang ia lakukan.

Empat tindakan itu: (1) Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan di lingkungan kementeriannya; (2) Mengeluarkan surat dinas kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga negara, gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia agar melaksanakan upacara bendera dan kegiatan lain di lingkungan instansi masing-masing; (3) Menentukan tema peringatan, “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Tingkatkan Ketahanan Masyarakat Dalam Kerangka NKRI”; dan (4) Menuliskan kata sambutan yang berkisar pada meningkatkan “ketahanan masyarakat (social resilience)” sebagai “prasyarat mewujudkan ketahanan bangsa”. Caranya, yah, “mengelola karakter bangsa”.

Sepinya peringatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak berarti demikian juga dengan kegiatan masyarakat umum. Ada juga disiarkan, misalnya oleh suarasurabaya.net, tentang pagelaran wayang orang dengan lakon “Sembodro Larung” di Surabaya, Rabu malam 19 Mei. Pemainnya sejumlah siswa dan mahasiwa. Lakon ini berkisah tentang seorang pria bernama Burisrawa yang sangat bernafsu mengejar habis Sembodro, perempuan yang sudah bersuami. Lakon ini konon hendak menyindir keadaan umum  bangsa kita sekarang, yakni semangat mengutamakan nafsu.


Ada juga yang tampak serius. Kompasiana.com melaporkan, dengan bantuan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) suatu organisasi bernama Sekber (Sekretariat Bersama) Masyarakat Sipil merayakan hari Pergerakan Kebangsaan dengan mengadakan diskusi dan Deklarasi Masyarakat Sipil di Wisma Nusantara V, Gedung DPR/MPR, Senayan, Kamis 20 Mei. Organisasi ini mencakup sejumlah perkumpulan “korban”, seperti “Korban Kekerasan Negara”, “Korban Pelanggaran HAM”, akademisi, seniman, dan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa).

Diwartakan bahwa dalam deklarasinya, Sekber menganggap 20 Mei sebagai “Momen Kebangkitan Nasional” yang mengilhami “kebangkitan dan bersatunya berbagai elemen masyarakat untuk mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa selama 12 tahun reformasi”. Deklarasi itu merinci delapan persoalan, yang disebut “prahara”: (1) Prahara Lumpur Lapindo; (2) Prahara Pengemplangan Pajak; (3) Prahara Skandal Bank Century; (4) Prahara Korupsi; (5) Prahara Mafia Hukum; (6) Prahara Impunitas Pelanggar HAM; (7) Prahara Eksploitasi Sumberdaya Alam; (8) Prahara Eksploitasi Sumberdaya Manusia (Buruh, TKI, Petani, Miskin Kota, Nelayan, Masyarakat Adat).

***

Dilihat sepintas, perayaan hari kebangsaan yang begitu penting seperti hari “Kebangkitan Nasional” kita itu sangat mengecewakan. Maksudnya, pemerintah saja pun hanya melakukannya sambil-lalu, apalagi rakyat; coba kalau pemerintah sungguh-sungguh merayakannya, rakyat pun pasti menyambutnya besar-besaran. Ujung-ujungnya timbul kesimpulan yang meremehkan bahwa hanya sejauh itulah kemampuan bangsa Indonesia.

Namun akan lain halnya kalau peristiwa tersebut dilihat bukan sekedar perayaan, tapi justru juga merupakan pengulangan pola pergerakan kebangsaan kita.

Masih ingat paparan majalah ini mengenai perpecahan yang sejak awal sudah menimpa pergerakan kebangsaan kita itu? Perpecahan itu sering melumpuhkan bukan memperkuat, karena lebih sering timbul akibat rebutan kekuasaan daripada akibat perbedaan prinsip dan cara kerja. Walau pun demikian, pergerakan kebangsaan kita itu secara keseluruhan tidak lantas sirna, tapi saban-saban disegarkan lagi dengan kekuatan yang muncul dari sudut-sudut yang tak diperhitungkan, artinya bukan dari kalangan penguasa organisasi pergerakan itu. Kekuatan yang tak diperhitungkan itu dengan gemilang terus menyalakan obor persatuan dan kemerdekaan, dan membuka jalan keluar yang baru pula.

Demikianlah Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dan E.F.E. Douwes Dekker timbul menghadapi perpecahan Budi Utomo; Mas Marco dan Haji Misbach menghadapi perpecahan Sarekat Islam; Tan Malaka menghadapi perpecahan PKI; Mohammad Hatta dan Syahrir dan pengurus lain Perhimpunan Indonesia menghadapi perpecahan menyeluruh organisasi pergerakan di Hindia-Belanda; dan Sukarno menghadapi perpecahan PPPKI (Permufakatan Perhinpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Dan yang paling tak diperhitungkan adalah prestasi para pelajar menghasilkan Sumpah Pemuda, dan kemudian para pemuda menghasilkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kekuatan resmi yang diperhitungkan karena resmi berkuasa itu disebut oleh Bung Karno “raja-raja […] dengan segala bala-keningratannya”. Sebaliknya kekuatan yang tak diperhitungkan itu disebut oleh Bung Karno “Rakyat-jelata” atau “Marhaen”. Inilah bagian tersembunyi bangsa Indonesia yang hubungannya dengan penguasa yang resmi itu dirumuskannya dengan sangat menggetarkan dalam brosurnya Mentjapai Indonesia Merdeka (1933) sbb:

 

[…] Marhaen […] menderita nasib tertindas dan terkungkung. Mereka haruslah hidup dengan selamanya ingat bahwa miliknya dan nyawanya “nèk awan duwèké sang nata, nèk wengi duwèké dursila” [huruf tebal Pts], yakni dengan selamanya ingat akan nasibnya perkakas, yang banyak kewajibannya tetapi tiada hak-haknya samasekali.

 

Rakyat, bila siang miliknya penguasa, bila malam miliknya jawara!

Memang, lika-liku benang sejarah ini memberi gambaran bahwa bangsa kita itu terdiri dari dua bagian pokok yang hingga detik ini belum bersinergi. Yang satu merupakan golongan penguasa dan yang ingin ikut berkuasa. Yang lain adalah rakyat yang kehabisan tenaga menghidupi diri sendiri dan ‘diperas’ oleh penguasanya sehingga tidak sempat memikirkan hal-hal lain apalagi kekuasaan.

***

Kebetulan atau tidak, 12 tahun “reformasi”, sebagaimana halnya dengan kemerdekaan RI pada 1945, benar-benar tampak mengulang duka-cerita pergerakan kebangsaan kita itu, tapi dengan jauh lebih intensif. “Reformasi” itu mulai di kampus Trisakti 12 Mei 1998 dan pengepungan Gedung DPR/MPR oleh para mahasiswa selama lima hari, 19-23 Mei 1995.

“Reformasi” itu hanya bisa berlanjut setelah mundurnya Jenderal-Besar Suharto dari jabatan Presiden RI. Hal ini mirip dengan gagalnya penguasa kolonial memenjarakan Mohammad Hatta dan kawan-kawannya di Nederland sebelum para pelajar menghasilkan Sumpah Pemuda, atau gagalnya Belanda mempertahankan jajahannya dari serbuan Jepang sebelum para pemuda menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebenarnya menyedihkan bahwa selalu harus ada patahan dalam hubungan antara penguasa dan rakyat sebelum rakyat dapat menunjukkan ketangguhan dan daya-ciptanya. Namun berbeda dengan negeri-negeri lain, rakyat Indonesia tidak serta-merta menghancurkan penguasanya, tapi hanya menunjukkan kearifan untuk memperbarui dan daya-cipta untuk menemukan jalan keluar agar seluruh bangsa dapat bertahan.

Hal ini sangat kentara sejak awal “reformasi” tersebut. Penguasa kala itu tidak hanya jatuh dari kedudukannya tapi juga hancur harta-bendanya. Kurs rupiah terhadap dolar AS merosot tajam dari Rp2.400 ke Rp16.000, padahal dengan kurs Rp6.000 saja Indonesia sudah tidak sanggup membayar bunga utang dan cicilan pokoknya. Sampai hari terakhir 1997, utang itu ditaksir mencapai US$137,5 miliar (termasuk US$74 miliar utang swasta). Sebanyak 286 perusahaan yang sudah jual saham di bursa, hanya 22 yang masih dapat bekerja. Sebanyak 16 bank terpaksa ditutup. Jutaan tenagakerja diberhentikan.

Namun demikian, dalam tempo singkat rakyat bangkit. Satuan-satuan kerjanya yang kecil-kecil itu terus bertahan menghadapi serangkaian kemelut, malah para petani berhasil memanfaatkan kurs yang merosot itu untuk meningkatkan pendapatan. Hasil pertanian seperti kakao, sayur Jepang, dan minyak sawit, misalnya, menjadi primadona. Mereka bahkan mengekspornya sendiri. Peningkatan itu mencapai hampir empat kali pendapatan petani sebelum “reformasi” menurut ekonom Dr Ir Jamester Simarmata yang sengaja kita minta tolong menghitungnya.

***

Apa yang terjadi tampak merupakan serba kaitan dalam masyarakat antara kebebasan, kesetaraan, keberagaman, kemampuan memilih, yang menempa dan merawat kesatuannya demi mempertahankan hidup. Kebebasan yang timbul akibat jatuhnya kekuasaan dan hancurnya kekayaannya, memberi kesempatan yang sama kepada rakyat untuk menentukan pilihan jalan keluar sesuai dengan tingkat keberagamannya.

Hal ini bukan isapan jempol, melainkan sudah dikukuhkan dalam kajian-kajian ilmu ekonomi sejak dari Robert L. Heilbroner ke Gunnar Myrdal terus ke Amartya Sen. Kajian-kajian ini begitu hebat sehingga berhasil memulihkan ilmu ekonomi ke sosok aslinya yang berurusan dengan nilai-nilai sosial dan moral, menjadi landasan program PBB untuk pembangunan selama duapuluh tahun terakhir ini, dan memungkinkan Amartya Sen memperoleh Hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada 1998.

Selama 12 tahun “reformasi” faktor-faktor ini berperan dengan baik kecuali keberagaman. Memang diakui adanya keberagaman, bahkan keberagaman yang tinggi, dalam diri bangsa Indonesia, serta kekuatannya menopang kehidupan bersama. Namun dalam prakteknya kekuasaan yang ada sepanjang sejarah senantiasa menindasnya.

Dalam kaitan inilah menjadi istimewa pentingnya apa yang secara mengejutkan dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk kepentingan masyarakat Tionghoa. Pada 18 Januari 2000, keluarlah Keputusan Presiden (Keppres) no. 6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden (Inpres) no. 14/1967. Sejak itu, masyarakat Tionghoa di Indonesia dinyatakan bebas kembali menjalankan acara-acara agama, kepercayaan, dan adat-istiadat mereka. Belum sebulan kemudian, 5 Februari 2000, untuk pertama kali dalam 33 tahun, Tahun Baru Imlek (2551) dirayakan dengan meriah.

Bahwa peristiwa ini bukan hanya hasil tindakan spontan pemerintah, tapi juga merupakan hasil rajutan sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, kita siarkan juga kembali kata “sekapur sirih” suatu penerbit di Jakarta buat penerbitan kesasteraan Melayu-Tionghoa. Lama sekali secara sosial-budaya peran kesastraan ini tidak diakui dalam pergerakan kebangsaan kita.■ (Parakitri T. Simbolon, Jakarta, 24 Mei 2010).

%d bloggers like this: